Penutupan Mukernas PKS : Tekad Menuju 2009

Gema Takbir Berkumandang di Pantai Sanur

Jakarta, MyRMNews. Meski tak dihadiri sejumlah pejabat partai seperti Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Presiden PKS, Tifatul Sembiring, gema takbir terus berkumandang di Pantai Sanur, Bali, saat penutupan Mukernas PKS, malam ini (3/2).

Musyawarah itu ditutup pada pukul 22.00 WITA oleh Sekjen DPP PKS Anis Mata. Sejumlah pengurus dari DPW hingga DPD PKS se-Indonesia tampak hadir dalam penutupan acara yang digelar sejak 1-3 Februari.

Dalam pidato penutupannya, Anis Mata yang mewakili Ketua Majelis Suro PKS Hilmi Aminuddin menegaskan tekad untuk pemenangan partai pada pemilu 2009.

Dalam acara itu juga ditanyangkan sebuah film yang menggambarkan misi PKS pada pemlu 2009 mendatang. Film yang ditayangkan pada screen besar di Pantai sanur itu berjudul “Mission Imposible” yang diperankan Tom Cruise.

Dalam acara penutupan ini juga dihadiri hadiri Walikota Denpasar Anak Agung Ngurah Puspayoga yang juga merupakan salah seorang kandidat Wagub Bali, yang disusung PDIP.

Sementara itu, menurut Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah, peserta Mukernas memang sudah jauh berkurang pada penutupan acara. Pasalnya, kata dia, banyak kader yang harus kembali ke Jakarta untuk berkoordinasi dan memberi bantuan terhadap korban banjir. hta

Penutupan Mukernas PKS : PKS Siap Tancap Gas

Tantang Pengamat, PKS Tancap Gas

Jakarta, MyRMNews. Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah mengatakan, PKS akan menargetkan 20 persen suara pada pemilu 2009 mendatang. Tak hanya itu, PKS juga memasang target untuk meraih posisi tiga besar kekuatan politik nasional. Hal itu disampaikannya usai menutup Mukernas PKS yang diselenggarkan sejak tanggal 1-3 Februari 2008 di Bali, Minggu (3/2).

Dia juga mengatakan, selain memasang target 20 persen suara dan posisi tiga besar pada pemilu 2009, Mukernas PKS juga menghasilkan agenda kebangsaan dan agenda kepartaian.

“Untuk menjalankan agenda kepartaian, akan dilakukan perumusan langkah-langkah dan strategi untuk mewujudkan 20 persen suara,” ujarnya.

Fahri juga mengatakan, PKS juga mengajak kekuatan politik lain untuk menjadikan pemilu 2009 sebagai ajang kompetisi politik dan menjadikan jiwa kompetisi sebagai mental baru bangsa.
“PKS terus menjadikan slogan bersih dan peduli sebagai ruh integritas pribadi dan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, menjawab pandangan pesimis dari sejumlah pengamat politik mengenai target PKS pada pemilu 2009, Fahri mengatakan, saat ini PKS tetap memegang teguh UUD 1945 dan Pancasila.

“Agenda 20 persen suara bagi kita adalah sebuah kerja yang harus dilakukan, kita tidak mau berdebat dan hanya bicara saja soal target itu. Kita akan bekerja dalam waktu setahun yang tersisa sini. Kita lakukan secara konkret dengan melakukan elaborasi teknis dari pengurus pimpinan pusat hingga tinggatan ranting. Dan tanggapan dari pengamat, adalah sebagai pecut bagi kita.” tandasnya

PKS Inginkan Duetkan Karwo - Khofifah Sebagai Cagub-Cawagub Jatim

PKS Inginkan Karwo-Khofifah
Selasa, 05/02/2008

SURABAYA (SINDO) – Setelah memastikan mengusung Soekarwo sebagai cagub, DPW PKS Jatim kini memikirkan cawagub yang akan mendampingi.


Jika PAN dan Partai Demokrat mengusung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, PKS mewacanakan Khofifah Indar Parawansa sebagai pendamping Soekarwo. PKS menilai, Ketua PP Muslimat NU itu mempunyai nilai jual tinggi dibanding figur lain dari nahdliyin. Bahkan, dibanding Saifullah Yusuf, nama Khofifah lebih dikenal di kalangan masyarakat Jatim.

”Kalau boleh memilih, PKS tentu lebih mengunggulkan Khofifah,”kata ketua tim pilgub PKS M Siroj kemarin. Berbagai pertimbangan melatarbelakangi keputusan mengusung Khofifah sebagai cawagub Soekarwo. Alasan paling kuat, basis massa Khofifah di tingkat grass root sangat kuat.

Selain warga asli Surabaya, pengalaman organisasi mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu juga sangat matang. Pertimbangan lain, saat ini Jatim membutuhkan seorang figur pemimpin perempuan. ”Yang paling penting, hasil penelitian pakar disebutkan, massa pengikut pemimpin perempuan punya loyalitas tinggi,” tambahnya.

PKS juga melihat kompetensi Khofifah selama menjadi anggota kabinet sebagai alasan tersendiri. Menurut Siroj,munculnya nama mantan Korcab PMII Jatim ini bukan tanpa alasan. Sebab,dalam berbagai kesempatan, PKS sudah menggodok nama bersangkutan dan ternyata peluangnya mengalahkah Saifullah. Untuk itu,pihaknya akan melakukan komunikasi langsung dengan Khofifah.

”Saat ini, PKS melalui DPP juga akan membantu melobi,”tambahnya. Anggota Komisi A DPRD Jatim ini mengakui, saat ini memang bermunculan kandidat cawagub.Selain Khofifah dan Saifullah, masih ada nama lain yang dimunculkan, yaitu Ridwan Hisjam dan Ali Maschan Moesa yang saat ini sedang ’diburu’ cagub Partai Golkar Soenarjo.

’’PKS tak meninggalkan nama-nama cawagub yang belakangan mencuat. Namun, partai tentu mempunyai pertimbangan logis untuk menuju sebuah kemenangan.Nah, saat ini PKS memutuskan menggandeng Khofifah. Bukan berarti cawagub lain ditinggalkan lho,”tegasnya.

Siroj juga menambahkan, dalam waktu dekat ini PKS akan melakukan kontrak politik dengan Soekarwo.Poin poin kontrak politik itu adalah komitmen cagub dalam membangun Jatim jika kelak dipilih, juga komitmen memberantas korupsi.”Bagi kami, komitmen untuk mereformasi birokrasi juga jadi perhatian,” tuturnya.

Khofifah Indar Parawansa saat dikonfirmasi mengaku kaget dengan wacana PKS menggandengkannya dengan Soekarwo. Dia mengaku belum ada pembicaraan dengan PKS. Bahkan, saat bertemu dengan tokoh-tokoh PKS di Jakarta pun tak ada pembicaraan tentang itu.

”Waduh. Sudahlah,jangan saya.Kansudah ada Mas Saiful (Saifullah Yusuf) dan Mas Ali (Ali Maschan Moesa),” kata Khofifah tadi malam. Dia berdalih,tak ingin bersaing dengan sesama kader NU.Karenanya,Ketua Yayasan Khodijah Surabaya ini mempersilakan tokoh NU lainnya untuk maju dalam perebutan kursi wakil gubernur.

”Biarlah Mas Ali dan Mas Saiful saja,”tandasnya. Dari PPP diperoleh informasi, munculnya nama Saifullah yang dijagokan sejumlah partai membuat PPP meradang. Partai pimpinan Farid Al Fauzi ini dikabarkan akan bergabung dengan PDIP yang sudah memastikan Sutjipto sebagai cagubnya. Rupanya, ini baru sebatas wacana yang tidak menutup kemungkinan menjadi kenyataan. Untuk diketahui, sejak awal PPP berkoalisi dengan PAN.

Namun PPP sakit hati karena PAN menjagokan Soekarwo- Saifullah Yusuf. Para petinggi DPW PPP Jawa Timur menganggap duet dengan PDIP masih sekadar wacana. Namun, mereka mengakui jika komunikasi dengan partai banteng moncong putih terus dirajut.

”Sebagai partai terbuka kita membukakan koalisi dengan partai mana pun.Semakin banyak yang berkoalisi semakin baik,” kata Zainuri Ghazali, anggota tim 7 (tim pilgub PPP) kepada wartawan di DPRD Jatim kemarin. Zainuri mengatakan, wacana ini akan dibawa dalam musyawarah kerja wilayah (muskerwil) DPW PPP Jatim pada Sabtu–Minggu mendatang.

Menurutnya,keputusan tetap ada di tangan peserta muskerwil. ”Semua kita serahkan kepada peserta muskerwil,” tandasnya. Ketua tim pemenangan Sutjipto, Saleh Ismail Mukadar mengatakan, pasangan Sutjipto masih terus digodok.Sejumlah nama, sejak awal dimunculkan sebagai cawagub PDIP, di antara-nya Ali Maschan Moesa,M Roziqi (Kakanwil Depag Jatim),Saifullah Yusuf, dan Khofifah Indar Parawansa.”Kita belum bisa memastikan siapa yang akan digandeng,” tegasnya.Tersirat, Saleh mengungkapkan, peluang Saifullah cukup besar. (masdarul kh)

Qohar Mahmudi : Seharusnya KPUD Bojonegoro Bisa Tegas

Panwas-KPU Diadili Dewan
Selasa, 05/02/2008

Wakil Bupati Bojonegoro periode 2008-2013 semakin terkatung-katung.Dewan menganggap proses pilkada bermasalah.

Anggota Dewan menyoal proses pencalonan Letkol Setyo Hartono, pasangan cabup Suyoto Terkait hal itu, Senin (4/2) Dewan ”menyidik”atau memintai keterangan KPUD dan Panwas Pilkada. Lima anggota Panwas Pilkada datang ke lantai II DPRD Bojonegoro sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung disambut dengan berbagai pertanyaan oleh Dewan yang berasal dari unsur pimpinan Dewan, fraksi, dan komisi.

”Panwas sudah menengarai pencalonan Setyo palsu, kenapa tidak ada tindakan apapun,” kata Ali Huda,Ketua Komisi D, dari PBR, yang disusul pertanyaan anggota lain yang hampir sama. Rudi Hidayat,Ketua Panwas Pilkada Bojonegoro mengatakan, terkait soal pencalonan Setyo, pihaknya mengalami dilema karena di satu sisi Panwas bekerja atas dasar aturan. Sedang di sisi lain, perlu ada klarifikasi berkas Setyo saat pencalonan ke Departemen Pertahanan (Dephan).

”Namun, kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Kami juga sudah memberikan teguran kepada KPUD sebelum penetapan calon,”terangnya. Saat Panwas berada di ruang paripurna, lima anggota KPUD yaitu M Masjkur, Mundzar Fahman,Abdim Munib, Hendry Agustin,dan Zainudin berada di luar ruangan untuk menunggu hearing Dewan-Panwas usai.

Baru setelah hearing selesai,mereka mendapat ”giliran”untuk membeberkan pelaksanaan pilkada. Dalam hearing dengan KPUD ini, kalangan DPRD berkali-kali menolak jika pihaknya menghambat proses pelantikan Bupati-Wakil Bupati Suyoto-Setyo Hartono (Toto) yang telah ditetapkan oleh KPUD sebagai pemenang Pilkada.

”Kita tidak menghambat. Tapi ini kan gara-gara ada proses pencalonan yang tidak beres,”kata Ali Mustofa,Ketua Komisi C dari PDIP. Ali mempertanyakan proses klarifikasi ke Dephan soal surat pengunduran diri Letkol Setyo Hartono dari TNI. Karena,menurut dia, sesuai aturan anggota TNI aktif tidak boleh berpolitik. ”Klarifikasi ke Dephan, siapa yang menemui? Lalu apa jawaban dari sana?”tanyanya.

Beberapa pertanyaan anggota DPRD lain dalam forum tersebut juga hampir sama, yaitu seputar pencalonan Setyo Hartono yang masih bermasalah.Mereka menilai, KPUD telah ceroboh dengan meloloskan pencalonan Setyo. Padahal sebelum penetapan calon,Panwas sudah memberikan teguran kepada KPUD.

Seharusnya, KPUD bisa tegas atau menunda penetapan jika memang dinilai masih ada masalah.”Apa saat penetapan KPUD mendapat tekanan,” kata Qohar Mahmudi dari PKS. Menanggapi hal itu, Zainudin, anggota KPUD bidang pencalonan mengatakan, di internal KPUD terdapat kelompok kerja (pokja) pencalonan yang terdiri atas Polres, Depag, Dinas Pendidikan, dan rumah sakit. Menurut dia, ada dua rekomendasi pokja, yaitu soal ijazah Setyo dan form KPUD.

”Soal ijazah tidak ada masalah dan soal form pencalonan Setyo, kita ke Dephan,”katanya. Dia menjelaskan, saat ke Dephan dia langsung ditemui oleh Kolonel Iskandar Zulkarnain, atasan langsung Letkol Setyo Hartono yang menandatangani berkas pencalonan yang disetor ke KPUD.

Jawabannya, dia mengakui telah menandatangani berkas itu. ”Kita sebenarnya minta ada bukti autentik,tapi pihak Dephan tidak memberikan secara tertulis,”terangnya. Sehingga, lanjut dia, saat tidak ada pihak yang membantah keabsahan pencalonan Setyo Hartono, maka sesuai dasar syarat administrasi itu,KPUD memutuskan meloloskan pencalonan tiga pasangan calon, termasuk Setyo.

”Dasar KPUD kanbukti administrasi.Jika ada surat yang muncul kemudian soal pencalonan Setyo tidak otomatis menggugurkan pencalonan. Karena itu sudah masuk wilayah hukum dan harus dibuktikan dengan uji material,” terang M Masjkur. Hearing yang baru selesai pukul 14.30 WIB itu,berakhir tanpa ada keputusan,apakah berkas pilkada yang kini di DPRD akan dilanjutkan ke Gubernur atau tidak.

Hanya, Dewan mengagendakan akan ada rapat pimpinan lagi pada Selasa (5/2).”Kita agendakan rapat lagi dan menentukan langkah selanjutnya,”kata Ketua DPRD Tamam Syaifudin. (nanang fahrudin)

sumber : sindo, 5 Peb 2008

Dialog Tokoh di Mukernas Kritik dan Saran Buat PKS

Dialog Mukernas: PKS Perlu Jaga Modal Politik

Denpasar – Mukernas hari kedua Sabtu (2/2) dihangatkan oleh diskusi politik yang melibatkan tiga pembicara dan pengamat nasional. Ketiganya adalah Greg Fealy (pengamat politik Islam asal Australia), M. Qodari (Pengamat politik nasional, direktur Indobarometer), Hersubeno Arif (pengamat media nasional).

Bertempat di Agung Room hotel Inna Grand Bali Beach pukul 11.00 WITA, ketiganya menyampaikan paparan mereka berdasarkan kompetensi masing-masing. Acara dipandu oleh Mustafa Kamal (anggota DPR RI PKS). M. Qodari yang mengawali diskusi menyampaikan sejumlah masukan untuk partai berlambang bulan sabit kembar yang mengapit padi ini.

Masukan-masukan tersebut disertai hasil survey yang dilakukan Indobarometer.“Untuk menang seorang tokoh tidak hanya membutuhkan tingkat popularitas saja, tapi juga tingkat ketersukaan masyarakat. Belum tentu seorang tokoh yang dikenal publik otomatis dipilih, karena belum tentu ia disukai publik,” ujar Qodari.

Ia pun mencontohkan beberapa nama tokoh nasional yang populer tapi kurang disukai publik. Termasuk ia mengatakan bahwa cara PKS menampilkan tokohnya dalam pilkada masih kurang tepat, “Lebih mirip pemilihan ustadz, bukan calon bupati. Masak, pilkada Tangerang calon PKS menggunakan peci, baju koko, dan sorban? Padahal calon lawan menggunakan peci dan jas,” kritik Qodari.
Menurut Direktur Indobarometer ini, mestinya hal demikian disesuaikan dengan konteks daerahnya.Qodari juga menyampaikan citra ekslusif PKS yang sempat kembali muncul perlu dire-orientasi lagi. Itu sebabnya ia mengapresiasi pemilihan Bali sebagai lokasi Mukernas. Karena menghadirkan kesan yang positif buat PKS.Pembicara kedua, Greg Fealy juga menyampaikan sejumlah masukan.

Menurutnya PKS adalah satu-satunya partai islam yang akan eksis dalam perpolitikan Indonesia. “PKS memiliki sistem kaderisasi yang baik. Juga kedisiplinan para kadernya dalam menjalani perintah dari atas,” tukas Fealy dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih.“Tapi PKS perlu melakukan spectrum shift (menggeser spektrum segmen pemilih, red). Untuk memperbesar perolehan suara,” kata Fealy.

“Tantangan kedepan bagi PKS adalah bagaimana PKS mampu menjaga modal politik yang kini telah dimilikinya,” pesannya.Setelah mendapatkan paparan dari perspektif politik, peserta mendapat masukan dari perspektif media yang disampaikan oleh Hersubeno Arif, seorang pengamat media. “Politic is perceiption,” kata Hersu panggilan akrab Hersubeno. “Oleh sebab itu seorang politisi tidak boleh takut kepada media. Politisi yang takut media sama dengan nelayan yang takut ombak,” imbuhnya memberi perumpamaan.

Hersu menekankan pentingnya media bagi partai dan tokoh politik dengan menceritakan kemenangan John F. Kennedy atas Richard Nixon. “Kennedy menang atas Nixon setelah debat terbuka yang disiarkan televisi. Di situlah Kennedy yang lebih muda dan gagah penampilannya sanggup mengalahkan Nixon,” jelas Hersu.Pengamat yang 17 tahun berprofesi sebagai wartawan ini menyayangkan para politisi PKS yang dinilainya jarang berinteraksi dengan media. Ini dibuktikan dengan data hasil penelitian kecil yang dimilikinya. “Coba lihat siapa yang paling sering dikutip media,” sergahnya sembari menampilkan data-data.

Berdasarkan data yang ia miliki, dari 45 aleg PKS di DPR RI, hanya tiga orang yang cukup sering dikutip media. “Itu pun intensitasnya tidak banyak,” kata Hersu memungkasi. (wn)

Pidato Ketua BPDO DPP PKS Aus Hidayat Nur : Keterbukaan dan Prinsip

Ust. Aus Hidayat Nur; Keterbukaan Harus Tetap Memegang Prinsip Kepartaian

DENPASAR – Di hari ke-2 Mukernas PKS yang berlangsung di Sanur Bali, peserta Mukernas semakin serius mengikuti setiap jadwal acara yang disusun oleh DPP PKS. Hal ini mendapat perhatian dari ketua Bidang Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) DPP PKS, Aus Hidayat Nur.

“Setiap agenda yang diusung dalam Mukernas ini hendaknya diikuti oleh seluruh peserta tidak dengan melibatkan emosi dan mengeluarkan ide-ide cerdasnya. Sebab, rumusan-rumusan yang dihasilkan dari sini nantinya akan dijadikan acuan dalam tataran operasional.” Tuturnya.

Mantan ketua Bidang Pembinaan Wilayah DPP PKS ini juga menegaskan pentingnya setiap daerah untuk memperluas jangkauan rekrutmen simpul-simpulmassa. Walaupun jargon keterbukaan sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi PKS, namun bagi kader –kader PKS yang kebetulan berada di wilayah minoritas, hal tersebut akan menjadi selling point positif ke masyarakat. “PKS Bali adalah salah satu contoh yang tetap dalam mengusung tema keterbukaan.” Tambahnya.

Terkait dengan hal itu, ayah dengan enam anak ini menginginkan agar PKS Bali benar-benar memanfaat momentum Mukernas untuk bisa menyosialisaikan falsafah keterbukaan ini kepada masyarakat Bali. Salah satunya adalah kunjungan ke beberapa puri di Bali, sebagaimana yang telah dilakukan pada sehari menjelang pembukaan mukernas lalu (31/01). Namun menurutnya, hal tersebut perlu ditingkatkan pada tataran yang lebih kongkrit kepada masyarakat Bali secara luas.

Terkait posisinya saat ini sebagai ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi, ia berharap kepada jajaran pengurus partai baik ditingkat pusat maupun wilayah agar benar-benar mematuhi prinsip-prinsip kepartaian yang ada di PKS untuk tetap diperhatikan dalam membuat manuver-manuver partai.

“Kita tidak ingin citra positif partai ini tercoreng lantaran para pengurusnya salah bermanufer.” Tegasnya. ”Terbuka tidak berarti mudah meninggalkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh PKS”, imbuhnya.

Mengomentari tentang Bali, menurut ketua BPDO yang sedang berkonsentrasi mengawal Tim Pemenangan Pemilu Nasional ini, Bali seharus menjadi kebanggaan tersendiri bagi BangsaIndonesia. Sebab khazanah kebudayaan, keindahan alam yang natural di Bali meman sudah diakui di dunia internasional. Menurutnya, banyak masyarakat luar negeri yang tidak tahu Indonesia, tapi mengenal Bali.* (han

Kronologis Pembukaan Mukernas PKS di Bali

Kilasan Pembukaan Mukernas

Grand Opening Mukernas PKS Jumat malam (1/2) berlangsung meriah. Acara yang digelar di ruang Agung (Agung Room) hotel Grand Inna Bali Beach dipenuhi oleh lebih dari 1600 kader PKS dari seluruh Indonesia. Mereka berjubel-jubel, ada sebagian yang bahkan harus rela berdiri untuk bisa menyaksikan seremonial yang katanya akan tampil beda dibandingkan acara-acara PKS sebelumnya. Sepanjang acara pun terdengar riuh tawa, tepuk, tangan, takbir, dan bahkan teriakan “merdeka” dari para peserta.

Acara yang diwalai dengan Tari Baris yang dimodifikasi sedemikian rupa itu membuat para hadirin dalam nuansa yang mencekam, karena dalam nuansa gelap, make up serem. Para penari memasuki ruangan dengan berbaris dan diikuti oleh Presiden PKS Ir. H. Tifatul Sembiring, Ketua Majelis Syuro K.H. Hilmi Aminudin, Ketua Dewan Syariah Pusat Surahman Hidayat Lc, Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, para petinggi DPP PKS, dan beberapa tamu kehormatan baik dari dalam maupun luar negri.

Menanggapai seremonial grand opening tadi malam, Amirudin peserta dari Pekalongan mengatakan bahwa dengan dipentaskannya tari
Bali merupakan sebuah upaya bagi PKS untuk memberikan pernghargaan bagi kebudayaan. Sementara itu Dian yang merupakan ketua DPD Pekanbaru merasa takjub dengan digelarnya tarian daerah dari Bali. “Ini merupakan sebuah kemampuan bagi PKS untuk menghargai perbedaan”. Dian juga merasa senang acara ini bisa digelar di Bali, karena selama ini acara PKS tingkat nasional selalu digelar di Jakarta (Jakarta Centris).

Ikhwanul Muslimin, peserta dari DPW Papua yang juga mendapat kesempatan sebagai perwakilan penyematan tanda peserta dari Presiden PKS Ir. H. Taifatul Sembiring memberikan tanggapan bahwa Bali adalah simbol keberadaan pluralitas. Sehingga acara grand opening tadi malam adalah sebuah langkah yang tepat untuk bisa memberikan apresiasi pada pluralitas itu sendiri. Ketika ditanya harapanya mengenai jalanya Mukernas kali ini dia memberikan harapan optimis. “ Tema tentang kebangkitan negri yang diusung saat ini sangat tepat, dimana hal ini menyiratkan bahwa harapan untuk bangkit bagi bangsa yang sedang terpuruk ini masih ada. Karena saat ini bangsa kita sedang dirundung banyak musibah dan kebobrokan moral. Hal yang seperti inilah yang bisa menyebabkan mental rakyat kita akan jatuh pada keputusasaan. Jadi sangat tepat sekali dalam momen kali ini akan kita sebarkan semangant optimisme untuk bangkit”, tegasnya berapi-api. (ags)

Pidato Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin : Pluralitas adalah Fitrah

Pluralitas adalah Fitrah

Denpasar – Ketua Majelis Syuro PKS, KH. Hilmi Aminudin dalam sambutannya pada pembukaan Mukernas PKS di Bali (1/2) mengatakan bahwa pluralitas adalah fitrah manusia. Yang tanpanya, kehidupan manusia di muka bumi bisa rusak.

“Pluralitas adalah fitrah manusia. Fitrah tidak mungkin ditolak, apalagi dilawan,” ujar Hilmi di hadapan ribuan hadirin pembukaan Mukernas PKS.

Hilmi juga mengatakan bahwa pelaksanaan Mukernas PKS di Bali adalah bukan sebuah kebetulan. Tapi merupakan sebentuk pengakuan PKS terhadap pluaralitas di negeri ini. Sekaligus untuk menghilangkan stigma negatif terhadap PKS yang selama ini. “Insya allah daerah-daerah lain nanti juga akan dapat giliran (jadi tempat event nasional PKS, red). Bisa di Kupang, Papua, Kalimantan tengah. Semuanya adalah tanah air yang kami cintai,” kata Hilmi.

Bahkan Pria asli Betawi ini mengatakan bahwa Bali patut menjadi contoh dalam membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya masyarakat Hindu Bali yang mayoritas mampu mengayomi dan memperlakukan masyarakat muslim yang minoritas laiknya saudara kandung. “Ini bisa dicontoh oleh komunitas lainnya,” imbuh Hilmi. Untuk mewujudkan itu semua PKS siap all out membangun Bali. “5700 kader PKS di Bali siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali,” jamin Hilmi yang disambut aplaus hadirin.

Dalam kesempatan yang sama, Tifatul Sembiring Presiden PKS juga menegaskan bahwa PKS komitmen terhadap NKRI. “Karena PKS adalah partai nasionalis yang relijius,” kata Tifatul. Pada kesempatan yang sama, Tifatul juga menyampaikan beberapa hal yang mengancam NKRI. Di antaranya separatisme dan transnational crime. (wn)

Artikel Mukernas : Mencari Wajah Baru PKS

Mencari Wajah Baru PKS

Tidak banyak partai baru yang bisa bertahan dalam era politik “tarung bebas” sekarang ini. Di antara partai politik baru yang mampu bertahan itu, yang paling menarik adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS merupakan partai menarik karena banyak alasan. Pertama, ia besar karena bertumpu pada kemampuan berorganisasi, bukan pada karisma seorang tokoh tertentu. Kedua, ia didominasi anak-anak muda yang rata-rata berpendidikan tinggi dan bersemangat tinggi.
Ketiga, ia berasal dari sebuah gerakan sosial yang kental dengan nuansa agama sehingga disebut juga sebagai “gerakan dakwah”. Keempat, ia (sempat) mewarnai politik Indonesia dengan “politik program” -program bersih dan peduli-, sesuatu yang terasa menyegarkan di tengah politik Indonesia yang didominasi jargon, bahkan tipu muslihat kepada rakyat.
Masa hidup PKS juga menarik untuk dicermati. Masa hidup itu mungkin bisa dibagi ke dalam empat periode besar.

Meminjam periode hidup manusia, mungkin kita sebut periodisasi tersebut sebagai periode kandungan, periode balita, periode remaja, dan periode dewasa muda. Periode kandungan adalah masa-masa ketika PKS belum menjadi partai politik dan masih berbentuk gerakan sosial keagamaan yang disebut Tarbiyah atau Usrah sebagaimana disinggung di atas.
Pada periode itu, banyak kader utama PKS yang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Mereka belajar keterampilan di kampus sambil belajar agama di bawah bimbingan para murabbi atau mentor yang membimbing mereka bukan hanya dalam soal kuliah, namun juga karir dan masa depan.

ader-kader muda itu umumnya gelisah dengan nasib bangsa dan kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, namun terbelakang. Mereka mencita-citakan masyarakat Indonesia yang maju dalam sains, ekonomi, dan teknologi, namun tetap religius dalam hidup keseharian.

erakan reformasi 1998 membuka peluang bagi kader-kader dakwah itu dari peran-peran yang bersifat sosial keagamaan menjadi gerakan politik. Dimulai dengan kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang tiba-tiba jadi organisasi mahasiswa paling solid dan terorganisasi sampai deklarasi Partai Keadilan (PK) yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999.

Inilah fase balita dalam hidup PKS. Sesuai dengan namanya, sebagai balita, PK belum bisa bicara banyak dalam perolehan hasil pemilu. Pada 1999 itu, PK hanya mendapatkan 1,4 persen suara nasional.
Meskipun berstatus “partai balita” (partai di bawah lima tahun), PK berhasil menggebrak dan mewarnai “kanvas besar” politik Indonesia. Pada periode 1999-2004, dengan segelintir anggota DPR dan DPRD yang dimilikinya, PK banyak tampil di publik dengan cara dan tata laku politik yang dianggap kontras -setidaknya berbeda dalam arti positif- dengan politisi atau partai politik lain yang lebih dulu dikenal masyarakat Indonesia.
Aneka tata laku yang berbeda itu mulai demonstrasi partai yang tertib dan rapi, sikap antikorupsi, sampai aneka program pro-publik seperti bakti sosial bidang pendidikan, kesehatan, maupun bencana alam.
Dengan “diferensiasi politik” yang demikian, pada Pemilu 2004, PK yang harus berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan limpahan suara yang sangat signifikan. Suara PKS melonjak dari 1,4 persen menjadi 7,3 persen. Kenaikan suara itu mengakibatkan jumlah anggota DPR/DPRD asal PKS juga melonjak drastis.
Raihan suara yang signifikan di berbagai daerah juga meningkatkan peran politik PKS sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, baik dalam kapasitas sebagai kendaraan politik maupun mesin politik calon kepala daerah. Inilah saatnya sang partai balita menjadi partai remaja.
Dalam kamus psikologi perkembangan, masa remaja juga dikenal sebagai masa pancaroba -masa transisi- dari anak-anak ke dewasa. Pada masa itu, remaja mengalami banyak perubahan dan tantangan, baik biologis maupun psikologis.
Kondisi pancaroba itu juga terjadi pada PKS sebagai partai remaja. Kader-kader PKS yang duduk di pemerintahan -baik eksekutif maupun legislatif- adalah orang-orang baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah berkarir di pemerintahan. Sampai tataran tertentu, mereka masih “gagap” berpolitik, terutama berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lain yang sudah lebih mapan.
Contoh-contoh kegagapan politik itu, antara lain, tampak pada kegagalan Fraksi PKS DKI Jakarta menjadikan kadernya sebagai ketua DPRD DKI Jakarta, padahal kursi PKS paling banyak di ibu kota provinsi. Begitu pula gonjang-ganjing politik yang dialami Nurmahmudi Ismail di Kota Depok. Di satu sisi benar bahwa gonjang-ganjing tersebut merupakan kelanjutan dari sengketa pada masa pilkada. Di sisi lain, hal itu juga menunjukkan kekurangterampilan Nurmahmudi sebagai representasi dari PKS untuk membangun konsensus politik dengan kekuatan politik lain. Padahal, dalam posisi sebagai kepala daerah, Nurmahmudi memiliki kapasitas dan sumber daya untuk membangun konsensus tersebut.
Namun, contoh kegagapan yang paling serius kiranya terletak pada berkembangnya pencitraan kekinian PKS sebagai partai yang eksklusif, hanya untuk, bahkan mengusung agenda agama tertentu. Bahkan, dalam pilkada di DKI Jakarta, dikembangkan isu PKS sebagai kelompok Taliban ala Indonesia. Di satu sisi, citra semacam itu mungkin merupakan produk manuver politik dari lawan-lawan politik. Namun, di sisi lain pencitraan tersebut mungkin berasal dari tingkah laku, sikap politik, dan atribut-atribut yang dipakai PKS dan kader-kadernya.
Citra atau atribusi negatif, apalagi “Talibanisme”, sangat tidak menguntungkan PKS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, PKS akan kesulitan menambah suara, apalagi untuk menjadi partai terbesar di Indonesia, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan multikultural. Dalam jangka panjang, citra semacam itu bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial serta politik antara PKS dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain.
Karena itu, menjadi menarik bagi kita mengamati kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang diselenggarakan di Bali pada 1-3 Februari 2008. Lebih menarik lagi bila kita melihat logo mukernas berupa lambang padi dan bulan sabit emas khas PKS diapit Candi Bentar. Diberitakan, peserta mukernas menggunakan “udeng” atau ikat kepala khas Bali, sementara mukernas itu akan dibantu pengamanan adat Bali. Timbul kesan kuat bahwa dengan pemilihan Bali sebagai tempat mukernas berikut semua atribut yang disebut tadi, PKS ingin membangun citra baru sebagai partai yang akomodatif, toleran, dan bersahabat dengan kelompok agama dan budaya mana pun di Indonesia, khususnya Bali yang didominasi masyarakat beragama Hindu.

Oleh Muhammad Qodari, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Jakarta
(Jawapos, Sabtu, 02 Feb 2008)

Artikel Mukernas PKS : Siapkah PKS Sebagai Partai Terbuka

Menakar PKS sebagai Partai Terbuka
Selasa, 05/02/2008

FAJAR RIZA UL HAQ Direktur Program Ma’arif Institute for Culture and Humanity

Dalam satu perbincangan penulis dengan seorang Indonesianis dari East-West Center,Hawai`i,di Hiroshima,akhir 2007,muncul satu pertanyaan, apakah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) betul-betul sedang berkembang pesat seperti yang dia dengar dari seorang temannya? Saya jawab,memang PKS merupakan sedikit partai yang roda organisasinya berjalan baik dan solid.Kader-kader partai terus bekerja penuh ghirrah,tidak hanya pada masa-masa menjelang hajatan pemilu, pilpres,dan pilkada.Mereka bergerak dari pintu ke pintu,menawarkan diri sebagai partai alternatif,dan melakukan aksi-aksi sosial yang dekat dengan masyarakat.


Satu partai Islam politik yang memiliki masa depan saat partai Islam yang lain masih mencari langgam baru. Mungkin pengamatan sepintas belum cukup menggambarkan totalitas kinerja PKS selama ini.Namun,sebagai sebuah partai Islam,PKS relatif berhasil tampil beda dengan dukungan militansi kader-kadernya.Tidak sedikit orang yang menjatuhkan pilihan politiknya pada PKS lebih karena alasan simpati bahkan pragmatis,jauh dari argumentasi ideologis.Di masyarakat bawah, akan dengan mudah ditemukan atribut-atribut kepartaian seperti kalender di pasang di rumah-rumah yang menunjukkan eksistensi atau setidaknya pengakuan mereka terhadap PKS di samping tentunya atribut-atribut partai lain.


Yang menarik,fenomena ini tidak hanya terjadi di kelas menengah muslim modernis seperti diasumsikan banyak pihak,juga merambah di kelas bawah yang selama ini secara variatif didominasi konstituen PDIP dan Golkar. Raihan suara PKS yang melonjak signifikan pada Pemilu 2004 sebesar 7,34% diikuti peta pilkada hingga 2007 yang memperlihatkan kemenangan partai dakwah ini di banyak tempat (sekitar 22%,berdasarkan klaim PKS) merupakan momentum politik partai menuju kejayaan pada Pemilu 2009.PKS, Road to Victory 2009,sudah pasti memperluas basis konstituen pemilih merupakan syarat sekaligus pilihan strategi partai.Hal lain yang tampaknya sedang diatasi adalah meruntuhkan tembok antara kaum Islamis yang diidentikkan dengan partai-partai Islam dan kaum nasionalis sebagai basis utama partai nasionalis dan sekuler.Kalau kita cermati proses Pilgub DKI,kemunculan isu kemajemukan/pluralisme yang diusung pasangan Fauzi Bowo-Priyanto diyakini banyak pihak sebagai kritik tidak langsung terhadap ideologi PKS yang mendukung pasangan Adang-Dani.


Kotak Pandora Islam Politik
Kepentingan di ataslah yang mendorong PKS berani mendeklarasikan diri sebagai partai Islam terbuka,pluralis, dalam musyawarah kerja nasional (mukernas) di Bali pada 1–3 Februari.Pernyataan resmi secara terbuka partai ini sebagai partai pluralis bisa dibilang langkah ’’liberal”.Sebuah lompatan yang tidak hanya radikal kalau melihat sejarah dan ideologi partai,juga sangat berisiko. Sebab,itu akan menguji ketebalan loyalitas kader-kader aktivis di lingkaran inti yang menjadi tulang punggung gerakan sekaligus mempertaruhkan dukungan partisan dari kelompok-kelompok Islam. Salah satunya,tidak sedikit pemilih dari kalangan muslim modernis,misalnya warga Muhammadiyah,mencoblos PKS dengan alasan partai ini lebih ’’Islami” dibanding yang lain. Di antara pertanyaan krusial yang muncul,akankah kelompok-kelompok Islam yang mendukung ataupun simpati terhadap corak Islam politik PKS selama ini tidak mengalihkan dukungannya jika PKS betul-betul memutuskan diri dan konsekuen sebagai partai pluralis? Pengalaman Amin Rais bersama Partai Amanat Nasional (PAN),yang sejak awal mengaku partai terbuka saat Pemilu dan Pilpres 2004 patut dijadikan cermin. Amin mencoba memperluas basis dukungan dengan merambah kantong-kantong muslim tradisionalis dan abangan.


Pada kenyataannya,terobosan PAN sebagai partai pluralis tidak banyak membantu dalam meraup dukungan.Bahkan, disinyalir cukup banyak pemilih dari warga Muhammadiyah maupun kelompok muslim modernis yang menjatuhkan pilihan pada partai lain lebih karena alasan platform partai ataupun pragmatis,mungkin dengan mengecualikan saat pilpres putaran pertama.Sirkulasi dukungan terhadap partai politik pada Pemilu 2004 memperlihatkan bahwa arus sirkulasi (perpindahan/peralihan dukungan) suara masih sebatas lintas partai dalam satu kelompok ideologi politik (Baswedan,2004). Pada tahap ini,perkembangan terbaru itu di tubuh PKS mengonfirmasi temuan Anis Baswedan bahwa Islam politik di Indonesia telah mengalami transformasi dan diferensiasi.Kondisi yang berbeda dengan masa Demokrasi Liberal pada era 1950-an dan Orde Baru (Asean Survey, Vo 44,2004).Fenomena pendirian Baitul Muslimin Indonesia (Bamuis) di lingkungan PDIP dan geliat ataupun revitalisasi sayap-sayap Islam di tubuh partai nasional- sekuler lain membuktikan aspek pilihan berdasarkan pertimbangan ideologis masih mendapat tempat dalam wacana politik Indonesia meski secara umum politik aliran sudah pudar sebagaimana dilontarkan Lance Castle,Bill Lidde,dan Saiful Mujani.


Membuka diri tidak cukup dengan melakukan koalisi dengan partai-partai non- Islam dan kesediaan mencalonkan anggota DPRD dari kalangan nonmuslim. Lebih dari itu,yang lebih substantif adalah sikap itu menjiwai garis kebijakan partai serta berdampak pada posisi politik yang jelas baik di parlemen maupun pemerintah.Apakah kader-kader partai berani memilih nonmuslim sebagai pengurus sekaligus menempatkan hak politiknya sejajar dengan pengurus muslim? Apakah PKS mempunyai political will merekonstruksi konsep fikih politik Islam (fiqh al siyasah) yang selama ini menomorduakan warga nonmuslim? Akankah putusan PKS nanti berkorelasi positif dengan mengalirnya arus dukungan dari pemilih lintas kelompok sosial dan agama atau sebaliknya,pangkal titik balik defisit dukungan dari massa tradisionalnya selama ini? Sejauh ini,pengakuan para petinggi partai seperti tercermin di beberapa media masih dangkal,keterbukaan adalah pluralitas budaya sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW melalui Piagam Madinah.Padahal,konsepsi ummah (masyarakat) dalam piagam ini mengacu pada pengertian yang kita kenal sekarang sebagai pluralisme. Pada akhirnya,keterbukaan partai melahirkan peluang sekaligus dilema bagi kepentingan PKS.Keterbukaan akan membuatnya memiliki peluang meraih basis dukungan massa yang lebih luas. Tidak sebatas kalangan muslim puritanmodernis, juga kelompok-kelompok sosial yang tertekan maupun terpinggirkan. Saat yang sama,langkah ini akan sangat berisiko membuat pendukung utamanya kecewa dan lari.Sebuah langkah yang mempertaruhkan reputasi sekaligus masa depan partai dakwah ini di mata konstituen fanatiknya yang selama ini dikenal eksklusif dan mayoritas berbasis gerakan salafi-tarbiyah.Tidak banyak partai politik berbasis Islam yang berhasil mulus melewati ujian kotak pandora bagi Islam politik ini.(*)

Mukernas PKS Ingatkan 100 Tahun Kebangkitan Nasional

PKS Ingatkan 100 Tahun Kebangkitan Nasional
Tak Ada Kebangkitan tanpa Kebersamaan Nasional

Denpasar (Bali Post) -
Bangsa Indonesia adalah bangsa besar, kebesaran kita tidak saja tampak pada sejarah masa lalu, tetapi sampai hari ini tanda-tanda kebesaran itu masih tampak. Bali menegaskan salah satu unsur kebesaran Indonesia, yaitu keragaman budaya dan pluralitas. Sebab, tidak ada bangsa besar jika tidak memiliki kesanggupan untuk mengelola perbedaan yang ada di dalamnya. Dan, Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bertahan dalam kebhinekaan, bahkan kebhinekaan menjadi simbol dan komitmen nasional para pendiri bangsa ini, Bhineka Tunggal Ika. Demikian intisari pidato pembukaan yang disampaikan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin semalam dalam acara pembukaan Mukernas PKS, di Hotel Inna Beach, Sanur, Bali.

Partai Keadilan Sejahtera memulai rangkaian acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)-nya yang akan berlangsung sampai 3 Februari mendatang. Bertempat di Hotel Inna The Grand Bali Beach, Sanur, pembukaan itu dihadiri para pejabat pusat dan daerah.

Semula sejumlah pejabat pusat banyak yang berencana hadir, namun semua tertahan dan tidak jadi datang karena Bandara Soekarno-Hatta ditutup sejak pagi karena cuaca Jakarta yang memburuk. Di sela-sela lebih dari 1.500 peserta mukernas tampak juga beberapa tokoh agama dan tokoh adat Bali yang ikut menyaksikan acara pembukaan yang sangat meriah itu.

Selanjutnya, Hilmi Aminuddin menegaskan bahwa sudah saatnya bangsa ini belajar secara kesatria melepaskan diri dari kotak-kotak konflik yang sepanjang sejarah mendera bangsa ini. Sudah saatnya kotak-kotak agama, ras, ideologi, kelompok dan golongan tidak lagi menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk melihat ke depan. ''Mari kita terima kebhinekaan kita, kita terima kenyataan kita sebagai bangsa majemuk, lalu kita melangkah mengumpulkan kekuatan bersama bagi kebangkitan Indonesia Raya,'' tegas figur karismatik PKS itu disambut tepuk tangan para hadirin.

Pada kesempatan lain, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ir. H. Tifatul Sembiring mengingatkan bahwa bangsa Indonesia akan memasuki usia 100 Tahun Kebangkitan Nasional. Namun saat ini kondisi bangsa masih memprihatinkan, dan di pentas internasional juga makin terpinggirkan.

Menurutnya, kader PKS harus menjadi pelopor kebangkitan bangsa. Kader PKS harus menjadi elemen positif dalam tubuh bangsa dalam membangun kembali optimisme yang nyaris sirna. ''Mari kita teriakkan, Bangkitlah Negeriku, Harapan Itu masih ada!'' ajak Tifatul yang disambut meriah oleh para hadirin yang datang dari seluruh pelosok Indonesia itu.

Selain sambutan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS, ikut pula memberikan sambutan Gubernur Bali selaku tuan rumah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Propinsi Bali. Dalam sambutannya, Gubernur menyambut baik diadakannya Mukernas PKS di Bali. Kehadiran PKS ini telah memberikan kepercayaan diri penuh kepada masyarakat Bali khususnya dan juga kesadaran kepada masyarakat Indonesia umumnya bahwa kita adalah keluarga besar bangsa Indonesia. ''Marilah kita bahu-membahu membangun bangsa kita menjadi bangsa terhormat dan kuat di atas perbedaan kita yang beragam,'' tambah Gubernur yang juga disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Acara Mukernas PKS ini juga akan disertai berbagai kegiatan sebelum dan setelahnya. Sebelumnya, beberapa tokoh PKS sempat mengunjungi sejumlah puri yang ada di Denpasar dan sekitarnya dan berdialog dengan tokoh adat setempat. Bidang kewanitaan PKS juga menyelenggarakan seminar tentang pemberdayaan ekonomi perempuan yang menghadirkan tokoh anggota DPD dari Bali Ida Ayu Mas dan juga anggota DPR-RI dari PKS Dr. Nursanita Nasution. Hari ini akan ada Dialog Kebudayaan bersama budayawan Emha Ainun Nadjib dan ABG Satria Narada, Pimpinan Kelompok Media Bali Post. Sementara besok, Minggu (3/2), akan diadakan Dialog Kebangsaan bersama beberapa tokoh Nasional seperti Taufiq Kiemas (PDI-P), Syaiful Sulun (Forum Komunikasi Purnawirawan TNI), Hidayat Nurwahid (Ketua MPR) dan tokoh Hindu Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa (Ketua PHDI). (r/*)

sumber :

Ledia Hanifa : Perlu Penguatan Sektor Informal

BALI - Kenaikan harga bahan pokok yang menggila secara perlahan tapi pasti menimbulkan kegoncangan sosial bagi keluarga Indonesia.

"Jika tak disikapi, ini akan mengganggu stabilitas sosial Indonesia. Penguatan Perempuan di sektor informal sangat mendesak untuk dilakukan," demikian dikatakan Hj Ledia Hanifa, S.Si, M.Psi.T, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS dalam Dialog Terbuka yang dilaksanakan Bidang Kewanitaan DPP PKS di Bali, Kamis (31/1).

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja Nasional, Mukernas 2008 PKS di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali.

Lebih lanjut Ledia Hanifa mengatakan penguatan perempuan di sektor informal itu akan mendorong terciptanya ketahanan keluarga (family resilience) menghadapi gejolak harga yang terjadi saat ini. "Ketahanan keluarga ini pada akhirnya juga memperkuat stabilitas sosial secara keseluruhan," ujar Ledia.

Dalam kondisi seperti ini -sebagaimana pula pada krisis ekonomi tahun 1998 lalu- perempuanlah yang kerap mengambil inisiatif untuk melakukan langkah-langkah taktis demi mengamankan kondisi ekonomi keluarga. "Berhubung segala keterbatasan yang ada-modal, akses terhadap kebijakan, kapasitas, dan peluang- sebagian besar dari para perempuan ini terjun ke sektor informal, yang notabene bergerak dalam kapasitas usaha mikro," papar Ledia.

Hal ini sejalan dengan fakta di lapangan, bahwa usaha mikro biasanya adalah usaha yang berada di level survival. Juga adanya data yang menyatakan bahwa 74,28 persen perempuan bekerja di sektor informal (Depnakertrans).

Salah satu faktor kritis dalam ketahanan keluarga adalah kondisi ekonomi keluarga, dalam hal ini adalah daya beli. Karena itu, penguatan perempuan yang berkiprah di sektor informal memiliki nilai strategis. Tidak hanya sebagai katup pengaman bagi keluarga, namun juga sebagai penentu stabilitas sosial bangsa.

Penguatan yang dibutuhkan berupa dukungan kebijakan -terutama kemudahan akses terhadap skema permodalan, pelatihan, dan pemasaran- juga suasana kondusif dari lingkungan sosialnya untuk berwirausaha.

Untuk merealisasi isu ini, Ledia menginisiasi JARINGAN KELUARGA HEBAT. Suatu jaringan kemitraan dan persaudaraan yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan perhatian khusus terhadap usaha-usaha membangun ketahanan keluarga. Dengan jargon "Ayo Bangkit, Kita Hebat !", Ledia mengimbau agar setiap keluarga merangkul satu keluarga di lingkungan masing-masing, untuk bersama mengatasi keterpurukan. Dimulai dengan solidaritas bagi para perempuan yang bekerja di sektor informal (berusaha sendiri, berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap, pekerja lepas di pertanian dan nonpertanian, pekerja tidak dibayar), agar mereka lebih kokoh dalam berwirausaha, dengan memutus rantai permodalan yang mencekik dari para rentenir.

Diskusi ini dihadiri oleh 100 orang perempuan dari berbagai elemen, diantaranya tokoh perempuan parpol, Ormas, tokoh budaya, tokoh agama dan pemerintah daerah. Acara yang dibuka secara resmi oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ir Tifatul Sembiring menghadirkan empat orang pembicara. Selain Ibu Ledia Hanifa, Dra Ida Ayu Mas (anggota DPD Prov Bali), Rasmiyati, SE, MM (Sekretaris Inkopwanjati Malang), dan DR Nursanita Nasution, SE, ME (Anggota DPR RI komisi VI Fraksi PKS).

Acara ini menghasilkan Komitmen Bali untuk Perempuan Indonesia. Salah satu butir dari komitmen ini berbunyi 'Kami Perempuan Indonesia Siap Mendukung dan Bekerjasama Dengan Setiap Elemen Bangsa yang Bercita-Cita Memajukan dan Mensejahterakan Perempuan Indonesia'.

Komitmen yang disepakati oleh para perempuan dari berbeda suku, agama dan kelompok yang diinisiasi oleh PKS menunjukkan bahwa perempuan bisa duduk bersama untuk merumuskan solusi masalah perempuan Indonesia.

sumber ; okezone.com

Jakarta Banjir, Tifatul Langsung Pulang Bantu Korban Banjir

DENPASAR - Partai Keadilan Sejahtera yang sedang mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali mengirim pulang banyak kader asal DPW DKI. Mereka diminta untuk mengurus bencana banjir yang saat ini sedang merendam Ibu Kota.

"Kader PKS DKI kita kirim pulang untuk memobilisasi bantuan," ujar Wakil Sekjen Fahri Hamzah di Denpasar, Bali, Sabtu (2/2/2008).

Imbas dari banjir yang membuat Jakarta terapung kemarin, membuat konsentrasi kader-kader PKS yang sedang mengikuti Mukernas terpecah. Akibatnya, pimpinan partai membuat kebijakan untuk tidak mengabaikan bencana banjir.

Maka, Fahri menyebutkan, hampir semua kader DKI termasuk sebagian pengurusnya dipulangkan. Begitu pula dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring.

"Banjir ini masalah yang sangat serius. Maka itu pak Tifatul pulang," papar Fahri.

Tifatul diperlukan keberadaannya di Jakarta untuk mengoordinir kader-kader PKS yang akan turun ke titik-titik banjir.(jri)

sumber : okezone.com

Mukernas PKS Buka Peluang Caleg dari Luar Partai

DENPASAR - PKS akan mencari calon-calon anggota legislatif 2009 dari luar partai untuk mendapatkan kader-kader yang matang. Hal ini merupakan langkah lanjut dari perubahan sistem perekrutan kader, menjadi terbuka.

"Setiap orang bisa mendaftarkan diri sebagai kader dan calon legislator dari PKS. Tidak harus dari kalangan internal partai," ujar Wakil Sekjen DPP PKS Fachry Hamzah di sela-sela acara Mukernas PKS di Inna Grand Bali Beach, Jalan Hang Tuah, Denpasar, Bali, Sabtu (2/2/2008).

Fachry menjelaskan, kader-kader yang akan direkrut, akan melalui proses pelatihan di dalam partai. Menurutnya, PKS tidak menginginkan anggota legislatif dari partainya malah diurus oleh rakyat. Karena seharusnya anggota legislatif itu mengurus rakyat, bukan sebaliknya.

"PKS akan membuka pendaftarannya pada akhir atau awal tahun ini," tandasnya.

(uky)
sumber : okezone.com

Jabir : PKS Hanya Menerima Gaji Bulanan, Tidak Mau Menerima Dana Suap

02 Februari 2008
PKS Hanya Terima Gaji Bulanan

Lanjutan Pemeriksaan Dugaan Suap Pemkot-Dewan

SURABAYA – 5 orang anggota DPRD Surabaya kembali dipanggil penyidik Polda Jatim terkait dugaan suap Pemkot-dewan, Jumat (1/2). Mereka adalah Wahyudin Husein (PKB/anggota Komisi A), Sucipto Lamidi (PDS/Komisi C), Suliad (PDI-P/Komisi B), Achmad Jabir (PKS/Komisi D), dan M Alyas (Golkar/Komisi D).
Khusus Alyas, dia sempat datang pukul 07.30 namun tidak bersedia menjalani pemeriksaan karena alasan sakit perut. Sekretaris Komisi D itu minta penundaan pemeriksaan menjadi Rabu (6/2) mendatang.
“Ada lima anggota DPRD yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan,” kata Kanit II Satuan Pidana Korupsi (Satpidkor) Polda Jatim Kompol Bambang Supriyanto. “Tapi ada satu yang minta penundaan pemeriksaan karena sakit.”

Usai diperiksa, Wahyudin, Sucipto, dan Suliad langsung pergi menghindari wartawan. Hanya satu yang dapat dicegat dan dimintai klarifikasi yakni Jabir.
Kader PKS mengatakan dirinya datang terlambat dari jam yang dijadwalkan. “Saya datang pukul 08.30 dan keluar saat ini pukul 09.30,” katanya sambil melihat jam tangan.
Kepada wartawan dia mengaku ditanya sebanyak 23 pertanyaan, di antaranya soal jasa pungut (japung), aliran dana Rp 470 juta dari Pemkot ke dewan, rencana pembangunan Busway dan Surabaya Sport Center (SSC).

“Kepada penyidik saya sampaikan, tiga orang dari PKS tidak pernah menerima dana apapun kecuali gaji setiap bulan,” terang Jabir dengan nada serius.
Soal aliran dana Rp 470 juta dari Pemkot ke dewan dia mengatakan tidak tahu. Dikatakan, saat memberikan keterangan kepada penyidik dirinya sempat ditunjukkan foto copy kuitansi bertuliskan angka itu. Namun, dia mengaku tidak tahu kapan dikirimnya.
“Benar, saya tidak tahu soal itu. Saya baru tahu tadi, itu pun dari penyidik sambil menunjukkan foto copy-nya,” terang Jabir. Dia juga mengatakan tidak melihat tanggalnya. “Yang jelas jumlahnya sebesar itu.”

Soal SSC dan busway, Jabir memberi keterangan pada penyidik bahwa sejak awal fraksinya tidak menyetujui rencana pembangunannya. “Alasannya jelas, apakah dengan dibangun busway bisa langsung menyelesaikan masalah,” terangnya.
Terkait pemeriksaan yang dilakukan Polda, pihaknya menyambut positif dan memberi dukungan. “Itu semata untuk membuktikan apakah benar ada tindakan melawan hukum,” katanya.
Sementara anggota dewan lainnya, Wahyudin diperiksa dan harus menjawab 22 pertanyaan, Sucipto Lamidi 23 pertanyaan, Suliad 34 pertanyaan. “Soal hasilnya kami belum bisa menyampaikan,” ujar Kompol Bambang.

Masih Lama
Sebelumnya, usai shalat Jumat, Direktur Reserse Kriminal (Dir Reskrim) Polda Jatim Kombes Pol Rusli Nasution mengaku belum menentukan tersangka. “Masih lama, jumlah yang harus diperiksa kan 45 orang,” katanya di depan sejumlah wartawan.
Rusli mengatakan penyidikan masih perlu waktu. Polisi hingga saat ini masih membutuhkan keterangan dari para saksi. Sejumlah saksi masih harus dimintai keterangan, kemudian dicocokkan keterangannya dengan data yang dimiliki polisi.
Seperti diberitakan sebelumnya, hingga saat ini polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota DPRD Surabaya. Itu terkait dugaan gratifikasi atau suap yang diberikan Pemkot kepada DPRD.

Polisi menemukan adanya aliran dana, pertama Rp 250 juta yang diambilkan dari japung. Berikutnya polisi kembali menemukan bukti aliran dana kedua sebesar Rp 470 juta. Sejumlah uang tersebutlah yang kini ditelusuri, serta membuktikan ada tidaknya unsur penyelewengan.
Hingga saat ini anggota DPRD Surabaya yang telah diperiksa sebanyak 29 orang. Berikutnya, Senin (4/2) mendatang kembali akan diperiksa lima orang dari DPRD Surabaya.(dji)

Sumber : Dutamasyarakat.com, 2-2-2008

Jabir : PKS Tidak Mau Menerima Dana Suap Japung

kelana kota

01 Februari 2008, 16:30:20, Laporan Khusnina Sekar Segari

Fraksi PKS Tidak Terima Uang Jasa Pungut

suarasurabaya.net| Fraksi PKS mengaku tidak menerima uang dari Pemerintah Kota untuk mengesahkan APBD 2008 sub bidang busway. AHMAD JABIR Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKS sesudah keluar dari ruang Satpidkor Ditreskrim Polda Jawa Timur mengaku lupa materi pemeriksaan yang sudah dijalani.

Seperti yang dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Jumat (01/02), ia hanya ingat kalau ada tiga hal yang ditanyakan polisi. Pertama, apakah ia menerima uang jasa pungut atau tidak. Kedua, apakah dia tahu soal dana Rp 470 juta yang juga sebagai dana jasa pungut yang diberikan Pemkot serta soal pembahasan sub bidang busway, Surabaya Sports Center (SSC) dalam APBD 2008.

Kata JABIR, ia dan tiga anggota fraksi PKS hanya terima gaji saja, tidak pernah terima dana jasa pungut. Berikut penjelasan JABIR, [Audio On Demand] .

Selain JABIR, polisi saat ini memeriksa tiga anggota dewan lain, diantaranya, WAHYUDIN dari PKB, SUTJITO LAMIDI dari PDS dan SULIAT dari PDIP. Sedangkan MUHAMMAD ALYAS, satu anggota dewan lain, akan diperiksa Rabu depan karena sakit. Anggota dewan lain yang diperiksa selain AHMAD JABIR, tidak mau memberikan keterangan.

Saat ini, sudah 24 dari 45 anggota dewan dan dua pejabat Pemkot Surabaya yang sudah diperiksa polisi terkait kasus gratifikasi Pemkot Surabaya. (kss/tin)

sumber : suarasurabaya.net, 2-1-2008

Hanya PKS Yang Tidak Mau Menerima Dana Suap

Jumat, 01 Feb 2008,
Anggota Saling Ancam

Buntut Penyidikan Dugaan Gratifikasi di DPRD Surabaya
SURABAYA - Langkah Polda Jatim memeriksa kasus dugaan gratifikasi di DPRD Surabaya membuat anggota dewan tegang. Kini, suasana bertambah runyam karena ada beberapa anggota dewan yang mengaku tidak pernah menerima bagian dari dana Rp 250 juta yang kini disidik polisi tersebut.

Beberapa anggota dewan mengecam anggota lain yang menerima uang itu, tapi tidak mau mengakui. Bahkan, sejumlah anggota dewan yang marah tersebut mulai melontarkan wacana untuk memperkarakan mereka.

Kemarin (31/1) siang, di sebuah ruang komisi, seorang anggota dewan berbicara keras soal itu. "Bagi mereka yang mengaku tidak menerima, tapi padahal menerima, akan saya laporkan soal pemberian keterangan palsu," tegas anggota dewan yang kemudian meminta agar wartawan tak memublikasikan namanya.

Padahal, di ruangan komisi tersebut ada seorang anggota dewan yang mengaku tak pernah menerima uang yang dimaksud. Anggota yang disindir itu hanya tersenyum kecut melihat hal tersebut.

Sebagaimana diberitakan, internal dewan pecah setelah kasus gratifikasi tersebut mencuat. Itu terjadi setelah ada sejumlah anggota dewan yang tak mengaku bahwa mereka menerima dum-duman uang Rp 250 juta yang diduga polisi digunakan untuk memuluskan pembahasan dana busway itu.

Menurut catatan Jawa Pos, yang mengaku tak menerima adalah Zaenab Maltufah (FPKB), Sigit Purnomo (FPDIP), Baktiono (FPDIP), dan Sugijono dari Fraksi Karya Damai.

Padahal, sebelumnya setelah kasus tersebut mencuat, ada instruksi dari hampir semua fraksi yang ada untuk satu suara. Yakni, membenarkan menerima dan mengaku bahwa itu merupakan uang japung. Kabarnya, beberapa anggota dewan yang kebetulan belum menerima pun bakal mengaku telah menerima.

Hal tersebut dibenarkan Ali Ja’cub, anggota Komisi B DPRD Surabaya. "Bahkan, kalau perlu, mereka-mereka yang tak mengaku (telah menerima, Red) itu diperiksa kembali oleh polisi," ujar anggota dewan dari FPKB tersebut.

Salman Faris, teman satu fraksi Ali Ja’cub, bahkan berkomentar lebih keras. "Mereka itu bisa dituntut karena kesaksiannya palsu. Polisi harus lebih jeli menggali informasi," tegasnya.

Ali mengungkapkan, sepengetahuan dirinya, hanya tiga legislator dari PKS (Ahmad Jabir, Ahmad Suyanto, dan Yulyani) yang betul-betul tidak menerima. "Sebab, mereka (tiga orang dari PKS, Red) masih meragukan, apakah uang japung itu diperbolehkan diterima dewan atau tidak. Aliran dana yang ada pun sejak awal tak kami alokasikan kepada mereka karena kami tahu mereka masih meragukan. Saya memang tahu persis itu," ungkapnya.

Dia juga mengomentari soal dirinya yang menjadi salah satu di antara lima orang yang diduga mempunyai "peran aktif" dalam kasus tersebut. "Itu mungkin karena saya yang membawa dan membagikan ke sejumlah teman," kata politikus yang terkenal blak-blakan tersebut. "Pancen ono perane, tapi yo peran pembantu. Peran utamane mboh sopo (memang ada perannya, tapi hanya peran pembantu. Entah siapa peran utamanya, Red)," ujarnya kemudian terkekeh.

Sebelumnya, polisi memang membidik lima anggota yang diduga mempunyai "peran aktif" dalam kasus tersebut. Selain Ali Ja’cub, empat lainnya adalah Agustin Poliana (FPDIP), Musyafak Rouf (ketua DPRD Surabaya), Husein Yassin (FPKB), dan Juniato Prastiawan (FPDIP).

Hanya, Ali tetap yakin bahwa dewan berhak menerima japung. "Kami sangat yakin. Semua aturan yang ada memperbolehkan hal tersebut. Mungkin dari kami (anggota dewan), hanya PKS yang masih belum yakin uang japung boleh diterima dewan," tegasnya.


Menyidik Tiga Aliran Dana

Pada bagian lain, penyidik Satpidkor Ditreskrim Polda Jatim kemarin kembali memeriksa lima anggota DPRD Surabaya. Yakni, Sri Hono Yularko (PDIP), Juniato Dwi Prastiawan (PDIP), Rusli Yusuf (Partai Demokrat), Masduki Toha, dan Muzammil (PKB).

Seperti penyidikan sebelumnya, mereka diperiksa mulai pukul 09.00. Tapi, kelima anggota dewan itu datang di mapolda jauh lebih pagi. Mereka datang mengendarai mobil pribadi masing-masing dan tiba di mapolda pukul 07.30.

Dalam pemeriksaan, Rusli Yusuf, Masduki Toha, dan Prastiawan diperiksa dalam satu ruangan. Sri Hono Yularko dan Muzammil diperiksa dalam ruangan berbeda. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 1,5 jam, mereka enggan berkomentar soal hasil pemeriksaan.

Dicegat wartawan usai pemeriksaan, Sri Hono tak banyak berkomentar. Politikus dari PDIP tersebut langsung menuju mobil. Disinggung soal dum-duman uang japung, dia berkomentar singkat. "Yang penting saya sudah memenuhi panggilan untuk diperiksa. Menerima dan tidak menerima uang japung, tanya saja ke penyidik," ujar Sri Hono sambil mempercepat berjalan ke mobil.

Satu-satunya anggota yang mau memberikan keterangan cukup panjang adalah Rusli Yusuf. Politikus dari Partai Demokrat itu mengaku dicecar 23 pertanyaan. "Saya ditanya seputar ruilslag tanah di Sememi, busway, japung, dan SSC (Surabaya Sport Center). Saya jawab saja sesuai yang saya ketahui dan alami," jelasnya sambil berteduh di depan gedung Sadpidkor.

Dikonfirmasi soal dugaan tambahan uang japung Rp 475 juta yang diserahkan sebelum Lebaran kepada dewan, Rusli Yusuf justru tidak menyangkal adanya uang tersebut. "Tadi saya lihat kuitansi itu (di penyidik, Red). Tapi Rp 470 juta, bukan Rp 475 juta. Itu kuitansi yang difotokopi dan sudah dilegalisasi. Di situ ditandatangani pak ketua (Ketua Dewan Musyafak Rouf, Red)," jelas Rusli.

Ketika disinggung soal tanggal yang tertera dalam kuitansi dengan total uang Rp 470 juta, dia mengaku tidak tahu tepatnya. Dia hanya menyatakan, kemungkinan uang itu adalah uang japung. Dugaan lain, kata dia, Polda Jatim tidak hanya menyidik soal gratifikasi. Sebab, saat pemeriksaan, diRusli juga ditanya soal SSC dan ruilslag.

Menurut dia, pemkot memiliki rencana tukar guling tanah dengan PT Indah Mayang Sari. Tanah milik pemkot seluas 1,3 hektare di Sememi akan ditukar dengan tanah seluas 3,7 hektare milik PT Indah Mayang Sari di Benowo. Namun, Rusli enggan menyebutkan nilai tukarnya. "Saya tak bisa menjelaskan detailnya," tegasnya.

Menurut seorang sumber di kepolisian, polisi memang sedang menyidik tiga aliran dana sekaligus. Yakni, uang Rp 250 juta, Rp 470 juta (bukan Rp 475 juta sebagaimana yang tertulis sebelumnya), dan Rp 500 juta. "Uang Rp 250 juta dan Rp 470 juta tersebut memang telah diakui oleh pemberi (dalam hal ini pemkot, Red). Uang tersebut diakui sebagai uang japung," katanya. Uang Rp 500 juta itu adalah uang gratifikasi yang diduga merupakan hasil suap dari seorang pengusaha.

Di bagian lain, Kanit II Satpidkor Polda Jatim Kompol Bambang Suprianto mengungkapkan bahwa pihaknya memeriksa lima anggota dewan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikembangkan. "Namun, saya tak bisa membeberkan detailnya untuk kepentingan penyidikan," ujarnya saat ditemui di Mapolda Jatim pagi kemarin. (ano/tan)


sumber : jawapos, 1 Peb 2008

Peserta Mukernas Dari DKI Langsung Pulang Bantu Korban Banjir Jakarta

2008-02-02 13:09:35
Mukernas PKS di Bali Kena Getah Banjir Jakarta

Anwar Khumaini - detikcom
Sanur - Hujan lebat dan banjir yang menggenangi Jakarta Jumat, 1 Februari 2008, berimbas pada pelaksanaan Mukernas PKS di Bali. Banyak kader dan undangan yang tidak bisa hadir akibat delay penerbangan.

Selain itu, tidak sedikit kader PKS yang akan dipulangkan ke Jakarta untuk membantu korban banjir.

"Nanti sore sudah ada yang akan dipulangkan," kata Humas PKS DKI Jakarta Dedi Supriyadi di Hotel Inna Gran Bali Beach, Sabtu (2/2/2008).

Menurut Dedi, pemulangan beberapa kader PKS Jakarta yang sedang mengikuti mukernas ini untuk berkoordinasi dengan para pengurus PKS DKI Jakarta lainnya dalam penyaluran bantuan kepada para korban banjir Jakarta.

Bahkan Presiden Tifatul Sembiring pun, menurutnya, sudah meninggalkan Pulau Dewata. Selain karena banjir Jakarta, Tifatul juga berencana menghadiri peringatan Harlah NU yang ke-82 di Jakarta.

sumber : detik.com

Mukernas PKS Aman-aman Saja

Mukernas PKS Sepi Pak Polisi

Denpasar, Rakyat Merdeka. Acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung di Sanur, Bali tanpa pengamanan dari pihak kepolisian. Acara yang akan dibuka pada Jumat malam ini (1/2), pukul 19.30 WITA di Hotel Inna Grand Bali Beach oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring sepi dari aparat kepolisian berseragam.

Ternyata, tawaran pengamanan dari Markas Polisi Wilyah Kota Besar (Mapoltabes) Bali ditolak mentah-mentah oleh pihak panitia. Kubu PKS sendiri mempercayai keamanan dari internal untuk keberlangsungan jalannya Mukernas.

Panitia lokal acara Mukernas, Heri Sukarmeni beralasan bahwa acara yang akan dihadiri oleh 2000 kader PKS se-Indonesia akan berjalan dengan aman. “Kita yakin acara mukernas akan berjalan dengan aman dan kondusif,” ujar Heri kepada myRMnews, di sela persiapan pembukaan, siang ini.

“Ada 25 Pecalang yang akan menjaga acara mukernas ini dan 100 orang pandu keadilan,” imbuh Heri.

Heri yang juga Ketua DPW PKS Bali itu menuturkan, untuk acara Mukernas yang digelar mulai 1-4 Februari nanti akan menghabiskan ongkos Rp 5 milyar. Heri juga menjelaskan, panitia memfokuskan penempatan peserta di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar.

“Kita juga menempatkan para peserta Mukernas di Sanur Paradise Plaza Hotel yang letaknya berdampingan dengan acara Mukernas. Karena dengan jumlah orang ribuan yang hadir Inna Grand bali tidak bisa menampung semua peserta yang datang dari seluruh Indonesia,” pungkas Heri. iga

sumber :rakyat Merdeka, Jumat, 01 Pebruari 2008

PKS Akui Keragaman Budaya dan Etnik

DENPASAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membuka ruang bagi kader-kader di luar muslim. Kader-kader ini merupakan suatu bentuk pengakuan PKS atas keberagaman.

"Kader non muslim silahkan saja. Bahkan untuk di Bali yang mewakili komunitas hindu silahkan saja," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring di media center Mukernas PKS di Inna Grand Bali Beach, Jalan Hang Tuah, Denpasar, Bali, JUmat (1/2/2008).

Jadi menurut Tifatul, dalam bidang budaya PKS menganut asas pluralitas atau keberagaman. "Kita mengakui keberagaman, kita harus bisa bersinergi dengan keberagaman ini," jelasnya.

Dia menambahkan, PKS menganut aturan Undang-undang Politik yang menyebutkan bahwa partai tidak boleh membatasi anggota atau kader-kadernya dari sisi perbedaan suku, ras dan agama. "Tapi sebagai partai kader, tentu kita punya prosedur-prosedur sendiri," tandasnya.
(kem)

sumber : okezone.com

Ketua MUI Bali dukung PKS sebagai Partai Terbuka

KETUA MUI KOTA DENPASAR: DUKUNG WACANA PKS MENJADI PARTAI TERBUKA

Posted on February 1, 2008
Filed Under mukernas |

Denpasar - Pembukaan MUKERNAS PKS yang berlangsung di Agung Room Inna Grand Bali Beach Sanur benar-benar menjadi momen penting untuk menyosialisaikan pandangan-pandangan PKS terhadap persoalan Bangsa. Termasuk menyampaikan kepada komponen masyarkat Bali yang hadir dalam acara tersebut tentang visi PKS menjadi partai terbuka. Realisasi dari visi partai terbuka ini diantaranya keinginan PKS Bali untuk mengusung caleg berasal dari non muslim.

Mengomentari hal ini, Mustofa El Amin selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Denpasar menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, langkah yang tersebut merupakan langkah yang cerdas dari para kader-kader PKS. Bahkan dalam analisa yang lebih jauh, apa yang akan dilakukan oleh PKS tersebut akan menetralisir anggapan umat non muslim bahwa partai Islam tidak bisa bersanding adalah anggapan keliru.

Namun menurutnya, keterbukaan yang disusung oleh PKS harus tetap memegang prinsip-prinsip kepartaian yang berazaskan Islam, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin.

Sebagai ketua lembaga yang memayungi umat Islam yang ada di Denpasar, termasuk hubungan moral dengan partai-partai Islam, da’i muda tersebut berharap kepada kader-kader PKS agar semakin memperluas jangkauan programnya kepada masyarakat non muslim, terutama umat hindu yang ada di Bali. Ia mengingatkan pula bahwa PKS harus mempertahankan program PKS tetap variatif agar diminati oleh konstituen partai yang menekankan jargon politik bersih dan peduli tersebut.***(han)

Din Syamsudin Batal Hadiri Pembukaan Mukernas PKS

JAKARTA - Banjir yang menggenangi wilayah Jakarta dan sekitarnya membuat jalur penerbangan ditunda keberangkatannya. Seperti yang dialami Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin terpaksa batal berangkat ke Bali.

"Memang benar tadi Pak Din sudah ada di bandara pukul 12.00 WIB. Sampai di sana banyak pesawat yang di-delay semua," ujar Kuscahya, salah seorang Staf Din Syamsuddin, saat dikonfirmasi okezone, Sabtu (2/2/2008).

Berdasarkan informasi, Din dijadwalkan menghadiri pembukaan Mukernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibuka hari ini. Namun, hingga Jumat malam Din belum kunjung terlihat.
(kem)

okezone.com

Masyarakat Bali Ingin PKS Majukan Budaya dan Pariwisata

Ketua Desa Pakraman Bali: Berharap PKS Majukan Sektor Pariwisata dan Budaya

Posted on February 1, 2008
Filed Under mukernas |

DENPASAR BALI – Harapan dan masukan dari komponen masyarakat Bali yang tertuang dalam tayangan film testimony berdurasi 11 menit diamini oleh Drs. Agung Arnawa, MBA, MM. Tokoh adat Bali yang memimpin Majelis Desa Pekraman Bali membenarkan bahwa Bali adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia dan juga dunia internasional. Oleh karena itu menurutnya, siapaun yang menyelenggarakan hajatan di Bali maka akan disambut dengan ramah oleh pemerintah dan masyarakat Bali. Demikian sebaliknya, PKS yang saat ini sedang menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional di Sanur Bali agar menjaga agar bali tetap aman dan kondusif untuk pariwisata Bali.

Sebagai ketua lembaga/desa adat sebali ini, ia menekankan perlunya PKS Bali memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang ada di Bali. Tidak hanya berkutat pada kepentingan umat muslim saja sebagai basis massa PKS.

Menjawab pertanyaan sektor apa yang sebaiknya digarap oleh PKS, ia menyarankan bahawa kader-kader PKS yang ada di berbagai wilayah agar jeli melihat persoalan yang terjadi di daerah masing-masing untuk dicarikan solusinya. khususnya PKS yang ada di Bali sebaiknya perlu memperhatikan sektor pariwisata dan budaya. Jika PKS bisa mengambil peran dalam memajukan sector andalan penambah PAD Bali ini maka sudah bisa dipastikan PKS Bali akan mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Bali.

Kehadiran Arnawa sendiri dalam pembukaan MUKERNAS PKS yang berlangsung hingga pukul 22.30 wita (01/02) merupakan sebuah bentuk penghargaan dari putra Bali kepada PKS sebagai tamu yang berkunjung ke Bali.***(han)

sumber : pksbali

Mukernas PKS Tampilkan Club Free Style Jakarta

Free Styler Ramaikan Mukernas PKS

Posted on February 1, 2008
Filed Under mukernas, serba-serbi mukernas |

Semua mata yang hadir di pinggir trotoar parkir depan Hotel Inna Grand Bali Beach sore itu (1/2) tampak tak berkedip. Dari raut wajah mereka bisa ditangkap kalau hati mereka tidak tenang, berdebar-debar menunggu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Mereka tidak sabar.

Akibat “ulah” para free styler, Mukernas PKS kali ini tampak beda. Rombongan anak muda pecinta aksi naik motor dengan berbagai gaya (free style) ini unjuk kebolehan di hadapan para peserta Mukernas. Mereka beratraksi dengan gaya-gaya yang membahayakan hingga membuat penonton berdecak kagum dan riuh bertepuk tangan. Tak kalah ketinggalan, jepretan kamera berkelabatan ingin mengabadikan tontonan yang jarang mereka saksikan itu.

Beberapa pose naik motor sambil beratraksi mereka pertontonkan. Misalnya dengan mengendarai sebuah motor matic, ketiga orang yang berada diatasnya melaju kencang dan tiba-tiba melakukan pengereman mendadak sampai ban belakang motor terangkat. Dengan mempertahahankan posisi keseimbangan supaya ban belakang tetap di atas, pengendara yang berada di atasnya bergaya berdiri sambil merentangkan tangan. Atraksi yang tak kalah menarik adalah ketika sebuah vespa dinaikai enam orang. Sambil melaju keempat orang mengambil posisi menggantung di depan, kanan, kiri, dan belakang dengan posisi kepala dibawah. Sedangakan satu orang mengendalikan motor dan seorang laginya berdiri sambil mengibarkan bendera Gema Keadilan.

Ya, aksi free styler kali ini dilakukan oleh club yang sengaja didatangkan dari Jakarta yang merupakan binaan Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan). Gema Keadilan adalah sebuah lembaga independen yang berafiliasi politik kepada PKS. Lembaga yang mempunyai segmen pembinaan untuk para komunitas, preman, anak-anak putus sekolah ini telah menjalin kerjasama dengan club free style sejak setahun yang lalu.

“Gema Keadilan concern dalam membina para pemuda untuk melakukan dukungan terhadap potensi mereka. Karena masyarakat umum memandang para anak muda ini sebagai sampah, padahal sebenarnya mereka adalah komunitas unik yang mempunyai bakat, potensi, dan skill yang perlu diwadahi dan didukung supaya mereka mempunyai ajang pelampiasan bakat yang terkadang unik juga”, tutur Yanuar Arif .W Sekjen Gema Keadilan Pusat.

Salah satu pimpinan club free style dari Jakarta, Adi Pertisi, mengungkapkan bahwa club free style mereka bukanlah kumpulan anak muda yang brutal atau suka balap liar. Bahkan dia mengungkapkan kalau mereka punya slogan “Say No To Drugs”. “ Kegiatan rutin kami dengan Gema Keadilan antara lain melakukan bakti sosial, menyumbang untuk korban bencana alam, dan menyantuni anak yatim”, tuturnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Gema Keadilan, karena selama ini telah bekerjasama untuk memberikan wadah bagi club kami ini untuk terus berkreasi dan meningkatkan skill. Saya juga berterima kasih karena sudah diundang di acara Mukernas kali ini, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami”, tutur pemuda derdandan nyentrik itu. (ags)

sumber : pksbali

Mukernas Mantap Menuju 2009

PKS Akomudir Caleg Non-Muslim
Laporan: Asan Haji

Denpasar-RoL--Hasil Mukernas di Denpasar Bali, Partai Keadilan Sejahtera menetapkan target perolehan suara minimal 20 persen dalam pemilu legislatif 2009. Untuk merealisasikan target perolehan suara tersebut PKS tidak hanya terbuka bagi kader dan simpatisan non-muslim. Namun, juga siap mengakomudir calon legislatif (Caleg) non-muslim.

''Sesuai dengan ketentua dalam UU, partai politik tidak boleh membatasi diri pada ras, suku dan agama. Karena itu dari non-muslim tetap akan diakomudir,'' jelas Presiden PKS Tifatul Sembiring, Jumat (1/2) di Hotel Inna Grand Bali Beach. Menurut dia, kader non-muslim itu tdak hanya bisa menjadi pengurus partai.

Namun, lanjut dia, juga bisa dijadikan sebagai Caleg, meskipun non-muslim. ''Asalkan mereka itu mewakili komunitasnya,'' tegas dia. Dia contohkan seperti di Irian dan Bali. Menurut dia, jika memang di Bali ini bisa mewakili komunitasnya, meski beragama Hindu tiddak masalah menjadi Caleg dari PKS. ''Kalau memang mewakili orang Hindu, mengapa tidak,'' jelasnya.

Dijelaskan dia, keberagaman bukan merupakan sesuatu yang tabu.Justtru, kata dia keberagaman itu bisa menjadi kekuatan dengan keterbukaan semacam itu. Untuk itu, kata dia PKS melalui Mukernas di Bali ini mengambil kebijakan strategis. PKS akan bergeser dari partai kader (elit) menjadi partai berbasis massa. Untuk memperkuat basis massa itu, PKS mulai melirik calon pemilih di pedesaan seperti petani dan nelayan. Makanya, kata dia, PKS optimistis target perolehan suara pada Pemilu 2009 itu bakal tercapai. Alasannya, berdasarkan fakta yang ada, perolehan suara PKS mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1999, hingga 2004.

Menurut dia, tahun 1999 PKS dapat 1,5 persen suara. Tahun 2004 memperoleh 7,5 persen suara nasional. Untuk tahun 2009, kata dia, PKS menetapkan perolehan suara itu menjadi 20 persen. Sebab, pada pileg yang akan datang tiap partai perolehan suaranya diyakini tidak akan lebih dari 25 persen. Untuk mewujudkan target perolehan suara tersebut, PKS kata Tiffatul Sembiring, selain bersikap terbuka, juga harus mengukuhkan jati diri PKS. Jati diri PKS yang dimaksud, kata dia, adalah sebagai partai yang bersih, peduli dan profesional. Bersih, kata dia, semua kader partai terutama yang menjadi Caleg harus memiliki kesalehan moral, mendukung secara penuh agenda pemberantasan korupsi.

Sedangkan yang dimaksud peduli, semua kader partai memiliki kesalehan sosial. Peduli terhadap sesasama terutama pada kaum lemah sperti petani, nelayan dan lain sebagainya. Sementara, mengenai sikap profesional, kata dia, kader partai dibangun dengan menerapkan prinsip good governance di seluruh lingkungan partai. Selain itu mendukung dan mengevaluasi para kader yang menduduki jabatan publik.

Dengan demikian, kata dia, PKS tidak akan terjebak dalam eksklusivisme dan fanatisme kelompok. ''Falsafah dasar perjuangan PKS yaitu sebagai entitas politik yang berjuang dengandasar aqidah, asas dan moralitas islam menuju masyarakat madani, adil dan sejahtera serta bermartabat akan tercapai. Cita-cita nasional pun bakal tergapai,'' tuturnya.pur

sumber : republika.co.id, 2-2-2008

Hidayat Silaturrahim dengan Alumni Gontor se Bali

Hidayat Nur Wahid MA Silaturahim dengan alumni Gontor di Bali

Posted on February 1, 2008
Filed Under mukernas |

Hidayat Nur Wahid berkesempatan untuk melakukan silaturahim dengan alumni Gontor di wilayah Bali pada hari Kamis malam, 31 Januari. Bersama rombongan DPW PKS Bali, Hidayat berangkat menuju yayasan al amin tempat diadakannya acara silaturahmi tersebut. Nampak hadir tokoh masyarakat Bali seperti Ismail Lahji, Lc, Masduki, Misbach dan HM Thoriqot diantara para hadirin.

Tepat pukul 20.25 wita, Dr HNW beserta rombongan tiba di tempat acara dan disambut dengan sangat hangat oleh para alumni dan wali santri Pondok Pesantren Modern Gontor. Lebih dari 75 orang sudah menantikan kedatangan beliau di ruangan seluas 10x 12 m2 tersebut

Acara tsb dipandu oleh Ust Ismail Lahji, Lc mewakili pengurus IKPM Bali dengan menyampaikan sedikit prakata untuk mengantarkan taushiyah dari Dr HNW. Ramah tamah tsb berjalan dengan diiringi cerita-cerita romantika seputar pondok Gontor antara dulu dan sekarang. Namun ternyata diantara hadirin terdapat 2 orang undangan yg sangat tertarik dengan acara Mukernas PKS yang sedang dihelat di Inna Grand Bali Beach diantara 4 penanya. Sehingga membawa suasana semakin hangat sehangat suhu di ruangan itu.

Dalam acara tersebut beliau meyakinkan kepada seluruh hadirin bahwa bekalan ilmu, bahasa dan nilai nilai di gontor adalah sejajar dengan padepokan padepokan ilmu agama yang lainnya di wilayah timur tengah. Dan inilah pengalaman yang sangat membanggakan buat beliau.

Di akhir acara beliau menyampaikan kepada para wali santri agar tetap sentiasa memantau perkembangan belajar anak anak santri untuk memastikan bahwa proses belajar dan pembentukan jati diri itu berjalan dengan baik. Krn walau bagaimanapun,. Gontor jangan dipersepsikan sebagai sebuah pabrik yg pasti mencetak manusia yg baik

Sesi photo bersama ternyata tetap menjadi sesi terfavorit bagi semua hadirin disana. Sembari tersenyum sumringah, para undangan tidak ada yg melewatkan sesi photo bersama tersebut. (ayyas)

sumber : pksbali.org

Pembukaan Mukernas PKS

2008-02-02 00:46:45
Tak Ada Gema Takbir di Pembukaan Mukernas PKS
Arifin Asydhad - detikcom


Denpasar - Musyawarah Kerja (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah dibuka. Ada satu hal yang absen dalam acara PKS kali ini, yakni tak ada gema takbir. Hanya ada tepuk tangan dan pekik 'merdeka'.

Acara pembukaan Mukernas PKS ini digelar di Hotel Inna Grand Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (1/2/2008) malam. Mukernas dibuka secara resmi oleh Ketua Dewan Syuro DPP PKS KH Hilmi Aminuddin.

Acara ini dihadiri oleh Ketua MPR yang juga Ketua MPP DPP PKS Hidayat Nurwahid, Mentan Anton Apriantono, Menneg Pora Adhyaksa Dault, perwakilan Pemprov Bali, tokoh-tokoh Bali, dan jajaran DPP PKS dan delegasi dari semua daerah. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ash-Shiddiqie batal hadir, karena menjadi korban penutupan bandara Soekarno-Hatta gara-gara cuaca buruk.

Sejak dimulai hingga acara pembukaan berakhir, suasana di dalam hall tampak meriah, ceria, dan gembira. Para peserta tampak sering tertawa, karena memang menemukan hal-hal atau pidato-pidato yang lucu. Misalnya saja, Presiden PKS Tifatul Sembiring saat memulai pidatonya melantunkan sejumlah pantun yang cukup menghibur.

Selain itu, tepuk tangan sering bergemuruh. Bahkan, pekik kata 'merdeka' terdengar beberapa kali. Yang mengejutkan, pekik takbir yang biasanya digelorakan di acara-acara seperti ini nyaris tak terdengar. Bisa jadi, tak terdengarnya teriakan takbir ini karena acara ini digelar di Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu.

Perubahan penampilan PKS ini sebangun dengan kampanye pluralisme yang dibawa PKS. Hilmi Aminuddin dalam pidatonya dengan tegas menyoroti masalah pluralisme ini. Menurut dia, PKS mengakui dan menghargai pluralitas. "Ini bukan strategi, tapi ini adalah keyakinan kami dalam memahami ajaran Islam," tegas Hilmi yang disambut tepuk tangan peserta Mukernas.

Sementara Tifatul Sembiring menegaskan penolakannya terhadap kekerasan yang mengatasnamakan agama. Tifatul juga menegaskan bahwa PKS tetap berasas Islam dan menjunjung tinggi pluralisme. Syariah Islam tetap menjadi pedoman pribadi bagi para kader PKS.

"Kami tetap konsisten menjalankan ajaran Islam, sebagaimana harapan kami juga bahwa umat lain juga konsisten dalam menjalankan ajaran agamanya," kata Tifatul yang juga disambut tepuk tangan.

Maaf Bila Ganggu Kuningan

Dalam pidatonya sebelum membuka Mukernas, Hilmi juga menyebutkan Mukernas di Bali bukanlah datang secara tiba-tiba. Sudah menjadi keputusan DPP bahwa kegiatan nasional kepartaian akan digelar di beberapa wilayah Indonesia secara merata.

Hilmi mengetahui bahwa mulai Sabtu (2/2/2008) besok, umat Hindu merayakan hari Kuningan. "Karena itu, bila kegiatan kami ini menimbulkan gangguan dalam perayaan Kuningan, kami mohon maaf sebesar-besarnya," kata Hilmi. ( asy / aba )


sumber : detik.com

PKS Butuh 5 % lagi untuk sampai 20 %

2008-02-01 00:00:00
Calon Legislator PKS Tak Harus Muslim

TEMPO Interaktif, Denpasar:Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring membenarkan partainya akan membuka diri terhadap kader nonmuslim. "PKS mengakui keberagaman dan kita harus bisa mensinergikan keberagaman itu," katanya di sela musyawarah kerja nasional di Bali, Jumat (01/02).

Tak hanya itu, ia menambahkan, partainya juga siap mencalonkan calon legislator dari warga nonmuslim. Kebijakan ini, menurut dia, karena partai tidak boleh membatasi perbedaan suku, ras, dan agama. "Caleg nonmuslim silakan saja," katanya.

Penjaringan calon legislator, lanjutnya, tidak berdasarkan muslim atau nonmuslim, tapi lebih pada dasar kebersihan calon dari masalah korupsi, kepedulian calon, serta profesionalitas. "Kami juga akan cari orang-orang untuk calon legislator yang amanah," katanya.

Saat ditanya apakah PKS juga akan mengirimkan atau menempatkan menteri nonmuslim jika memenangkan pemilu, ia menjawab, "Itu kejauhan, kami harus bicarakan legislatif dulu." Namun, ia tidak menampik jika pada pemilihan presiden nanti partainya akan berkoalisi dengan partai lain. "Sangat mungkin kami berkoalisi dengan partai lain," katanya.

Untuk pemilu legislatif 2009 nanti, lanjutnya, PKS mematok target 20 persen perolehan suara. Taget tersebut dinilai rasional. Dari 146 pemilihan kepala daerah, lanjutnya, 86 diantaranya dimenangkan PKS. "Hasil riset, kami hanya membutuhkan tambahan 5 persen suara lagi untuk sampai 20 persen," katanya.

Selain membuka diri terhadap calon nonmuslim, lanjutnya, partainya juga akan meningkatkan soalialiasi ke desa-desa, pemukiman nelayan, serta komunitas penduduk yang selama ini belum tersentuh partai. "60 persen pemilih hanya tamatan SMP," katanya.

Strategi lain, kata dia, basis partai yang semula pengkaderan akan diubah menjadi partai yang berbasis massa. "Angka 20 persen bisa dicapai jika partai tidak lagi berbasis kader, tapi massa."

Sebelumnya, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Bali Heri Sukarmeni mengatakan pencalonan calon legislasi nonmuslim tidak perlu mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. "Di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak disebutkan kader harus Islam," katanya. Dwi Riyanto Agustiar

sumber : Tempo Interaktif, 2-2 2008

Umbul-umbul Mukernas PKS Meriah

2008-02-01 11:32:10
PKS Ganti 'Kalahkan' Wiranto di Bali
Anwar Khumaini - detikcom


Denpasar - Jika seminggu yang lalu gema Mukernas PKS dikalahkan oleh spanduk Wiranto di Bali, maka hari ini PKS ganti mengalahkan ketua umum Partai Hanura tersebut. Ribuan spanduk, bendera dan umbul-umbul berbau Mukernas PKS, kini telah menghiasi sudut-sud Pulau Dewata.

Dari pantauan detikcom, ribuan umbul-umbul, berndera dan spanduk PKS menghiasi sepanjang jalan-jalan di Kota Denpasar, terutama dari arah Bandara Ngurah Rai menuju hotel Inna Gran Bali Beach, Sanur, tempat berlangsungnya Mukernas PKS yang berlangsung mulai hari ini hingga 3 Februari mendatang.

"Umbul-umbul tersebut sudah kita pasang sejak 5 hari lalu," ujar humas panitia lokal Mukernas PKS, MS Suparmadi kepada detikcom, di Hotel Inna Gran Beach Sanur, Bali Jumat (1/2/2008).

Seminggu lalu, spanduk ucapan hari raya Galungan oleh Wiranto memenuhi sepanjang jalan-jalan protokol di Bali. Mukernas PKS pun terkalahkan gaungnya oleh spanduk Wiranto tersebut. Namun kini, spanduuk-spanduk Wiranto telah hilang, digantikan spanduk putih kuning khas PKS. ( anw / nrl )

sumber : detik.com

PKS Optimis 20 % Suara Pemilu 2009

2008-02-01 19:57:04
Secara Matematis, PKS Akan Raih 20 Persen di Pemilu 2009
Gede Suardana - detikcom


Denpasar - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) percaya diri betul menghadapi Pemilu 2009. Berbekal perhitungan matematis, partai berasas Islam ini yakin akan memperoleh 20 persen suara dalam Pemilu.

"PKS menargetkan pada Pemilu 2009 angka 20 persen. Insya Allah terpenuhi," cetus Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam jumpa pers sebelum pembukaan Mukernas PKS, di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (1/2/2008).

Ada beberapa alasan PKS bisa mencapai 20 persen. Pada Pemilu 2004 suara PKS mencapai 8,3 juta. Dari hasil riset, suara PKS diperkirakan mengalami peningkatan 7 persen, lalu 10 persen hingga 14,95 persen pada 2007 ini.

Alasan lain, sesuai dengan deret hitung, suara PKS dari 1999-2004 meningkat 5 persen per tahun atau mengalami peningkatan 6,5 kali lipat. Dengan bekal data itu, PKS hanya butuh peningkatan 3 kali lipat untuk mendapat 20 persen suara pada Pemilu 2009.

"Kita dari 2004 sampai 2009 hanya membutuhkan 3 kali lipat (peningkatan suara)," terang Tifatul. "Secara deret hitung kita bisa mencapai target itu," imbuhnya.

PKS sejauh ini telah memenangi 86 dari 146 pilkada yang diikuti. PKS memenangi 5 pilkada provinsi dan 81 kabupaten/kota, baik mengajukan sendiri, berkoalisi atau dengan cara mendukung saja.

Selain itu, meski tidak menang di beberapa pilkada, namun suara PKS meningkat tajam. Di Pilkada Jakarta, suara PKS mengalami peningkatan luar biasa dari 24 persen jadi 42 persen ketika mengusung Adang Daradjatun menjadi calon gubernur.

"Itu kita sendirian melawan 21 partai," kata Tifatul. "Bekasi juga begitu. Meningkat dari 24 persen menjadi 42 persen," promosinya bangga. ( aba / nrl )

sumber : detik.com

PKS targets 20 percent of votes, open for non-Muslim support

PKS targets 20 percent of votes, open for non-Muslim support

SANUR, Bali (JP): The Prosperous Justice Party (PKS) announced it will target 20 percent of votes in the 2009 legislative election, and welcomes non-Muslim constituents, the party leader said here on Friday.
"We are quite optimistic after the results of the 146 regional direct elections in 2007, of which we won 86 independently and through coalitions," Party chairman Tifatul Sembiring told reporters Friday on the sidelines of the party's national meeting.

The meeting was attended by some 1,500 participants including party members and national figures, like People's Consultative Assembly Speaker Hidayat Nurwahid who previously chaired PKS.

The party had significantly increased its supporters at regional elections including those in Jakarta, Bekasi and Banten, Tifatul said.

In the first ever Jakarta gubernatorial election PKS gained some 42.5 percent of the vote, he said.

"We fought alone against a coalition of 21 parties (in the election)." (ira/**)

sumber : the Jakarta Post

Hidayat Tawarkan Koalisi Merah Putih

Hidayat Tawarkan Koalisi Merah-Putih ke PDIP
Jum'at, 1 Februari 2008 - 11:10 wib
Hariyanto Kurniawan - Okezone

Hidayat Nurwahid menawarkan koalisi merah dan koalisi putih kepada Walikota Denpasar Anak Agung Puspayoga saat kunjungan ke Puri Satria. AA Puspoyaga merupakan walikota terpilih 2005-2010 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

"Ini mungkin awal koalisi merah-putih. Bali kan sebelumnya merah. Selama mukernas PKS ?diputihkan?. Sekarang saya pinjam dulu, biar jadi merah putih," ucap Hidayat di Puri Satria, Jalan Veteran, Denpasar, Bali, Kamis (31/1/2008).

Lebih lanjut Hidayat berharap, kunjungan ini menjadi awal dari hubungan baik antara PKS dengan masyarakat dan tokoh adat Bali.

Walikota Denpasar Anak Agung Puspayoga hanya merespon tawaran dari Hidayat Nurwahid dengan senyum yang lebar. Selain itu, Puspayoga mengucapkan syukur dan terima kasih atas kunjungan rombongan PKS di purinya.

Ini merupakan kunjungan ke dua Hidayat di Puri Satria bersama Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat, Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ketua DPW PKS Bali Heri Sukarmaeni serta anggota legislatif DPRD Denpasar dari PKS, H. Mudjiono dan Oktan Hidayat. Pada kunjungan pertamanya awal bulan lalu, Hidayat disematkan ikat kepala khas Bali atau udeng oleh Puspayoga.
(ahm)

Tifatul : Rakyat Butuh Solusi Bukan Poco-poco atau Undur-undur

2008-02-01 22:02:45
Rakyat Butuh Solusi, Bukan 'Poco-poco dan Undur-undur'
Gede Suardana - detikcom

Jakarta - Polemik 'tari poco-poco' dan 'tari undur-undur' antara Megawati dan anak buah SBY akan semakin memuakkan rakyat. PKS berharap elit politik mentradisikan politik yang santun dan menjauhkan diri dari sikap menghasut dan bertengkar.

"Kita himbau para elit politik membangun politik yang santun. Rakyat tidak membutuhkan pertengkaran," kata Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam jumpa pers sebelum pembukaan Mukernas PKS, di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Jumat (1/2/2008).

Menurut Tifatul, Rakyat membutuhkan solusi dari persoalan yang dihadapi saat ini. Karena itu, perdebatan elit harus diarahkan untuk menjawab masalah masyarakat bukan saling menghujat dan menghina.

"Apakah judulnya poco-atau undur-undur, rakyat membutuhkan solusi, suasana nyaman dan beradab," terangnya

Tifatul tidak memungkiri menjelang 2009 akan terjadi pemanasan suhu politik nasional karena akan banyak orang yang mendeklarasikan diri sebagai capres 2009.

( yid / aba )

sumber : detik.com

Pembukaan MUKERNAS PKS Meriah

2008-02-01 22:14:52
Mukernas PKS Resmi Dimulai
Anwar Khumaini - detikcom

Denpasar - Mukernas PKS di Sanur, Bali, resmi dibuka. Dentuman keras suara gong membahana di ballroom Hotel Grand Bali Sanur Beach sebagai pertanda mukernas yang berlangsung mulai 1-3 Februari ini resmi dimulai.

Sebelumnya, tarian baris juga ditampilkan oleh belasan pemuda Bali. Sekitar 1.600-an peserta mukernas tampak antusias menyaksikan tontonan yang tidak biasa ditampilkan dalam acara-acara PKS ini.

"Dalam budaya, PKS mengakui sikap pluralitas," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring saat memberikan sambutan dalam pembukaan Mukernas PKS di Hotel Grand Sanur Bali Beach, Jumat (1/2/2008).

Menurut Tifatul, sebagai partai berasaskan Islam, PKS bukan merupakan ancaman bagi warga Bali yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Namun sebaliknya, justru PKS siap bekerjasama dengan siapapun, agama apapun serta suku apapun.

Tifatul juga mengatakan PKS bertekad untuk memperoleh 20 persen pada pemilu 2009 nanti. Untuk mewujudkannya, lanjut dia, baik pengurus pusat ataupun daerah harus bersinergi.

Hadir dalam pembukaan mukernas ini Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid serta para tokoh Agama Hindu Bali beserta perwakilan dari Pemda Bali. ( anw / aba )