Ahmad Salis : Persik Harus Diurus dengan Benar

Dewan Didesak Keluar dari Persik

Kediri - Surya

Sejumlah kalangan mendesak agar kepengerusan Persik Kediri steril dari anggota dewan. LSM Informasi Masyarakat Peran Serta (IMPS) Kediri mendesak agar kepengurusan Persik tahun depan tidak lagi ditempati anggota DPRD Kota Kediri.

Alasannya, anggota dewan menjadi penghalang sistem kontrol dan pengawasan. Padahal, anggaran Persik yang diambil dari APBD cukup besar. Tahun ini Rp 22 miliar, sedang tahun depan meskipun menurun tetapi jumlahnya masih Rp 5 miliar. “Sebaiknya anggota dewan yang saat ini duduk di kepengurusan Persik mengundurkan diri,” tegas Zainal Arifin, Ketua IMPS Kediri, kepada Surya, Selasa (4/12).

Bagaimana mungkin mengontrol kinerja Persik yang selalu menyedot uang rakyat, sementara, mereka juga berada di dalam Persik. Selama ini, masyarakat Kota Kediri tidak pernah menerima laporan keuangan dari pengurus secara terbuka. Padahal, seharusnya setiap rupiah nilai yang dikeluarkan dari APBD harus dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban.

Ketidakjelasan sistem pertanggungjawaban tersebut, kata Zainal lebih karena dipicu keberadaan anggota dewan di dalam struktur kepengurusan Persik. Dewan tidak akan bisa menilai lembaga Persik karena mereka juga yang menjalankan roda Persik. “Jangan heran jika anggaran dalam jumlah besar mengalir ke kantong manajemen Persik. Kami curiga ada permainan di level ini,” tandas Zainal.

Ketua DPRD Kota Kediri Bambang Hariyanto saat dikonfirmasi menghendaki agar anggota dewan akan lebih baik jika tidak menjadi pengurus Persik. Bambang menghendaki setiap keuangan harus dipertanggungjawabkan. Harus ada rekapitulasi keuangan, baik untuk pemain maupun pengurus. “Pernah lima tahun lalu, seorang anggota dewan marah tanpa sebab lantaran telantar di bandara.

Dia marah kepada dinas terkait padahal tidak dengan dasar yang bisa dijadikan pijakan. Sebaiknya memang Persik diserahkan pada yang professional bola. Atau setidaknya yayasan suporter Pesik sendiri,” ujar Bambang. .
Anggota Komisi C dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Salis menandaskan sudah seharusnya Pemkot dan DPRD Kota Kediri menegakkan sistem yang jelas tentang hubungan kerja yang ada. Kepengurusan Persik ini menjadi salah satu kasus ketidaktegasan semua pihak dalam mengelola pekerjaan. k2

sumber : surya.co.,id tanggak 5 Desember 2007
url : http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28190&Itemid=37