Salis Sayangkan LPKJ Walikota Kediri 2008 yang Lolos Tanpa Pembahasan

Minggu, 20 Jan 2008
LKPj Lolos tanpa Dibahas Lagi?

Jadi Kebiasaan, Tahun Lalu Juga Tak Masuk Agenda
KEDIRI- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota 2008 ditengarai bakal diloloskan lagi tanpa dibahas oleh DPRD. Hal itu terlihat dari tidak adanya agenda tersebut dalam kegiatan DPRD yang baru disusun panitia musyawarah (panmus).

Menurut Ahmad Salis, anggota dewan dari PKS, dalam penyusunan kegiatan minggu lalu, sebenarnya dia sudah mengingatkan agar pembahasan LKPj dimasukkan dalam agenda. Akan tetapi, hingga selesai, kegiatan itu tetap tidak tercantum. "Ini sangat penting. Kalau tidak ada pembahasan LKPj, berarti kita tidak melakukan evaluasi kepada pemerintah," ujarnya kepada Radar Kediri.

Inilah yang disesalkannya. Apalagi, hal itu seolah menjadi kebiasaan DPRD. Tahun lalu, LKPj wali kota juga tidak dibahas. Padahal, drafnya sudah dikirimkan oleh eksekutif.

Menurut Salis, sesuai PP 3/2007, LKPj paling lambat disampaikan Maret. Kemudian, oleh DPRD dibahas. Jika sampai akhir April tidak ada tanggapan, secara otomatis dewan dianggap menyetujuinya. Namun, melihat tiadanya agenda tersebut dalam kegiatan yang disusun panmus, dia pesimistis pembahasan akan dilakukan.

"Sampai akhir April saya tidak melihat agenda pembahasan LKPj. Berarti, secara otomatis, DPRD sudah menyetujuinya," lanjut Salis sambil menyebut bahwa LKPj berisi kebijakan pemkot yang harus dievaluasi.

Dikonfirmasi tentang hal ini, Wakil Ketua DPRD yang juga Wakil Ketua Panmus Arifin Asror mengatakan, dewan sebenarnya sudah berencana memasukkan agenda pembahasan LKPj dalam daftar kegiatan dewan 2008. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah benar sudah masuk atau belum. "Seharusnya dalam agenda ada, tapi saya belum mengeceknya," ujarnya melalui ponsel.

Menurut Arifin, tahun ini DPRD juga mengagendakan workshop tentang pembahasan LKPj. Makanya, dia yakin bahwa pembahasan itu sudah masuk dalam agenda. Kalaupun tidak sekarang, sebelum April nanti akan dilakukan.

Secara terpisah, Wali Kota Ahmad Maschut mengaku sudah menyiapkan draf LKPj yang akan diserahkan kepada DPRD. Bahkan, bukan hanya LKPj tahunan, melainkan juga LKPj lima tahunan yang akan dibacakannya pada akhir 2008. "Sekarang semuanya sedang disiapkan," katanya. Karena itu, Maschut yakin, Maret nanti sudah bisa diserahkan ke DPRD. "Kalau pembahasannya, saya tidak tahu. Itu terserah DPRD," tandasnya. (ut/hid)

sumber : radar kediri, 20-1-2008

PKS Calonkkan Salis sebagai Cawawali Kediri

RADAR KEDIRI

PKS Calonkan Salis

Untuk Wawali, Lirik Edianto dan Samsul
KEDIRI- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil langkah cepat menyikapi pemilihan wali kota (pilwali) akhir tahun ini. Dari hasil musyawarah kerja (musker), Minggu lalu, mereka sepakat mengusung Ahmad Salis sebagai calon wakil wali kota (wawali).

Yang diincar adalah Bambang Edianto dan dr Samsul Ashar. "Dari survei yang dilakukan PKS, dua calon itu paling populer," ujar Salis yang juga ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS Kota Kediri.

Untuk diketahui, musker di balai diklat Kota Kediri. Hadir 80 pengurus PKS mulai tingkat DPD (kota), DPC (kecamatan), maupun DPRt (kelurahan). Musker awalnya membahas langkah PKS menyongsong pilwali 2008. Mereka sepakat untuk mengusung cawawali dari kadernya sendiri. Karena itu, langsung dilakukan voting.

Ada empat kandidat yang muncul. Yaitu, Ketua DPD PKS Muh. Jauhar Arif, Ketua DPC PKS Mojoroto Ayub Wahyu Hidayatullah, Ketua MPD Ahmad Salis, dan satu calon dari luar struktur, Imron Muzakki. "Saya meraih 46 suara dari 80 yang diperebutkan," ungkap Salis di gedung DPRD, kemarin.

Adapun Imron mendapat 27 suara, Jauhar Arif 6 suara, dan Ayub 1 suara. Dengan hasil tersebut, Salis secara otomatis diusung sebagai calon wawali dari internal PKS. "Kalau memang keinginan warga PKS seperti itu, saya siap," tandas Salis ditanya tentang kesiapannya.

Apakah keputusan politis PKS ini tidak terlalu dini? Atau sekadar test case untuk mengukur kekuatan partai? Anggota komisi C DPRD Kota Kediri itu menampiknya. Dia berdalih, hal itu merupakan pendidikan politik yang positif bagi warga. Yakni, bahwa proses penentuan calon pemimpin tidak bisa dilakukan secara dadakan.

Tentang tandem yang diincarnya, Salis menilai Edianto dan Samsul Ashar sebagai sosok yang tepat. Sebab, visi dan misi mereka hampir sama dengan PKS. Citranya juga lebih baik dibanding calon lain.

Hanya saja, Salis mengakui bahwa sampai saat ini PKS belum melakukan pembicaraan serius dengan kedua calon tersebut. Tapi, dia akan menjajakinya. "Makanya, sifatnya baru alternatif. Hasil akhirnya nanti diserahkan kepada mekanisme internal partai," katanya.

Sementara itu, parpol-parpol lain belum melangkah jauh untuk mempersiapkan pilwali. Seperti DPC PDIP. Menurut ketuanya, Joko Suprianto, saat ini pihaknya sedang membentuk badan pemenangan pilwali. Paling lambat, Maret akan dideklarasikan. "Soal penjaringan calon akan diurusi oleh badan ini," ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Hal serupa diungkapkan Ketua DPC PKB Zen Fanani mengatakan, partainya belum mengambil keputusan apapun terkait pilwali. Saat ini, masih fokus untuk konsolidasi internal. Di antaranya untuk musyawarah anak cabang (musancab) dan musyawarah ranting (musran) yang diperkirakan baru selesai akhir Januari. "Februari baru kami bahas (pilwali)," katanya. (ut/hid)

sumber : radar-Kediri, 12 Januari 2008

Ahmad Salis : Persik Harus Diurus dengan Benar

Dewan Didesak Keluar dari Persik

Kediri - Surya

Sejumlah kalangan mendesak agar kepengerusan Persik Kediri steril dari anggota dewan. LSM Informasi Masyarakat Peran Serta (IMPS) Kediri mendesak agar kepengurusan Persik tahun depan tidak lagi ditempati anggota DPRD Kota Kediri.

Alasannya, anggota dewan menjadi penghalang sistem kontrol dan pengawasan. Padahal, anggaran Persik yang diambil dari APBD cukup besar. Tahun ini Rp 22 miliar, sedang tahun depan meskipun menurun tetapi jumlahnya masih Rp 5 miliar. “Sebaiknya anggota dewan yang saat ini duduk di kepengurusan Persik mengundurkan diri,” tegas Zainal Arifin, Ketua IMPS Kediri, kepada Surya, Selasa (4/12).

Bagaimana mungkin mengontrol kinerja Persik yang selalu menyedot uang rakyat, sementara, mereka juga berada di dalam Persik. Selama ini, masyarakat Kota Kediri tidak pernah menerima laporan keuangan dari pengurus secara terbuka. Padahal, seharusnya setiap rupiah nilai yang dikeluarkan dari APBD harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban.

Ketidakjelasan sistem pertanggungjawaban tersebut, kata Zainal lebih karena dipicu keberadaan anggota dewan di dalam struktur kepengurusan Persik. Dewan tidak akan bisa menilai lembaga Persik karena mereka juga yang menjalankan roda Persik. “Jangan heran jika anggaran dalam jumlah besar mengalir ke kantong manajemen Persik. Kami curiga ada permainan di level ini,” tandas Zainal.

Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Hariyanto saat dikonfirmasi menghendaki agar anggota dewan akan lebih baik jika tidak menjadi pengurus Persik. Bambang menghendaki setiap keuangan harus dipertanggungjawabkan. Harus ada rekapitulasi keuangan, baik untuk pemain maupun pengurus. “Pernah lima tahun lalu, seorang anggota dewan marah tanpa sebab lantaran telantar di bandara.

Dia marah kepada dinas terkait padahal tidak dengan dasar yang bisa dijadikan pijakan. Sebaiknya memang Persik diserahkan pada yang professional bola. Atau setidaknya yayasan suporter Pesik sendiri,” ujar Bambang. .
Anggota Komisi C dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Salis menandaskan sudah seharusnya Pemkot dan DPRD Kota Kediri menegakkan sistem yang jelas tentang hubungan kerja yang ada. Kepengurusan Persik ini menjadi salah satu kasus ketidaktegasan semua pihak dalam mengelola pekerjaan. k2

sumber : surya.co.,id tanggak 5 Desember 2007
url : http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28190&Itemid=37

PKS Kediri Kritisi Anggaran Persik dari APBD

Dispora Digelontor Rp16,5 M
Kamis, 22/11/2007


KEDIRI (SINDO) – Diam-diam Pemkot Kediri berancang-ancang menggelontor manajemen Persik Kediri Rp16,5 miliar.Alokasi dana itu diperkirakan akan cair pada 2008.

Meski tidak secara tegas diperuntukkan untuk klub sepak bola itu, namun anggaran sebesar itu dipastikan akan diterima Dinas Pemuda dan Olahraga pada anggaran tahun 2008 mendatang. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Kediri Bambang Basuki Hanugerah mengatakan, telah menyusun draf anggaran untuk membiayai dinas baru tersebut.

”Anggaran Rp16,5 miliar itu tidak hanya untuk sepak bola, tapi seluruh cabang olahraga seperti bulutangkis, tenis meja, dan lainnya. Itu sebagai solusi atas keluarnya kebijakan Mendagri yang melarang pemberian dana APBD untuk klub sepak bola,” ujar Bambang. Sebab, seiring dikeluarkannya larangan pemberian dana tersebut,klub yang dimotori Walikota Kediri HA Maschut ini nyaris kelabakan dalam mencari sumber pembiayaan.Sementara rencana untuk mencari sponsor lain hingga kini juga tak kunjung mendapat titik terang.

Disinggung sinyalemen Mendagri yang kembali memperbolehkan klub sepak bola untuk mendapatkan kucuran dana APBD melalui dana bantuan sosial (bansos),Bambang justru meragukan hal itu. Sebab, hingga kini pihaknya tidak pernah menerima surat keputusan yang mengizinkan pemberian bantuan melalui bansos. Karena itulah, Pemkot Kediri kemudian mencari jalan lain untuk tetap bisa memberikan dukungan anggaran olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. ”Sampai saat ini kami belum menerima bukti otentik tentang pemberian ijin untuk menggunakan dana bansos.

Saya rasa Dispora ini akan sanggup memberikan dukungan kepada semua cabang olahraga termasuk Persik,”jelas Bambang. Sementara itu rencana pemberian alokasi dana senilai Rp16,5 miliar kepada Dispora mendapat penolakan dari kalangan dewan.Anggota Komisi C dari Partai Keadilan Sosial (PKS), Ahmad Salis meminta Pemkot Kediri untuk meninjau ulang besarnya anggaran tersebut. Sebab bukan menjadi rahasia lagi jika mayoritas dana tersebut akan mengalir pada manajemen Persik, dengan tetap mengabaikan cabang olahraga yang lain.

”Semua orang tahu kalau Dispora itu dibentuk hanya untuk menyiasati larangan Mendagri tentang bantuan klub sepak bola. Bagaimana mungkin pemkot menganggarkan nilai sebesar itu kalau masyarakat Kediri masih banyak yang melarat,”ujarnya saat dihubungi melalui telepon kemarin. Ia juga menyayangkan sikap pemkot yang dianggap kurang peka dengan kondisi psikologis masyarakat Kediri yang mulai apatis dengan besarnya anggaran yang dikucurkan untuk klub sepak bola itu.

Apalagi menurutnya pembentukan Dispora itu sendiri menyalahi Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 yang harus mulai dilaksanakan awal 2008 nanti. Sebagai konsekuensinya, dana untuk Persik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Mana mungkin manajemen Persik bisa memberikan laporan keuangan kepada BPK. Anggaran tahun-tahun lalu saja banyak yang bermasalah,` pungkasnya.

Karena itu ia akan menggalang kekuatan dewan yang memiliki visi yang sama untuk menolak plafon anggaran yang diajukan pemkot.Kalaupun kelahiran Dispora tidak bisa dihindari, setidaknya uang negara yang dikucurkan untuk membiayai Persik tidak terlalu berlebihan. (hari tri wasono)

sumber : Seputar Indonesia
url : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/jawa-timur/dispora-digelontor-rp16-5-m.html