Suyanto : Aneh, Anggaran BRT

Dana BRT Rp89 Miliar Diloloskan

SURABAYA(SINDO) – Aneh.Pengajuan anggaran program bus rappid transit(BRT) atau buswaysebesar Rp89 miliar diloloskan Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Padahal,hingga kini Pemkot belum mempunyai detail engineering designed (DED) proyek busway. Pelolosan anggaran proyek busway ini sebenarnya cukup alot.Komisi A sendiri pecah dalam menyikapi anggaran ini. Terjadi perdebatan sengit karena ada anggota yang setuju, ada pula yang menolak.

Akhmad Suyanto dari PKS dan Erick Reginal Tahalele dari Partai Golkar ngotot agar anggaran itu tak diloloskan. Sedangkan anggota Komisi A lainnya membiarkan lolos anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur ini.

Anggota Komisi A dari PDIP Krisnadi Nasution dan Syukur Amaludin ikut menyetujui anggaran tersebut.Padahal, dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu,proyek busway ini disoroti karena bias mengakibatkan kemacetan.

Mengenai lolosnya anggaran untuk busway yang belum ada DED-nya ini, Erick mengatakan, hingga akhir pembahasan, dia tetap tidak menyetujui. Karena anggota Dewan yang menyetujui lebih banyak,Erick mengaku tidak bisa berbuat banyak. Anehnya lagi, pengesahan anggaran tersebut terkesan slintutan.

Sebab, Akhmad Suyanto, salah seorang yang menolak anggaran ini, saat anggaran digedok sedang keluar ruangan menunaikan salat. ”Kalau saya masih di ruangan, tapi Pak Yanto (Suyanto) sedang keluar,” kata ujar Erick.

Begitu Suyanto masuk ke ruang komisi,anggaran sudah digedok. Menurutnya,sikap Komisi A meloloskan anggaran ini sangat aneh. Seharusnya pengajuan anggaran ini menggunakan acuan DED.Namun sampai saat ini, DED yang sudah dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2007 lalu masih dalam tahap lelang. Artinya, penganggaran Rp89 miliar itu bisa dikatakan hanya berdasarkan perkiraan saja.

”Kalau DED belum selesai tapi dianggarkan,ini aneh.Saya tidak ingin kasus banpol (bantuan partai politik) terulang lagi. Karena ini melewati komisi,” ujar Erick,kemarin. Sementara itu, Krisnadi Nasution mengatakan,seharusnya DED memang harus diselesaikan dulu, baru anggaran dibuat.

Namun, dia ikut menyetujui karena dia tidak perlu meragukan kualitas penelitian yang digunakan untuk FS. Selain itu, proyek busway merupakan kesepakatan dengan pemerintah pusat.”Pemerintah pusat minta pada 2008 Pemkot sudah ada anggarannya. Kami hanya bisa mengingatkan agar Pemkot hati-hati,”katanya. (abdul rochim)

sumber : seputar-indonesia, Selasa, 27/11/2007