Rofi' Munawar : Aneh Pengajuan Dana Pendamping UNAS

Rofi'Munawar, Anggota DPRD Jatim dari PKS
seputar-indonesia.com

Minta Rp4 Miliar Dana Pendamping UN

Meski masih menimbulkan pro dan kontra, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jatim sudah meminta dana pendamping ujian nasional (UN) sebesar Rp4 miliar. Dana itu nantinya untuk membantu dana pelaksanaan UN. Dana yang dimintakan dari APBD Jatim 2008 itu, sekaligus diharapkan bisa menghindari pungutan menjelang UN yang biasanya dilakukan sekolah-sekolah.

“Setidaknya kami bisa membantu sedikit pengeluaran sekolah saat pelaksanaan UN. Jadi, tidak ada alasan kalau sekolah melakukan pungutan bagi siswanya,”ujar Kepala Dinas P dan K Jatim Rasiyo, kemarin. Hanya, dana pendamping itu tidak untuk ujian praktik di SMK, karena dana pendamping hanya diberikan saat pelaksanaan UN. Untuk itu, dia memahami jika ada guru di SMK yang ingin menarik uang kepada siswa untuk biaya ujian praktik.

“Praktik SMK di luar UN sehingga tidak bisa kami anggarkan pada pengajuan APBD Jatim 2008,”ungkapnya. Dana pendamping itu, lanjutnya, akan digunakan untuk membiayai transportasi pengawas, kurir sekolah, serta biaya insidental ketika pelaksanaan UN. Sementara biaya naskah UN dan gaji pengawas sudah dibiayai Depdiknas.

Saat ini,Rasiyo masih kesulitan mengatasi kucuran dana bagi SMA. Pasalnya, biaya ujian dan pengawas memang sudah teratasi, tapi terkadang sekolah masih mengadakan ujian praktik, seperti kimia maupun biologi. “Makanya,bingung harus bagaimana menyikapi SMA yang masih melakukan tarikan untuk ujian praktik kimia maupun biologi. Sebab, tidak masuk dalam pengajuan anggaran kami,”tuturnya.

Anehnya,usulan itu belum sampai ke Komisi E DPRD Jatim. Padahal, Dinas P dan K menjadi mitra kerja komisi E dan saat ini sedang membahas pengajuan anggaran. Anggota komisi, Kuswiyanto mengaku,belum pernah menerima usulan dana pendamping.

”Saya belum bisa memberi komentar. Yang jelas, sejauh ini kami belum terima usulan itu,”katanya. Kader PAN ini mengatakan, dana pengawas UN sudah menjadi beban pemerintah pusat lewat APBN. Untuk itu, pihaknya akan menanyakan kembali detail dana yang di-cover pusat selama pelaksanaan UN.

Wakil Ketua Komisi Rofi Munawar E pun kaget. Mantan Ketua DPW PKS Jatim ini langsung memelototi draf usulan Dinas P dan K, tapi tidak ditemukan. Dia mengaku penasaran dengan usulan Rasiyo itu. ”Aneh, terus usulan itu dimasukkan dinas atau biro mana. Makanya, akan kami cek satu per satu,” tandasnya. (aan haryono/masdarul kh)