Salis Sayangkan LPKJ Walikota Kediri 2008 yang Lolos Tanpa Pembahasan

Minggu, 20 Jan 2008
LKPj Lolos tanpa Dibahas Lagi?

Jadi Kebiasaan, Tahun Lalu Juga Tak Masuk Agenda
KEDIRI- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota 2008 ditengarai bakal diloloskan lagi tanpa dibahas oleh DPRD. Hal itu terlihat dari tidak adanya agenda tersebut dalam kegiatan DPRD yang baru disusun panitia musyawarah (panmus).

Menurut Ahmad Salis, anggota dewan dari PKS, dalam penyusunan kegiatan minggu lalu, sebenarnya dia sudah mengingatkan agar pembahasan LKPj dimasukkan dalam agenda. Akan tetapi, hingga selesai, kegiatan itu tetap tidak tercantum. "Ini sangat penting. Kalau tidak ada pembahasan LKPj, berarti kita tidak melakukan evaluasi kepada pemerintah," ujarnya kepada Radar Kediri.

Inilah yang disesalkannya. Apalagi, hal itu seolah menjadi kebiasaan DPRD. Tahun lalu, LKPj wali kota juga tidak dibahas. Padahal, drafnya sudah dikirimkan oleh eksekutif.

Menurut Salis, sesuai PP 3/2007, LKPj paling lambat disampaikan Maret. Kemudian, oleh DPRD dibahas. Jika sampai akhir April tidak ada tanggapan, secara otomatis dewan dianggap menyetujuinya. Namun, melihat tiadanya agenda tersebut dalam kegiatan yang disusun panmus, dia pesimistis pembahasan akan dilakukan.

"Sampai akhir April saya tidak melihat agenda pembahasan LKPj. Berarti, secara otomatis, DPRD sudah menyetujuinya," lanjut Salis sambil menyebut bahwa LKPj berisi kebijakan pemkot yang harus dievaluasi.

Dikonfirmasi tentang hal ini, Wakil Ketua DPRD yang juga Wakil Ketua Panmus Arifin Asror mengatakan, dewan sebenarnya sudah berencana memasukkan agenda pembahasan LKPj dalam daftar kegiatan dewan 2008. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah benar sudah masuk atau belum. "Seharusnya dalam agenda ada, tapi saya belum mengeceknya," ujarnya melalui ponsel.

Menurut Arifin, tahun ini DPRD juga mengagendakan workshop tentang pembahasan LKPj. Makanya, dia yakin bahwa pembahasan itu sudah masuk dalam agenda. Kalaupun tidak sekarang, sebelum April nanti akan dilakukan.

Secara terpisah, Wali Kota Ahmad Maschut mengaku sudah menyiapkan draf LKPj yang akan diserahkan kepada DPRD. Bahkan, bukan hanya LKPj tahunan, melainkan juga LKPj lima tahunan yang akan dibacakannya pada akhir 2008. "Sekarang semuanya sedang disiapkan," katanya. Karena itu, Maschut yakin, Maret nanti sudah bisa diserahkan ke DPRD. "Kalau pembahasannya, saya tidak tahu. Itu terserah DPRD," tandasnya. (ut/hid)

sumber : radar kediri, 20-1-2008

Ahmad Salis : Persik Harus Diurus dengan Benar

Dewan Didesak Keluar dari Persik

Kediri - Surya

Sejumlah kalangan mendesak agar kepengerusan Persik Kediri steril dari anggota dewan. LSM Informasi Masyarakat Peran Serta (IMPS) Kediri mendesak agar kepengurusan Persik tahun depan tidak lagi ditempati anggota DPRD Kota Kediri.

Alasannya, anggota dewan menjadi penghalang sistem kontrol dan pengawasan. Padahal, anggaran Persik yang diambil dari APBD cukup besar. Tahun ini Rp 22 miliar, sedang tahun depan meskipun menurun tetapi jumlahnya masih Rp 5 miliar. “Sebaiknya anggota dewan yang saat ini duduk di kepengurusan Persik mengundurkan diri,” tegas Zainal Arifin, Ketua IMPS Kediri, kepada Surya, Selasa (4/12).

Bagaimana mungkin mengontrol kinerja Persik yang selalu menyedot uang rakyat, sementara, mereka juga berada di dalam Persik. Selama ini, masyarakat Kota Kediri tidak pernah menerima laporan keuangan dari pengurus secara terbuka. Padahal, seharusnya setiap rupiah nilai yang dikeluarkan dari APBD harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban.

Ketidakjelasan sistem pertanggungjawaban tersebut, kata Zainal lebih karena dipicu keberadaan anggota dewan di dalam struktur kepengurusan Persik. Dewan tidak akan bisa menilai lembaga Persik karena mereka juga yang menjalankan roda Persik. “Jangan heran jika anggaran dalam jumlah besar mengalir ke kantong manajemen Persik. Kami curiga ada permainan di level ini,” tandas Zainal.

Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Hariyanto saat dikonfirmasi menghendaki agar anggota dewan akan lebih baik jika tidak menjadi pengurus Persik. Bambang menghendaki setiap keuangan harus dipertanggungjawabkan. Harus ada rekapitulasi keuangan, baik untuk pemain maupun pengurus. “Pernah lima tahun lalu, seorang anggota dewan marah tanpa sebab lantaran telantar di bandara.

Dia marah kepada dinas terkait padahal tidak dengan dasar yang bisa dijadikan pijakan. Sebaiknya memang Persik diserahkan pada yang professional bola. Atau setidaknya yayasan suporter Pesik sendiri,” ujar Bambang. .
Anggota Komisi C dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Salis menandaskan sudah seharusnya Pemkot dan DPRD Kota Kediri menegakkan sistem yang jelas tentang hubungan kerja yang ada. Kepengurusan Persik ini menjadi salah satu kasus ketidaktegasan semua pihak dalam mengelola pekerjaan. k2

sumber : surya.co.,id tanggak 5 Desember 2007
url : http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28190&Itemid=37