Siroj : Tingkatkan Kinerja KPP atau Anggaran Dipangkas

M Siroj, Anggota DPRD Jatim dari PKS

Anggaran KPP Terancam Dipangkas
Tuesday, 20 November 2007
Surabaya - Surya
Komisi A DPRD Provinsi Jatim mengancam akan memotong anggaran Komisi Pelayanan Publik (KPP) sebesar Rp 1 miliar, dari anggaran semula Rp 3,1 miliar, sehingga hanya menjadi Rp 2,1 miliar.

“Kinerja KPP selama ini kurang memuaskan, padahal mereka terkait dengan anggaran dan program. Kami akan mengevaluasi, kalau mereka tidak mampu meningkatkan kinerja, kami sudah siapkan PAW,” ujar anggota Komisi A Muhammad Siroj SAg di Surabaya, Senin (19/11).

Komisi A saat ini sedang membahas RAPBD Jatim 2008 dengan sejumlah mitra kerja, di antaranya Dinas Infokom, KPID, dan KPP Jatim. Menurut Siroj, sampai November 2007, KPP baru menyerap anggaran 60 persen dari total anggaran 2007 sebesar Rp 5 miliar. Bahkan, KPP suka bagi-bagi uang pada setiap seminar dan rapat publik.

KPP, papar politisi PKS ini, belum mampu menunjukkan keberhasilan secara signifikan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan publik di unit-unit pelayanan.
Menanggapi pernyataan Siroj, salah seorang anggota KPP Jatim, Nuning Rodiyah mengatakan pihaknya sudah melaporkan kinerja pelayanan publik sejak Mei 2007 sampai Agustus 2007. KPP tidak bisa maksimal melayani publik karena keterbatasan SDM. Pernah dijanjikan mendapat 10 staf PNS, tapi baru terpenuhi enam orang.

Tentang penyerapan anggaran, Nuning yang juga mantan Ketua Badko HMI Jatim itu mengatakan, pada lima bulan pertama KPP belum menerima anggaran. Mencairkan dana, KPP harus mengikuti nomenklatur PNS sesuai juknis. “Lalu, kami harus menunggu pergub, sehingga tidak langsung menerima Rp 5 miliar,” katanya.

Nuning membantah tudingan bahwa KPP tidak bisa menjalankan program-program pelayanan kepada masyarakat. “Kami telah memonitor pelayanan publik di 38 kabupaten/kota se-Jatim. Namun, hanya delapan daerah yang menyerahkan standar pelayanan publik ke Biro Organisasi Setdaprov Jatim,” katanya.
KPP berjanji akan memberikan penjelasan kepada Komisi A DPRD Jatim. “Kami saat ini juga mengalami keterbatasan sarana dalam sosialisasi dan advokasi. Sesuai arahan sekda, untuk pengadaan mobil harus melalui Biro Perlengkapan, KPP sudah menyerahkan Rp 400 juta ke Perlengkapan, tetapi belum ada realisasi," katanya. Ant