PKS Tolak Mobil Dinas Saat Rakyat Susah Kenaikan BBM

Rencana Pengadaan Mobdin Baru untuk DPRD Blitar, Sebagian Anggota Dewan Minta Ditunda

BLITAR - SURYA-Rencana pengadaan tujuh mobil dinas (mobdin) DPRD Kabupaten Blitar senilai Rp 1,5 miliar tak hanya memunculkan polemik antara pihak Bagian Perlengkapan Pemkab Blitar dengan Sekretaris Dewan (Sekwan). Di internal dewan kini muncul desakan penundaan pengadaan mobdin tersebut. Salah satunya, seperti disampaikan anggota Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kabupaten Blitar, Nurcholis. Dia menyayangkan rencana pembelian mobdin baru tersebut, dan meminta ditunda dengan pertimbangan kondisi negara sedang menghadapi krisis ekonomi.

“Masyarakat pasti terpukul dengan kenaikan harga BBM nanti. Jadi, waktunya yang kurang tepat kalau sekarang dewan membeli mobdin baru,” ujar Nurcholis ketika dihubungi Surya, Minggu (11/5).

Diberitakan sebelumnya, bakal ada tujuh mobdin baru -- terdiri dari lima minibus, satu pikup dan satu sedan-- untuk dewan. Pengadaannya akan dilakukan Sekwan, Sumardi Siswojo. Hal ini memicu kritik dari Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Blitar, Harpiyanto Nugroho, yang menilai sekwan Keppres No 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar M Taufich mengaku sudah menegur dan mengingatkan sekwan agar pengadaan mobdin diserahkan ke pihak yang bertenaga ahli bersertifikat, dalam hal ini bagian perlengkapan. Namun Sumardi ngotot tetap akan melaksanakan pengadaan tujuh mobdin tersebut dengan memanfaatkan tenaga ahli bersertifikat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) lain. (Surya, 11/5).

Nurcholis menegaskan, kalau nanti pembelian mobdin ditunda -- sampai kondisi perekonomian stabil dan normal-- maka untuk sementara dewan bisa memanfaatkan fasilitas mobdin yang sudah ada. Hal ini sekaligus untuk menghemat BBM dan anggaran perjalanan dinas, “Bukan dibatalkan, hanya ditunda dulu sampai keadaan normal,” papar politikus PDIP ini.

Hal senada disampaikan anggota Komisi B (Bidang Perekonomian), Leo Sudilaksono. Menurutnya, lebih baik anggaran pembelian mobdin digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat. Apalagi, dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat nanti pasti cukup berat.

“Lebih pas kalau anggaran mobdin dialihkan, untuk penguatan perekonomian masyarakat,” tandas anggota dewan dari PKS ini

sumber : surya, 11 mei 2008