Milad PKS ke 10: Bangkit Bersama Membangun Negeri

Artikel oleh : Ja’far Trikuswahyono , ST
(Ketua Umum DPW PK Sejahtera Jawa Timur)

Kita butuh dan mendambakan hadirnya seseorang atau kelompok orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan sesuatu dengan gagasan dan aksi konkret untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Tepat pada Bulan April 2008, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasuki usia 10 tahun. Sebuah usia yang masih relatif muda. Namun diharapkan pada usia yang relatif muda dan dihuni kader-kader muda yang militan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negeri ini yang saat ini maish ditimpa krisis mutidimensional.

Karena itu, dalam menetum Milad ke 10 ini, PKS mengambil tema besar ; Bangkit Bersama Membangun Negeri. Reasioning dari diangkatnya tema ini adalah untuk bangkit dari keterpurukan harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya

Pada tahun ini pula, Milad PKS bersamaan dengan 100 tahun Hari Kebangkitan Bangsa. Hari kebangkitan nasional ini merupakan hari yang sangat monumental sekali bagi berjalannya bangsa ini sampai sekarang. Nilai-nilai dan semangat keberagaman dan kebinekaan mampu diintegraskan dalam ketunggalan yakni indonesia. Meskinpun berlatar budaya dan sosial yang berbeda-beda, ada jong Sumatera, Jong Jawa, dan yang lainnya, namun semua itu mampu menyatukan rakyat Indonesia untuk bersatu, berjuang dan bangkit untuk melawan penjajahan.

Pada 100 tahun Kebangkitan Nasional ini merupakan memntum yang sangat pas bagi anak bangsa ini, terutama para elit negeri ini untuk berintrospeksi dan bangkit dari berbagai keterpurukan. Saat ini negeri yang sudah 62 tahun merdeka, masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang serius. Salah satu di antaranya adalah masalah korupsi.

Dalam memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional ini, kita membutuhkan kebersamaan dan kebangkitan semua elemen bangsa ini, terutama para pemimpin negeri ini untuk berjuang secara konsisten melawan “penyakit bangsa ini” yakni korupsi. Selain masalah korupsi, juga masalah kemiskinan.

Dua masalah ini yang saat ini menjadi ancaman serius yang dihadapi bangsa ini, terutama masalah korupsi. Masalah terakhir ini yang menjadikan rakyat dan negeri ini loyo, miskin, dan tak berdaya dan bahkan mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negeri ini.
Di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang carut-marut ini, kita membutuhkan orang-orang bersih dan jujur yang mampu memberantas penyakit kronis bangsa tersebut. Kita butuh dan mendambakan hadirnya seseorang atau kelompok orang yang berjuang secara konsisten dan lebih dari itu orang-orang yang memiliki komitmen tinggi dan konsisten untuk melakukan sesuatu dengan gagasan dan aksi konkret untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.

Penyakit Kronis
Tingkat korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan menjadi penyakit kronis. Beberapa gambaran yang menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia yang begitu parah sebagaimana ditunjukkan oleh KPK; Pertama, survei dari the Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari - Februari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia

. Kedua, survei dari the Political and Economic Risk Consultancy Ltd (PERC) Januari - Februari 2005 terhadap 900 ekspatriat di Asia, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup se-Asia. Ketiga, kebocoran dana pembangunan mencapai 50 persen dan pungutan tidak resmi mencapai 30 persen biaya produksi. Keempat, rendahnya pertumbuhan ekonomi (5,1 persen), indeks kualitas SDM dan tingginya angka kemiskinan (16,6 persen) dan pengangguran (9,7 persen). Keenam, utang pemerintah meningkat drastis menjadi sekitar 70 miliar dolar AS pada 2004, membengkak hingga antara aset pemerintah dengan utang defisit Rp 555 Triliun. Ketujuh, laporan BPK 1999-2004, penyelewengan uang negara terjadi sebesar Rp 166,5 Triliun rupiah, di mana Rp 144 Triliun merupakan pelanggaran BLBI.

Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari nilai APBN 2004 sebesar Rp 584 Triliun, sebanyak Rp 23 Triliun dikorupsi. Lebih lanjut, KPK menyatakan, aktor pelaku korupsi paling banyak adalah anggota legislatif sebanyak 37 persen, di susul pejabat dinas pemda 18 persen, eksekutif 15 persen, pimpro 10 persen, parpol 3 persen dan kepolisian 2 persen.

Temuan KPK tersebut tak jauh beda dengan yang di relaease oleh Mendagri, yang menyebut ada sekitar 1.129 pejabat daerah korup. Pejabat daerah tersebut meliputi tujuh gubernur, 60 bupati/walikota, 327 anggota DPRD propinsi dan 735 anggota DPRD kab/kota di seluruh Indonesia. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi antara tahun 2004-2006.

Mengguritanya korupsi ini pernah diungkapkan mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah, Syafi’i Ma’arif; korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal. Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet ”

Harapan itu masih ada
Adapun dampak berantai dari korupsi di antaranya; pertama, rendahnya kualitas pelayanan publik; Kedua, timbulnya ekonomi biaya tingggi; Ketiga, berkurangnya penerimaan negara; Keempat, runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi; Kelima, membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; Keenam, meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; Ketujuh, bertambahnya masalah sosial dan kriminal; Kedelapan, adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi. Pendek kata, penyakit korupsi di Indonesia ini dalam kondisi sekarat.

Bangkitnya negeriku, harapan itu masih ada. Itulah salah satu tema yang diangkat PKS dalam Mukernas di Bali beberapa bulan lalu. Dan tema itu masih relevan dan menjadi tema inspirasi di momentum Milad dan hari Kebangkitan ini, yakni Bangkit Bersama Membangun Negeri. Bangsa dan negeri ini memilii modal dan potensi yang besar, baik dari segi SDM maupun SDA. Dengan kedua modal dan potensi besar itu, kita yakin negeri ini bisa bangkit da maju setara dengan bangsa-bangsa lain.

Dan kebangkitan bangsa ini dari keterpurukan tak bisa dibebankan pada individu atau kelompk tertentu. Semua elemen bangsa ini, baik di pemerintah, elit politik di DPR, maupun ormas dan NGO memiliki tanggung jawab yang sama sebagai bentuk kebersamaan kita dalam melakukan perubahan. Singkat kata, panjajahan yang paling bahaya dan membahayakan negeri ini adalah pejajahan aset negara dan rakyat oleh para koruptor. Penjajahan ini jauh lebih dahyat dampaknya daripada penjajahan secara fisik. Karena itu, perjuangan di era kebangkitan ini adalah bagaimana berjuang melawan korupsi. Bangktlah negeriku, harapan itu masih ada!. (dimuat Harian Surya, 27 April 2008)