Akhmad Suyanto : Komisi A Sepakat Lokalisasi Dolly Ditutup

Akhmad Suyanto, Anggota DPRD Kota Surabaya Dari PKS

Kamis, 22 Nov 2007,

Sepakat Dolly Harus Ditutup


Pendapat Komisi A Pascawacana Relokasi
SURABAYA - Wacana relokasi lokalisasi oleh pemkot bisa jadi menemui jalan buntu. Itu tampak pada hearing (dengar pendapat) antara komisi A dengan Balitbang, Selasa (20/11) malam. Komisi A tidak menyetujui pengajuan penelitian terkait dengan relokasi Dolly dan Jarak yang diajukan Balitbang.

"Kami kan hanya mengajukan penelitian. Kalau tidak disetujui, ya sudah. Kami akan berkonsentrasi pada wacana yang lain," kata Ismail Nawawi, ketua Balitbang.

Ide relokasi lokalisasi pun berkembang lain. Itu terjadi setelah Akhmad Suyanto, anggota Komisi A DPRD, menjelaskan bahwa komisi A sepakat membersihkan lokalisasi di Surabaya. "Komisi A sepakat Dolly dan Jarak harus ditutup," tegasnya.

Menurut dia, keputusan tersebut tak lepas dari implementasi Perda No 7/1999 tentang Larangan Bangunan Gedung untuk Kegiatan Asusila. Suyanto juga mengungkapkan bahwa wali kota menyepakati keputusan tersebut. "Itu ditunjukkan oleh sikap Fraksi PDIP yang diwakili saudara Krisnadi Nasution," jelasnya.

Lantas, kapan Dolly dan Jarak efektif ditutup? Dia menjelaskan, kalau pemerintah serius, itu bisa terlaksana setidaknya tiga tahun lagi. Perhitungan tersebut berdasar jangka waktu masing-masing tahap penutupan. Yakni, feasibility study (FS), detail engineering design (DED), serta implementasi penutupan. Masing-masing tahap itu memakan waktu sekitar setahun. Jadi, setidaknya pada 2010 diharapkan Surabaya bersih dari lokalisasi.

Karena itu, komisi A berencana memanggil beberapa dinas terkait untuk membicarakan penutupan lokalisasi tersebut. "Seharusnya langsung dilakukan FS pada 2008," katanya.

Menurut dia, jika dilakukan, hal itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah kota serius mengatasi permasalahan lokalisasi di Surabaya.

Disinggung soal fenomena penutupan lokalisasi yang sering membuat banyak PSK mangkal di jalan-jalan, dia lantas menunjuk bahwa pemerintahlah yang harus bertanggung jawab. "Karena itu, FS diharapkan tidak sekadar berwacana, tapi menilai secara konkret," tegasnya.

Disebutkan pula bahwa penilaian itu hingga mencakup layak atau tidaknya perencanaan tersebut. (uan)

sumber : jawa pos, 22-11-2007
url : http://jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=313730