Perjuangkan Dana Kesejahteraan Guru di Surabaya

Ahmad Jabir, Anggota DPRD Kota Surabaya asal PKS

surabayasore.com
Dana Kesejahteraan Guru Distop
YOS SUDARSO – Guru di Surabaya nampaknya bakal ngaplo lantaran tidak ada lagi dana kesejahteraan yang dianggarkan dalam RAPBD 2008. Hal ini terkuak saat dilaksanakan pembahasan RAPBD 2008 Dinas Pendidikan (Dispendik) di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Senin (19/11).

Dari anggaran pendidikan sebesar Rp 171 miliar yang diajukan dalam RAPBD 2008, Rp 108 miliar di antaranya masuk dalam pos Dispendik Surabaya.
Mengetahui hal ini, Komisi D langsung gusar dan meminta agar dilakukan evaluasi terhadap sejumlah kegiatan yang dianggap tidak penting. Beberapa agenda Diknas yang disoroti dewan adalah kegiatan workshop guru.
Untuk sekali pelaksanaanya saja butuh dana sebesar Rp 697 juta dengan perhitungan untuk 155 peserta yang masing-masing pesertanya mendapat jatah Rp 4,5 juta sekali workshop. “Ironisnya dana sebesar ini hanya untuk sekali acara, padahal dalam drafnya disebutkan bahwa ada beberapa kali acara sejenis,” ungkap Ahmad Jabir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya.
Sementara itu, dana untuk kesejahteraan guru seperti yang selama ini getol diperjuangkan oleh komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu tidak dianggarkan sama sekali. Karenannya, dewan sepakat meminta agar penganggaran acara yang berdalih pelatihan guru tersebut dievaluasi agar dananya bisa dialihkan untuk memberi kesejahteraan guru di Surabaya.
Dijelaskan Jabir, sejak awal pihaknya ingin agar pada tahun 2008 ini kesejahteraan guru bisa ditingkatkan. Dengan dikalkulasikannya dana kesejahteraan dari pusat dan provinsi, dirasa perlu ada tambahan dana sebanyak Rp 38 miliar. Sehingga, setiap guru bisa mendapat tunjangan kesejahteraan sebesar Rp 300 ribu per bulan.
Namun, karena tim anggaran Pemkot Surabaya menyatakan bahwa tidak bisa menganggarkan dana sebesar itu dengan alasan uang tidak cukup, akhirnya strukturnya kambali seperti yang lama, tapi ternyata ketlingsut sehingga tidak disebutkan dana anggaran untuk guru SMP.
“Bayangkan kalau pembahasanya dilaksanakan dengan tergesa-gesa, pasti akan banyak sekali hal penting yang terlewatkan,” kata jabir. “Dan kita akan berjuang agar dana kesejahteraan guru bisa dianggarkan dengan cara memangkas anggaran-anggaran program lain yang tingkat kepentinganya tidak seberapa,” tambah kader PKS ini.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi D Rusli Yusuf. Ia menganggap bahwa pemkot kurang memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar pendidikan Surabaya. Termasuk mengenai rendahnya penyerapan dana AUKM (anak usia sekolah dari keluarga miskin) yang dianggarkan untuk 21 ribu anak SD yang hanya diserap seperempatnya saja yakni sebanyak 2600 siswa SD swasta.
Ternyata, hal itu terkendala oleh Perwali (Peraturan walikota) yang menyebutkan bahwa siswa yang berhak hanya bagi yang mengatongi KIKM (Kartu Identitas Keluarga Miskin) saja. “Padahal, di lapangan banyak sekali keluarga tidak mampu yang tidak mengantongi KIKM. Jadi saya rasa dengan surat keterangan dari kelurahan setempat saja sudah cukup,” kata Rusli. “Karena itu, kita mendesak kepada walikota untuk merubah Perwalinya tersebut” tambahnya.
Kepala Dinas pendidikan Surabaya Sahudi menolak untuk merevisi RAPBD. “Tidak ada yang perlu direvisi. Mengenai pengajuan anggaran untuk workshop itu permasalahanya hanya salah perhitungan saja,” jawabnya singkat.
Sahudi juga menampik anggapan bahwa pihaknya tidak mengajukan anggaran untuk kesejahteraan guru. “Siapa yang bilang tidak ada (pengajuan untuk kesejahteraan guru,red). Ada kok, dan nilainya sekitar Rp 15 miliar,” katanya.
Sementara mengenai dana sebesar Rp 4,5 juta per orang dalam acara workshop yang direncanakanya itu, Sahudi berdalih itu salah ketik saja. Seharusnya, bukan untuk eseleon 2 atau eselon 3, namun tidak ada eselon. “Acara ini kan kita tujukan untuk meninggkatkan mutu pendidikan lewat guru,” kilahnya.
Diketahui, ada 33.000 guru SMP, SMA dan SMK di Surabaya yang bakal tidak mendapat dana tunjangan kesejahteraan yang sebesar Rp 300 ribu per bulan. Tahun 2007 lalu, tunjungan untuk guru SMP, SMA dan SMK Negeri se Surabaya dianggarkan dana sebesar Rp 6 miliar.fik