Jabir : Tingkatkan Anggaran Kesehatan

Ahmad Jabir, Anggota DPRD Kota Surabaya dari PKS

Jumlah Balita Gizi Buruk Terancam Naik!
Alokasi Anggaran untuk Kesehatan Minim
Surabayasore.com

YOS SUDARSO – Warga Surabaya sebaiknya belajar mandiri dan tak menggantungkan lagi masalah kesehatannya kepada Pemerintah Kota Surabaya. Sebab, alokasi anggaran di bidang kesehatan pada tahun 2008 nanti hanya sebesar Rp 65 miliar. Angka ini dianggap terlalu minim jika dibandingkan banyaknya pelayanan yang harus dibenahi.


“Kondisi ini mencerminkan ketidakberpihakan kepada rakyat. Saya mendesak agar anggaran untuk kesehatan dinaikkan lagi karena anggaran sebesar itu nggak bakalan cukup menutupi kebutuhan masyarakat,” ujar Ketua Komisi D DPRD Surabaya A Jabir seusai melakukan pembahasan RAPBD bersama Dinas kesehatan, Kamis (15/11) kemarin.
Padahal, kata dia, ada tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam penanganan kesehatan di Surabaya. Yakni mengenai penanganan gizi buruk, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta perbaikan sarana dan prasarana di puskesmas.
Untuk gizi buruk saja, kata dia, setiap tahun jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Dari catatannya di tahun 2005 ada peningkatan sebesar 1,34 persen penderita gizi buruk dibanding tahun sebelumnya. , Di tahun 2006 peningkatan malah lebih banyak dengan jumlah 2,07 persen dibanding jumlah penderita di tahun 2005. “Dan untuk tahun 2007, dari hasil survey jumlahnya baru diketahui akhir tahun nanti,” kata Jabir.
Namun, yang disesalkan Jabir, ternyata dalam penanganan gizi buruk selama ini hanya yang sudah menderita saja yang ditangani, tapi tidak ada pencegahan atau penanganan kepada penderita gizi kurang. Akibatnya, para penderita gizi kurang yang tidak ditangani tersebut naik menjadi penderita gizi buruk.
“Kalau memang dananya tidak cukup mestinya dianggarkan lebih dong. Sebab ini kan kepentingan yang sangat mendasar,” pintanya.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan mutu pelayanan di puskesmas Surabaya.
Dikatakan jabir, ini merupakan masalah lama yang hingga kini belum juga bisa diselesaikan. “Sampai diambil tenaga konsultan dari luar, ini kan sangat ironis dan membutuhkan biaya yang banyak sekali. Makanya kita mengusulkan untuk dilaksanakan sertirfikasi. Kalau perlu ada sepuluh orang yang diambil dari sertifikasi tersebut biar mutu pelayanan di puskesmas sluruh Surabaya jadi lebih baik,” paparnya.
Serta yang tidak kalah pentingnya, kata Jabir, adalah masalah sarana dan prasarana di seluruh puskesmas Surabaya.
Saat ini, tambah dia, banyak puskesmas di Surabaya yang lahanya masih meyewa dan tidak sedikit yang bangunannya sudah rusak. “Padahal pemkot sendiri kan punya banyak sekali lahan yang tidak terpakai, kenapa harus menyewa?,” tanyanya.
“Belum lagi masalah insenerator (alat penyaringan limbah rumah sakit). Dari 53 puskesmas yang ada, saat ini hanya 8 puskesmas yang memiliki insenerator, lainya itu harus mengirim limbahnya ke RS Dr Soetomo,” ungkap kader PKS ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr Esti Martiana Rahmie mengaku dana kesehatan yang tercantum dalam RAPBD sebesar RP 65 miliar dirasa sangatlah kurang, jauh dari cukup. Mengingat permasalahan yang harus dihadapi pemkot sangatlah komplek. Tidak adil baginya jika harus menuntut anggaran lebih banyak.

Karena itu tidak bisa memaksakan kehendak untuk meminta dana lebih besar dari yang dianggarkan. Karenanya ia akan menggunakan skala prioritas agar dana yang diberikan ke dinasnya bisa cukup, berapapun nominalnya.
“Ya kita cukupkan saja, ambil skala prioritas saja. Masak kita ngotot minta tambah sementara di dinas lain juga butuh,” ujarnya.fik/nov