Aleg PKS Tidak Mengambil Tunjangan

DPRD Kota Surabaya dari PKS
PKS 'Ganggu' Pencairan TKI
Friday, 05 October 2007
surya
YOS SUDARSO
Meski telah mendapat dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) mulai Februari hingga September, anggota DPRD Surabaya masih ngebet mengambil dana TKI untuk Oktober 2007. Informasinya jatah dana TKI ini yang setiap bulannya mencapai Rp 6,3 juta/anggota tersebut akan digunakan untuk persiapan Lebaran.

Sayangnya, hingga kemarin Sekwan DPRD Kota Surabaya belum berani mencairkan anggaran tersebut. Alasannya, hingga kini tiga anggota dewan dari PKS yang tergabung dalam Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) belum bersedia mengambil jatah TKI sama sekali.

Selama PKS tidak bersedia mengambil jatah TKI, maka anggota dewan dari fraksi lain tidak akan bisa mengambil untuk dana TKI Oktober. Sebab, mekanisme pengambilan jatah tersebut menghendaki laporan keuangan secara lengkap dari seluruh anggota dewan. “Aturan administrasinya memang begitu. Saya harap rekan-rekan tidak bingung, yang penting jatah TKI tidak hilang,” kata Musyafak Rouf, Ketua DPRD Surabaya, Kamis (4/10).
Menurut Musyafak, kalau anggota dewan dari PKS tidak segera mengambil jatah TKI, mereka tidak bisa dipaksa. Ia menyadari, mekanisme pengambilan dana TKI untuk PKS berbeda dengan partai lainnya.
Di PKS, dana TKI harus diserahkan kepada partai sebelum dinikmati kadernya yang ada di dewan. Dana TKI itu diatur partai, termasuk berapa persen yang boleh dinikmati anggota dewan dari PKS. dos