Akhmad Suyanto, Anggota DPRD Kota Surabaya dari PKS
Good Bye Dolly….
DPRD dan Walikota Sepakat Menutup
SURABAYA—Ini kabar tak menyenangkan bagi siapapun yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi Dolly dan Jarak. Kemarin, Pemkot dan DPRD Surabaya sepakat menutup tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu. Alasannya, keberadaan Dolly dan Jarak tidak sesuai dengan Perda No. 7 tahun 1999 tentang larangan penggunaan bangunan untuk prostitusi.
Kesepakatan antara Pemkot dan DPRD Surabaya tersebut tertuang dalam hearing lanjutan Komisi A dengan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Pemkot Surabaya, Selasa malam lalu.
’’Memang dalam hearing tersebut telah disepakati dewan dan pemkot untuk melaksanakan penutupan terhadap seluruh lokalisasi di Surabaya,” ujar anggota komisi A DPRD Surabaya, Ahmad Suyanto, kepada Surabaya Pagi (Surabaya Mandiri Group) kemarin.
Menurut dia, kesepakatan ini merupakan implementasi dari penegakan Perda (Peraturan Daerah) No. 7 tahun 1999 tentang larangan penggunaan bangunan untuk ajang prostitusi. Wali Kota Surabaya Bambang DH juga sudah setuju terhadap penutupan lokalisasi tersebut. Hal tersebut, ditunjukkan dengan sikap perwakilan dari FPDIP di Komisi A, Krisnadi Nasution.
Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan penutupan lokalisasi tersebut, Komisi A akan mengundang seluruh dinas yang terkait untuk secepatnya merealisasikan. ’’Jadi, pegajuan anggaran untuk penelitian oleh Balitbang secara otomatis sudah dicoret. Selanjutnya, kegiatannya berupa FS (Feasibility Study) atau studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Bappeko,” terang Suyanto, anggota dewan asal PKS ini.
Kapan penutupannya? Pelaksanaan FS, DED (detail engineering design) yang dilanjutkan dengan implementasi, diperkirakan memakan waktu tiga tahun. Berarti, paling lambat tiga tahun lagi Surabaya akan bersih dari keberadaan lokalisasi itu. ’’Intinya dalam hal ini langsung berbentuk studi kelayakan, bukan hanya kajian yang hanya berbentuk wacana,” paparnya. ’’Dan kita sangat berharap Bappeko serius dan konsisten dalam melaksanakan kesepakatan ini,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum FKMLS (Forum Komunikasi Masyarakat Lokalisasi Surabaya), Syafik, sepertinya pesimis bahwa Pemkot akan bisa benar-benar melaksanakan penutupan seperti yang telah disepakati dengan DPRD tersebut. Sebab, dampak yang akan ditimbulkan dari penutupan lokalisasi itu sangat kompleks, mulai dampak sosial, psikologi, hingga dampak ekonomi. ’’Kita sih tidak masalah, yang penting Pemkot juga bisa mengatasi segala dampak yang bakal terjadi,” kata Syafik.
Apalagi, keberadaan lokalisasi di Surabaya sudah sangat lama, bahkan sudah menjadi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Tentunya tidak mudah untuk bisa menutup begitu saja komunitas prostitusi tersebut, meski keberadaanya tidak sesuai denan peraturan yang berlaku.
Yang jelas, lanjut Syafik, untuk bisa membersihkan Surabaya dari lokalisasi tidak harus serta merta dengan cara melakukan penutupan. “Jika ada penyuluhan, pembinaan, dan pendekatan terhadap agama, saya rasa lokalisasi akan hilang dengan sendirinya. Terbukti dari hasil pembinaan yang selama ini kita lakukan, ada beberapa titik lokalisasi yang sudah semakin tergeser,” jelasnya.
’’Dan masalah sepertinya bukan hanya tanggung jawab Pemkot saja, tapi para pemuka agama, dan seluruh lapisan masyarakat juga bertanggung jawab atas semua itu,” tambahnya.
Sementara itu, dari data di FKMLS, secara keseluruhan di Surabaya ada sebanyak 898 wisma dengan jumlah PSK rata-rata 9-10 orang. Sedangkan khusus untuk yang berada di lingkungann Dolly dan sekitarnya ada sedikitnya 450 wisma dengan rincian: di gang Dolly ada 55 wisma, Jarak Rw 11 ada 153 wisma, Jarak Rw 3 sebanyak 98 wisma, Jarak Rw 10 ada sebanyak 90 wisma dan di Jarak Rw 12 dan Rw 6 terdapat 54 wisma.
Sementara, jumlah PSK-nya jika dihitung rata-rata 10 PSK di masing-masing wisma, total ada sekitar 8.000-an. Itu berarti, jika benar-benar lokalisasi ditutup, maka 8 ribu PSK akan menjadi pengangguran. Jumlah pengangguran akan semakin banyak, bahkan hingga puluhan ribu, setelah ditambah para pelayan, mucikari, dan berbagai usaha yang menggantungkan hidupnya di lokalisasi seperti juru parkir, penjual makanan dan minuman, jasa loundry, dan sebagainya. fik
sumber : surabaya sore, 22-11-2007
url : http://www.surabayasore.com/v1/index.php?p=detilsearching&tbl=BERITA&id=7508
Rabu, 21 November 2007
Akhmad Suyanto : Lokalisasi Dolly Ditutup
Diposting oleh penggerak.bangsa di 18.31
Label: Akhmad Suyanto, DPRD Kota Surabaya dari PKS, PKS Kota Surabaya
Langganan:
Comment Feed (RSS)
ARSIP NASKAH
-
▼
2007
(89)
-
▼
November
(33)
- Balitbang - Badan Pengkajian Pemkot Diusulkan Dime...
- DPRD Jatim : “Usut Penggadaan Rekom Bebas Fiskal
- Ahmad Azhar Muslim Menolak Pemekaran Kecamatan
- PKS Jatim Kritisi Kekerasan Pada Perempuan
- PKS dukung tuntutan Buruh Jatim Tingkatkan Kesejah...
- Jabir : Sesuai Perda, Pemkot Wajib Tutup Dolly
- Kiprah PKS Dalam Revitalisasi Fungsi DPRD Surabaya
- Akhmad Suyanto : Komisi A Sepakat Lokalisasi Dolly...
- Akhmad Suyanto : Lokalisasi Dolly Ditutup
- PKS Kediri Kritisi Anggaran Persik dari APBD
- Perjuangkan Dana Kesejahteraan Guru di Surabaya
- M Siroj : Kinerja KPP Kurang Memuaskan
- PKS dan Pilkada 2008
- Siroj : Tingkatkan Kinerja KPP atau Anggaran Dipan...
- PKS Bojonegoro Siaga Bantu Korban Puting Beliung
- Jabir : Jangan jadikan UN sebagai parameter Kelulusan
- Siroj : Pangkas Anggaran Rutin "Ceperan" Untuk Rakyat
- Rofi' Munawar : Aneh Pengajuan Dana Pendamping UNAS
- Jabir : Lokalisasi Tutup saja, tidak perlu Direlokasi
- Jabir : Tingkatkan Anggaran Kesehatan
- Akhmad Suyanto : Sikapi Relokasi dengan Kritis
- M Siroj : Soroti Anggaran 3 institusi Pemprov Jatim
- Ahmad Jabir : Pemkot tidak Punya Goodwill dalam Ke...
- Soekarwo Tebar Pesona ke PKS Jatim
- Pilkada Malang : Peni Mengklaim Didukung Kiai NU, ...
- Menpera dukung SURYA PROPERTY AWARD
- Perlu Tertibkan PKL
- PKS Malang Soroti Perubahan Organisasi Pemkot Malang
- PKS Kantongi Balon Pilwali Kota Malang
- Berbagai Posko Disiapkan di Terminal Purabaya, ter...
- Survei LSI: Partai Islam Terancam, Betulkah ?
- Aleg PKS Tidak Mengambil Tunjangan
- Yulyani : Kembalikan Fungsi JPO
-
▼
November
(33)
|