Pemilu 2009 : PKS Bojonegoro Raih 6 Kursi DPRD sebagai

jawapos, [ Minggu, 01 Juni 2008 ]

PKS Targetkan Raih Enam Kursi Legislatif

BOJONEGORO- DPD PKS menargetkan meraih enam kursi di DPRD pada pemilu legilatif (pilleg) 2009. Target ini naik 5 kali lipat dibandingkan pemilu 2004 yang hanya meraih satu kursi. Target tersebut disampaikan Ketua DPD PKS, Tri Wibowo kepada Radar Bojonegoro sebelum pertemuan konsolidasi dan kontrak dakwah caleg PKS dari Bojoneoro dan Tuban di aula Dinas Infokom kemarin

Menurut Tri, peningkatan jumlah kursi di DPRD tersebut cukup realistis. Sebab, PKS telah dikenal oleh masyarakat hingga ke pelosok desa. Selain itu, kemenangan pilkada yang diusung PKS di sejumlah daerah di Indonesia memberikan dampak positif bagi PKS. ''Bojonegoro kita harapkan PKS mampu meraih suara yang signifikan,''kata Tri.

Target 6 kursi tersebut juga berdasarkan jumlah 5 daerah pemilihan (dapil) di Bojonegoro. ''Tiap dapil kita targetkan satu kursi. Sedangkan dapil yang sudah meraih satu kursi, kita tambah menjadi dua kursi,''ujarnya. Dari 6 kursi tersebut 3 ditargetkan diraih oleh kader PKS, sedangkan 3 lainnya dari non kader.

Dalam pertemuan tersebut, mantan pengurus DPC Partai Demokrat, Gatot Agung Dwi Satoto terdaftar sebagai caleg PKS dari dapil III. Sedangkan pengusaha mebel yang pernah ikut penjaringan cabup dan cawabup dari PKB, M. Cholil juga terdaftar sebagai caleg PKS dari dapil VI. Keduanya menempati nomor urut 1 dimasing-masing dapil.

Sementara itu, humas DPW PKS Jatim, Irwan Setyawan mengatakan PKS mengakomodir caleg perempuan. ''Tiap dapil caleg perempuan ada 3 dari 10 caleg,''kata dia kepada Radar Bojonegoro disela-sela acara di dinas Infokom kemarin. DPW PKS optimis, PKS di Bojonegoro dan Tuban akan meraih suara yang signifikan dalam pilleg mendatang. (nas)

PKS Surabaya Bagikan 1,25 Ton Beras dalam Sehari

Pemerintah akhirnya benar-benar menaikkan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008 pukul 21.30 meskipun banyak kelompok masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM ini. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera kota Surabaya, 25 Mei 2008, merespon dengan menggulirkan satu terobosan baru sebagai bentuk nyata aksi PKS membantu mengurangi beban masyarakat. Terobosan tersebut diberi nama “SIGAP PANGAN” (Aksi Tanggap Pangan).

Program ini adalah program nasional dan khusus di kota Surabaya dilaunching pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2008. Program SIGAP PANGAN ini serentak dilaksanakan di 6 titik di Kota Surabaya yaitu di kelurahan Airlangga (Gubeng), Kalijudan (Mulyorejo), Kalirungkut (Rungkut), Sememi (Benowo), Ketintang (Gayungan) dan di Kecamatan Kenjeran. Sedangkan pusat acara Launching Program “SIGAP PANGAN” ini dilaksanakan di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng, tepatnya di balai RT 3 RW 1 (sebelah barat lapangan hockey), dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Surabaya, Fatkur Rohman ST MT.

Fatkur menyatakan bahwa Aksi Tanggap (SIGAP) Pangan ini sebenarnya turunan program nasional dan sudah dilawali pada pertengahan April 2008 kemarin, yaitu berbarengan dengan acara Milad (Ulang Tahun) PKS yang ke-10. Saat itu, setiap kader PKS diwajibkan untuk mengumpulkan 1 liter beras yang akan disumbangkan kepada masyarakat/keluarga miskin. Setelah hampir 1,5 bulan diserukan, PKS Surabaya berhasil mengumpulkan sekitar 1,25 ton beras yang pada tanggal 25 Mei 2008 didistribusikan ke masyarakat Surabaya di 6 titik di atas.

Di kelurahan Airlangga sendiri, acara ini dilaksanakan mulai pukul 08.00-12.00. Beras yang dikumpulkan dibungkus dengan ditambahi gula dan minyak goreng dan dibagikan kepada kurang lebih 90 keluarga miskin (GAKIN) di sekitar daerah tersebut. Selain melakukan pendistribusian paket-paket tersebut, juga dilaksanakan bazaar sembako murah dan pengobatan gratis dimana PKS mendatangkan dokter umum dan dokter spesialis.

PKS dan masyarakat RT 3 RW 1 Kelurahan Airlangga terlihat semakin ”guyup” (akrab) ketika ada salah satu perwakilan warga yaitu bapak Mispan (Wakil Ketua RT 3) memberikan sambutannya dengan mengatakan : ”Saya sangat bergembira PKS bisa mengadakan acara aksi Tanggap Pangan di RT kami, semoga PKS senantiasa diberikan kelancaran (disambut..amiin..amiinn oleh beberapa warga), dan semoga Presidennya nanti dari PKS, semoga PKS sukses. jaya PKS !!! (disambut warga dengan teriakan jaya..jaya..jaya..).

Sehabis sambutan dari Ketua DPD PKS, Fatkur Rohman, acara juga diselingi dengan Teka-teki berhadiah yang disambut hangat oleh warga. ”ayo ibu-ibu…siapa yang ingat siapa nama Ketua Umum DPD PKS Kota Surabaya?…yang tahu dapat bingkisan, ’sahut panitia. Ternyata sebagian besar warga mengangkat tangan…luar biasa.

PILKADA JATIM : PKS Surabaya Siap Menangkan SOEKARWO di Surabaya

Surabaya beritajatim.com - Menjelang Pilgub Jatim yang akan di gelar di 23 Juli mendatang, PKS yang mantap mendukung Karsa (Soekarwo-Saifullah Yusuf) terus merapatkan barisan.

Sebanyak 100 tokoh PKS yang terdiri dari Bakal Calon Legislatif Daerah (BCAD) dan Pimpinan Partai se-Surabaya dan Sidoarjo melakukan konsolidasi. Pertemuan ini digelar di Gedung BPAV Gayungsari, Sabtu sore (24/05/2008).

“Pertemuan ini merupakan sarana untuk merapatkan barisan dalam rangka memantapkan segala sumber daya partai yang bisa berupa kekuatan kader, pikiran, jaringan dan dana,”papar ketua DPD PKS Surabaya, Fatkur Rohman, ST.MT dalam rilis yang beritajatim.com terima.

Meski termasuk partai kecil saat ini, Fatkur Rohman optimis bahwa PKS mampu memberikan bantuan suara yang signifikan bagi kemenangan pasangan Karsa dalam Pilgub mendatang.

Dengan waktu yang masih ada sejak sekarang, lanjut Fatkur, bisa dihitung secara cermat strategi, manuver, dan ide dari PKS untuk selanjutnya bisa bergerak cepat dalam meraih kemenangan.

“Salah satunya kita akan menggerakkan seluruh kader dan tokoh pendukung PKS untuk bisa mendesain simpul massa yang selanjutnya akan digunakan untuk menggelembungkan suara pada pemilu dan pilgub nanti,”pungkasnya.(sit/bj0)

Reporter : Nani Mashita
www.beritajatim.com

PILKADA KAB PASURUAN : PKS Ingatkan Kontrak Politik Bupati Terpilih

Partai-Partai Langsung Ingatkan Kontrak Politik

Sindo, 26 Mei 2008
Penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pasuruan yang menempatkan pasangan Dade Angga- Eddy Paripurna (DADI) sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih baru berumur dua hari.

Partai-partai yang mengusungnya sudah berteriak mengingatkan kontrak politik yang pernah disepakati sebelumnya. Janji politik yang dibuat sebelum ikrar dukungan untuk mengusung mantan Bupati Pasuruan periode 1998–- 2003 Dade Angga itu pertama kali diungkap PKS.Partai berlambang padi dan dua bulan sabit kembar tersebut tegas meminta untuk menjalankan seluruh kontrak politik yang telah mereka buat bersama.

“Kami adalah pihak pertama yang akan berteriak lantang mengingatkan Pak Dade jika melenceng dari janji politik yang dibuatnya sejak masih mencalonkan diri sebagai calon bupati (cabup),” kata Mohammad Nadir, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kabupaten Pasuruan serius. Selain PKS, PDIP tidak mau kalah dalam mengingatkan kontrak politik dengan Dade.Hal yang segera mereka tegaskan sebelum pelantikan adalah persoalan pembagian kekuasaan (sharing power) antara bupati dengan wakilnya. “Harus ada pembagian yang jelas.

Jangan sampai wakil bupati hanya jadi ban serep,” kata Sutar, salah satu anggota tim pemenangan DADE dari PDIP kemarin.Menurut dia, selain PKS dan PDIP, satu parpol kecil lain yang ikut mendukung Dade juga membuat kontrak politik dengan mantan Bupati Pasuruan periode 1998–2003 tersebut. Dade Angga belum bisa dikonfirmasi terkait kontrak politik yang dibuatnya dengan aliansi partai pengusungnya. Ponsel purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir kolonel ini tidak aktif. Sementara saat Sindo coba datang ke rumahnya di kompleks perumahan Pandaan Indah B8,yang bersangkutan sedang tidak ada. (destyan sujarwoko)

PILKADA KAB Pasuruan : PKS Siap Kawal Kemenangan Dade Angga

Tak Takut Incumbent, Siapkan Kartu Truf
Saturday, 24 May 2008

KUBU Dade Angga- Eddy Paripurna (DADI) tidak gentar dengan upaya hukum yang tengah dilakukan dua kubu lawan politiknya, JUJUR dan JADI.

Mereka balik menuding bahwa kubu incumbentlah yang berpotensi melakukan praktik kecurangan selama pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung. ”Kami juga punya bukti,tapi tidak kami keluarkan karena kami sudah menang,” kata tim sukses DADI Mohammad Nadir .Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kabupaten Pasuruan ini berani menjamin bukti-bukti terkait pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan kubu lawan.

Bahkan, kata dia, pelanggaran lawan politik DADI sebenarnya lebih banyak ketimbang yang diungkap di KPUD saat perhitungan manual dua hari lalu. Pihaknya belum berkenan mengungkap permasalahan tersebut. Alasannya, mereka masih ingin melihat langkah hukum maupun politis yang hendak dilakukan kubu JUJUR maupun JADI.

”Ini adalah kartu truf kami jika upaya hukum yang mereka lakukan sudah mengancam hasil perolehan suara yang kami menangkan,” terang Nadir. Secara implisit, mereka menyebut bahwa persoalan hitungan jumlah suara seusai perhitungan di tingkat TPS sebenarnya lebih banyak merugikan kubu DADI.

Praktik kecurangan yang diduga dilakukan kubu lawan tersebut menurut Nadir terutama terjadi di basis suara kubu lawan. Tanpa menyebutnya secara detail,ungkapan yang disampaikan Nadir dan dibenarkan oleh sejumlah anggota tim pemenangan DADI dari PKS ini lebih mengarah pada pasangan seteru terdekatnya, JUJUR.

”Sebenarnya justru kubu DADI-lah yang paling banyak dirugikan,”cetusnya membela diri. Kalaupun terjadi kecurangan seperti yang diungkap kubu pasangan JUJUR dan JADI,hal itu mereka pastikan bukan dilakukan oleh kubu DADI. Alasannya sederhana saja, mereka bukan berasal dari partai yang sedang berkuasa.

Kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun praktik kecurangan tentu lebih sulit dilakukan dibanding kubu pasangan incumbent karena memiliki jaringan organisasi hingga tingkat desa atau RT/RW. ”Mari kita lihat saja perkembangannya dulu. Kami tidak mau bertindak gegabah,”kata Abdul Karim, tim pemenangan DADI yang lain menimpali.

Sekadar diketahui, dalam jumpa pers yang dilakukan kubu JUJUR seusai aksi walk out dua hari lalu,mereka menegaskan bahwa seluruh persoalan terkait kecurangan pilkada akan mereka bawa ke Mahkamah Agung.Sedianya, Senin besok pendaftaran gugatan akan mereka layangkan melalui Pengadilan Negeri Bangil. Pihak yang tergugat adalah KPUD serta Panwas Kabupaten Pasuruan.

MenurutkubuJUJUR,ada 13 temuan persoalan yang menyebabkan proses pilkada bisa cacat hukum, di antaranya masalah lampiran DA 1 KWK dengan model 2 B model 1 KWK di Kecamatan Wonorejo yang masih terdapat perbedaan jumlah.

Antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ternyata tidak sama dengan akumulasi jumlah suara yang sah dan tidak sah.Jumlahperhitungansurat suara yang dipakai sebanyak 28.221, tapi di lampiran 2B model KWK hanya tertulis sejumlah 27.148. (destyan sujarwoko)

PKS Surabaya Gelar Talk Show Peringati Kebangkitan Nasional dan reformasi

“Meretas Kebangkitan dan Reformasi, Quo Vadis Visi Reformasi”.

Renungan ReformasiSurabaya-Sebanyak 100 pemuda dan mahasiswa pada Rabu (21/5) memadati kantor DPD PKS Surabaya. Mereka menghadiri talk show dalam rangka peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 10 tahun reformasi yang diadakan DPD PKS Surabaya. Acara yang dimulai pada pukul 19.30 ini menghadirkan tiga panelis, yaitu Akhmad Suyanto, ST, MT (Anggota Legislatif PKS kota Surabaya, eskponen ’98), Badaruddin, SIP. (Staf Ahli Soeripto SH. anggota DPR RI, eksponen ’98), dan Aribowo, M.Si (Pengamat Politik dari Unair). Acara ini juga dimeriahkan dengan lantunan lagu yang bernuansa kritik sosial oleh musisi jalanan “Insani”.

Dalam talk show kali ini, PKS mengajak seluruh elemen masyarakat mencermati kondisi negri yang semakin terpuruk. Indikasi yang terlihat adalah akses pelayanan publik yang tidak merata, jumlah kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, banyak dikorupsinya dana BOS, dan akses pendidikan yang tidak pro rakyat kecil. Selain itu PKS juga menilai bahwa saat ini pemerintah belum mampu menjalankan enam visi reformasi dengan semestinya. “Tugas besar para politisi saat ini adalah menjadi harapan bagi masyarakat untuk bisa memberikan pikiran dan tenaganya dalam upaya mencapai kesejahteraan”, ungkap Fatkur Rohman, ST, MT, ketua DPD PKS Surabaya dalam sambutanya. Fatkur juga menambahkan bahwa mahasiswa dan pemuda adalah aset berharga sebagai garda pengawal reformasi, oleh karena itu mereka akan selalu menjadi tumpuan harapan dalam proses pengawalan reformasi.

Pada kesempatan itu Akhmad Suyanto mengatakan bahwa orde reformasi haruslah menjadi rezim sebagaimana Orde Lama dan Orde Baru yang pernah bekuasa. Karena dengan cara seperti itulah orde reformasi bisa melakukan perbaikan. Selain itu Suyanto juga menyinggung bahwa reformasi haruslah menyentuh segala bidang, termasuk juga di tingkat birokrasi. Sedangkan pengamat politik dari Unair, Aribowo, mengungkapkan bahwasanya struktur birokrasi mulai dari zaman Hindia Belanda belum ada yang berhasil direformasi secara tuntas, sehingga diperlukan kekuatan dari luar untuk melakukan reformasi tersebut. Pasca reformasi ‘98 kekuatan politik menjadi lebih heterogen. “Hal ini menyebabkan kekuatan partai politik menjadi lebih kuat, dan ini jugalah yang menyebabkan proses pengambilan keputusan di negara kita sangat bertele-tele”, terangnya.

Talk show malam itu terasa lebih hangat, saat Badaruddin menyampaikan bahwasanya pemerintah saat ini tidak amanah. Hal tersebut diindikasikan dengan krisis energi yang terjadi di negeri ini. “Kenapa ketika harga minyak itu naik, produksi minyak dalam negeri justru menurun?”, tanyanya. Tingginya biaya politik menurut dia juga merupakan sebuah permasalahan, yang menjerumuskan mereka yang mempunyai visi baik ke dalam wilayah abu-abu, berhubungan dengan para mafia ekonomi, judi, pelacuran, dan juga obat-obatan bius. “Sehingga inilah yang membuat pemerintah lebih memperhatikan para penyumbang dana bagi keberlangsungan politiknya daripada rakyatnya sendiri”, tegasnya. Kemandirian bangsa menurutnya adalah salah satu solusi menghadapi kondisi bangsa yang tengah terpuruk.

Pada akhir acara, Fatkur Rohman menutup dengan pesan bahwa bangkit dari keterpurukan memang tidak cukup dengan sebuah perenungan. “Namun, paling tidak dengan momen malam ini kita bisa merenungkan tugas besar dalam mengawal 6 visi reformasi. PKS mengajak seluruh elemen dari negeri ini untuk bisa menjadi bagian dari solusi, bersama-sama berjuang bangkit dari krisis keterpurukan” ungkapnya.

PILKADA KAB BONDOWOSO : Suhu Politik Memanas

PPP-PKS Mulai Berseteru

Bondowoso-HARIAN BANGSA

SUHU politik di Bondowoso menjelang Pemilihan Kepala Daerah semakin memanas. Dua partai yang cukup berpengaruh, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai berseteru.

PKS Bondowoso yang hanya memiliki 1 kursi di DPRD mencabut dukungannya ke PPP. Pasalnya, rekomendasi dari DPW PPP jatuh ke Drs. KH. Salwa Arifin sebagai calon bupati dan KH. Imam Thahir, ketua DPC PPP sebagai calon wakil bupati.

Ketua DPC PKS, Haris Humaidi kepada sejumlah wartawan, menjelaskan komposisi pasangan ini nampaknya tidak tepat. "Kami sepakat dengan KH. Salwa Arifin, namun kalau dipasangkan dengan KH. Imam Thahir banyak kalangan keberatan, termasuk sejumlah beberapa pengasuh pesantren berpengaruh di wilayah Tapal Kuda," katanya.

Haris menjelaskan, PPP hanya menciptakan musuh-musuh baru, karena KH. Imam Thahir juga ternyata ikut mendaftar dalam bursa Pilkada lewat PPP dan mendapatkan rekom.
"Kalau dia memang mau maju, kenapa masih membuka pendaftaran. Apa maksudnya, apa akan dijadikan tambangan atau salah satu pemerasan.

"Imbasnya akan menimpa ke KH. Salwa yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu kami cabut dukungan dan kami berharap KH. Salwa tidak maju dalam Pilkada lewat PPP, kami akan siapkan kendaraan," terangnya.

Ketua DPC PPP Bondowoso, KH. Imam Thahir saat dikonfirmasi soal pencabutan dukungan sekaligus statemen PKS mengatakan bahwa PKS masih belum bergabung dengan PPP. Kalau kemudian PKS mengklaim telah bergabung kemudian mencabut dukungan itu sama halnya dengan asal bunyi alias Asbun.

"Seharusnya dia malu karena kemarin dia mengusung KH. Salwa lalu ditinggal. Dia kan sama dengan mempermainkan KH. Salwa menggantung," terangnya.
Imam juga menyayangkan statemen Ketua PKS Bondowoso yang ikut campur mengurusi rumah tangga orang lain. Apalagi PKS mengatakan jika bergabung dengan PPP akan menurunkan kredibilitas PKS.

"Apanya yang hancur. Buktinya PPP dapat 6 kursi PKS hanya 1, itupun tidak murni," katanya. Tahir mengatakan akibat pernyataannya itu maka PPP akan meninjau keangotaan PKS di parlemen apakah masih layak gabung dengan Fraksi PPP atau tidak. Thahir mengaku bahwa ada hal yang tidak bisa dijangkau oleh PPP jika PKS gabung dengan PPP.
"Saat mau gabung ada hal yang diminta oleh PKS dan kami tidak bisa menyanggupinya karena kami memang tidak mampu. Saya tidak perlu menyampaikan apa itu tapi saya kira masyarakat akan tahu apa itu," terangnya. (sam)

PILKADKA KAB PASURUAN : Perhitungan Suara

Dade Rebut Kembali Pasuruan

Friday, 23 May 2008

PASURUAN(SINDO) – Teka-teki siapa Bupati Pasuruan terpilih terjawab sudah.Unggul 783 suara dari Jusbakir Aldzufri,mengantarkan Dade Angga sebagai pemenang.

Hasil penghitungan suara manual di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan kemarin, perolehan suara pasangan nomor urut dua Dade Angga dan Eddy Paripurna (DADI) unggul tipis atas pesaing terdekatnya Jusbakir Aldzufri-Joko cahyono (JUJUR) dengan selisih hanya 783 suara.

Kemenangan tersebut rupanya telah dinanti oleh kubu Dade Angga.Meski tidak persis seperti perhitungan mereka (unggul 813 suara), hasil rekapitulasi secara manual di Pendopo KPUD Kabupaten Pasuruan tersebut menjadi penentu kemenangan Dade Angga atas seteru lamanya dalam Pemilihan Bupati (Pilbub) 2003,Jusbakir Aldzufri. Dari total 704.968 pemilih yang menggunakan haknya, pasangan DADI mendapat dukungan 239.361 suara (33,95%).

Hanya selisih tipis dibanding perolehan suara pasangan JUJUR yang berada di urutan kedua sebanyak 238.578 suara (33,84%).Disusul pasangan Mujamil Syafii-Ahmad Zubaedi (JADI) yang berada di posisi buncit dengan perolehan suara 227.029 suara (32,20%).

Melihat tabulasi hasil perhitungan suara secara manual kemarin, suara dukungan terhadap DADI terlihat lebih merata dibanding JUJUR maupun JADI.Buktinya, dari 24 PPK se-Kabupaten Pasuruan, pasangan bupati- wakil bupati yang diusung PDIP dan aliansi partai kecil itu menang di 11 PPK. Seperti Kecamatan Purwodadi, Lumbang,Pasrepan, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Rejoso, Winongan, Grati,serta Nguling.Sedang kubu JUJUR hanya menang di 6 kecamatan saja.

Lebih sedikit dibanding pasangan JADI yang justru berhasil unggul di 7 kecamatan. Keunggulan JUJUR atas JADI relatif disebabkan pasangan yang diusung PKB ini menang telak di Kecamatan Pandaan,Kejayan,Prigen,Sukorejo, Wonorejo, dan Lekok. Selisih cukup tajam yang diraih JUJUR di kantong-kantong suara ini membuat Jusbakirterusmenempelperolehan suara DADI.

Tidak hanya selama perhitunganditingkat TPSdanPPK pascacoblosan lalu, tapi juga terjadisaatperhitungansuara secara manual yang digelar KPUD Kabupaten Pasuruan, kemarin. Hingga penghitungan tinggal menyisakan 1 PPK, Jusbakir masih terlihat unggul atas pasangan DADI maupun JADI. Jusbakir memperoleh suara 228.538 suara. sedang DADI diurutan kedua dengan perolehan dukungan 226.666 suara.

Peta kemenangan baru berubah saat kotak suara terakhir dari PPK Kecamatan Nguling dihitung di depan saksi,KPUD, serta tamu undangan yang hadir. Raihan 12.695 suara, lebih besar dibanding perolehan JUJUR yang hanya mendapat dukungan 10.042 di kecamatan paling timur Kabupaten Pasuruan ini seketika mengubah hasil akhir persaingan Jusbakir-Dade Angga.

Mantan bupati Pasuruan periode 1998–2003 ini menang tipis atas Jusbakir dengan selisih tidak lebih dari jumlah total suara yang ada di 2 TPS,yakni sebanyak 783 suara.Atau selisih 12.332 suara dibanding perolehan suara Mujammil Syafii yang diusung partai Golkar dan PAN.

Hasil akhir perhitungan suara secara manual kemarin sepertinya sudah bisa ditebak oleh masing-masing kubu. Ini terlihat dari sikap saksi maupun tim sukses pemenangan DADI yang bersikeras mendukung proses penghitungan manual meski mendapat resistensi dari dua kubu lain, yakni JUJUR dan JADI.

Suasana tegang sempat beberapa kali terjadi sejak awal proses perhitungan secara manual di pendopo Kantor KPUD Kabupaten Pasuruan mulai dibuka oleh Ketua KPUD M Shodiq. Saksi dari kubu JADI Wahyudi, dengan tegas meminta proses perhitungan manual ditunda karena masih banyak pelanggaran selama pelaksanaan pilkada belum diselesaikan oleh KPUD maupun Panitia Pengawas (Panwas). Tekanan dari kubu JADI tersebut langsung disambut interupsi dari kubu DADI yang saat itu diwakili oleh Mohammad Nadzir.

”Maaf pimpinan sidang. Sesuai aturan yang telah dibacakan semua persoalan terkait pelaksanaan pilkada akan dicatat dalam form keberatan yang telah disediakan.Jadi tidak ada alasan untuk menunda proses perhitungan ulang ini,” potongnya bersemangat. Pimpinan sidang sekaligus Ketua KPUD M Shodiq pun mengamininya.

Dengan alasan aturan yang telah ada dan disepakati bersama, jadwal perhitungan manual yang mulai digelar pukul 13.30 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB tersebut tetap dilanjutkan. Keputusan itu membuat kubu JADI bereaksi dengan aksi walk out dari sidang paripurna perhitungan manual Pilkada Kabupaten Pasuruan. Langkah Wahyudi tersebut diikuti oleh tim sukses JADI yang lain.

Sikap hampir sama juga dilakukan kubu JUJUR.Pada awal pembukaan sidang paripurna penghitungan secara manual, saksi dari kubu JUJUR Farid Sauqi sempat melontarkan wacana penundaan perhitungan manual. Alasannya, proses pelaksanaan pilkada banyak mengalami persoalan yang dianggap merugikan pasangan JUJUR.Terutama terkait selisih jumlah suara,partisipasi pemilih, maupun proses perhitungan di tingkat TPS dan PPK yang tidak sempurna.

Kubu JUJUR masih berse- dia bertahan hingga perhitungan akhir 24 PPK, meski beberapa kali mengajukan interupsi, terutama persoalan jumlah pemilih yang terdapat di Kecamatan Wonorejo. Sebagaimana berkas acara perhitungan yang dibuat PPK Wonorejo, tercatat ada 28.092 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya.

Namun dari total suara yang sah ditambah suara yang tidak sah berdasar hitungan PPK Wonorejo,ditemukan hanya ada 27.148 suara saja.Ada selisih suara sebanyak 1.073 suara yang tidak terhitung atau hilang. Tim pemenangan JUJUR Musaery yang berada di sebelah meja saksi sempat beberapa kali memberi masukan pada Farid,namun karena M Shodiq bersikeras melanjutkan proses penghitungan ke agenda penetapan berita acara perhitungan,tim pasangan JUJUR akhirnya mengikuti jejak tim JADI, walk out dari arena sidang.

M Shodiq menyatakan siap menghadapi gugatan yang akan diajukan tim pemenangan JUJUR maupun JADI.”Tidak masalah karena sejak awal kami juga telah menyiapkan tim pengacara untuk mengantisipasi kemungkinan seperti ini,” jawabnya tenang.

Kemenangan Dade Angga dan Eddy Paripurna ini disambut baik para pendukungnya. Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Bangil Suharsono Abdul Chasan berharap, DADI mampu memperbaiki masalah ekonomi dan menyelesaikan persoalan sosial politik di Kabupaten Pasuruan.

”Pasangan DADI berhasil menang mutlak dengan 16.030 suara di Bangil,”ujar Suharsono. Kecamatan Bangil merupakan penyumbang terbesar suara pasangan DADI dibandingkan kecamatan lain. Ketua Tim Relawan DADI H Sutris dan Abubakar Assegaf mengatakan, masyarakat Pasuruan akan memberikan dukungan penuh pada kepemimpinan Dade Angga.

Dendam Politik Terbalas

Mimpi buruk yang dialami Dade Angga dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) 2003 lalu terbalaskan. Mantan Bupati Pasuruan periode 1998–2003 ini berbalik unggul tipis atas seteru politiknya, Jusbakir Aldjufri. Dade Angga pantas berpuas diri atas kemenangan tersebut.

Meski hanya selisih 783 suara dibanding perolehan suara Jusbakir Aldjufri, raihan 239.361 suara yang diraupnya telah mengantarkan purnawirawan TNI ini menjadi Bupati Pasuruan untuk kedua kali. Jabatan yang sama pernah dipegangnya pada kurun tahun 1998–2003.Waktu itu,Jusbakir Aldjufri masih menjadi wakil bupati yang mendampinginya selama 5 tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Kabupaten Pasuruan.

Dendam politik itu rupanya terbalaskan dengan kemenangan tipis yang diraih Dade Angga dalam Pilbup kali ini.Skor tipis baginya sudah cukup untuk mengantarnya kembali merengkuh kekuasaan di Kabupaten Pasuruan.

”Satu juta jika kurang satu rupiah, maka tidak ada satu juta.Jadi,berapa pun keunggulan yang diraih pasangan Dade Angga-Eddy Paripurna, apakah satu, sepuluh, delapan puluh, ataupun delapan ratus, yang penting pasangan DADI menang,” kata Dade saat merayakan provokasi pesta kemenangan saat itu. (destyan sujarwoko)

PILKADA KAB PASURUAN : Calon Dukungan PKS Menang

Dade Angga Bupati Pasuruan

Friday, 23 May 2008

PASURUAN (SINDO) – Dade Angga memenangkan Pemilihan Bupati (Pilbup) Pasuruan, Jatim setelah unggul tipis 783 suara dari pesaing terdekatnya, Jusbakir Aldzufri.

Hasil penghitungan suara manual di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pasuruan kemarin menyebutkan, perolehan suara pasangan nomor urut dua Dade Angga dan Eddy Paripurna (DADI) unggul tipis atas pesaing terdekatnya, Jusbakir Aldzufri-Joko Cahyono (JUJUR) dengan selisih hanya 783 suara. Kemenangan tersebut rupanya telah ditebak kubu DADI.

Meski tidak persis seperti perhitungan mereka (unggul 813 suara), hasil rekapitulasi secara manual di Pendapa KPUD Kabupaten Pasuruan tersebut menjadi penentu kemenangan DADI. Dari total 704.968 pemilih yang menggunakan haknya, pasangan DADI mendapat dukungan 239.361 suara (33,95%), sedangkan pasangan JUJUR di urutan kedua sebanyak 238.578 suara (33,84%).

Disusul, pasangan Mujamil Syafii-Ahmad Zubaedi (JADI) yang berada di posisi buncit dengan perolehan suara 227.029 suara (32,20%). Melihat tabulasi hasil perhitungan suara secara manual kemarin, suara dukungan terhadap pasangan DADI terlihat lebih merata dibanding perolehan suara JUJUR maupun JADI.

Buktinya,dari 24 PPK se-Kabupaten Pasuruan, pasangan bupati-wakil bupati yang diusung PDIP dan aliansi partai kecil tersebut berhasil menang di 11 PPK, seperti Kecamatan Purwodadi, Lumbang, Pasrepan, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Rejoso, Winongan, Grati,Nguling.Sementara kubu JUJUR hanya menang di enam kecamatan, lebih sedikit dibanding pasangan JADI yang unggul di tujuh kecamatan.

Suasana tegang sempat beberapa kali terjadi sejak awal proses perhitungan secara manual di pendapa Kantor KPUD Kabupaten Pasuruan. Saksi dari kubu JADI Wahyudi secara tegas meminta proses perhitungan manual ditunda karena masih banyak pelanggaran selama pelaksanaan pilkada belum diselesaikan KPUD maupun panitia pengawas (panwas).

Pelanggaran tersebut mulai masalah banyaknya pemilih yang tidak terdaftar,suara ganda, politik uang, hingga surat panggilan terhadap pemilih yang tidak tepat sasaran.” Jika usulan kami untuk menunda proses perhitungan ulang sampai persoalan yang terjadi selama pilkada diselesaikan tidak dikabulkan pimpinan sidang,dengan terpaksa kami dari tim JADI akan keluar dari (arena) sidang,” tegas Wahyudi.

Tekanan dari kubu JADI tersebut langsung disambut interupsi dari kubu DADI yang saat itu diwakili Mohammad Nadzir.”Maaf pimpinan sidang.Sesuai aturan yang telah dibacakan, semua persoalan terkait pelaksanaan pilkada akan dicatat dalam form keberatan yang telah disediakan. Jadi tidak ada alasan untuk menunda proses perhitungan ulang ini,” potongnya bersemangat.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua KPUD,M Shodiq, pun mengamininya. Dengan alasan aturan yang telah ada dan disepakati bersama, jadwal penghitungan manual yang mulai digelar pukul 13.30 WIB dan berakhir pukul 16.00 WIB tersebut tetap dilanjutkan. Putusan itu membuat kubu JADI bereaksi dengan aksi walk out dari sidang paripurna perhitungan manual Pilkada Kabupaten Pasuruan.

Langkah Wahyudi tersebut diikuti tim sukses JADI yang lain.Sikap hampir sama juga dilakukan kubu JUJUR. Pada awal pembukaan sidang paripurna penghitungan secara manual, saksi dari kubu JUJUR Farid Sauqi sempat melontarkan wacana penundaan perhitungan manual. Alasannya, proses pelaksanaan pilkada banyak mengalami persoalan yang dianggap merugikan pasangan JUJUR, terutama terkait selisih jumlah suara, partisipasi pemilih,dan proses penghitungan di tingkat TPS dan PPK yang tidak sempurna. (destyan sujarwoko)

PILKADA KAB PASURUAN : Selisih Tipis, Masih Bersaing

PASURUAN (SINDO) – Persaingan Jusbakir Aldjufri versus Dade Angga,menduduki posisi Bupati Pasuruan makin panas. Hingga H+5 pasca coblosan yang digelar pada 18 Mei lalu, belum satu pun dari tiga pasangan calon meraih perolehan suara terbanyak.

Lewat hasil perhitungan yang dilakukan masing- masing tim sukses, persaingan kini telah mengerucut pada dua pasangan calon saja, yakni Jusbakir Aldjufri-Joko Cahyono (JUJUR) dan Dade Angga- Eddy Paripurna (DADI). Perolehan suara keduanya disebut-sebut yang tertinggi dengan persentase nyaris seimbang.

Sekitar 34% atau berkisar antara 230.000– 240.000 suara.Jauh melebihi perolehan suara yang diraup pasangan Muzamil-Zubaidi (JADI),yang menurut hasil tabulasi penghitungan tim JUJUR,DADI,dan JADI sendiri,hanya di kisaran 212.000 suara.

Hari ini,penghitungan manual secara menyeluruh akan dilakukan KPUD Kabupaten Pasuruan. Belum didapat kepastian pukul berapa detikdetik penghitungan tersebut bakal dimulai.Namun, rekapitulasi suara KPUD ini akan menjadi jawaban siapa yang berhak duduk di kursi bupati dan wakil bupati. Informasi ataupun opini yang telanjur berkembang menyusul provokasi pawai kemenangan kubu Dade Angga pada Selasa (20/5) lalu bisa saja berubah.

Pasalnya, saat pawai kemenangan itu dilakukan, belum semua kotak suara dari 24 PPK se-Kabupaten Pasuruan masuk ke KPUD.Kotak-kotak itu juga belum dibuka sedikit pun hingga perhitungan manual hari ini, meski rekap hasil di tingkat PPK telah menyebar dari mulut ke mulut.

”KPUD tetap mengacu hasil perhitungan manual seperti aturan penyelenggaraan pilkada yang telah disepakati bersama. Di luar itu, kami tidak bertanggung jawab,” ujar Ketua KPUD M Shodiq kepada SINDO. Terlepas dari semua itu, persaingan antara Jusbakir versus Dade Angga untuk merebut suara terbanyak dalam Pilkada Kab Pasuruan ini cukup menarik.

Patut disimak, keduanya sudah pernah bersaing dalam pemilihan bupati (pilbup) periode 1998–2003. Hasil pemilihan lewat DPRD itu akhirnya menempatkan Jusbakir Aldjufri-Mujammil Syafii sebagai pemenang. Pasangan yang waktu itu didukung FKB ini menang tipis dari Dade Angga yang diusung PDIP. Hanya selisih satu suara.

Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan waktu itu, Jusbakir berhasil mengumpulkan 22 suara. Dade Angga hanya mengumpulkan 21 suara. Sebenarnya,ada dua suara anggota Dewan lagi tersisa.Namun, seorang abstain dan satu lagi surat suaranya rusak.Akhirnya secara de facto, Jusbakir dinyatakan sebagai pemenang menggantikan Dade Angga yang telah menjabat sebagai Bupati Pasuruan periode 1998–2003.

Track record itulah yang membuat peta politik menjelang penentuan bupati terpilih periode 2008–2013 semakin menegangkan.Alasannya, jika Jusbakir yang kembali terpilih,maka incumbentyang didukung barisan kiai dan pengasuh pondok pesantren ini bakal menang telak atas Dade Angga dengan skor 2:0.

Sebaliknya, jika Dade Angga yang meraup suara terbanyak, maka kemenangan ini bisa jadi merupakan pembalasan atas kekalahan dalam Pilbup 2003 lalu.Kemenangan tipis antara kedua kandidat menjelang perhitungan suara secara manual hari ini semakin mendebarkan.”Selisih antara Pak Dade dan Pak Jusbakir tidak lebih dari dua TPS,”tutur sumber koran ini di KPU.

Aksi Demo Tiap Hari

Seiring semakin dekatnya perhitungan suara secara maual di KPUD, suhu politik di Kabupaten Pasuruan juga memanas. Kemarin contohnya. Kubu JUJUR yang sehari sebelumnya membeberkankecurangan di Kecamatan Kraton, ngelurug Kantor KPUD. Bersama ratusan massa pendukung, Ketua Tim Pemenangan JUJUR Bahrul Alam menuntut KPUD melakukan perhitungan ulang surat suara di semuaTPS.

”Kami atas nama pasangan calon beserta seluruh pendukung, dengan penuh kesadaran menyatakan siap menerima kekalahan dan siap menerima kemenangan apabila semua pihak yang terkait pelaksanaan Pilkada telah berjalan dengan jujur dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” serunya seusai bertemu KPUD yang disaksikan Kapolres Pasuruan dan Panwas Pilkada.

Hasil dari pertemuan tertutup selama 30 menit itu tidak langsung mendapat jawaban dari Ketua KPUD M Shodiq. Dia hanya mengatakan, KPUD bersama Panwas akan mempertimbangkan tuntutan tim JUJUR.Alasannya, persoalan yang diajukan kubu JUJUR masih akan dipelajari lebih mendalam. Jawaban yang kurang memuaskan tersebut akhirnya diterima perwakilan JUJUR.

”Namun, kami pasti akan mengambil langkah-langkah tegas, jika KPU tetap menggelar rapat paripurna sebelum menyelesaikan persoalan yang terjadi selama pilkada berlangsung,”ujar Bahrul Alam tegas.

Ancaman serupa juga pernah dilontarkan kubu pendukung Mujamil-Zubaedy (JADI). Dalam aksi demo pada Rabu (21/5) lalu,ratusan massa yang mengatasnamakan aliansi suara rakyat Pasuruan dengan tegas menuntut digelarnya pilkada ulang. (destyan sujarwoko)

PILKADA MAGETAN : CALON DUKUNGAN PKS UNGGUL SURVEY

Jumat, 23 Mei 2008

Hasil Survei, Radja Masih Tertinggi

MAGETAN jawapos -- Meski terus mendapat kritikan dari rival politiknya, posisi pasangan Radja (Miratul Mukminin-Djarno) tampaknya masih menjadi yang terkuat. Itu sesuai hasil survei lembaga independent Proximity Sidoarjo. Dalam penelitian yang dilakukan tanggal 1-18 Mei 2008, Radja mendapat dukungan suara hingga 38, 5 persen.

Pada posisi kedua ditempati pasangan SMS (Sumantri-Samsi) yang mendapat suara 20,5 persen disusul pasangan Saguh (Saleh Muljono-Teguh Martodiryo) 8,7 persen dan Sari (Sadeni-Asj’ari) 6,2 persen. "Ini hasil riil yang kami peroleh di lapangan, tanpa ada tendensi dan pengaruh pihak manapun," terang Whima Edy Nugroho, Direktur Proximity, kemarin (22/5).

Dijelaskan, penelitian tersebut dilakukan di 18 kecamatan dan 68 desa. Pihaknya mengambil responden sekitar 628 orang dengan sample rumah tangga. Untuk menguji kebenaran itu, Whima mengaku menggunakan metode multistage random sampling. Atau pemilihan sample secara bertingkat. "Dengan metode itu, kami memperkirakan tingkat kesalahan atau margin of error hanya empat persen," jelas lulusan Universitas Airlangga Surabaya itu.

Masih menurut Whima, kondisi tersebut masih bisa berubah. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada sekitar 26,1 persen warga yang belum menentukan pilihan (swing votter). Sehingga, sewaktu-waktu mereka memberikan pilihan dan bisa mengubah posisi calon. "Saat ini masih banyak massa mengambang yang belum tergarap calon, sehingga mereka belum menentukan pilihan," jelasnya.

Dijelaskan, dari jumlah massa mengambang itu, sebagian besar atau sekitar 37,9 persen diantaranya masih menunggu adanya pemberian uang dari calon. Siapa yang memberi uang, maka mereka akan memilih pada pilkada 11 Juni 2008 mendatang. "Ada kesadaran demokrasi yang cukup baik dikalangan masyarakat, karena ada 42,9 persen yang menyatakan akan menerima pemberian uang tapi tidak terpengaruh terhadap pemberian itu," tambahnya.

Hal tersebut juga dikuatkan Edy Saputro, anggota tim ahli Proximity. Menurutnya, pihaknya akan melakukan survei kembali usai pelaksanaan kampanye. Dari situ pihaknya bakal mampu memprediksi peluang masing-masing kandidat jelang pilkada. "Kami telah melakukan survei di beberapa kota seperti Gresik, Pasuruan dan Nganjuk. Dan hasil pilkada tak jauh dari hasil survei kami," katanya. (dhy/mik)

Kisah PKS Gresik Peduli Gizi Buruk

GRESIK, KAMIS - Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Gresik melakukan aksi tanggap gizi buruk di Gresik pada Kamis (17/4). Dipimpin Ketua DPD PKS Gresik Kusno Hadi dengan beberapa personil diantaranya terdiri dari Ketua Dewan Syariah Daerah PKS Gresik Rofiul Fattah, tim dokter dari Surabaya melakukan investigasi langsung dan berupaya meringankan beban warga yang menderita gizi buruk di Desa Bedanten Kecamatan Bungah.

PKS menilai dibalik kekayaan Gresik, banyaknya pabrik dan industri berdiri, pemasukan dari pajak yang tinggi namun kesejahteraan rakyat belum merata. Masih banyak warga hidup di bawah garis kemiskinan dan menderita gizi buruk seperti dialami keluarga Gunt ari (42) warga Desa Bedanten. "DPD PKS Gresik melakukan pendampingan bagi penderita gizi buruk agar mendapatkan penanganan dan perawatan yang baik serta ada perhatian dari desa dan kecamatan setempat," kata Kusno.

PKS Gresik membantu pengobatan Qurrota Aisyah bayi berumur 10 bulan dengan berat 4 kilogram. Anak Guntari tersebut menderita gizi buruk sejak berumur 3 bulan. Kesehatanya semakin memburuk, berat badan semakin menurun. "Guntari tidak punya pekerjaan tetap dengan perekonomian pas-pasan. Dia hanya bisa menunggu dermawan untuk kesembuhan anaknya, " kata Kusno.

Kusno menyebutkan penderita gizi buruk karena terlambat mendapatkan penanganan pengobatan. Fifi Indriyanti (2,5) anak pasangan Sutomo dan Muriyarti warga Desa Palemwatu Kecamatan Menganti meninggal pada 10 April lalu saat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Gresik.

PKS Jaring Caleg di Probolinggo

Senin, 19 Mei 2008
Calon Dewan PKS Siap Dicopot

Tanda Tangani Kontrak Dakwah
PROBOLINGGO - Tidak mudah untuk menjadi calon anggota dewan dari PKS. Selain harus melewati seleksi ketat dan jenjang kader yang jelas. Mereka juga harus siap dicopot dan diubah nomor urutnya, jika dinilai tidak sesuai aturan yang disepakati bersama.

Kesepakatan dalam bentuk kontrak dakwah itu, kemarin ditandatangani para bakal calon anggota dewan (BCAD) PKS kota/kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Penandatanganan dilakukan di gedung Pengajian Wanita Probolinggo (PWP), Jl Panjaitan.

"Sebelum ditandatangani, tolong dibacakan kontrak dakwah itu terlebih dulu," kata Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) 2 DPW PKS Jawa Timur Ustad Abdul Karim di hadapan para BCAD PKS.

Sebagai wakil BCAD PKS Kota Probolinggo yang membacakan kontrak dakwah adalah Ustad H Imam Mudzakir Lc. "Bagaimana, sudah siap dan setuju dengan poin-poin kontrak dakwahnya," tanya Ustad Abdul Karim, usai pembacaan kontrak dakwah. "Siap..," jawab para BCAD serentak.

Setelah itu, satu persatu, mereka meneken kontrak dakwah tersebut. Selain Ustad H Imam Mudzakir Lc, wakil BCAD lainnya adalah Agung Sasongko, Abdul Kadir, Sugeng dan Chudori, ikut meneken kontrak dakwah tersebut. Selanjutnya, diikuti oleh BCAD PKS lainnya.

Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) 2 DPW PKS Jawa Timur Ustad Abdul Karim kepada Radar Bromo mengatakan, kontrak dakwah tersebut akan dievaluasi selama tiga bulan ke depan. Setelah itu, akan ditetapkan apakah BCAD tersebut layak menjadi calon anggota dewan (CAD) PKS atau tidak.

Misalnya, selama masa evaluasi tersebut, apakah BCAD tersebut dikenal masyarakat dan dekat dengan masyarakat, atau bermanfaat untuk masyarakat. "Jika tidak, bisa saja nomor urutnya diubah, atau bahkan bisa diganti calon lainnya," katanya. Selain parameter itu, masih ada standar lain yang digunakan untuk mengevaluasi BCAD.

Sukses menjadi BCAD dan ditetapkan sebagai CAD serta terpilih menjadi anggota dewan. Mereka kembali harus menandatangani kontrak. "Jadi, setiap tahapan mereka harus tanda tangan kontrak. Ini dilakukan, untuk menghasilkan anggota dewan yang benar-benar berkualitas dan tidak asal comot," jelasnya.

Menurut Ustad Karim, penjaringan BCAD sudah dilakukan sejak setahun lalu. Para kader yang mengajukan masing-masing kader untuk dijadikan BCAD. Selanjutnya, mereka dikirim ke panitia penjaringan tingkat daerah (panjatinda). "Di tingkat ini, diseleksi dan diurutkan nomornya," jelasnya.

Dari panjatinda, nama-nama tersebut dikirim ke panitia penjaringan tingkat wilayah (panjatinwil). Di tingkat ini, kemudian diseleksi kembali dan ditetapkan sebagai BCAD. "Meski sudah ditetapkan, tidak menutup ada tambahan BCAD lagi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, selain ada penandatanganan kontrak dakwah. Sebelumnya, para BCAD mendapat pembekalan tentang kelegislatifan. Mereka juga menyatakan kebulatan tekad untuk mendukung pasangan cagub/cawagub Jatim KarSa (Soekarwo-Saifullah Yusuf). "Ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen kami," tegasnya. (syt)

JABIR : PEMKOT TAK SERIUS URUS PENDIDIKAN DASAR

Sekolah-sekolah Overload di Surabaya, Pemkot Surabaya Tak Serius Tangani Pendidikan


SURABAYA-surya-Banyaknya sekolah overload di Surabaya memunculkan kritik tajam. Pemkot dinilai tak becus dalam menangani pendidikan.

“Kalau program dan visi jelas, rapor pemkot di bidang pendidikan tak akan merah seperti saat ini,” ujar Ketua Komisi D (Bidang Pendidikan) DPRD Surabaya Ahmad Jabir.
Banyaknya hal substansial dalam pendidikan yang diabaikan, membuat Dinas Pendidikan tak bisa berbangga diri pada Hari Pendidikan Nasional 1 Mei 2008. “Padahal mestinya ada kado manis di hari istimewa tersebut,” tukasnya.

Banyaknya sekolah overload, kata politisi PKS ini, menunjukkan pemkot belum berhasil memeratakan akses pendidikan dasar. Padahal, Surabaya sudah lepas landas dari wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menyusul diberlakukannya wajar pendidikan menengah 12 tahun mulai 2008 ini di Jatim.

Tapi, lepas landas tersebut seperti dijadikan alasan Dinas Pendidikan (Disdik) menyembunyikan kebobrokan penanganan masalah di bidang pendidikan. Karena, ada kontradiksi yang mencolok terkait akses pendidikan dasar.

Satu sisi, masih ada 169 SDN overload. Sisi lain, 32 SDN ternyata kekurangan siswa.
Tiap sekolah, total siswanya antara 94 hingga 250 siswa. Anehnya, sekolah minim siswa ini tersebar di hampir semua wilayah. Surabaya Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Barat. (selengkapnya lihat tabel) “Ini kan sangat aneh,” tegas Wakil Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Isa Anshori.

Keanehan tersebut, kata Isa, menjadi lebih aneh lagi jika mencermati kebijakan Disdik. Disdik terkesan plan-plan. Terhadap sekolah minim siswa, dengan mudahnya bilang akan memerger sekolah dengan sekolah yang masih satu lokasi.

Tapi, untuk sekolah overload, tak jelas kebijakannya. Kapan penambahan ruang kelas dilakukan dan sekolah mana saja yang direhab tak disampaikan dengan jelas. “Kalaupun berjanji menambah ruang kelas, itu pun setelah santer diberitakan media,” sindir Isa.

Sebelumnya, masalah sekolah overload tak tersentuh sama sekali. Padahal, model proses belajar mengajar (PBM) tiga shift, guru tak bisa mengembangkan potensi dan kemampuan siswa. Yang dikembangkan hanya unsur kognitif. Unsur lain - afektif dan psikomotorik diabaikan. Padahal, dalam KTSP 2006, guru harus mampu mengembangkan kompetensi anak, mulai bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kondisi tersebut, imbuh Jabir diperparah fakta, hingga kini sejumlah kecamatan masih belum punya SMPN, SMAN, dan SMKN. SMPN hanya ada 42 sekolah, SMAN 22, dan SMKN 11 sekolah. Itupun persebarannya tak merata. Njomplang antara kawasan pusat dengan pinggiran.

Dengan kondisi seperti itu, Disdik, kata Sekretaris Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) DPRD Surabaya ini malah terjebak dengan hal-hal yang bersifat simbolis dan prestise yang tak menyentuh substansi persoalan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi mengakui bahwa sekolah overload - apalagi yang tiga shift - pasti mengganggu siswa maupun guru. Guru jadi capek, sementara siswa waktu belajarnya sangat terbatas. Karena idealnya satu ruang digunakan satu shift. “Intinya, proses belajar mengajar pasti terganggu,” tegasnya, Kamis (15/5).

Meski akibatnya jelek, Sahudi tidak bisa memastikan kapan 169 SDN overload direhab atau ditambah ruangnya. Padahal, pemkot lewat Bappeko sudah gembar-gembor akan menganggarkan Rp 21 miliar lewat perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD tahun ini untuk perbaikan sekolah.

Tapi prioritas utama yang akan diperbaiki adalah 105 sekolah rusak. “Yang kedua baru sekolah overload. Tapi tetap tak melupakan sekolah merger, kawasan, dan sekolah strategis,” tegas Sahudi.
Kapan pembenahan sekolah overload diselesaikan? Ditanya demikian Sahudi mengaku tak tahu pasti. “Kami hanya mengajukan data. Nama-nama sekolahnya. Pembangunan dan berapa anggarannya, itu urusan Dinas Tata Kota,” kilahnya.

Di tengah carut marut itu dan ketidakpastian itu, Jabir menyindir mestinya hal itu tak terjadi. Karena anggaran pendidikan setiap tahun selalu dinaikkan. Tahun ini, jumlahnya sekitar 12 persen dari total APBD Rp 3 triliun lebih. *** /MUJIB ANWAR

sumber : surya, Friday, 16 May 2008

JABIR : Kenaikan BBM Bisa Menaikkan Jumlah Warga Miskin Surabaya

Warga Miskin Meningkat Apalagi Saat BBM Naik Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
Tuesday, 13 May 2008
Surabaya - Surya-Jumlah keluarga miskin (gakin) di Surabaya diprediksi bakal semakin meningkat, apalagi kalau harga BBM benar-benar naik. Pada 2007 saja terdapat lebih dari 469.000 gakin, empat kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya. Tahun 2008, gakin diramal naik setidaknya dua kali lipat.

Angka kemiskinan itu ditemukan Komisi D DPRD dari data statistik kependudukan yang disampaikan wali kota dalam laporan pertangungjawaban akhir 2007.
Kemiskinan akan menambah panjang daftar persoalan sosial Surabaya yang dicatat Komisi D sepanjang pekan kemarin. Sebelumnya, ditemukan jumlah pengangguran yang membeludak.
Hingga akhir 2007, terdapat 228.120 warga Surabaya tidak bekerja alias menganggur. Mereka ini berumur 19 tahun - 50 tahun, usia produktif.

Selain itu, saat ini terdapat sekitar 125.850 anak usia sekolah yang semestinya bisa menikmati pendidikan di tingkat SD, SMP, maupun SMA, ternyata tidak bisa sekolah, karena sejumlah alasan.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ahmad Jabir mengatakan, angka kemiskinan itu hanya khusus untuk warga berpendapatan di bawah rata rata penghasilan penduduk Surabaya, dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen. ”Ini belum termasuk penduduk rawan miskin,” kata Jabir, Senin (12/5).

Kader PKS ini meramalkan kalau bahan bakar minyak (BBM) naik, kategori penduduk rawan miskin dengan cepat bisa beranjak ke miskin. Anggota Komisi D lainnya, Yuzuar Datuk, juga meyakini hal serupa.

”Banyak warga Surabaya yang akan terpuruk karena kenikan BBM,” ramalnya. Bahkan, angka kemiskinan yang dilaporkan wali kota barangkali tak sesuai kenyataan.
Sebab, angka itu dibuat menurut perhitungan 2007. Sementara lima bulan terakhir sejak awal 2008, sejumlah kebutuhan pokok meningkat, bahkan akan meningkat lagi saat BBM naik akhir Mei 2008. ”Pemkot harus segera turun tangan. Jangan salahkan keadaan terus dan berkilah sudah bekerja maksimal,” kata Jabir.

Untuk gakin, sampai akhir 2006 atau awal 2007, tercatat ada 111.897 kepala keluarga (KK) miskin. Padahal, pada akhir 2005, gakin di Surabaya 111.223 KK.
Menurut catatan hasil pemutakhiran data kelurga miskin yang dikeluarkan Badan Pemberdayaan Masyakarat (Bapemas) Pemkot Surabaya, terdapat penambahan gakin hingga 674 KK dibanding tahun sebelumnya.

Data yang dihimpun di lapangan mengungkapkan, kenaikan terbesar keluarga miskin terjadi di Kecamatan Simokerto, Bulak, dan Kenjeran. Namun, beberapa kecamatan mengalami penurunan jumlah gakin, yaitu Bubutan, Tenggilis Mejoyo, dan Wonocolo. uca

sumber : surya, 13 mei 2008

PKS Tolak Mobil Dinas Saat Rakyat Susah Kenaikan BBM

Rencana Pengadaan Mobdin Baru untuk DPRD Blitar, Sebagian Anggota Dewan Minta Ditunda

BLITAR - SURYA-Rencana pengadaan tujuh mobil dinas (mobdin) DPRD Kabupaten Blitar senilai Rp 1,5 miliar tak hanya memunculkan polemik antara pihak Bagian Perlengkapan Pemkab Blitar dengan Sekretaris Dewan (Sekwan). Di internal dewan kini muncul desakan penundaan pengadaan mobdin tersebut. Salah satunya, seperti disampaikan anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Blitar, Nurcholis. Dia menyayangkan rencana pembelian mobdin baru tersebut, dan meminta ditunda dengan pertimbangan kondisi negara sedang menghadapi krisis ekonomi.

“Masyarakat pasti terpukul dengan kenaikan harga BBM nanti. Jadi, waktunya yang kurang tepat kalau sekarang dewan membeli mobdin baru,” ujar Nurcholis ketika dihubungi Surya, Minggu (11/5).

Diberitakan sebelumnya, bakal ada tujuh mobdin baru -- terdiri dari lima minibus, satu pikup dan satu sedan-- untuk dewan. Pengadaannya akan dilakukan Sekwan, Sumardi Siswojo. Hal ini memicu kritik dari Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Blitar, Harpiyanto Nugroho, yang menilai sekwan Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Taufich mengaku sudah menegur dan mengingatkan sekwan agar pengadaan mobdin diserahkan ke pihak yang bertenaga ahli bersertifikat, dalam hal ini bagian perlengkapan. Namun Sumardi ngotot tetap akan melaksanakan pengadaan tujuh mobdin tersebut dengan memanfaatkan tenaga ahli bersertifikat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) lain. (Surya, 11/5).

Nurcholis menegaskan, kalau nanti pembelian mobdin ditunda -- sampai kondisi perekonomian stabil dan normal-- maka untuk sementara dewan bisa memanfaatkan fasilitas mobdin yang sudah ada. Hal ini sekaligus untuk menghemat BBM dan anggaran perjalanan dinas, “Bukan dibatalkan, hanya ditunda dulu sampai keadaan normal,” papar politikus PDIP ini.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B (Bidang Perekonomian), Leo Sudilaksono. Menurutnya, lebih baik anggaran pembelian mobdin digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat. Apalagi, dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat nanti pasti cukup berat.

“Lebih pas kalau anggaran mobdin dialihkan, untuk penguatan perekonomian masyarakat,” tandas anggota dewan dari PKS ini

sumber : surya, 11 mei 2008

PILKADA JATIM : PKS Bantah Terima Uang dari JOS

Siroj : PKS Tidak Terima Uang


SURABAYA - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim menyatakan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 5 miliar dari calon gubernur (cagub) Djoko Subroto (JOS) terkait pencalonnya maju dalam Pilgub Jatim. Sekretaris Tim Pilgub Jatim Muhammad Siroj mengatakan, berpalingnya PKS ke cagub lain bukan karena uang. Namun, JOS yang diberi waktu hingga 3 Mei tidak bisa memenuhi syarat 15 persen suara. Sementara, JOS sendiri tidak bisa memberi jawaban pasti kapan memenuhi syarat tersebut.
“Sebagai seorang muslim, saya katakan, Demi Allah, PKS tidak pernah menerima uang sepeser pun dari JOS,” ujarnya lewat pesan singkat, Senin (12/5).

Ia menambahkan, beralihnya dukungan dari JOS semata-mata karena PKS tidak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam pilgub Jatim. Sementara itu, JOS yang tadi malam dihubungi tidak mengangkat ponselnya.
Secara terpisah, tim pemenangan JOS, Badrul Hariadi enggan mengomentari masalah tersebut. Ia lebih memilih mempersiapkan berkas-berkas pasangan Djoko Subroto-Wahid Hasyim untuk daftar ke KPUD semalam.

“Saya tidak mau mengomentari itu. Sudahlah, itu tidak penting lagi. Lebih baik mempersiapkan persyaratan calon ke KPUD, karena sudah detik-detik terakhir pengembalian formulir calon,” ujarnya. k6


sumber : Surya, Tuesday, 13 May 2008

PILKADA JATIM : PKS IKRAR MENANGKAN SOEKARWO - SAIFULLAH (1)

100 Kader PKS Ikrar Sukseskan KarSa
Saturday, 17 May 2008

SURABAYA (SINDO) – Tak mau disepelekan koalisi PAN-PD, PKS mulai unjuk gigi. PKS meyakinkan, mereka serius memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa).

Sekitar 100 orang anggota dewan dan tokoh politik asal PKS se-Jawa Timur (Jatim) berkumpul di Hotel Bandara Juanda Surabaya kemarin.Mereka membacakan ikrar menyukseskan pasangan KarSa dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Ketua Tim Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jatim Yusuf Rohana mengatakan, pihaknya telah menetapkan formula kemenangan Karsa dalam pilgub yang akan digelar 23 Juli 2008.

Formula kemenangan itu melibatkan elemen kader, sayap politik, dan anggota legislatif.”Seratus orang yang hadir hari ini, ditugaskan menguatkan basis konstituen,”ujarnya. Rohana menyebutkan, persiapan sebenarnya telah berlangsung sejak tiga bulan lalu. Mesin politik PKS sampai tingkatan daerah telah dikonsolidasikan menghadapi Pilgub Jatim. Berkumpulnya 100 orang kemarin hanyalah salah satu tahap yang dilalui menjelang pelaksanaan pilgub.

Selain keseratus orang tersebut, masih ada sekitar 63 kader lain di Kota/ Kabupaten di Jatim yang siap bergerak dari pintu ke pintu untuk menyosialisasikan pasangan Karsa. Strategi yang akan digunakan adalah mengandalkan pendekatan keluarga. Setiap kader PKS tersebut akan mendekati minimal 10 Kepala Keluarga (KK). Dengan perhitungan setiap KK memiliki empat orang anggota keluarga, maka setiap kader PKS akan memegang 40 suara.

”Kami juga memiliki 600 ribu simpatisan yang akan membantu terdongkraknya perolehan suara Karsa,”kata Rohana. Humas DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengatakan dalam pilgub Jatim ini PKS berjanji akan menyumbangkan 2,4 juta suara untuk pasangan Karsa. Suara tersebut diperoleh dari kader, simpatisan, tokoh politik, dan sayap politik yang terdiri dari Garda Keadilan (Pemuda), petani, nelayan (PPSNI), pelajar dan mahasiswa, serta komunitas buruh. (deny bachtiar)

sumber : sindo, 18 Mei 2008

Pilkada Kab Pasuruan : Kejujuran Pasangan Usungan PKS

Duet Dade- Eddy Siap Diperiksa Jaksa
Wednesday, 14 May 2008

PASURUAN (SINDO) – Cabup Dade Angga dan wakilnya Eddy Paripurna menebar sensasi politik dalam putaran kampanye terakhirnya kemarin.

Tengok saja dengan aksinya yang menyerahkan surat pernyataan anti-Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ke Kejaksaan Negeri Pasuruan kemarin.Apalagi, kedatangan pasangan nomor urut dua yang diusung PDIP dan aliansi 10 partai ini ke Kejari diantar ribuan massa pendukungnya.

Selembar surat berme-terai Rp6.000 yang dibubuhi tanda tangan Dade- Eddy menjadi kontrak politik keduanya untuk tidak menjalankan praktik KKN selama menjabat. ”Surat pernyataan berisi janji politik ini akan saya lakukan jika terpilih sebagai Bupati Pasuruan periode 2008–2013,” ucap Dade yang juga mantan Bupati Pasuruan periode 1998–2003 ini kepada KasiPidanaUmumKejaksaan Negeri Pasuruan Sucipto SH.

Simbolisasi penyerahan surat pernyataan berisi kontrak politik pasangan DaDi ini sedianya diberikan langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan Ady Sutanto SH MH.Namun karena yang bersangkutan sedang tugas luar kota,prosesi penerimaan surat pernyataan kontrak politik pasangan DaDi akhirnya diwakilkan ke Kasi Pidum Kejari Pasuruan Sucipto.

Dade Angga yang datang menggunakan mobil Toyota Land Cruiser N 999 DA masuk ke ruang Kajari didampingi wakilnya, Addy Paripurna, serta sejumlah anggota tim pemenangan Pilkada pasangan DaDi. ”Jika dalam pemerintahan yang saya pimpin kelak melakukan praktik KKN, maka saya tegaskan mulai sekarang bahwa kami siap untuk diproses secara hukum,” tandasnya sesaat sebelum menyerahkan surat pernyataan sikap tersebut kepada Kasi Pidum Sucipto.

Sayangnya, dalam surat pernyataan tersebut Dade sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai komitmennya dalam menegakkanpemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pasangan DaDi hanya menyatakan bahwa pemerintahannya (jika terpilih) akan melaksanakan fungsi dan kewajiban secara proporsional dan profesional serta tidak akan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Komitmen tersebut sama sekali tidak menjelaskan bagaimana konsep pemerintahan yang bersih dan terbebas dari KKN bakal diterapkan. ”Saya akan membuka pintu seluas-luasnya kepada aparat penegak hukum untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi dan sebagainya.Komitmen politik saya dengan masyarakat adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar DaDi saat keluar dari Gedung Kejari Pasuruan.

Di luar gedung kejaksaan, ribuan massa pendukung DaDi yang melakukan konvoi terbuka ke seluruh kecamatan se-Pasuruan itu tampak sabar menunggu di tengah jalan.Merekabarubergerakkembalisetelah calon bupati yang didukung PDIP dan aliansi partai islam-nasionalis (Perisai) ini masuk ke mobil yang telah menunggu di pintu gerbang.

Arak-arakan terus terlihat hingga akhir massa kampanye yang dipusatkan di Lapangan Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, serta Pasar Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. (destian soejarwoko)

1-10-4 Rumus PKS Menangkan Soekarwo

PKS Jatim secara resmi telah menyatakan dukungan kepada pasangan Soekarwo-Saifullah yang sebelumnya diusung oleh koalisi Demokrat-PAN. Oleh karena itu, PKS siap untuk menggerakkan seluruh kadernya di Jawa Timur untuk memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf. PKS telah menyiapkan formula kemenangan pasangan cagub yang didukungnya. “Seluruh kader telah siap gerak untuk turut memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf,” ujar Yusuf Rohana, Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah.

Untuk memenangkan calon yang didukung (Karsa) PKS Jatim menyiapkan mesin politik yang terdiri dari Kader, Sayap Politik, dan Anggota dewan PKS. “Formula kami untuk kader adalah 1-10-4. Artinya 1 kader wajib mengelola 10 keluarga yang terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Sehingga masing-masing kader diharapkan mampu meraup suara 40 orang. Di Jawa Timur jumlah kader PKS yang solid ada 60 ribu orang. Artinya angka 2,4 juta suara adalah angka yang insya Allah akan dicapai oleh PKS dalam pilgub jatim nanti, dari elemen kader” ujar Yusuf Rohana.

“Sedangkan untuk sayap politik, PKS mempunyai 4 mesin utama yaitu Perempuan, Pemuda lingkungan, pelajar,-mahasiswa dan professional. Selain itu, sayap Petani dan Buruh juga siap untuk digerakkan,” lanjut Yusuf Rohana.

“Terakhir untuk Anggota Dewan, PKS memiliki 39 orang yang tersebar di sejumlah kabupaten/ kota. Mereka semua solid dan siap bergerak untuk memenangkan cagub yang diusung PKS. Dalam waktu dekat, para anggota dewan PKS akan melakukan konsolidasi untuk menyamakan gerak dan langkah dalam proses pemenangan Pilgub Jatim,” tambah Yusuf Rohana.

“Langkah ini, kami harapkan dapat menguatkan proses pemenangan yang dilakukan oleh tim sukses Karsa yang lain, baik dari partai maupun komunitas non partai. Yang terpenting bagi kami, semua elemen dalam koalisi bisa bekerja dan kompak untuk memenangkan pasangan Cagub Soekarwo dan Saifullah Yusuf,” ujar Yusuf.

“Kita akan tetap semangat selama Pasangan cagub yang diusung tidak menyakiti rakyat kecil. Semoga kontrak Politik yang sudah disepakati bisa menjadi pengingat bagi pasangan cagub bila sudah terpilih nanti. Agar mereka tidak lupa kepada rakyat kecil yang mempunyai harapan besar akan terwujudnya Jawa Timur yang sejahtera,” pungkas Yusuf Rohana.

PKS Jatim Janjikan 2,4 Juta Suara Untuk Karsa

PKS Jatim Janjikan 2,4 Juta Suara Untuk Karsa

Kapanlagi.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim yang secara resmi telah menyatakan dukungan kepada pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) berjanji akan memberikan 2,4 juta suara kepada pasangan tersebut.

"Seluruh kader telah siap gerak untuk turut memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf," ujar Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah PKS Jatim, Yusuf Rohana di Surabaya, Selasa (13/5).

Yusuf mengatakan, PKS telah menyiapkan formula kemenangan pasangan cagub yang sebelumnya telah diusung oleh koalisi Partai Demokrat - PAN tersebut.

Dia mengatakan, untuk memenangkan Karsa, PKS Jatim menyiapkan mesin politik yang terdiri dari kader, sayap politik dan anggota dewan dari PKS.

"Formula kami untuk kader adalah satu - sepuluh - empat. Artinya satu kader wajib mengelola sepuluh keluarga yang terdiri dari empat orang anggota. Sehingga, masing-masing kader diharapkan mampu meraup suara 40 orang," katanya.

Yusuf mengatakan, di Jawa Timur jumlah kader PKS yang solid ada 60 ribu orang.

"Artinya angka 2,4 juta suara adalah angka yang insya Allah akan dicapai oleh PKS dalam pilgub jatim nanti, dari elemen kader," ujarnya.

Sedangkan untuk sayap politik, ujar dia, PKS mempunyai empat mesin utama, yaitu perempuan, pemuda lingkungan, pelajar, mahasiswa, profesional, sayap petani dan buruh.

"PKS memiliki 39 orang anggota dewan yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Mereka semua solid dan siap bergerak untuk memenangkan Cagub yang diusung PKS. Dalam waktu dekat, para anggota dewan PKS akan melakukan konsolidasi untuk menyamakan gerak dan langkah dalam proses pemenangan Pilgub Jatim," katanya.

Dia mengharapkan dapat menguatkan proses pemenangan yang dilakukan oleh tim sukses Karsa yang lain, baik dari partai maupun komunitas non partai.

"Yang terpenting bagi kami, semua elemen dalam koalisi bisa bekerja dan kompak untuk memenangkan pasangan Cagub Soekarwo dan Saifullah Yusuf," ujar Yusuf. (kpl/rif)

PILKADA JATIM : PKS JANJIKAN 2,4 Juta Suara Ke Soekarwo - Syaifullah

PKS Janjikan 2,4 Juta Suara untuk KarSa
Reporter : Nani Mashita

Surabaya - PKS Jatim menjanjikan 2,4 juta suara untuk pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam pemenangan pilgub 23 Juli mendatang.

Ketua Tim Pemenangan Pemilu Wilayah, Yusuf Rohana, menjelaskan angka ini diperoleh dari penggerakan kader PKS di Jatim.

"Seluruh kader telah sudah siap bergerak untuk memenangkan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf," ujar Yusuf Rohana, Selasa (13/5/2008).

PKS menggunakan mesin politik yang terdiri dari Kader, Sayap Politik, dan Anggota dewan PKS. Partai ini menggunakan formula 1-10-4 atau 1 kader wajib mengelola 10 keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga.

"Di Jatim ada 60 ribu kader sehingga diperoleh 2,4 juta suara Insya Allah akan disumbangkan untuk KarSa," ujarnya.

PKS juga menggerakkan mesin utamanya yaitu perempuan, pemuda lingkungan, pelajar dan mahasiswa serta profesional. Sayap petani, buruh dan 39 anggota dewan siap untuk memberi kontribusi suara. [sit]

PAN TOLAK PKS DUKUNG SOEKARWO

PAN Tak Akui Koalisi PKS

SURABAYA (SINDO) – Kekuatan pendukung calon gubernur Jatim Soekarwo-Saifullah Yusuf tampaknya belum bulat. Selain dibayangi pecahnya Partai Demokrat (PD) Jawa Timur, bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun terus digoyang.

Bahkan salah satu partai pengusung Soekarwo,Partai Amanat Nasional (PAN), terang- terangan tak mengakui PKS sebagai partner koalisi. PAN hanya menilai,PKS sebagai elemen masyarakat yang mendukung Soekarwo.’’Hingga saat ini, partai pengusung Soekarwo hanya PD dan PAN,’’ ungkap fungsionaris DPW PAN Jawa Timur Ahmad Ruba’i kemarin. Ruba’i menjelaskan, prinsip bergabungnya PAN dan PD sebagai pengusung Soekarwo telah memenuhi syarat minimal pencalonan.

Karena itu, bergabungnya partai lain tidak banyak memberikan pengaruh bagi eksistensi pasangan ini. Kendati demikian, kata Ruba’i,Tim Pemenangan Soekarwo tetap menerima dukungan dari semua elemen masyarakat, termasuk dukungan dari PKS.Hanya, dukungan itu tidak boleh dibarengi dengan persyaratanpersyaratan khusus sebagai bentuk kompensasi. ’’Kami tetap menerima dukungan dari semua pihak. Karena semakin besar dukungan untuk Soekarwo, maka semakin besar peluang calon kami memenangkan perebutan kursi gubernur,’’ ujarnya.

Ruba’i menilai, dukungan PKS kepada Soekarwo lebih didasari figur Soekarwo dan Saifullah Yusuf. Sebagai partai yang mempunyai jargon bersih dan peduli, PKS layak mendukung Soekarwo karena dua orang tersebut merupakan figur yang bersih dan mempunyai kompetensi tinggi dalam memimpin Jawa Timur. Saat disinggung apakah sudah pernah melakukan koordinasi dengan PKS, Ruba’i tidak langsung menjawab. Dia berdalih bahwa yang terlibat penuh dalam pemenangan Soekarwo adalah PAN dan PD.

’’Tim inti pemenangan Soekarwo tetap PAN dan PD,’’ ujarnya. Untuk target suara, lanjut Ruba’i, pihaknya tidak mau memberikan patokan. Hanya, Tim Pemenangan Soekarwo akan bekerja keras menarik simpati warga Jawa Timur sehingga mampu meraih suara yang optimal. ’’Target kami meraih simpati. Tidak ada target suara maksimal atau minimal, yang penting bisa mendapat suara sebanyak- banyaknya,’’ ujarnya. Menanggapi hal ini,Ketua DPW PKS Ja’far Tri Kuswahyono mengaku tidak ada permasalahan yang cukup prinsip dengan PAN.

Selama ini, kata dia,komunikasi yang terjadi dari kedua partai terjalin dengan baik. ’’Tidak ada apaapa, selama komunikasi terjalin dengan baik,’’ bantahnya. Sedangkan Pemprov Jatim bertekad menyukseskan gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2008. Tak sekadar sosialisasi,Pemprov juga meliburkan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta,saat hari pencoblosan 23 Juli mendatang. (lukman hakim)

Anggota DPRD Surabaya, Yulyani, Tak Tahan Anak Kecil

Tak Tahan Anak Kecil

"BERHATI-HATILAH" bila membawa anak kecil, terutama yang tergolong lucu, dekat dengan Yulyani. Pasalnya, bila melihat anak kecil, anggota Komisi B DPRD Surabaya itu langsung memeluk dan menggendongnya. Keponakan-keponakannya yang masih kecil dan anak teman-temannya tak jarang sampai "habis" ditimang-timang oleh Yulyani.

"Kadang-kadang kebablasan sampai nangis," ucap Yulyani kemudian tertawa. "Pokoknya, saya selalu tak tahan melihat anak kecil," imbuh wanita kelahiran Bengkulu itu. Menariknya, teman-temannya sampai hafal kebiasaan tersebut. Karena itu, begitu Yulyani sudah menggendong anak kecil, teman-temannya langsung menawarkan diri untuk memotretnya. "Mereka (teman-teman, Red) langsung bilang, ’ayo foto…foto’," jelasnya

Tak heran, apabila di rumahnya, Yulyani mempunyai album foto yang berisi tentang dirinya bersama sejumlah anak kecil. Tak tanggung-tanggung, koleksi tersebut sudah mencapai 25 foto. Kemungkinan besar, koleksi itu terus bertambah, mengingat Yulyani tampaknya tak bisa menghentikan kebiasaan menggendong dan menimang anak kecil mana pun.

"Meski anak kecil tersebut bau, agak dekil, tetap saja saya senang. Kepolosannya (khas anak kecil, Red) itu lho, saya tidak tahan," tutur wanita 40 tahun tersebut.

Saking senangnya terhadap anak kecil, Yulyani bahkan sampai mempunyai tempat penitipan anak (TPA) di Bratang. "Kalau dulu sebelum menjadi anggota dewan, saya sendiri yang langsung mengurusnya (TPA, Red). Namun, karena kesibukan, kini yang mengurus adalah teman-teman saya," jelasnya. Meski begitu, Yulyani mengaku masih sering mengunjunginya. "Terutama bila kangen melihat anak kecil," imbuh ibu empat anak itu. (ano/dos)

Kiprah Ketua Pansus Parkir DPRD KOTA SURABAYA, Yulyani

Parkir Bisa Tembus Rp 3000, Sistem Berlangganan Kandas

SURABAYA-SURYA-Tidak ada yang setuju dengan kenaikan tarif parkir hingga Rp 1.000 untuk sepeda motor. Lantaran rencana ini diyakini tidak akan bisa menekan kebocoran. Malahan warga meramalkan kenaikan ini justru menjadikan tarif parkir di lapangan berlipat hingga Rp 3.000.
Demikian analisis Cholili, pegawai pemkot Surabaya yang sehari-hari harus merogoh kantongnya lebih dari Rp 1.000 hanya untuk biaya parkir sepeda motor. “Pasti nanti tarif di lapangan akan naik berlipat-lipat dibanding harga sebelumnya,” tegas Cholili, Rabu (7/5).

Menurutnya dengan karcis resmi Rp 300 di lapangan dipungut Rp 1.000, atau tiga kali lipatnya. Bagaiamana jika tarif resminya Rp 1.000, diperkirakan pungutanny sampai Rp 3000. Bahkan tanpa karcispun, dipungut Rp 1000. Seperti parkir di Taman Bungkul, taman Jl Sulawesi, dan Jl Margoyoso.

Cholili mengatakan, mustahil Dishub tidak tahu praktik kotor para jukir tersebut.
Wakil Ketua RW 02 Kelurahan Sidotopo Ismet Rama mengatakan bahwa pemkot salah alamat dalam mengatasi persoalan parkir. Seharusnya yang pertama dibenahi adalah manajemen pengawasan parkir agar tidak ada kebocoran, bukannya menaikkan karcis. “Percuma pendapatan naik, kebocoran tambah meluas,” katanya.

Tampa menyelesaikan akar masalah, yaitu menyumbat kebocoran dan menghukum petugas nakal, tarif baru pasti diabaikan. Saat ini pemkot masih berpijak pada Perda 5/2000 tentang Penyelenggara Parkir. Isinya kendaran roda dua Rp 300 dan kendaraan roda empat Rp 1000. Kenyataanya roda dua sampai Rp 1.000, roda empat mulai Rp 1.500 hingga Rp 5.000. Di kawasan Nyamplungan dan sekitarnya parkir truk dari tarif resmi Rp 2.000 dipungut hingga Rp 15.000.

Munculnya Perda 5/2000 karena Perda 2/1985 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan tidak diindahkan lagi. Di Perda 1985 tarif parkir sepeda motor Rp 150 namun kala itu dipungut Rp 300, mobil Rp 500 dipungut Rp 1.000. Setelah tarif parkir disesuaikan dengan pungutan lapangan pada tahun 2000, justru tarifnya lebih tinggi.

“Saya yakin dengan tarif resmi disamakan dengan tarif yang berlaku di lapangan, tarif di lapangan akan meningkat lagi karena setorannya juga meningkat,” ramal Suripto, penjaga parkir di Jl Pasar Kembang.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surabaya Hari Tjahjono, meminta masyarakat tidak buru-buru memprotes sebelum perda perkir digedok dalam paripurna DPRD Surabaya. “Perdebatan terkait isi raperda itu lazim dan boleh-boleh saja, namun kalau menganggap raperda ini final dan wajib dikritik habis, itu salah,” tegasnya.

Dirinyua yakin isi reperda itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus bisa menekan angka kebocoran.

Di sisi lain, rencana pemkot menerapkan parkir berlangganan kemungkinan besar gagal. Hal ini setelah Panitia Khusus (Pansus) Raperda Parkir DPRD Kota Surabaya tidak mendapatkan ketegasan saat konsultasi ke Depdagri minggu lalu.

Ketua Pansus Raperda Parkir Yulyani mengungkapkan, alam konsultasi itu pihak Depdagri menyerahkan keputusannya kepada pemkot tanpa memberikan jaminan hukum ketika aturan ini diterapkan.

“Katanya, selama tidak ada gejolak masyarakat, silahkan saja. Cuma itu tanpa memberi aturan hukumnya,” kata politisi PKS ini. Jaminan hukum untuk sistem parkir berlangganan ini diperlukan, karena masih ada kerancuan tentang pengertian retribusi dan pajak parkir.

Sesuai perencanannya tarif parkir berlangganan akan dikenakan di awal tahun. Berbarengan dengan proses her registrasi kendaraan di Samsat. Dengan sistem itu berarti istilah yang tepat untuk tarikan itu bukan retribusi, melainkan pajak. Sebab retribusi harus diiringi dengan pelayanan.
Berbeda dengan pajak yang bisa dikenakan tanpa ada pelayanan yang diberikan.

Namun istilah pajak untuk parkir ini belum ada aturan hukumnya. Pajak hanya dibebankan kepada pengelola parkir swasta, bukan kepada pemilik kendaraan.
“Karena belum ada ketegasan, kami tidak bisa berandai-andai untuk tetap memberlakukan ini,” kata Yulyani.
Dengan sulitnya penerapan parkir berlangganan ini kemungkinan di raperda nanti akan memuat empat sistem yakni pascabayar, prabayar, progresif dan zona. Sedangkan untuk sistem E-Enforcement yang ditawarkan konsultan Digital System Semesta (DSS) juga sulit direalisasikan. “Kalau untuk itu (E-Enforcement) kan masih wacana,” kata Slamet.

Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Mas Bambang Suprihadi saat dikonfirmasi soal sistem E- Enforcement menyatakan masih perlu adanya kajian lebih lanjut. “Bukannya kami menolak, tapi kami perlu mengundang mereka untuk menjelaskan sistem ini,” kata Bambang. uca/k1

PKS RESMI DUKUNG SEOKARWO - SAIFULLAH YUSUF

PKS Putuskan Mengusung Soekarwo

Partai Keadilan sejahtera (PKS) Jawa Timur memutuskan untuk Mendukung pasangan Soekarwo –Saifullah Yusuf (Karsa) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 . Keputusan itu merupakan hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP)PKS pada hari Senin, 5 Mei 2008.

Ja’far Tri Kuswahyono, ketua DPW PKS Jatim menjelaskan pada penjaringan calon gubernur yang dilakukan pada pertengahan tahun 2007 lalu menempatkan Soekarwo pada urutan tertinggi. Bahkan Hasil survey dan penjaringan yang dilakukan oleh DPD PKS Sejawa Timur pada Muskerwil, 16 September2007 memutuskan untuk menempatkan Soekarwo dalam urutan nomer satu calon yang akan disampaikan kepada DPP PKS.

Perihal beralihnya Dukungan PKS Jatim dari Soekarwo kepada Joko Subroto, Ja’far menjelaskan hal ini disebabkan karena PKS diberi kesempatan untuk mengusung wakil gubernur mendampingi Joko Subroto. Namun kenyataannya, sampai waktu pengambilan formulir habis, dukungan terhadap Joko Subroto tidak bisa mencapai angka 15%. Selanjutnya PKS Jatim mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di internal PKS dengan melibatkan DPD PKS se-Jawa Timur. Hasilnya adalah nama pasangan Soekarwo-Saifullah lebih unggul. Selain itu, DPW PKS Jawa Timur juga melakukan kajian dengan melibatkan pakar di Jawa Timur yang menghasilkan rekomendasi untuk bahwa p[ilihan mendukung pasangan ini adalah tepat.

Hasil jajak pendapat dan kajian itu kemudian disampaikan kepada DPP PKS. Hingga akhirnya DPP memutuskan untuk mengusung Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, yang sebelumnya telah lebih dulu diusung oleh Demokrat & PAN.

Syaratkan Kontrak Politik
Lebih lanjut Ja’far Tri Kuswahyono menjelaskan bahwa pasangan calon yang diusung oleh PKS harus menandatangani Kontrak politik. Isi kontrak politik itu salah satunya adalah Berkomitmen untuk melakukan peningkatan PAD dari sektor non jasa khususnya dari sektor perdagangan dan pendapatan BUMD dengan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD sehingga mampu menyokong pendapatan daerah.

PKS juga mensyaratkan agar cagub yang diusungnya Berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, transparan dan memberi pelayanan publik yang profesional dengan mengedepankan keteladanan serta serius dalam melakukan pemberantasan korupsi disemua sektor seoptimal mungkin.

Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan cara mendorong terealisasinya anggaran 20% di bidang pendidikan sesuai dengan amanat UUD. Sementara dalam bidang kesehatan, terwujudnya sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara merata.

Selain itu berkomitmen membuka peluang usaha seluas-luasnya untuk masuknya investasi di Jawa Timur dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan menghindari pola birokratisasi yang berbelit-belit, sehingga mempermudah masuknya investor serta munculnya iklim usaha yang sehat. Dengan demikian akan terbuka lapangan kerja baru yang secara significant akan mengurangi angka pengangguran. (ir)

Milad PKS ke 10: Bangkit Bersama Membangun Negeri

Artikel oleh : Ja’far Trikuswahyono , ST
(Ketua Umum DPW PK Sejahtera Jawa Timur)

Kita butuh dan mendambakan hadirnya seseorang atau kelompok orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan sesuatu dengan gagasan dan aksi konkret untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Tepat pada Bulan April 2008, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki usia 10 tahun. Sebuah usia yang masih relatif muda. Namun diharapkan pada usia yang relatif muda dan dihuni kader-kader muda yang militan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negeri ini yang saat ini maish ditimpa krisis mutidimensional.

Karena itu, dalam menetum Milad ke 10 ini, PKS mengambil tema besar ; Bangkit Bersama Membangun Negeri. Reasioning dari diangkatnya tema ini adalah untuk bangkit dari keterpurukan harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya

Pada tahun ini pula, Milad PKS bersamaan dengan 100 tahun Hari Kebangkitan Bangsa. Hari kebangkitan nasional ini merupakan hari yang sangat monumental sekali bagi berjalannya bangsa ini sampai sekarang. Nilai-nilai dan semangat keberagaman dan kebinekaan mampu diintegraskan dalam ketunggalan yakni indonesia. Meskinpun berlatar budaya dan sosial yang berbeda-beda, ada jong Sumatera, Jong Jawa, dan yang lainnya, namun semua itu mampu menyatukan rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang dan bangkit untuk melawan penjajahan.

Pada 100 tahun Kebangkitan Nasional ini merupakan memntum yang sangat pas bagi anak bangsa ini, terutama para elit negeri ini untuk berintrospeksi dan bangkit dari berbagai keterpurukan. Saat ini negeri yang sudah 62 tahun merdeka, masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang serius. Salah satu di antaranya adalah masalah korupsi.

Dalam memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional ini, kita membutuhkan kebersamaan dan kebangkitan semua elemen bangsa ini, terutama para pemimpin negeri ini untuk berjuang secara konsisten melawan “penyakit bangsa ini” yakni korupsi. Selain masalah korupsi, juga masalah kemiskinan.

Dua masalah ini yang saat ini menjadi ancaman serius yang dihadapi bangsa ini, terutama masalah korupsi. Masalah terakhir ini yang menjadikan rakyat dan negeri ini loyo, miskin, dan tak berdaya dan bahkan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negeri ini.
Di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, kita membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut. Kita butuh dan mendambakan hadirnya seseorang atau kelompok orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan sesuatu dengan gagasan dan aksi konkret untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Penyakit Kronis
Tingkat korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan menjadi penyakit kronis. Beberapa gambaran yang menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia yang begitu parah sebagaimana ditunjukkan oleh KPK; Pertama, survei dari the Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari - Februari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia

. Kedua, survei dari the Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari - Februari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia. Ketiga, kebocoran dana pembangunan mencapai 50 persen dan pungutan tidak resmi mencapai 30 persen biaya produksi. Keempat, rendahnya pertumbuhan ekonomi (5,1 persen), indeks kualitas SDM dan tingginya angka kemiskinan (16,6 persen) dan pengangguran (9,7 persen). Keenam, utang pemerintah meningkat drastis menjadi sekitar 70 miliar dolar AS pada 2004, membengkak hingga antara aset pemerintah dengan utang defisit Rp 555 Triliun. Ketujuh, laporan BPK 1999-2004, penyelewengan uang negara terjadi sebesar Rp 166,5 Triliun rupiah, di mana Rp 144 Triliun merupakan pelanggaran BLBI.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari nilai APBN 2004 sebesar Rp 584 Triliun, sebanyak Rp 23 Triliun dikorupsi. Lebih lanjut, KPK menyatakan, aktor pelaku korupsi paling banyak adalah anggota legislatif sebanyak 37 persen, di susul pejabat dinas pemda 18 persen, eksekutif 15 persen, pimpro 10 persen, parpol 3 persen dan kepolisian 2 persen.

Temuan KPK tersebut tak jauh beda dengan yang di relaease oleh Mendagri, yang menyebut ada sekitar 1.129 pejabat daerah korup. Pejabat daerah tersebut meliputi tujuh gubernur, 60 bupati/walikota, 327 anggota DPRD propinsi dan 735 anggota DPRD kab/kota di seluruh Indonesia. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi antara tahun 2004-2006.

Mengguritanya korupsi ini pernah diungkapkan mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Syafi’i Ma’arif; korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal. Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet ”

Harapan itu masih ada
Adapun dampak berantai dari korupsi di antaranya; pertama, rendahnya kualitas pelayanan publik; Kedua, timbulnya ekonomi biaya tingggi; Ketiga, berkurangnya penerimaan negara; Keempat, runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi; Kelima, membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; Keenam, meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; Ketujuh, bertambahnya masalah sosial dan kriminal; Kedelapan, adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. Pendek kata, penyakit korupsi di Indonesia ini dalam kondisi sekarat.

Bangkitnya negeriku, harapan itu masih ada. Itulah salah satu tema yang diangkat PKS dalam Mukernas di Bali beberapa bulan lalu. Dan tema itu masih relevan dan menjadi tema inspirasi di momentum Milad dan hari Kebangkitan ini, yakni Bangkit Bersama Membangun Negeri. Bangsa dan negeri ini memilii modal dan potensi yang besar, baik dari segi SDM maupun SDA. Dengan kedua modal dan potensi besar itu, kita yakin negeri ini bisa bangkit da maju setara dengan bangsa-bangsa lain.

Dan kebangkitan bangsa ini dari keterpurukan tak bisa dibebankan pada individu atau kelompk tertentu. Semua elemen bangsa ini, baik di pemerintah, elit politik di DPR, maupun ormas dan NGO memiliki tanggung jawab yang sama sebagai bentuk kebersamaan kita dalam melakukan perubahan. Singkat kata, panjajahan yang paling bahaya dan membahayakan negeri ini adalah pejajahan aset negara dan rakyat oleh para koruptor. Penjajahan ini jauh lebih dahyat dampaknya daripada penjajahan secara fisik. Karena itu, perjuangan di era kebangkitan ini adalah bagaimana berjuang melawan korupsi. Bangktlah negeriku, harapan itu masih ada!. (dimuat Harian Surya, 27 April 2008)

Milad PKS ke 10: Bangkit Bersama Membangun Negeri

oleh: Ja’far Trikuswahyono , ST (Ketua Umum DPW PK Sejahtera Jawa Timur)

Kita butuh dan mendambakan hadirnya seseorang atau kelompok orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan sesuatu dengan gagasan dan aksi konkret untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Tepat pada Bulan April 2008, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki usia 10 tahun. Sebuah usia yang masih relatif muda. Namun diharapkan pada usia yang relatif muda dan dihuni kader-kader muda yang militan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negeri ini yang saat ini maish ditimpa krisis mutidimensional.

Karena itu, dalam menetum Milad ke 10 ini, PKS mengambil tema besar ; Bangkit Bersama Membangun Negeri. Reasioning dari diangkatnya tema ini adalah untuk bangkit dari keterpurukan harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya

Pada tahun ini pula, Milad PKS bersamaan dengan 100 tahun Hari Kebangkitan Bangsa. Hari kebangkitan nasional ini merupakan hari yang sangat monumental sekali bagi berjalannya bangsa ini sampai sekarang. Nilai-nilai dan semangat keberagaman dan kebinekaan mampu diintegraskan dalam ketunggalan yakni indonesia. Meskinpun berlatar budaya dan sosial yang berbeda-beda, ada jong Sumatera, Jong Jawa, dan yang lainnya, namun semua itu mampu menyatukan rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang dan bangkit untuk melawan penjajahan.

Pada 100 tahun Kebangkitan Nasional ini merupakan memntum yang sangat pas bagi anak bangsa ini, terutama para elit negeri ini untuk berintrospeksi dan bangkit dari berbagai keterpurukan. Saat ini negeri yang sudah 62 tahun merdeka, masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang serius. Salah satu di antaranya adalah masalah korupsi.

Dalam memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional ini, kita membutuhkan kebersamaan dan kebangkitan semua elemen bangsa ini, terutama para pemimpin negeri ini untuk berjuang secara konsisten melawan “penyakit bangsa ini” yakni korupsi. Selain masalah korupsi, juga masalah kemiskinan.

Dua masalah ini yang saat ini menjadi ancaman serius yang dihadapi bangsa ini, terutama masalah korupsi. Masalah terakhir ini yang menjadikan rakyat dan negeri ini loyo, miskin, dan tak berdaya dan bahkan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negeri ini.
Di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, kita membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut. Kita butuh dan mendambakan hadirnya seseorang atau kelompok orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan sesuatu dengan gagasan dan aksi konkret untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Penyakit Kronis
Tingkat korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan menjadi penyakit kronis. Beberapa gambaran yang menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia yang begitu parah sebagaimana ditunjukkan oleh KPK; Pertama, survei dari the Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari - Februari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia

. Kedua, survei dari the Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari - Februari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia. Ketiga, kebocoran dana pembangunan mencapai 50 persen dan pungutan tidak resmi mencapai 30 persen biaya produksi. Keempat, rendahnya pertumbuhan ekonomi (5,1 persen), indeks kualitas SDM dan tingginya angka kemiskinan (16,6 persen) dan pengangguran (9,7 persen). Keenam, utang pemerintah meningkat drastis menjadi sekitar 70 miliar dolar AS pada 2004, membengkak hingga antara aset pemerintah dengan utang defisit Rp 555 Triliun. Ketujuh, laporan BPK 1999-2004, penyelewengan uang negara terjadi sebesar Rp 166,5 Triliun rupiah, di mana Rp 144 Triliun merupakan pelanggaran BLBI.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari nilai APBN 2004 sebesar Rp 584 Triliun, sebanyak Rp 23 Triliun dikorupsi. Lebih lanjut, KPK menyatakan, aktor pelaku korupsi paling banyak adalah anggota legislatif sebanyak 37 persen, di susul pejabat dinas pemda 18 persen, eksekutif 15 persen, pimpro 10 persen, parpol 3 persen dan kepolisian 2 persen.

Temuan KPK tersebut tak jauh beda dengan yang di relaease oleh Mendagri, yang menyebut ada sekitar 1.129 pejabat daerah korup. Pejabat daerah tersebut meliputi tujuh gubernur, 60 bupati/walikota, 327 anggota DPRD propinsi dan 735 anggota DPRD kab/kota di seluruh Indonesia. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi antara tahun 2004-2006.

Mengguritanya korupsi ini pernah diungkapkan mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Syafi’i Ma’arif; korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal. Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet ”

Harapan itu masih ada
Adapun dampak berantai dari korupsi di antaranya; pertama, rendahnya kualitas pelayanan publik; Kedua, timbulnya ekonomi biaya tingggi; Ketiga, berkurangnya penerimaan negara; Keempat, runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi; Kelima, membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; Keenam, meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; Ketujuh, bertambahnya masalah sosial dan kriminal; Kedelapan, adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. Pendek kata, penyakit korupsi di Indonesia ini dalam kondisi sekarat.

Bangkitnya negeriku, harapan itu masih ada. Itulah salah satu tema yang diangkat PKS dalam Mukernas di Bali beberapa bulan lalu. Dan tema itu masih relevan dan menjadi tema inspirasi di momentum Milad dan hari Kebangkitan ini, yakni Bangkit Bersama Membangun Negeri. Bangsa dan negeri ini memilii modal dan potensi yang besar, baik dari segi SDM maupun SDA. Dengan kedua modal dan potensi besar itu, kita yakin negeri ini bisa bangkit da maju setara dengan bangsa-bangsa lain.

Dan kebangkitan bangsa ini dari keterpurukan tak bisa dibebankan pada individu atau kelompk tertentu. Semua elemen bangsa ini, baik di pemerintah, elit politik di DPR, maupun ormas dan NGO memiliki tanggung jawab yang sama sebagai bentuk kebersamaan kita dalam melakukan perubahan. Singkat kata, panjajahan yang paling bahaya dan membahayakan negeri ini adalah pejajahan aset negara dan rakyat oleh para koruptor. Penjajahan ini jauh lebih dahyat dampaknya daripada penjajahan secara fisik. Karena itu, perjuangan di era kebangkitan ini adalah bagaimana berjuang melawan korupsi. Bangktlah negeriku, harapan itu masih ada!. (dimuat Harian Surya, 27 April 2008)

Merapat ke PKB, PKS Incar Kursi Jatim 2

Jelang Pilgub Jatim
Merapat ke PKB, PKS Incar Kursi Jatim 2

Surabaya - detiksurabaya.com. Meski sudah menyatakan mendukung Achmady untuk bertarung dalam Pilkada Jatim, PKS belum mengeluarkan sikap resmi. PKS menunda mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang pasti diusung untuk memperebutkan tiket masuk Grahadi.

Saat ini PKS sedang melakukan penjajakan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasalnya PKS tidak ingin sekedar menjadi partai pendukung, melainkan menjadi partai yang mengusung calon. Dan peluang tersebut ada pada Achmady dari PKB. Sampai saat ini Achmady masih belum mempunyai wakil atau Jatim 2.

"Masih belum ada keputusan dan sikap resmi. Kita tunggu DPP. DPP saat ini masih mencari peluang untuk mencari calon wakil gubernur. Karena kita tidak ingin sekedar mendukung tapi juga mengusung calon," kata Ketua Tim Pilkada PKS Jatim Muhammad Siroj kepada wartawan di Gedung DPRD Jatim, Jalan Idrapura, Surabaya, Kamis (6/3/2008).

Komunikasipun saat ini diintensifkan untuk membahas cawagub dengan PKB dan juga dengan beberapa pihak lain. Menurut anggota Komisi A (pemerintahan) DPRD Jatim ini, cawagub tidak harus dari kader PKS sendiri, bisa saja dari kader lain asalkan mempunyai kompetensi yang tinggi.

Pihaknya sekarang juga sedang melakukan pendekatan dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Karena yang memungkinkan PKS menjadi pengusung adalah bergandengan dengan Achmady.

"Yang paling berpeluang adalah Achmady. Sekarang ini kita intensifkan," ujarnya.

Nama-nama cawagub yang saat ini sedang mereka pertimbangkan adalah Khofifah Indar Parawansa, Roziqi dan Djoko Subroto.

"Saat ini kita sedang melakukan lobi dengan Pak Roziqi karena beliau mempunyai jaringan kuat dengan pesantren," pungkasnya. (fat/bdh)

Fraksi PKS Surabaya Tidak Terima Uang Jasa Pungut

Fraksi PKS Tidak Terima Uang Jasa Pungut

suarasurabaya.net| Fraksi PKS mengaku tidak menerima uang dari Pemerintah Kota untuk mengesahkan APBD 2008 sub bidang busway. AHMAD JABIR Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi PKS sesudah keluar dari ruang Satpidkor Ditreskrim Polda Jawa Timur mengaku lupa materi pemeriksaan yang sudah dijalani.

Seperti yang dilaporkan RANGGA reporter Suara Surabaya, Jumat (01/02), ia hanya ingat kalau ada tiga hal yang ditanyakan polisi. Pertama, apakah ia menerima uang jasa pungut atau tidak. Kedua, apakah dia tahu soal dana Rp 470 juta yang juga sebagai dana jasa pungut yang diberikan Pemkot serta soal pembahasan sub bidang busway, Surabaya Sports Center (SSC) dalam APBD 2008.

Kata JABIR, ia dan tiga anggota fraksi PKS hanya terima gaji saja, tidak pernah terima dana jasa pungut. Berikut penjelasan JABIR, [Audio On Demand] .

Selain JABIR, polisi saat ini memeriksa tiga anggota dewan lain, diantaranya, WAHYUDIN dari PKB, SUTJITO LAMIDI dari PDS dan SULIAT dari PDIP. Sedangkan MUHAMMAD ALYAS, satu anggota dewan lain, akan diperiksa Rabu depan karena sakit. Anggota dewan lain yang diperiksa selain AHMAD JABIR, tidak mau memberikan keterangan.

Saat ini, sudah 24 dari 45 anggota dewan dan dua pejabat Pemkot Surabaya yang sudah diperiksa polisi terkait kasus gratifikasi Pemkot Surabaya. (kss/tin)

Rumah Tim Sukses Calon Walikota Malang dari PKS Dirusak

Pilkada Malang
Malang -detiksurabaya.com Rumah anggota tim sukses bakal calon Walikota Malang Ahmad Subchan dirusak orang tak dikenal. Pelaku melempari rumah yang terletak di RW 3 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun ini dengan batu bata.

"Genting atap rumah rusak parah," kata juru bicara tim sukses Ahmad Subchan, Marliyoni Azar saat melaporkan kejadian ini ke Mapolresta Malang, Senin (21/4/2008).

Rumah yang dirusak itu milik Agus, tim sukses Ahmad Subchan wilayah Sukun. Selama ini, rumah itu difungsikan sebagai bengkel kendaraan bermotor. Selama ini, hubungan
Agus dengan warga sektar juga terjalin secara baik. "Dia tidak memiliki musuh," jelasnya.

Dia menduga pelaku sengaja mengintimidasi Agus sebagai tim sukses Walikota Malang yang diusung melalui Partai kedalian Sejahtera (PKS). Tujuannya, untuk mengacaukan konsentrasi tim sukses Ahmad Subchan dalam persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang yang akan digelar 23 Juli 2008.

"Kejadian ini telah menciderai demokrasi di Malang yang sebelumnya relatif aman dan tenang. Bila dibiarkan, dikhawatirkan tim sukses yang lain akan mengalami hal serupa," terangnya. Kendati mengalami kekerasan, Marliyoni mengaku tidak menghalangi agenda yang ditetapkan tim sukses Ahmad Subchan.

Sebelumnya, sejumlah poster dan baliho milik tim sukses Ahmad Subchan juga dirusak orang tak dikenal. Baliho itu dirusak dengan cara dirobek, dirobohkan dan di bakar.

"Menurut keterangan warga, pelaku bercadar mengendarai sepeda sambil mengacungkan celurit," ungkapnya.

Bakal calon Walikota Malang yang diusung PKS ini merupakan sosok kontroversial. Saat menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 1999-2004, Subchan selalu berbeda pendapat dengan anggota dewan yang lain.

Ahmad Subchan adalah salah satu anggota dewan yang menolah perubahan fungsi hutan kota Tanjung (bekas kampus APP) menjadi perumahan. Kini, lahan itu dibangun perumahan mewah oleh PT Bakrieland. KIni, dia tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi
Jawa Timur. (gik/gik)

Sambut Hari Kartini, Kader PKS Bagi-bagi Bunga di Mal

Surabaya Detiksurabaya.com- PKS Jawa Timur menggelar aksi simpatik di beberapa kabupaten kota memperingati Hari Kartini. Aksi ini digelar sebagai salah satu upaya memberi gerakan penyadaran kepada kaum perempuan. Kaum hawa masih punya harapan untuk bangkit dan memberi kontribusi untuk membangun Negara.

Aksi simpatik di Surabaya ini digelar di Royal Plaza Surabaya, Minggu (20/4/2008). Aksi dimulai pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. 50 kader wanita PKS menyapa kaum� perempuan yang datang di mal dengan memberi bunga berisi pesan untuk mereka beserta brosur berisi harapan-harapan kaum perempuan Indonesia.

Diantara pesan itu adalah Perempuan Tangguh Tonggak Kemajuan Bangsa, Perempuan Indonesia menyongsong era baru, Perempuan Indonesia Taqwa, Cerdas, Berdaya, dan Berbudaya.

Ketua Deputi Jaringan Lembaga Bidang Kewanitaan DPW PKS Jatim, Dwi Sulistiyorini yang juga korlap aksi mengatakan pihaknya ingin memberi semangat kaum perempuan untuk terus berkarya, mengingat keadaan ekonomi yang kian sulit.�

"Semangat Ibu Kartini untuk mengubah kaum perempuan dari kegelapan menuju cahaya terang benderang merupakan semangat yang harus terus dipupuk oleh kaum perempuan saat ini, Jangan sampai cita-cita Kartini itu kandas," ujar Dwi.

Pengunjung yang mendapat bunga terlihat antusias dan senang. Bahkan ada yang terlihat menukarkan bunganya dengan warna lain. Namun uniknya, ada pengunjung muda yang lupa kapan Hari Kartini itu berlangsung.

"Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik yang masih rendah merupakan tantangan kaum perempuan untuk meningkatkan kapasitasnya. Komitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan harus merupakan komitmen bersama," ujarnya.

Untuk turut menyelesaikan problematika perempuan, pihaknya telah menyerukan ke seluruh kader dan simpatisan untuk melakukan aksi tanggap gizi. Masing-masing kader dan simpatisan diserukan untuk menyumbangkan minimal satu liter beras.

"Selain itu, Kewanitaan PKS juga melakukan gerakan terpadu untuk pemberdayaan perempuan melalui Pos Wanita Keadilan," pungkasnya. (pksjatim@indosat.net.id)