DPRD Kota Mojokerto : PKS Tolak Suap

Dewan Dituding Terima Suap
Sunday, 08 June 2008

MOJOKERTO(SINDO) – Isu kurang sedap menerpa DPRD Kota Mojokerto.Sejumlah anggota dewan diduga menerima suap sebesar Rp252 juta terkait Proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan tahun lalu.

Isu yang telah beredar di kalangan anggota Dewan Kota Mojokerto itu,upeti tersebut berasal dari pemotongan uang proyek DAK senilai Rp7 juta hingga Rp8 juta per masing-masing kepala sekolah SD/MI penerima. Dari total SD/MI penerima DAK tahun 2007 sebanyak 36 sekolah, sehingga jika dikalkulasikan, anggota Dewan dituding menerima upeti sekitar Rp252 juta dari total proyek Rp8,1 miliar itu.

Paulus Swasono Kukuh, anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto membenarkan adanya isu tersebut. Ia mengaku pertama kali mendengarnya salah satu anggota Dewan dari Komisi I, Cholid Firdaus. Namun, ia mengaku tak mengetahui secara pasti isu tersebut dihembuskan oleh siapa. ”Saya dengar dari Cholid beberapa hari lalu. Katanya, ia menerima aduan dari salah masyarakat terkait upeti ini. Saya sendiri tak tahu siapa yang mengadu itu,” ungkap Paulus.

Ia juga kesal dengan tudingan yang dilontarkan ke seluruh anggota Dewan itu. Pasalnya, si pelapor tersebut menyebut semua anggota Dewan telah menerima upeti ini. ”Kesal juga,wong saya sama sekali nggak menerima upeti yang dimaksud,”tandasnya.

Sementara Cholid Firdaus sendiri membenarkan jika ada laporan dari masyarakat terkait pemotongan dana DAKuntuk anggota Dewan.Ia mengaku, laporan tersebut berasal dari salah satu konstituennya. ”Saya dengar langsung dari mereka,”kata Cholid. Saat didesak siapa pelapor adanya upeti di gedung Dewan itu, politikus PKS ini mengelak untuk menyebut. ”Berdasarkan laporan, semua anggota Dewan yang dituding.

Dan ini perlu diluruskan secepatnya, agar tak menjadi gunjingan yang berkepanjangan,” tegasnya. Sekretaris Komisi III (Pendidikan), Ivan Sahrudi juga mengakui adanya isu tersebut. Kontan saja, isu upeti DAK ini membuat pihaknya merasa paling terpojok. Pasalnya,komisinya-lah yang membidangi pendidikan. ”Kami sama sekali tak menerima uang dari proyek DAK tahun 2007 itu. Dan kami ingin isu ini segera ditindak lanjuti anggota Dewan yang lain,”tegas Ivan. (tritus julan)