Akhmad Suyanto : Sikapi Relokasi dengan Kritis

Pemindahan Lokalisasi Dolly
Jum'at, 16/11/2007
Akhmad Suyanto
Anggota DPRD Kota Surabaya dari PKS
16-11-2007
SURABAYA(SINDO) – Lokalisasi Dolly akan direlokasi? Inilah wacana yang sedang digulirkan Pemkot Surabaya. Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Pemkot berencana melakukan kajian untuk memindah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara ini.

Kemarin,wacana ini digulirkan Kepala Balitbang Ismail Nawawi dalam hearing dengan Komisi A DPRD Kota Surabaya.Untuk menyiapkan kajian ini,pemkot akan memasukkanya dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008. Dalam draf tersebut, anggaran yang diperlukan untuk melakukan kajian ini mencapai Rp181 juta.

Anggota Komisi A,Akhmad Suyanto, meminta Pemkot terlebih dulu membuat pemaparan tentang TOR atau tujuan melakukan pengkajian ini sebelum benar-benar melakukan pengkajian. Sebab,menurutnya, untuk melakukan kajian ini, perlu ada landasan apakah penelitian ini memang penting untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan atau tidak.

”Apa urgensi dilakukannya kajian pemindahan ini.Apakah penelitian ini atas permintaan dari wali kota? Apakah ini memang penting atau jangan-jangan hanya untuk mencari sensasi,”ujar Suyanto,kemarin. Menurut politisi PKS ini, jika Pemkot tidak mempunyai landasan yang kuat untuk melakukan pengkajian pemindahan wisma Dolly ini, dikhawatirkan rencana melakukan pengkajian ini justru memunculkan persoalan di tengah masyarakat.

”Makanya, kami minta TOR-nya. Rencana ini harus dicermati dengan arif dan bijaksana,” katanya. Rencananya, DPRD akan kembali memanggil Kepala Balitbang Ismail Nawawi untuk menjelaskan lebih detail rencana pengkajian pemindahan lokalisasi Dolly ini.

Lantas, jika dilakukan pemindahan, ke manakah lokasi yang tepat untuk memindah lokasi prostitusi ini? Suyanto mengaku, belum ada pembahasan sejauh ini.Sebab, hearingkemarin hanya untuk membahas rencana dilakukannya pengkajian. Jadi,mengenai tempat baru yang akan ditempati, itu tentunya menunggu hasil pengkajian.

Dalam hearing tersebut, Ismail Nawawi mengatakan bahwa pengkajian pemindahan itu perlu dilakukan. Sebab, keberadaan wisma Dolly di tengah permukiman penduduk diibaratkan sebagai virus yang keberadaannya perlu untuk dikaji. Sayangnya, Ismail belum bisa memberikan penjelasan lebih detail. Saat SINDO mengonfirmasinya, ponselnya tidak diangkat.

Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bagong Suyanto, menilai positif rencana Pemkot Surabaya mengkaji pemindahan Dolly. Namun, dia menggariskan pengkajian harus dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak, dia khawatir pemindahan Dolly justru memunculkan serpihan-serpihan prostitusi baru di Surabaya. Parahnya, prostitusi baru tidak bisa lagi terkontrol oleh Pemkot,seperti Dolly saat ini.

“Posisinya memang dilematis ketika membuat penanganan lokalisasi Dolly. Dalam segi moral dan hukum jelas dilarang, tapi ketika mau dihilangkan, Surabaya bisa kedatangan prostitusi liar yang lebih berbahaya daripada Dolly sekarang,” tutur Bagong. Saat ini, Dolly sudah berada di tengah pemukiman serta pelayanan publik di Surabaya.

Menurut Bagong, kondisi tersebut harus dipecahkan dengan memindahkan atau memusnahkannya dari Surabaya. ‘’Perlu diingat,komitmen untuk melakukan kajian relokasi tidak bisa diputuskan hitam di atas putih. Jadi, harus ada tindakan yang konkret untuk berperang melawan prostitusi kalau dirasa mengganggu di Surabaya,”imbuhnya. (abdul rochim/aan haryono)