PKS KAB MALANG RAIH 4 KURSI DPRD KAB MALANG

KEPANJEN - Pembagian kursi untuk DPRD Kabupaten Malang sudah bisa dipetakan. PDIP tampaknya tetap akan menjadi penguasa di parlemen. Hingga penghitungan kemarin pagi, PDIP untuk sementara menggenggam 12 kursi.

Disusul PKB dan Demokrat sama-sama mendapatkan sembilan kursi, Partai Golkar meraih delapan kursi serta PKS empat kursi. Sedangkan dua partai baru, yakni Hanura dan Gerindra masing-masing mendapatkan empat kursi dan tiga kursi. Sisa satu kursi diambil oleh PPP.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Malang Rendra Kresna mengatakan, secara total perolehan suara Golkar memang lebih unggul dari PKB, yakni 137.919 suara. Sedangkan PKB sendiri meraih 130.181 suara. Namun, keunggulan suara Golkar tak menjamin partainya akan mendapatkan kursi lebih banyak dari PKB. "Kekalahan Golkar dalam perebutan kursi dengan PKB karena pemilu saat ini menggunakan sistem dapil (daerah pemilihan)," kata Rendra.

Bisa jadi, urai dia, suara Golkar hanya terfokus pada satu dapil saja. Sedangkan PKB, perolehan suaranya menyebar di seluruh dapil. Bagi partai berlambang pohon beringin tersebut, perolehan suaranya di kabupaten di luar prediksi. Sebenarnya, kata dia, Partai Golkar menargetkan 12 kursi. "Ini di luar prediksi kami," tambahnya.

Berbeda dengan Golkar, Demokrat kelihatannya tak legawa dengan sembilan kursi yang didapatnya. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC Partai Demokrat Kabupaten Malang Susianto menjelaskan, menurut penghitungan partainya, Demokrat seharusnya mendapatkan 14 kursi atau minimal 12 kursi. "Jika melihat suara sementara yang diperoleh, Demokrat minimal mendapatkan 12 suara. Tapi, kami masih akan menunggu hasil penghitungan final KPUD," jelas Susianto.

PKS yang mendapatkan jatah empat kursi tampaknya juga merasa tak puas. Imam Syafie, ketua Tim Pemenangan Pemilu DPD PKS Kabupaten Malang mengatakan, berdasarkan penghitungan partainya, PKS mendapatkan tujuh kursi. "Di setiap dapil kami sepertinya bisa meraih kursi," ucap Imam.

Sikap serupa juga dikeluarkan PDIP. Caleg PDIP Suhadi mengatakan, partainya telah melakukan penghitungan internal. Dari hasil penghitungan tersebut, ungkap pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Malang tersebut, raihan suara yang didapat partainya di atas 12 kursi. "Perhitungan kami sudah valid. Hasilnya, PDIP mendapatkan 14 partai," tegas Suhadi. Sedangkan, penghitungan KPUD Kabupaten Malang akan dilakukan di pendapa pada Sabtu (18/4) besok.

Sementara itu, perebutan sisa kursi di Klojen dan Lowokwaru Kota Malang berlangsung dinamis. Golkar akhirnya menjadi pemenang dalam persaingan memeroleh kursi terakhir itu. Di Klojen, suara Golkar akhirnya menggeser PDS dan menempatkan satu calegnya ke gedung DPRD Kota Malang 2009-2014. Sedangkan di Lowokwaru, Golkar bisa memenangkan persaingan dengan Gerindra. Satu kursi pun bisa disabet oleh parpol berlambang pohon beringin itu. Golkar pun mendapat lima kursi dewan untuk masa jabatan lima tahun mendatang.

Dalam berita Radar sehari sebelumnya, prediksi sisa satu kursi di Klojen diperoleh PDS. Namun, perolehan suara Golkar akhirnya terangkat di Kelurahan Sukoharjo dan Kelurahan Samaan. Sehingga perolehan Golkar lebih unggul. Ketua PPK Klojen M. Kusholikhudin menegaskan, berdasarkan rekap PPK, Golkar mendapatkan 2.683 suara dan PDS 2.157 suara. "Akhirnya yang unggul Golkar," kata Udin, sapaan M. Kusholikhudin.

Sekretaris DPD Golkar Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menegaskan, di Klojen sesuai perhitungan awal, Golkar unggul. Kesimpulan itu akhirnya bisa diketahui masyarakat setelah rekapitulasi PPK selesai. Selisih dengan parpol pesaing sekitar 500-an suara.

Sedangkan di Lowokwaru, petugas PPK Lowokwaru juga menegaskan Golkar akhirnya tercatat memeroleh satu kursi dari perhitungan kursi tahap II. Gerindra sebagai pesaing ketat harus mengakui keunggulan suara Golkar. Kemarin, petugas PPK bisa menetapkan setelah ada keputusan KPUD tentang penolakan contreng ulang di TPS 23 Jatimulyo Lowokwaru. "Ya, akhirnya Golkar dapat satu kursi," kata Mujianto, Ketua PPK Lowokwaru.

Soal prediksi caleg berdasarkan rekapitulasi PPK, Hendry mengatakan sah-sah saja. Apalagi penghitungan di Kedungkandang, Sukun, Blimbing, Lowokwaru dan Klojen sudah selesai. "Dari PPK sudah ada gambaran. Namun yang harus diingat, yang final tetap hasil pengesahan KPUD," kata Hendry. (yos)

Jawapos, Jum'at, 17 April 2009