Helmi Musa Tuding Dishub Sidoarjo Gagal Kelola Parkir

Dewan Tuding Dishub Gagal Kelola Parkir
Pasca Kebocoran Mencuat

SIDOARJO - Carut marut serta rencana kedepan parkir berlangganan mendapat perhatian serius kalangan dewan. Bertolak dari itu, Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Perhubungan (dishub) Sidoarjo, Selasa (8/1) siang.

Menurut salah seorang anggota Komisi A, Helmi Musa, pada pertemuan kemarin banyak dilakukan evaluasi kegagalan parkir selama ini. Termasuk halnya membahas pemotongan penyunatan gaji jukir sebesar Rp 100 ribu oleh dishub beberapa waktu lalu.

“Kami minta agar gaji jukir yang dipotong itu segera dikembalikan. Meskipun dasar pemotongan itu untuk peningkatan PAD (pendapatan asli daerah),” kata Helmi.
Soal rencana Dishub yang menyewakelolakan parkir berlangganan pada tahun ini, Komisi A sependapat dengan hal itu. “Kalau pemungutan pajak atau retribusi, itu malah yang menyalahi aturan,” tambah legislator asal PKS ini.

Pemungutan retribusi parkir itu sendiri direncanakan dibarengkan dengan pengurusan STNK. Hal tersebut menyusul kesepakatan bersama antara Polda dengan Pemprov Jatim beberapa waktu lalu. “Lha apakah itu ada korelasinya dengan MoU antara Pemkab Sidoarjo dengan Polres. Sebab, perda sendiri tergantung dengan MoU itu,” timpal anggota komisi A lainnya, Suharyono.

Dishub sendiri nampaknya akan membuat sejumlah gebrakan untuk mempercepat pemulihan parkir berlangganan ini. Diantaranya, dalam waktu dekat akan ada kewajiban bagi PNS dan legislatif yang punya mobil atau sepeda motor untuk segera menjadi wajib parkir berlangganan.

Sedang Kepala Dishub Djoko Sartono, usai hearing tersebut mengatakan optimis parkir berlangganan yang tadinya carut marut akan bisa sukses. “Ini kita baru melakukan penataan di dalam. Mudah-mudahan sukses,” kata Djoko kepada Surabaya Pagi.

Kebocoran Dilaporkan Kejati

Di lain tempat, LSM Rakyat Peduli Lelang (Rapel) melaporkan dugaan kebocoran dana retribusi parkir ke Kejaksaan. Koordinator Rapel, Chamim Putra Ghafur, mengatakan, siang kemarin pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi. “Di sini (Kejaksaan Negeri Sidoarjo) kita hanya masukkan tembusannya saja,” kata Chamim di Kejari Sidoarjo.

Seperti diberitakan kemarin, Chamim menyebut kebocoran dana retribusi parkir berlangganan mencapai kisaran ratusan juta rupiah. Jumlah itu diasumsikannya bahwa seorang jukir dari 400 jukir yang ada, setoran perbulannya bocor Rp 100 ribu. Dan itu terjadi selama 5 bulan.
Dugaan bocornya setoran ke kasda itu lantaran ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah karcis yang diterima jukir dengan jumlah setoran masuk. “Setidaknya kita telah mengantongi surat pernyataan sekitar 200-an jukir soal perbedaan nilai terima karcis dengan jumlah setorannya,” tegas Chamim. her/gun

sumber : surabayasore.com, Posted by : Redaksi - Phe| 09 January 2008

Helmi Musa : Sidoarjo Perlu Perda Pendidikan

Helmi Musa, DPRD Kab Sidoarjo dari PKS
Perlu Perda Pendidikan
(Surya, 21/12/07)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan pendidikan, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan krusial yang selama ini terjadi. Demi terwujudnya aturan itu, anggota legislatif masth menyusun kekuatan untuk membentuk tim inisiator.

Demikian ungkapan Helmi Musa, anggota DPRD Sidoarjo. Ia menuturkan saat ini sudah ada empat fraksi yang setuju berkoalisi menjadi satu tim inisiator. “Aturannya, minimal harus ada dua fraksi yang masuk dalam tim ini. Kaiau sekarang sudah ada empat fraksi, berarti sudah kuorum,” kata politisi yang tergabung dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK) ini.

Fraksi yang kini tergabung dalam tim inisiator itu adalah FKBK, FPDIP, FPG dan FPAN. Prosesnya, dari inisiator renoana tersebut akan disampaikan kepada Panitia Legislatif (Panleg), dan kemudian dikirim nota inisiasi perda ke unsur pimpinan dewan.

“Dari pimpinan dewan baru dibawa ke panmus untuk mendengarkan penjelasan dari tim inisiator, baru kemudian dibentuk pansus. Jadi dengan tahapan proses ini, mungkin tiga bulan mendatang perda ini baru bisa disahkan,” kata Heimi yang juga anggota tim inisiator FKBK.

Tantangan besar yang dihadapi panitia legislatif dalam menyusun perda ini, lanjutnya, adalah bagaimana agar perda ini tidak bersifat etalase. Hanya sebagai pajangan, namun tidak mampu menyelesaikan persoalan lokal pendidikan di Sidoarjo.

“Ini logis karena regulasi tentang pendidikan yang dipakai di Sidoarjo masih terbatas pada undang-undang, sehingga acuannya sangat global,” tuturnya. (tja)

PKS Surabaya-Sidoarjo Belajar Pilkada ke PKS Jakarta

PKS Surabaya-Sidoarjo Belajar Pilkada ke PKS Jakarta

Sani, panggilan akrab Ketua DPW PKS DKI, menceritakan suka duka kader PKS DKI Jakarta menghadapi Pilkada. Selain itu, strategi rinci per bidang juga disampaikan oleh tiap ketua bidang yang hadir.

PK-Sejahtera Online: Jakarta - Perjuangan PKS DKI Jakarta dalam Pilkada yang baru lalu, menginspirasi kader-kader dari wilayah lain. Sebanyak sebelas orang pengurus PKS dari Surabaya dan Sidoardjo, Jawa Timur, bertamu ke kantor PKS DKI Jakarta untuk berbagi pengalaman seputar pelaksanaan Pilkada (28/11).

Kehadiran pengurus PKS dari DPD Surabaya dan Sidoarjo ini disambut langsung oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Ir Triwisaksana beserta jajaran pimpinan DPW. Dalam kesempatan tersebut, Sani, panggilan akrab Ketua DPW PKS DKI, menceritakan suka duka kader PKS DKI Jakarta menghadapi Pilkada. Selain itu, strategi rinci per bidang juga disampaikan oleh tiap ketua bidang yang hadir.

Guna merebut suara dari kalangan majelis taklim, Bidang Kewanitaan DPW PKS DKI Jakarta yang dipimpin oleh Rifqoh Abriani, terjun langsung ke setiap majelis taklim. Pada dasarnya PKS memiliki kultur yang sama dengan majelis taklim, yaitu keilmuan. Karenanya, ujar Rifqoh, tidak sulit bagi PKS merengkuh 2700 tokoh ustadzah se-DKI Jakarta untuk masuk dalam barisan pendukung Adang-Dani dalam Pilkada lalu.

Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Igo Ilham juga memberikan aneka trik dan tips bagi tamu dari Jawa Timur yang akan menghadapi Pilkada Gubernur tahun 2008 mendatang. ”Kunci terpenting dari raihan suara PKS dalam Pilkada kemarin adalah terbuka dengan berbagai macam kelompok masyarakat” tutur Igo. Jika mengandalkan dari suara kader saja, maka maksimal suara yang diperoleh tidak jauh dari raihan Pemilu 2004 yaitu 25 persen. Namun hasil Pilkada kemarin menunjukkan kemampuan kader PKS DKI dalam memperlebar segmentasi pemilih dari Pemilu 2004.

Igo yang Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta juga menyarankan agar para kader PKS di mana pun berada mampu membaur dengan masyarakat. ”Apa susahnya sih kalau sholat di masjid pakai peci, kalau dengan itu dapat mengikis fitnah yang beredar?” tutur Igo. Apalagi Jawa Timur merupakan basis masyarakat NU yang kerap kali dipertentangkan dengan PKS. Lebih lanjut Igo juga berpesan agar kader PKS mampu menunjukkan dirinya sebagai orang yang mempunyai kapasitas dalam membimbing, melayani dan memimpin masyarakat.

Salah satu tamu yang hadir Ketua DPD PKS Surabaya, Fatkur Rohman, mengatakan pada Humas, bahwa pertemuan ini menjadi sangat penting. Mengingat Surabaya salah satu lumbung suara PKS untuk Jawa Timur. Selain itu, kekuatan kader di Surabaya dalam segi jumlah memang lebih banyak dibanding daerah lain. Sharing pengalaman Pilkada dengan PKS DKI Jakarta menurut Trisetyo, Ketua Wilda Jawa Timur, sangat membantu sekali. Terutama untuk mewujudkan target Pemilu di Surabaya yakni 12 anggota DPRD kota dan target di Sidoarjo 6 anggota DPRD kota.

Berkaca dari Pilkada DKI Jakarta, Tri yang merupakan ketua rombongan ini menuturkan akan memperhatikan dakwah segmentasi. Terutama pada masyarakat kelas buruh, petani dan kaum marjinal yang mendominasi di Surabaya dan Sidoarjo. Sebenarnya, kader di Sidoarjo sudah melakukan dakwah seperti itu, ujar Tri. Alhamdulillah, sambutan dari masyarakat sangat antusias. Justru yang kaget para kader sendiri, karena jumlah kader yang tidak sebanyak Surabaya. Namun Tri memastikan, apa yang didapat dalam forum bagi pengalaman ini sangat berarti untuk modal kader PKS di Surabaya dan Sidoarjo khususnya dan Jawa Timur umumnya dalam menyambut Pilkada Jawa Timur dan Pemilu 2009. (Humas PKS Jakarta)

sumber : pk-sejahtera.org