PKS JATIM PEDULI BENCANA BANJIR DI JAWA TIMUR DESEMBER 2007

Kantor DPD PKS Ngawi Tenggelam

Banjir Jawa Timur
Kantor PKS Ngawi Terendam Air, Posko Tetap Berdiri

Meski demikian, lanjut Dedy, PKS tetap membuka posko di empat titik, satu posko utama di Geneng, tiga posko pembantu di Desa Pojok, Desa Juru Rejo. Posko yang dibentuk bertugas sebagai pusat kordinasi para relawan sekaligus dapur umum dan sebagai tempat transit bantuan logistik sebelum dibagikan kepada pengungsi. Dalam sehari kami mensuplai 2000 nasi bungkus untuk 3 lokasi.

PK-Sejahtera Online: Akibat banjir yang melanda, ribuan rumah di Kabupaten Ngawi terendam air. Sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi terendam air dua hingga tiga meter. Kantor DPD PKS Ngawi yang berlokasi di Desa Juru Rejo Kecamatan Ngawi hingga Jumat malam (28/12) turut tenggelam.

Ketua DPD PKS Ngawi mengatakan, sejak kamis pagi air mulai merembes di sekitar dinding kantor PKS. Tidak ada yang menduga pada pukul 11 siang, air sudah mencapai sebatas dada.

“Awalnya posko utama kami tempatkan di Kantor DPD namun sejak kantor mulai terendam, kami memutuskan kami pindahkan ke Geneng yang lokasinya aman dan dekat pintu masuk ke kota ngawi,” ujar Dedy S.

Meski demikian, lanjut Dedy, PKS tetap membuka posko di empat titik, satu posko utama di Geneng, tiga posko pembantu di Desa Pojok, Desa Juru Rejo. Posko yang dibentuk bertugas sebagai pusat kordinasi para relawan sekaligus dapur umum dan sebagai tempat transit bantuan logistik sebelum dibagikan kepada pengungsi. Dalam sehari kami mensuplai 2000 nasi bungkus untuk 3 lokasi.

“Kami mendapatkan support relawan dari daerah Magetan, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Tulung Agung, Jombang. Mereka berdatangan secara bergiliran karena memang kami menggunakan sistem shift agar tidak terjadi kejenuhan dan tenaga relawan selalu fresh untuk memberikan bantuan,” kata dedy.

Ja’far Tri Kuswahyono, Ketua Umum DPW PKS Jatim yang tiba dilokasi bencana Ngawi pada hari jumat sore (28/12), menginstruksikan kepada seluruh kader di DPD PKS Se-jawa Timur untuk menggalang bantuan. “Jumlah kerugian yang sangat besar membutuhkan dana yang tidak sedikit,” ujar Ja’far.

Ja’far Tri Kuswahyono turun bersama para relawan P2B PKS Ngawi untuk mengantarkan logistik kepada korban didaerah jururejo dan mengevakuasi salah satu took buku milik salah seorang warga pada jumat malam (28/12) pukul 21.00 hingga 23.00.

sumber : pk-sejahtera.org (Irwan Setiawan/ Humas DPW PKS Jatim) Ngawi, Sabtu, 29/12.

PKS Jatim Evakuasi Ketua MPD Ngawi Korban Banjir diatas Genteng

Banjir Jawa Timur
Proses Evakuasi yang Menegangkan

Para relawan P2B PKS Ngawi melakukan proses evakuasi korban yang terjebak diatas genteng. Diantaranya adalah Ketua MPD PKS Ngawi yang terjebak bersama keluarganya diatas genteng,” kata Dedy.

PK-Sejahtera Online: Tidak terhitung harta benda yang tidak sempat terselamatkan akibat banjir. “kami harus memulai hidup baru menjadi melarat lagi,” ujar seorang korban banjir. “Tidak hanya masyarakat umum, kader PKS sebagian besar terkena msuibah banjir ini. Bahkan ada seorang kader perempuan PKS yang hingga sabu pagi (29/12) belum terdengar kabarnya. Kader itu tinggal didesa Sumengko, daerah itu sampai saat ini masih terisolir,” ujar Dedy.

“Hari ini ada seorang relawan yang kami tugaskan dengan menaiki sepeda motor Trail untuk mencari informasi kedaerah tersebut,” lanjutnya.

Sebelumnya, pada hari Rabu (27/12) dan Kamis (28/12), para relawan P2B PKS Ngawi melakukan proses evakuasi korban yang terjebak diatas genteng. Kami berhasil menyelamatkan 1000 orang warga. Diantaranya adalah Ketua MPD PKS Ngawi yang terjebak bersama keluarganya diatas genteng,” kata Dedy.

“Kami juga berhasil mengevakuasi seorang ibu yang baru saja melahirkan satu hari sebelum banjir. Ia bersama anaknya yang baru lahir terpaksa naik keatas genteng hingga akhirnya diselamatkan oleh kami. Ibu itu kebetulan kader PKS Ngawi yang tinggal dimaospati,” lanjut Dedy.

“Proses evakuasi sangat menegangkan. Arus air saat itu masih sangat besar. Saya sampai mengeluarkan air mata begitu berhasil menyelamatkan satu per satu warga dari atas genteng,” ujar Maryoto,anggota Dewan PKS Ngawi yang turut serta melakukan proses evakuasi dengan menggunakan perahu boat sewaan.

“Kami menyewa enam perahu yang harga sewanya 2,5 juta per perahu. Kami mengambil inisiatif ini, karena khawatir melihat begitu banyak warga yang terjebak diatas genteng. Kami ingat, perahu disarangan bisa disewa. Akhirnya kami memutuskan untuk menyewa perahu tersebut. Alhamdulillah, akhirnya kami bisa menyelamatkan sekian banyak nyawa,” ujar Maryoto.

Kondisi terakhir di Ngawi hingga sabtu pagi (29/12), air sudah berangsur surut. Namun diperkirakan air baru dua hari kemudian akan benar-benar surut. Selain itu, Para pengungsi membutuhkan bantuan logistik untuk kebutuhan pangan mereka. PKS siap menerima dan mendistribusikan bantuan dari masyarakat.

sumber : PK-sejahtera.org, (Irwan Setiawan/ Humas DPW PKS Jatim) Ngawi, Sabtu, 29/12.

Jabir : Pemkot harus belajar dari Kramat Tunggak

Belajarlah dari Kramat Tunggak

SURABAYA (SINDO) – Wacana penutupan lokalisasi yang sempat mencuat beberapa bulan lalu,kembali digulirkan Dewan.Penutupan ini tergantung niat baik (goodwill) wali kota.

Menurut Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Ahmad Jabir, sebenarnya penutupan lokalisasi adalah hal yang sederhana. Masalah jadi rumit ketika tidak ada goodwill dari pemerintah kota (pemkot). Pemkot sudah punya Perda No 7/1999 tentang Larangan Penggunaan Tempat atau Bangunan untuk Perbuatan Asusila. Sementara dari sudut pandang KUHP, menurut Jabir, mempekerjakan orang untuk praktik pelacuran atau mucikari adalah tindakan melawan hukum dan dapat dipidanakan.

Sedangkan perbuatan zinanya bisa dipidanakan jika ada laporan dari suami atau istri yang bersangkutan. ”Kenapa sampai sekarang pemkot seolah justru membiarkan tempat dan rumah pelacuran tetap beroperasi,” katanya. Jika melihat DKI Jakarta, yang berhasil menutup lokalisasi Kramat Tunggak meski tidak punya perda seperti Surabaya, menurut Jabir,seharusnya Surabaya bisa melakukannya.

”Mestinya Surabaya belajar dari Bang Yos (Sutiyoso,mantan Gubernur DKI Jakarta) yang berhasil menutup lokalisasi Kramat Tunggak. Padahal prostitusi Kramat Tunggak tersohor di negeri kita, bahkan di Asia Tenggara,” tandas politisi PKS ini. Sebelumditutup,dilokalisasi JalanKramatJayaRW019,Tugu Utara,Koja, Jakarta Utara itu, terdapat sekitar 2.000 pekerja sekskomersial(PSK ) dan 258 mucikari dengan 3.500 unitkamar.

Penutupan lokalisasi tersebutdinilaiberhasilkarenatidak ada gejolak. ”Karena itu, para gubernur,bupati,atauwalikota harus belajar pada Bang Yos. Apalagi KramatTunggak telah jadi pusat pembinaan spiritual. Dulutempatperbuatan haram, sekarang dijadikan sebagai tempat menggelar sajadah.

Tempat itu kini jadi Jakarta Islamic Centre (JIC),”katanya. Masalah yang terjadi di lokalisasiKramatTunggaksaat itu mirip dengan yang dipermasalahkan warga sekitar lokalisasi di Surabaya, seperti di Dolly dan Jarak. Jika lokalisasi ditutup, nasib ribuan orang yang biasa menggantungkan hidupnya dari lokalisasi akan terancam.

Di sekitar Kramat Tunggak banyak orang yang mengais rezeki dari lokalisasi tersebut. Berdasarkan data Komisi D, sebelum ditutup, di Kramat Tunggak terdapat sekitar 700 pembantu yang bekerja pada mucikari, 115 tukang ojek, ratusan pedagang, serta tukang cuci pakaian. Sementara di Surabaya, Perda No 7/1999 justru rencananya akan direvisi alias tidak digunakan lagi.Pemkot beralasan perda tersebut tidak bisa diterapkan lagi di Surabaya . Sementara Kabag Hukum Pemkot Surabaya Gatot Soenjoto maupun Kabag Humas dan Protokol Pemkot Surabaya Hari Tjahjono belum bisa dikonfirmasi mengenai tuntutan Dewan tersebut. (abdul rochim/soeprayitno)

sumber : seuptar-indonesia.com, Senin, 31/12/2007

Jabir Soroti Kinerja DPRD dan Pemkot dalam Legislasi Perda

Program Legislasi Surabaya Gagal

Kinerja Pemkot dan DPRD Surabaya dalam melaksanakan program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2007 sangat buruk. Soalnya, dari target 13 Raperda yang diselesaikan, tak ada satupun yang tuntas dibahas.

“Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa Prolegda tahun 2007 gagal. Ini akibat jeleknya kinerja Pemkot dan DPRD “ ujar Sekretaris Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) DPRD Surabaya, Ahmad Jabir, Sabtu (29/12).

Jabir menambahkan, Pemkot gagal karena tidak konsisten dalam melaksanakan amanat Prolegda. Dari 13 raperda yang digagas, cuma tiga Raperda yang diajukan Pemkot ke DPRD untuk dibahas. Itupun sampai sekarang belum tuntas dibahas di DPRD. Antara lain Raperda Pengendalian Pencemaran Udara, Raperda Penyelenggaraan Parkir dan Pajak Parkir serta Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr Mohammad Soewandhie.

“Kalau kinerja Pemkot benar dan baik, mestinya ada 13 Raperda yang sudah diselesaikan dan diajukan ke DPRD untuk di bahas,” tegasnya.

Jabir menuturkan, persoalan ini menjadi makin pelik tatkala kerja DPRD tak lebih baik dari Pemkot. Tiga Raperda yang diajukan Pemkot itu tak ada satupun yang berhasil diselesaikan DPRD.

“DPRD harus memperbaiki kinerjanya agar Pemkot tidak menyalahkan DPRD karena dianggap tidak mampu menyelesaikan pembahasan Raperda yang dijadwalkan,” tukas politisi asal PKS ini.

Gagalnya Prolegda tahun 2007 ini, menurut dia, berdampak pada pemborosan anggaran. Sebab APBD tahun berikutnya harus menyediakan dana untuk membiayai penuntasan pembahasan Raperda itu. “Ada indikasi kalau perencanaan Raperda di Prolegda ini lebih menonjolkan aspek penyerapan anggaran. Belum menonjolkan aspek kebutuhan yang mendesak untuk membuat aturan baru untuk penataan kota,” tandas Ketua Komisi D ini.

Pemborosan anggaran ini menjadi makin besar karena DPRD dan Pemkot ternyata masih menunggak penyelesaian sejumlah Raperda yang seharusnya tuntas tahun 2006. Di antaranya Raperda Kepariwisataan, Raperda Perusahaan Daerah Pasar Surya, dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. (ans)

sumber : surabayapost, Minggu 30/12/2007

Yulyani : Outbond Pejabat Pemkot Hamburkan Dana

Outbond Pejabat Hamburkan Dana


Kegiatan outbond seluruh pejabat Pemkot --mulai camat, kepala bidang, kepala bagian, kepala badan, kepala dinas, tiga asisten Sekkota, Sekkota, wakil walikota, hingga walikota-- di Trawas, Mojokerto dinilai dewan pemborosan anggaran.

Bahkan, kegiatan yang bertajuk “Outbond Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)” dianggap tidak patut dilakukan. Mengingat masih banyak kegiatan pembangunan yang belum dilakukan. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya anggaran pembangunan yang belum terserap.

“Sangat kentara sekali kalau kegiatan outbond pejabat Pemkot itu menghamburkan dana. Apalagi, dilakukan akhir tahun. Jangan-jangan anggaran yang digunakan anggaran sisa yang tidak terserap itu,” kata Yulyani anggota kimisi B DPRD Surabaya, Minggu (9/12).

Menurutnya, kalau outbond diadakan dengan dalih peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pemkot semestinya bisa dilakukan pad awal tahun atau pertengahan tahun. Tapi, yang dilakukan kali ini tepat pada akhir tahun atau menjelang tutup anggaran.

Tidak hanya outbond yang dilakukan Pemkot. Belakangan sejumlah pejabat pemkot juga mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dan ke sejumlah kota besar di Indonesia. Kunker ini dilakukan menjelang akhir tutup anggaran. “Nah, apakah kegiatan itu tidak mencurigakan. Jangankan dewan, anggota masyrakat pun menduga seperti itu,” tuturnya.

sumber : Surabaya Post| Sabtu 09/12/2007
12:07:51 |

Kiprah Anggota DPRD PKS Surabaya sepanjang 2007

Refleksi Kinerja DPRD Surabaya Tahun 2007

Lagak Orang Penting, Tak Menghasilkan Hal yang Penting

“Waktu yang berbicara”. Pepatah itu sangat mengena untuk menggambarkan kinerja anggota DPRD Surabaya tahun ini. Di penghujung tahun ini, semua terbukti. Lagak anggota dewan layaknya orang super sibuk ternyata tak sebanding dengan hasil yang ditoreh.

Menjelang pergantian tahun ini misalnya, hanya tiga rancangan peraturan daerah (raperda) saja yang berhasil digedok. Yakni; Perda Kelautan dan Perikanan, Perda Ijin Jasa Kontruksi, dan Perda Pasar. Ketiga perda ini kurang krusial dibanding raperda lain yang telah disetor. Seperti Raperda Parkir, misalnya. Hingga saat ini, Raperda Parkir tak kunjung selesai kendati Panitia Khusus (Pansus) Raperda Parkir telah melakukan lawatan studi banding ke sejumlah daerah.

Namun anggota dewan punya segudang alasan mengapa sebuah raperda membutuhkan waktu pembahasan yang begitu lama.

“Dalam undang-undang kan disebutkan bahwa ada pelayanan dulu baru pemerintah berhak menarik retribusi. Tapi dengan rencana adanya sistem parkir berlangganan berarti Perda ini akan bertentangan dengan UU. Sebab untuk parkir berlangganan sistemnya harus bayar retribusi di muka. Ini yang menjadi salah satu ganjalan,” papar Ketua Pansus Raperda Parkir, Yulyani.

Kader PKS ini menolak anggapan bahwa anggota pansus tak serius menggarap raperda tersebut. Ia beralasan, perda ini merupakan perda penting dan membutuhkan pembahasan serius. “Makanya sampai sekarang Perda Parkir belum bisa dirampungkan dengan berbagai permasalahan tersebut. Tapi kalau dibilang malas itu salah besar, sebab kita terus bekerja maksimal agar hasilnya juga bisa maksimal,” katanya.
Raperda Parkir hanya satu di antara 13 raperda lain yang kini terancam mati di tengah jalan. Sebut saja Raperda Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Pantai, Perpustakaan, Manajemen Pengelolaan Jalan, Angkutan Umum Berbasis Jalan, dan Raperda Pajak Hiburan. Belum lagi Raperda Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), Retribusi RSD dr Soewandhi, serta Raperda Pelayanan Publik. Semua raperda yang tersebut di atas, belum ada tanda-tanda penyelesaiannya.

Hanya Ketua Komisi D A Jabir yang ‘agak’ berani mengungkap aib rekan-rekannya di dewan. Menurutnya, sikap sebagian anggota pansus yang menganggap sebagian raperda yang disetor tak penting untuk dibahas, merupakan salah satu faktor penyumbang penghambat pembahasan. “Memang ada anggota (yang) menganggap bahwa perda yang dilempar Pemkot beberapa di antaranya dianggap tak penting ditindaklanjuti. Sehingga, kesannya jadi saling lempar seperti bola ping-pong,” ujar Jabir.

Meski masih punya banyak pekerjaan rumah (PR), namun dewan rupanya ingin berbenah. Ini, jika menilik rencana dewan yang akan membahas 14 raperda pada tahun 2008 mendatang. Dari 14 raperda tersebut, diakui Jabir, lima raperda di antaranya merupakan raperda yang belum selesai dibahas tahun ini.
Lantas, bagaimana nasib raperda lain? Wallahu A’lam

sumber : surabaysore.com, Posted by : Redaksi - Phe| 29 December 2007

Soeripto Berikan Hewan Qurban di Jawa Timur

Kamis, 20/12/2007 16:51 WIB
Anggota DPR-RI PKS Berikan Hewan Kurban
Pengirim: Agis Firdaus - DetikSurabaya

Surabaya - Anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Soeripto SH, kembali mengoptimalkan masa reses DPR-RI untuk berinteraksi dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

Untuk masa reses kali ini, pelaksanaannya bersamaan dengan hari Raya Idul Kurban 1428 H. Selain menyerap aspirasi dari masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi, Ripto kali ini juga menyumbangkan hewan kurban sebanyak 1 sapi dan 2 kambing.

Penyembelihan dan pembagian hewan kurban dari Ripto disamakan pelaksanaannya dengan hewan kurban yang berhasil dihimpun oleh DPD PKS Surabaya sebanyak 17 sapi dan 115 kambing.

Dalam reses kali ini, selain membagi hewan kurban kepada masyarakat, Ripto juga akan melakukan serangkaian acara untuk menyerap aspirasi dari segenap kalangan masyarakat Surabaya dan Sidoarjo.

"Ini sebagai bagian memenuhi seruan Allah dalam QS Al Kautsar ayat 2 dan Hadist Rasulullah 'Tiada amal anak adam yang lebih disukai Allah pada hari Idul Adha melainkan ibadah kurban'..(HR At Tirmidzi)," ujar ketua DPD PKS Surabaya, Fatkur Rohman.

PKS Kota Surabaya hari ini serentak di 32 titik melakukan penyembelihan hewan kurban bersama-sama dengan masyarakat. Ini adalah bagian dari konsistensi PKS dalam hal kepedulian dengan terus berusaha sebanyak mungkin berinteraksi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. (silentmove@ne.its.ac.id) (fat/fat)

PKS Kirim 1500 Relawan Peduli Banjir di Jawa Timur

Rabu, 26/12/2007 16:07 WIB
1.500 Relawan PKS Bantu Korban Banjir di Wilayah Jatim
Pengirim: Irwan Setiawan - DetikSurabaya

Surabaya - Bencana banjir dan longsor mulai melanda daerah di Jatim, PKS Jatim melalui Pos Penanggulangan Bencana (P2B) menyerukan mengirim relawan untuk siaga bencana.

"Hari ini, 3 orang relawan P2B PKS Jatim diberangkatkan sebagai tim advance sekaligus mengawal pengiriman 60 kompor dan 4 tenda� untuk 3 lokasi bencana yaitu Ponorogo, Madiun dan Ngawi," ujar Sinari Priyanto, Sekretaris P2B PKS Jatim.

Sebelumnya pihaknya mendapat laporan dari teman-teman relawan di daerah tentang kondisi banjir di daerahnya. Seperti Pacitan yang mengirimkan SMS yang berisi, Pacitan banjir, teman-teman sekarang sedang turun ke lapangan untuk membantu.

"Relawan di daerah sudah melakukan upaya pertolongan pertama para pengungsi yang sedang melakukan evakuasi termasuk mendirikan dapur umum. Relawan PKS juga membantu pengadaan konsumsi. Satu dokter juga telah disiagakan untuk memeriksa kondisi warga dan memberikan obat-obatan," tegasnya.

Pihaknya menyiapkan 1.500 relawan yang siap diterjunkan bila sewaktu-waktu bencana menimpa. Terutama didaerah yang dulu pernah tertimpa bencana serupa. Seperti Jember, Trenggalek, Situbondo, dan Mojokerto. (pksjatim@indosat.net.id) (fat/fat)

PKS Jatim dan Hari Ibu (11-Habis) : PKS Madiun

RADAR MADIUN
Minggu, 23 Des 2007

Peringatan Hari Ibu juga digelar PWK PKS Kabupaten Madiun dalam bentuk bakti sosial pemeriksaan kesehatan ibu. Acara diadakan di kantor DPD PKS Kabupaten Madiun. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap wanita khususnya ibu. Karena, peran ibu yang sangat strategis dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

Helmi Musa : Sidoarjo Perlu Perda Pendidikan

Helmi Musa, DPRD Kab Sidoarjo dari PKS
Perlu Perda Pendidikan
(Surya, 21/12/07)

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipandang perlu memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan pendidikan, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan krusial yang selama ini terjadi. Demi terwujudnya aturan itu, anggota legislatif masth menyusun kekuatan untuk membentuk tim inisiator.

Demikian ungkapan Helmi Musa, anggota DPRD Sidoarjo. Ia menuturkan saat ini sudah ada empat fraksi yang setuju berkoalisi menjadi satu tim inisiator. “Aturannya, minimal harus ada dua fraksi yang masuk dalam tim ini. Kaiau sekarang sudah ada empat fraksi, berarti sudah kuorum,” kata politisi yang tergabung dalam Fraksi Kebangkitan Bangsa Keadilan (FKBK) ini.

Fraksi yang kini tergabung dalam tim inisiator itu adalah FKBK, FPDIP, FPG dan FPAN. Prosesnya, dari inisiator renoana tersebut akan disampaikan kepada Panitia Legislatif (Panleg), dan kemudian dikirim nota inisiasi perda ke unsur pimpinan dewan.

“Dari pimpinan dewan baru dibawa ke panmus untuk mendengarkan penjelasan dari tim inisiator, baru kemudian dibentuk pansus. Jadi dengan tahapan proses ini, mungkin tiga bulan mendatang perda ini baru bisa disahkan,” kata Heimi yang juga anggota tim inisiator FKBK.

Tantangan besar yang dihadapi panitia legislatif dalam menyusun perda ini, lanjutnya, adalah bagaimana agar perda ini tidak bersifat etalase. Hanya sebagai pajangan, namun tidak mampu menyelesaikan persoalan lokal pendidikan di Sidoarjo.

“Ini logis karena regulasi tentang pendidikan yang dipakai di Sidoarjo masih terbatas pada undang-undang, sehingga acuannya sangat global,” tuturnya. (tja)

Jabir Sesalkan Permasalahan Kuota Askeskin

Kamis, 27 Des 2007,
Kuota Askeskin Tak Terpenuhi
jawapos

Dijatah 458.622 Jiwa, Terealisasi 248.160
SURABAYA - Kemudahan pelayanan di bidang kesehatan, tampaknya, tidak akan bisa dinikmati seluruh keluarga miskin (gakin) di kota ini. Sebab, di antara kuota 458.622 jiwa, hanya 248.160 kartu askeskin (asuransi kesehatan masyarakat miskin) yang sudah diterbitkan sampai Desember 2007. Berarti, ada 210.462 gakin yang belum kebagian.

Data itu terungkap dari daftar rekapitulasi penerima kartu askeskin yang diterbitkan PT Askes. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Eko Hariyanto menjelaskan, lambatnya penerbitan kartu askeskin tersebut disebabkan adanya perbedaan data jumlah gakin antara pemkot dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sayangnya, dia tidak memastikan besaran perbedaan itu. Yang jelas, kata Eko, jumlah gakin hasil perhitungan Bapemas mencapai 379.823 jiwa.

Akibat perbedaan data versi Bapemas dan BPS tersebut, kata dia, terpaksa dilakukan verifikasi ulang. Nah, hingga kini, verifikasi itu belum rampung. "Tahapnya panjang," tegasnya.

Dia menjelaskan, verifikasi harus dimulai dari RT, RW, sampai kelurahan. Bahkan, entry data di kelurahan bisa memakan waktu tiga sampai empat hari. Meski demikian, Eko mengelak pemkot disalahkan. Sebab, pendataan gakin sudah dilakukan sesuai parameter yang ditetapkan pemerintah. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, BPS Surabaya belum berhasil dikonfirmasi.

Berdasar informasi yang dihimpun Jawa Pos, bukan hanya kali ini kuota askeskin tidak terpenuhi. Pada 2006, kuota 351.152 jiwa hanya terpenuhi 299.812 jiwa. Padahal, jumlah gakin di Surabaya pada 2006, menurut Bapemas, mencapai 357.268 kepala keluarga (KK).

Sementara itu, Ketua Komisi D Ahmad Jabir menyayangkan selisih kuota dan penerbitan kartu askeskin tersebut. Bahkan, dia menduga ada kejanggalan data. "Masalah itu harus menjadi masukan bagi pemkot," ujarnya.

Perbedaan data gakin antara Bapemas dengan BPS harus dikaji. Jabir menyatakan, sangat mungkin ada perbedaan kriteria antara BPS dengan Bapemas.

Bagaimana komentar PT Askes? Mereka ternyata enggan menanggapi penyebab keterlambatan entry data gakin tersebut. "Kami nggak ngurusin perbedaan data gakin. Kami hanya menerima data dari pemda setempat yang telah ditandatangani kepala daerah," tegas Manajer PT Askes Indonesia Regional VII Agus Purnomo. (bro/oni)

PKS Jatim Peduli Bencana (2) : P2B PKS Evakuasi Ratusan Korban Banjir Ngawi

Evakuasi 600 Korban diatap genteng dengan Perahu Sewaan
Friday, 28 December 2007

Relawan P2B PKS di Ngawi berhasil melakukan evakuasi 600 penduduk yang terjebak diatas genting rumah dengan menggunakan kapal dengan daya tampung 7 orang. “Kami menyewa 3 perahu untuk melakukan evakuasi warga yang terpaksa haru berada diatas genting rumah dan diatas pohon. Sejumlah 600 orang korban berhasil dievakuasi selam a2 hari”, ujar Dedy S, Ketua DPD PKS kabupaten Ngawi. “Kami mendapatkan support para Relawan P2B dari daerah lain yang berjumlah 40 orang. Untuk itu kami membuka posko dijalan kantor pos geneng,” lanjut dedy. Para relawan bertugas melakukan evakuasi, dapur umum, dan makanan, serta obat-obatan. "sampai malam hari ini, banjir dingawi masih belum surut. Masih banyak orang yang terjebak diatas genting," kata Yusuf ahyani, kordinator P2B PKS Jatim yang juga berada dilokasi bencana Ngawi.

“Kondisi di Ngawi cukup parah. Di kecamatan Kwadungan sejumlah 14 desa terendam air, ini artinya 100%. Sedangkan di desa Pungkur ada 4 desa yang terendam air. Kecamatan Ngawi sendiri hamper sebagian besar terendam air, kecamatan Pitu sebagian besarjuga terendam air. Adapun di kecamatan Mantingan , banjir memutus jalur Surabay Solo. “Hingga saat ini (kamis malam), masih ada ribuan warga yang belum terevakuasi,” ujar dedy menjelaskan.

“Kami sudah ketar-ketir ketika pada hari selasa lalu, sejak siang sampai subuh hujan terus menerus turun. Dan ternyata kecurigaan kami terbukti, ketika pada rabu pagi, air dengan cepat merendam. Dalam hitungan 1 Jam ketinggian air sudah 1 Meter. Akibatnya ribuan warga tidak sempat mengungsi, rumahnya sudah terendam air,” kata Dedy menceritakan.

Sedangkan diponorogo, P2B membuka posko di jl parikesit no. 92. Relawan P2B pks diponorogo membuka dapur umum dan membagikan 3000 bungkus makanan perharinya. Selain itu, Para relawna P2B berhasil melakukan evakuasi terhadap 200 orang warga yang terjebak diatas genting dan lantai dua rumahnya,” ujar Yusuf Ahyani.

Sikap Ahmad Jabir terhadap APBD Surabaya 2008

Penyusunan APBD 2008 Fungsi Penganggaran DPRD Buruk
Anggaran, 13/12/2007 10:11:52
Oleh Ahmad Jabir-Surya, 12 December 2007
jabir-pks.org

Paling tidak ada empat kegiatan yang harus melibatkan DPRD dalam proses penyusunan APBD, yaitu penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), penyusunan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dan Sosialisasi Perda APBD. Saat ini di beberapa daerah, proses penyusunan APBD 2008 sampai pada tahap pembahasan Raperda APBD.

Di Surabaya tahapan penyusunan APBD 2008 telah selesai di tetapkan di paripurna DPRD dan tinggal menunggu evaluasi gubernur atas perda APBD 2008 yang telah ditetapkan dalam paripurna beberapa waktu yang lalu. Sampai tahap ini, banyak catatan yang menunjukkan betapa fungsi penganggaran DPRD begitu lemah. Ada tiga kelemahan penting yang terjadi.

Pertama, kelemahan proses penyusunan KUA. Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercapai jika kebutuhan dasar rakyat dapat dipenuhi pemerintah daerah. Karena itu, rencana pembangunan daerah dan KUA harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Agar KUA sesuai kebutuhan rakyat, Pemerintah Kota Surabaya harus mencari masukan dari rakyat melalui kegiatan yang disebut Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kota. Pada saat sama DPRD harus mencari masukan dari masyarakat dengan kegiatan Jaring Asmara.

Persoalannya adalah dari tiga kali kegiatan Jaring Asmara yang ditetapkan sebagai rencana kerja DPRD oleh pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD tidak satupun dilaksanakan dalam tahun 2007. Yang lebih aneh lagi adalah ada empat fraksi dari lima fraksi yang ada (FKB, FKD,FDK, dan FPAN) yang secara aktif mendesak dilaksanakannya Jaring Asmara tetapi sekian kali pembahasan dilakukan untuk mengagendakan Jaring Asmara selalu berakhir dengan ketidak jelasan.

Maka tidak aneh jika banyak anggota DPRD Surabaya yang geregetan dengan ungkapan “masak empat Fraksi tidak bisa mengalahkan satu fraksi, ada apa ini?”
Oleh karenanya ini menjadi kenyataan bahwa ketika Panggar DPRD menyetujui dokumen KUA yang diajukan oleh Pemkot Surabaya, tentunya tidak memiliki referensi resmi masukan masyarakat terkait dengan KUA ini.

Kedua, kelemahan seputar penyusunan PPAS yang memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD. Keterlibatan DPRD membahas dan menyetujui dokumen PPAS yang merupakan penjabaran dari KUA, terdapat beberapa kelemahan mendasar.

Ada kesamaan kelemahan yang terjadi di DPDRD baik dalam pembahasan KUA maupun pembahasan PPAS. Ada tiga catatan penting seputar pembahasan KUA-PPAS ini. Pertama, belum samanya pemahaman posisi strategis KUA-PPAS dari anggota DPRD entah karena disengaja sebagai sikap/manuver politik atau memang benar-benar tidak tahu. KUA-PPAS ini bukan sekadar tataran teori dan konsep tapi sampai pada menentukan batas anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sektor dan SKPD.

Kedua, proses pembahasan KUA-PPAS yang penting dan strategis ini tidak didasarkan pada kebutuhan riil rakyat. Pembahasan KUA yang menjadi dasar perumusan PPAS harus berpedoman pada kebutuhan rakyat di samping berpedoman pada RPJMD, RENSTRA-SKPD, RKPD, Kinerja tahun lalu, dan kesenimbungan pembangunan daerah. Mestinya DPRD Surabaya belajar dari daerah lain. Mengapa DPRD Surabaya tidak mencontoh DPRD Gorontalo, Samarinda, dan kabupaten Purwakarta yang mampu menyusun KUA-PPAS dengan baik.

Gorontalo secara terprogram menugaskan setiap anggota DPRD melakukan Jaring Asmara ke seluruh daerah pemilihan untuk penyusunan KUA dengan membagi empat tim. Di Surabaya aneh, kita membahas KUA tanpa bahan aspirasi masyarakat, lalu kita ini mewakili siapa?

Karena beberapa kekurangan itulah maka pembahasan KUA-PPAS mestinya didahului sosialisasi Rancangan KUA-PPAS yang baik dalam bentuk public expose oleh pemkot maupun public hearing dalam pembahasan di DPRD sebagai solusinya. Namun kenyataannya itupun tidak terjadi saat pembahasan Rancangan KUA-PPAS sampai ditetapkannya dalam paripurna.

Alasan ketiga adalah terlalu dipaksakan pembahasan KUA-PPAS dalam waktu yang sangat singkat sehingga tidak memberikan ruang pada keterlibatan publik dan DPRD untuk lebih cermat. Dua dokumen penting diselesaikan tiga hari! Kalau eksekutif tidak mau melakukan public expose dengan alasan tidak mau ribet dan direcoki masyarakat, maka itu wajar karena selama masa Orde Baru mental mereka di-setting bukan sebagai pelayan masyarakat, tapi sebagai penguasa masyarakat.

Nah, kalau DPRD kemudian memiliki alasan yang sama sehingga tidak mengagedakan public hearing dalam pembahasan dokumen rancangan KUA-PPAS, maka ini keterlaluan. Bukankah DPRD ini memang perwakilan mereka, kenapa harus menghindari masyarakat?
Ketiga, kelemahan seputar pembahasan Raperda APBD. Lemahnya DPRD melibatkan masyarakat juga terjadi dalam pembahasan RAPBD. Ini dikarenakan alasan klasik yakni waktu yang sangat sempit. Semestinya RAPBD disosialisasikan kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum pembahasannya di DPRD agar memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penetapan APBD tersebut.

Melihat kenyataan itu, DPRD kurang responsif. Mestinya jika pemerintah kota tidak maksimal dalam public expose, DPRD harus mengambil peran penting. Misalnya dilakukan paripurna istimewa untuk sosialiasi RAPBD kepada masyarakat atau mempublikasikan di media secara utuh resume RAPBD lengkap dengan Resume KUA dan PPASnya. Tetapi ini juga tidak terlaksana.

Lemahnya DPRD dalam membahas RAPBD juga disebabkan tidak semua SKPD bisa menyajikan RKA-SKPD secara detail, rinci dan jelas. Sehingga kesulitan bagi DPRD melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan yang diajukan SKPD memiliki relevansi yang cukup kuat dengan KUA-PPAS yang telah ditetapkan. Di sisi lain, dokumen RKA tersebut selalu diberikan dalam waktu yang sangat singkat yakni saat pembahasan dilakukan di tingkat komisi.

Kelemahan lain yang terjadi adalah dengan waktu yang sangat sempit dalam pembahasan RAPBD, ternyata tidak semua anggota DPRD memiliki semangat yang sama untuk mengambil seluruh waktu yang tersedia demi mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penganggaran dengan baik. Sudah waktu sedikit, diambil hanya sebagian, maka apa mungkin bisa cermat?

Terakhir, sebagai bukti buruknya fungsi dan peran DPRD dalam penganggaran, khususnya APBD 2008, di antaranya adalah realita yang menunjukkan bahwa pada detik-detik terakhir pembahasan di panitia anggaran muncul anggaran “siluman” yang diajukan pemerintah kota yang tidak berangkat dari KUA dan PPAS, bahkan RKAnya saja juga tidak ada dan tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat komisi sebelumnya. Repotnya lagi, jumlah anggaran tersebut tidaklah sedikit, yakni Rp 35 miliar.

Ahmad Jabir
Ketua Komisi D DPRD Surabaya
Anggota MPW PKS Jawa Timur

PKS Bojonegoro Berantas DBD

Cegah DBD, PKS Beri Fogging Gratis
okezone.com
BOJONEGORO - Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bojonegoro menggelar penyuluhan kesehatan di 11 kecamatan di Bojonegoro. Selain itu PKS juga memberikan pengasapan (fogging) gratis kepada masyarakat.

"Kurangnya pengetahuan tentang menjaga kesehatan menjadi penyebab tingginya angka kematian di masyarakat," kata Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Bojonegoro Dwi Ratih Kesumadewi, Jawa Timur, Minggu (23/12/2007).

Penyuluhan yang juga digelar itu, untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya kesehatan diri dan lingkungan keluarga, khususnya ibu dan anak.

Selain itu, kesehatan masyarakat banyak terganggu dengan banyaknya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya beredar di tengah masyarakat, mulai dari penambahan zat Formalin hingga MSG yang berlebihan dalam makanan. "Makanya kami menyerukan pemerintah agar lebih tegas lagi memberantas zat berbahaya itu," terangnya.

Selain penyulkuhan, PKS juga terus melakukan fogging di berbagai tempat, terutama daerah yang rawan terjangkit demam berdarah. Menurut humas PKS Bojonegoro Joko Erwanto, pengasapan (fogging) di rumah-rumah penduduk dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah. "Bagi masyarakat yang berkenan lingkungannya di-fogging dapat menghubungi PKS," tegasnya.
(Nanang Fahrudin / Sindo / ism)

PKS Jatim dan Hari Ibu (9) : PKS Surabaya Penyuluhan Bahaya Narkoba

Penyuluhan Bahaya Narkoba dengan Peran Ibu
| Kamis 23/12/2007 13:45:05 |
Surabaya - Surabaya Post

Infromasi tentang bahaya narkoba harus dilakukan sejak dini karena bisa mengintai siapa saja. Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember kemarin, Pos Wanita Keadilan (WK) dari Bidang Kewanitaan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Surabaya mengelar penyuluhan bahaya narkoba serentak di empat kelurahan, Minggu (23/12).

“Kegiatan ini memnang disengaja ditujukan bagi ibu-ibu di kelurahan bersangkutan. Alasannya, ibu merupakan pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Jadi bila pengetahuan tentang narkobanya lengkap, maka bisa membimbing anaknya sejak dini,” ujar Humas PKS kota Surabaya Agis Firdaus pendopo Kelurahan Karang Pilang.

Empat titik penyuluhan narkoba yaitu kelurahan Karang Pilang, Gayungan, Genteng dan Bubutan. Dalam acara yang mengandeng Polres Surabaya Selatan bidang Bina Mitra ini, ada sekitar 150 ibu disetiap lokasi penyuluhan yang ikut ambil bagian.

Selain penyuluhan bahaya narkoba, Pos Wk DPD PKS kota Surabaya juga menggelar penyuluhan kesehatan ibu dan ank di sekitar delapan kelurahan. Diantaranya, Tambaksari, Sukolilo, Wonocolo, Wonokromo, Asemrowo, Sawahan, Pabeancantikan dan Dukuh Pakis.

Acara yang akan berlanjut pada 28 Desember nanti ini juga mengajak kaum bapak dan anak-anak bergembira. Diantaranya dengan diadakannya lomba masak khusus bapak-bapak yang akan dinilai oleh ibu-ibuya. Selain itu juga ada kegiatan lomba ekspresi cinta anak untuk ibu. “Dalam kegiatan ini anak-anak bisa membacakan puisi atau menyanyi sesuai keingginnya yang penting memperlihatkan rasa cinta kepada ibunya,” tuturnya.(dya)

PKS Jatim dan Hari Ibu (8) : PKS Gresik Peduli Lansia

Peringati Hari Ibu, PKS Gresik Obati Lansia
Thursday, 27 December 2007

beritajatim.com - Memaknai Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember, Pos Wanita Keadilan (PWK) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Gresik menyelenggarakan pengobatan gratis bagi ibu-ibu lanjut usia (lansia) di Desa Kandangan, Cerme Gresik Minggu (23/12/2007).Menurut Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Gresik, Siti Maimunah, penyelenggaraan pengobatan gratis untuk ibu-ibu lansia di desa ini sebagai bentuk kepedulian untuk membantu meningkatkan tingkat pelayanan kesehatan bagi kaum perempuan khususnya ibu usia lanjut yang tinggal di pedesaan . "Dengan momentum Hari Ibu kita mendorong masyarakat dan pemerintah untuk menempatkan kedudukan ibu-ibu yang telah usia lanjut ini dengan menyediakan dan mempermudah sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatannya," katanya.

Maimunah menambahkan, belum terbangunnya kesadaran di masyarakat untuk memberikan tempat pelayanan bagi ibu-ibu lansia semestinya menjadi keprihatinan bagi semua elemen masyarakat. "Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk lansia perlu disejajarkan tingkat dukungan dan pelayanannya dengan Posyandu untuk anak-anak balita"," tambahnya.

"Kita mendorong seluruh elemen untuk menempatkan ibu-ibu lansia sebagai orang tua yang layak kita hormati dengan memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan bukan menganggap sebagai beban hanya karena sudah berkurang produktifitasnya," tegas wanita yang akrab disapa Uun ini.

Dia mengingatkan, meskipun program ini diyakini bukan program yang populer bagi parpol-parpol karena tidak berpotensi menggelembungkan suara pemilih, tapi perlu didukung semua pihak mengingat populasi lansia akan terus bertambah.

Dalam program yang didukung tim Pelayanan Rakyat Adil Sejahtera (PRAS) DPD PKS Gresik ini tercatat melayani sebanyak 92 peserta ibu-ibu lansia dengan berbagai keluhan kesehatan dengan seorang tenaga dokter dan beberapa tenaga pembantu yang semuanya wanita.

"Kami akan menggelindingkan program semacam ini secara bergilir di beberapa lokasi antara lain di Balonggpanggang dan Kedamean", jelas Maimunah. (bj2)

PKS dan Hari Ibu (7) : PKS Bojonegoro Peduli Kesehatan

Gratis!!! PKS Gelar Penyuluhan Kesehatan dan Fogging
Thursday, 27 December 2007

Beritajatim.com - Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, Bidang Kewanitaan DPD PKS Bojonegoro menggelar secara serentak penyuluhan kesehatan di seluruh Pos Wanita Keadilan (PWK) yang tersebar di 11 kecamatan di Bojonegoro. Kegiatan yang digelar hari Minggu (23/12/2007) tersebut mengambil tema "Ibu Sehat, Keluarga Sehat, Bangsa Kuat". Menurut Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Bojonegoro, Dwi Ratih Kesumadewi, kegiatan ini diadakan bertujuan memberikan pengetahuan pada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan lingkungan keluarga, khususnya ibu dan anak.

"Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menjaga kesehatan diri dan lingkungan menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kematian di masyarakat," kata Ratih.

Bahkan, lanjutnya, hal ini diperparah lagi dengan masih banyaknya makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya beredar di tengah masyarakat, mulai dari penambahan zat formalin hingga MSG yang berlebihan dalam makanan.

Untuk itu, dalam kesempatan tersebut PWK PKS Bojonegoro menyerukan kepada pemerintah agar lebih tegas lagi dalam upayanya memberantas makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh manusia. Kalau perlu para produsen nakal yang tidak mengindahkan ketentuan pemerintah segera ditindak dan ditutup pabriknya.

Joko Erwanto, Humas PKS Bojonegoro menambahkan bahwa selain penyuluhan kesehatan, PWK juga mengadakan pemberian makanan tambahan bagi ibu dan anak serta pengasapan (fogging) di rumah-rumah penduduk untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah.

Bagi masyarakat yang berkenan lingkungannya di-fogging dapat menghubungi sekretariat PKS terdekat.(bj2)

PKS Jatim dan Hari Ibu (6) : PKS Bojonegoro dan Lamongan

PKS Bojonegoro dan Lamongan Sambut Hari Ibu dengan Peduli

Thursday, 27 December 2007
Radar Bojonegoro - Bidang Kewanitaan DPD PKS Bojonegoro kemarin (23/11) menggelar penyuluhan dan fogging (pengsapan) gratis untuk masyarakat. Kegiatan itu dihelat di Pos Wanita Keadilan (PWK) yang tersebar di 11 kecamatan di Bojonegoro. Menurut Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Bojonegoro, Dwi Ratih Kusumadewi, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Terutama pentingnya kesehatan diri, lingkungan, serta keluarga, khususnya ibu dan anak. "Karena itu, tema kita adalah ibu sehat, keluarga sehat, bangsa kuat," ujarnya.

Humas DPD PKS Bojonegoro Joko Erwanto menambahkan, selain penyuluhan kesehatan, PWK juga memberikan makanan tambahan bagi ibu dan anak. Sedangkan fogging, langsung dilakukan di rumah-rumah penduduk.

Sementara itu, kemarin PWK PKS Lamongan menggelar pengobatan di 5 kecamatan. Yakni, Paciran, Brondong, Pucuk, Sukodadi, dan Deket. Kegiatan ini dipimpin Amin Umamah, Ketua PWK. Humas DPD PKS Lamongan Hendri mengungkapkan, selain pengobatan gratis, juga digelar penyuluhan kesehatan dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. (dim/feb)

PKS Jatim dan Hari Ibu (5)

Maknai Momentum Hari Ibu,Sadarkan Bahaya Narkoba
Sunday, 23 December 2007

Memaknai momentum hari Ibu, Bidang Kewanitaan PKS Jawa Timur melalui Pos Wanita Keadilan (PWK) menggelar secara serentak penyuluhan Narkoba untuk Sadarkan para ibu tentang Bahaya Narkoba, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, dan layanan kesehatan untuk para ibu dan anak diseluruh PWK yang tersebar di Jawa Timur pada tanggal 23 Desember. “Pihaknya menggulirkan kegiatan untuk kaum Ibu dengan tajuk Ibu Sehat, Keluarga Sehat, Bangsa Kuat,” demikian ujar Karuniawati, Ketua Bidang Kewanitaan DPW PKS Jawa Timur.

“BERBICARA tentang kualitas kesehatan masyarakat Indonesia khususnya para ibu, harus diakui bahwa kondisinya masih memprihatinkan. Dari hasil survei Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) yang dikeluarkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), saat ini (2002) kondisi kesehatan masyarakat Indonesia berada di peringkat 110 dari 173 negara, terendah di Asia Pasifik. Peringkat ini lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 104 (1995), 105 (1999), 109 dari 174 negara (2000), 102 dari 162 negara (2001),” ujar Karuniawati,

“Lebih mengkhawatirkan, buruknya kondisi kesehatan ini masih diperparah dengan kian
maraknya napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Harapannya pada momentum hari Ibu ini, orang menjadi ingat bahwa tugas untuk memberdayakan keluarga adalah peran yang sangat penting. Bahwa sesungguhnya keluargalah, 'senjata ampuh' untuk memerangi merebaknya napza,” lanjut Karuniawati.

”Hanya keluarga yang mempunyai ketahananlah, bahagia dan sehat, yang mampu mengeliminasi kemungkinan anggota keluarganya (terutama anaknya) untuk tidak terjebak napza. Namun pihaknya juga menghimbau bahwa peran suami sebagai bapak memegang peranan sangat penting. Oleh karenanya dalam momentum hari ibu ini, pihaknya juga melibatkan para bapak didalamnya,” ujar Karuniawati.

”Melalui Pos Wanita Keadilan (PWK), pihaknya berupaya untuk turut serta memberikan pencerahan tentang pentingnya pemberdayaan seorang ibu dalam keluarga. Juga bagaimana para bapak bisa memberikan dukungan dan menghargai peran istri sebagai seorang ibu apapun aktivitasnya,” ujar Karuniawati.

”Di Surabaya, Kegiatan Pos Wanita Keadilan akan diadakan di 9 Titik Kecamatan dengan pusat kegiatan di Pendopo Kelurahan Karang Pilang. Rencananya akan digelar Lomba Masak untuk Para Bapak, Penyuluhan Bahaya Narkoba untuk para Ibu, dan ekspresi Cinta untuk para anak kepada Ibunya,” pungkas Karuniawati

PKS Jatim Peduli Bencana (1)

PKS Kirim Bantuan ke Tiga Daerah Banjir
Thursday, 27 December 2007
Suarasurabaya.net - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengirimkan bantuan ke tiga daerah yang mengalami banjir yakni Ponorogo, Ngawi dan Madiun. Bantuan berupa 60 kompor dan 4 tenda. SINAR PRIYATNO Sekretaris Pos Penanggulangan Bencana PKS Jawa Timur pada MARTHA reporter Suara Surabaya, Rabu (26/12), mengatakan, hari ini juga dikirim 4 relawan ke daearah-daerah bencana.


Relawan di daerah juga sudah melakukan upaya penolongan pertama untuk para pengungsi yang sedang melakukan evakuasi termasuk mendirikan dapur umum. Relawan PKS juga membantu pengadaan konsumsi. Satu dokter juga telah disiagakan untuk memeriksa kondisi warga dan memberikan obat-obatan.

Sementara itu Asisten III Kesra Pemprop Jawa Timur dan Kepala Dinas Pemprop Jawa Timur saat dikonfirmasi MARTHA, masih melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Satlak Penanggulangan Bencana di kabupaten-kabupaten yang tergenang banjir di Jawa Timur. (kss/tin)

PKS Jatim Diskusikan Kekerasan terhadap Perempuan (1)

Diskusi Kekerasan Terhadap Perempuan

Surabaya - Surabaya Post
Konjen AS di Surabaya, Carryn Mc Cllelan, menyatakan, kekerasan terhadap perempuan bukan hal baru di Amerika Serikat. Sejak abad 16 pemerintah kolonial telah membuat peraturan, barang siapa memukul wanita bersuami akan mendapat hukuman cambuk atau diusir dari gereja.

“Sejak dulu pemerintah Amerika sudah mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi pada dekade 1960-1970-an peraturan yang menghukum laki-laki jika melakukan kekerasan terhadap perempuan, tidak seluruhnya dijalankan. Pertimbangannya, khawatir keluarga yang suaminya dipenjara jatuh miskin,” katanya dalam sarasehan perempuan Hentikan Kekerasan dengan Pemberdayaan Perempuan yang digelar Partai Keadilan Sejahtera, di Hotel Simpang, Minggu (16/12).

Alasan itu pula yang membuat pemerintah Amerika setengah hati menjalankan peraturan tersebut. Bahkan dalam perkembangan terakhir, urusan rumah tangga dianggap urusan pribadi seseorang. Akibatnya pemerintah sedikit kesulitan menangani bila terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara menurut, Ketua Departemen Kajian Wanita DPP PKS, Eko Yunianti, masalah perempuan sangat penting dibahas. Ini dilakukan agar tidak terulang kembali masalah kekerasan seperti yang terjadi pada Nila. (tqi)

sumber : Surabayapost.info, Senin 16/12/2007 12:54:19

PKS Jatim dan Hari Ibu (4)

Sambut Hari Ibu, PKS Sadarkan Warga Surabaya

15 Desember 2007, 17:48:59, Laporan Eddy Prasetyo

suarasurabaya.net| Sambut Hari Ibu, sebanyak 25 kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur lakukan unjukrasa di depan Gedung Negara Grahadi, Sabtu (15/12).

Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk sambil memakai caping serta membagikan brosur pada pengguna Jl. Gubernur Suryo mengenai tips mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

DYAH PELITAWATI humas aksi unjukrasa ini pada suarasurabaya.net mengatakan posisi perempuan dalam masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. “Saat ini perempuan belum mendapatkan peran yang semestinya dalam masyarakat. Konstruksi sosial yang serba patriarkis menempatkan perempuan berada dalam posisi yang lemah,” kata DYAH.

Ini, kata DYAH, bisa terlihat dari masih besarnya angka KDRT di Jawa Timur. “Kitaingin agar perempuan bisa keluar dari masalah KDRT ini. Cara agar mereka bisa keluar adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap mereka,” ujar DYAH.

Agar terhindar dari KDRT, tambah DYAH, perempuan harus memperluas wawasan keagamaan, keperempuanan, menjalin komunikasi harmonis dengan suami, anak-anak dan angota keluarga lain, dan berkomunikasi dengan sesama perempuan.

Jika sudah terjadi KDRT, lanjut dia, segera menghubungi konseling keluarga terdekat jika permasalahan keluarga tak bisa dipecahkan secara internal dan menghilangkan sungkan serta rikuh jika menemui KDRT saat membawa permasalahan ini ke orang yang berkompeten.(edy)

Teks Foto :
- Aksi unjukrasa PKS menyambut Hari Ibu di depan Grahadi.
Foto : EDDY suarasurabaya.net

sumber : suarasurabaya.net, 15 Desember 2007
url : http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/?id=e2c3eb3b93db1deb047582cd024afcd9200747170

PKS Jatim dan Hari Ibu (3)

Kasus KDRT Jatim Naik Empat Kali Lipat
Reporter : Anas Pandu Gunawan

Surabaya - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) naik hingga empat kali lipat di tahun 2007 ketimbang tahun sebelumnya. Ini menunjukkan posisi wanita semakin lemah dan tidak dihargai.

"Data dari Komnas HAM mencatat kasus KDRT di Jatim naik hingga 22 ribu kasus. Ini jauh lebih tinggi ketimbang tahun lalu yang hanya 4 ribu kasus," jelas Diah Pelitawati, jubir PKS bidang Pemberdayaan Wanita DPW PKS Jatim, Sabtu (15/12/2007).

Sebanyak 25 kader DPW PKS Jatim bidang Pemberdayaan Wanita Jatim mengadakan aksi simpatik untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga didepan gedung Negara Grahadi siang ini. Mereka menyerukan agar masyarakat menghentikan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Mereka membawa poster dan spanduk mengajak untuk mengurangi kasus KDRT. Selain itu, aksi ini mengajak wanita tidak sungkan dan ragu-ragu melapor jika mengalami KDRT.

"Angka yang dirilis Komnas HAM menandakan posisi wanita semakin tersubordinasi dan semakin lemah," ujar Diah.

Sementara itu, aksi ini juga bagian dari rangkaian berbagai kegiatan yang digelar DPW PKS dalam rangka peringatan Hari Ibu. Aksi ini akan dilanjutkan dengan menggelar diskusi di Hotel Inna Simpang, minggu besok.[sit]

Sumber : beritajatim.com, Sabtu, 15/12/2007 14:18 WIB

PKS Jatim dan Hari Ibu (2)

Hentikan kekerasan dengan Pemberdayaan Perempuan

Maknai hari ibu, bidang kewanitaan pks jatim gulirkan pemberdayaan peran wanita dalam keluarga. "kita prihatin dengan posisi wanita yang belum mendaptkan peran yang sebagaimana mestinya,"ujar Karuniawati, ketua bidang kewanitaan pks jatim dalam releasenya.
"Di jawa timur angka kekerasan dalam rumah tangga masih besar. kita ingin agar perempuan bisa keluar dari persoalan ini. salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap mereka," tegasnya.

"Lebih khusus kita ingin menyampaikan pesan bahwa Peran ibu ditengah-tengah masyarakat dan keluarga adalah sangat besar," lanjut karuniawati. "Pihaknya juga menilai bahwa kasus narkoba sudah muncul ke permukaan. sehingga pihaknya perlu menyampaikan bahwa peran ibu sangat penting untuk membentengi keluarganya agar tidak terjebak dalam jerat narkoba," ujar karuniawati.

“Kewanitaan PKS Jatim mengagendakan akan menggelar aksi simpatik untuk menyampaikan pesan kepada publik tentang pentingnya pemberdayaan perempuan untuk mengehntikan kekerasan yang menimpa dirinya. Aksi simpatik berupa tebar brosur dan spanduk rencananya akan digelar paa hari Sabtu, 15 desember, di depan grahadi Surabaya,” ujar Runi.

"Selanjutnya kewanitaan pks jatim, akan menggelar seminar perempuan yang bertajuk hentikan kekerasan perempuan dengan pemberdayaan. Seminar akan menghadirkan Konjen AS dan pengurus Bidang Kewanitaan DPP PKS," lanjut karuniawati. “Sebagai puncaknya akan digelar kegiatan bersama masyarakat berupa penyuluhan tentang narkoba, penyuluhan tentang kesehatan, dan layanan kesehatan," pungkas karuniawati.

sumber : pksjatim.org,Saturday, 15 December 2007

PKS Jatim dan Hari Ibu (1)

PKS Jatim Tolak Kekerasan Pada Perempuan
Irawulan - DetikSurabaya

Surabaya - Kekerasan terhadap perempuan saat ini makin sering tejadi. Di media cetak maupun media elektronik, semakin sering diberitakan tindak kekerasan dilakukan pada perempuan dan anak-anak. Namun ternyata yang paling sering melakukan kekerasan adalah orang-orang dekat dengan perempuan itu sendiri.

Sebagai bentuk keprihatinan sekaligus menyambut Hari Ibu 22 Desember 2007 puluhan perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim melakukan aksi simpatik di depan Patung Gubernur Suryo Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Sabtu (15/12/2007).

Dalam aksi ini para perempuan yang semuanya berjilbab ini mengenakan caping sambil membawa poster 'Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan'.

Aksi ini mendapat perhatian para pengguna jalan, sebagian dari pengguna jalan yang menggunakan mobil menghentikan aksinya dan mengambil selebaran yang diberikan para perempuan yang menggunakan cating ini.

Menurut Aning Rahmawati Kordinator aksi mengatakan, aksi ini adalah salah satu sikap keprihatinan mereka pada posisi perempuan yang masih belum mendapat peran sebagaimana mestinya.

"Di Jatim angka kekerasan dalam rumah tangga masih besar. Kita ingin perempuan bisa keluar dari persoalan ini. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan pada perempuan," tandasnya.
(wln/bdh)

sumber : detiksurabaya.com, 15 Desember 2007
url : http://www.detiksurabaya.com/indexfr.php?url=http://www.detiksurabaya.com/index.php/detailberita.main/y/2007/m/12/d/15/tts/181649/idkanal/466/idnews/867637

Sikap Akhmad Suyanto tentang Persebaya

Persebaya Akan Jadi PT?

Surabaya - Persebaya terus memutar otak untuk menggali rupiah agar bisa mengikuti kompetisi tanpa uang rakyat. Banyak cara sedang dijajaki termasuk wacana menjadikan klub sebagai Persero Terbatas (PT).

"Kami masih membahas beberapa hal untuk menentukan hal tersebut (perubahan jadi PT) dengan pengurus lainnya," kata Ketua Umum Persebaya Arif Afandi ketika dihubungi detiksurabaya.com, Selasa (4/12/2007) pagi.
Dengan perubahan tersebut diharapkan Persebaya bisa lebih mandiri dan lebih leluasa dalam mengelola keuangannya karena mulai tahun depan klub-klub sepakbola tidak boleh lagi menerima bantuan dana APBD. Bahkan, dengan kemandirian itu Persebaya diharapkan bisa menggaet sponsor lebih banyak, mengingat kebutuhan tim ibukota Jawa Timur itu untuk kompetisi tahun 2008 mencapai Rp 7-8 miliar.
Selain wacana berubah bentuk, Persebaya juga terpikirkan untuk mengelola beberapa titik reklame. Pengelola reklame itu tidak lain bertujuan untuk menambah pemasukan.

"Tapi itu kalau diizinkan oleh tim reklame. Kalau tidak, berarti rencana itu batal," papar pria yang juga menjabat wakil walikota Surabaya ini.
Sementara itu anggota Komisi A DPRD Surabaya Akhmad Suyanto menyarankan Persebaya diakusisi dengan perusahaan besar seperti PT. HM Sampoerna atau lainnya. Kalau akusisi tersebut tercapai, berarti kebutuhan Persebaya selama kompetisi bisa dipenuhi.

Saran yang disampaikan kader Partai Keadilan Sejahtera itu dikarenakan PSSI memperbolehkan setiap klub tidak memasang iklan utama kompetisi di dada klub tersebut. "Nah kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan akusisi. Bisa lebih aman ikuti kompetisi," paparnya.

sumber : detik.com, diolah

Suyanto : Aneh, Anggaran BRT

Dana BRT Rp89 Miliar Diloloskan

SURABAYA(SINDO) – Aneh.Pengajuan anggaran program bus rappid transit(BRT) atau buswaysebesar Rp89 miliar diloloskan Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Padahal,hingga kini Pemkot belum mempunyai detail engineering designed (DED) proyek busway. Pelolosan anggaran proyek busway ini sebenarnya cukup alot.Komisi A sendiri pecah dalam menyikapi anggaran ini. Terjadi perdebatan sengit karena ada anggota yang setuju, ada pula yang menolak.

Akhmad Suyanto dari PKS dan Erick Reginal Tahalele dari Partai Golkar ngotot agar anggaran itu tak diloloskan. Sedangkan anggota Komisi A lainnya membiarkan lolos anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur ini.

Anggota Komisi A dari PDIP Krisnadi Nasution dan Syukur Amaludin ikut menyetujui anggaran tersebut.Padahal, dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu,proyek busway ini disoroti karena bias mengakibatkan kemacetan.

Mengenai lolosnya anggaran untuk busway yang belum ada DED-nya ini, Erick mengatakan, hingga akhir pembahasan, dia tetap tidak menyetujui. Karena anggota Dewan yang menyetujui lebih banyak,Erick mengaku tidak bisa berbuat banyak. Anehnya lagi, pengesahan anggaran tersebut terkesan slintutan.

Sebab, Akhmad Suyanto, salah seorang yang menolak anggaran ini, saat anggaran digedok sedang keluar ruangan menunaikan salat. ”Kalau saya masih di ruangan, tapi Pak Yanto (Suyanto) sedang keluar,” kata ujar Erick.

Begitu Suyanto masuk ke ruang komisi,anggaran sudah digedok. Menurutnya,sikap Komisi A meloloskan anggaran ini sangat aneh. Seharusnya pengajuan anggaran ini menggunakan acuan DED.Namun sampai saat ini, DED yang sudah dianggarkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2007 lalu masih dalam tahap lelang. Artinya, penganggaran Rp89 miliar itu bisa dikatakan hanya berdasarkan perkiraan saja.

”Kalau DED belum selesai tapi dianggarkan,ini aneh.Saya tidak ingin kasus banpol (bantuan partai politik) terulang lagi. Karena ini melewati komisi,” ujar Erick,kemarin. Sementara itu, Krisnadi Nasution mengatakan,seharusnya DED memang harus diselesaikan dulu, baru anggaran dibuat.

Namun, dia ikut menyetujui karena dia tidak perlu meragukan kualitas penelitian yang digunakan untuk FS. Selain itu, proyek busway merupakan kesepakatan dengan pemerintah pusat.”Pemerintah pusat minta pada 2008 Pemkot sudah ada anggarannya. Kami hanya bisa mengingatkan agar Pemkot hati-hati,”katanya. (abdul rochim)

sumber : seputar-indonesia, Selasa, 27/11/2007

Sikap Akhmad Suyanto tentang Raperda Rokok

Pembahasan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah dimulai di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya. Uniknya ,nasib perda ini tak hanya ditentukan perdebatan (publik) tentang penting tidaknya perda ini bagi masyarakat secara keseluruhan, namun secara khusus juga mencermati nasib para perokok pasif, lingkungan, atau pabrik tokok. Yang mungkin jarang diketahui umum, nasib perda ini ternyata juga ditentukan oleh hasil akhir pertarungan sengit antara anggota dewan yang perokok dan non-perokok di pansus.

oleh: M. Subchan Sholeh, Surabayapost

Sebuah pesan singkat (SMS) masuk ke ponsel Surabaya Post akhir Agustus 2007 lalu. Isinya, “Gara-gara pasang poster, saya diprotes teman-teman.” SMS itu berasal dari Akhmad Suyanto, anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya tentang Raperda KTR dan anggota Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya. Tanpa buang waktu, Surabaya Post menuju ruang Komisi A untuk melihat poster dimaksud.

Poster berwarna yang dipasang di dinding itu memang mengerikan. Di dalamnya digambarkan tubuh seorang perokok yang mengidap berbagai penyakit. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tertera pula keterangan jenis penyakit yang diderita seorang perokok. Dari yang ringan seperti rambut rontok sampai penyakit kelas berat seperti jantung dan delapan jenis kanker. Gambar kerusakan yang dialami organ-organ tubuh akibat rokok ditampilkan sangat jelas dalam poster yang jarang dipublikasikan itu.

Di bagian paling atas tertera tulisan, “Menurut WHO, setiap 6,5 detik, satu orang meninggal karena rokok. Riset memperkirakan orang yang mulai merokok pada usia remaja dan terus merokok selama dua dekade atau lebih akan meninggal 20-25 tahun lebih awal daripada orang yang tidak merokok.”

Rupanya poster ini adalah oleh-oleh pansus dari kunjungan mereka ke Departemen Kesehatan (Depkes) beberapa waktu lalu. Suyanto sengaja memasangnya untuk mengingatkan rekannya yang perokok agar berhenti merokok. Poster yang sama sebenarnya cukup sering ditemui di sejumlah kantor yang mulai sadar bahaya rokok. Tapi, dia malah diprotes rekannya. Meski begitu, poster itu tetap terpasang. Belakangan, poster itu dijadikan sarana untuk menyindir anggota pansus yang merokok. Tentu saja yang menyindir adalah anggota pansus yang tidak merokok. Misalnya, Sekretaris Pansus Raperda KTR Masduki Toha. Politisi PKB ini kerap menyindir dua rekannya yang perokok berat, Indra Karta Menggala dan Syukur Amaludin.

“Menurut WHO, setiap 6,5 detik seorang perokok modar (meninggal),” seloroh Masduki. Yang disindir hanya tersenyum kecut sambil menggerutu.

Dalam rangka mengamankan masyarakat dari berbagai bahaya akibat merokok, Pemkot Surabaya mengajukan Rapeda KTR, medio Agustus lalu. Selain itu, pemkot ingin menekan perokok pemula dan melincungi perokok pasif.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Esty Martiana, pengajuan raperda itu tidak dimaksudkan untuk melarang orang merokok. “Raperda itu untuk mengatur dan melindungi orang yang tidak merokok,” katanya.

Secara umum, raperda ini mengatur tempat-tempat tertentu sebagai KTR. Antara lain, sarana kesehatan, tempat pendidikan, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. Di dalam KTR, setiap orang bukan hanya dilarang merokok, tapi juga dilarang memproduksi, menjual, sampai mempromosikan rokok.

Khusus larangan merokok di tempat pendidikan dan arena kegiatan anak, Esty punya argumentasinya. Kata Esty, itu untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Yakni, pemakaian narkoba. “Akhir-akhir ini, pemakai narkoba makin banyak dan semua berawal dari kecanduan rokok,” ujar Esty.

Sudah Jelas

Tujuan dan alasan diajukannya raperda ini sangat baik. Tapi, pembahasannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di awal pembahasan saja, pertentangan sudah mulai terlihat. Utamanya, kubu perokok dan non-perokok di pansus. Kubu perokok berat antara lain Syukur Amaludin (wakil ketua pansus), Krisnadi Nasution, Indra Karta Menggala, dan Agus Kadarisman, Sebaliknya, kubu non-perokok terdiri dari Retna Wangsa (ketua pansus), Akhmad Suyanto, Masduki Toha, Erick Reginal Tahalele, M. Jazid, dan Wahyudin Husein.

Adalah Syukur Amaludin yang membuat pembahasan raperda ini menghangat. Bagi dia, raperda KTR ini seharusnya digabungkan saja dalam isi Raperda Pengendalian Pencemaran Udara yang juga telah diajukan pemkot ke DPRD untuk dibahas. Menurut dia, penerapan larangan merokok di sejumlah kawasan tertentu di Jakarta ternyata dijadikan satu bab dalam Perda Pengendalian Pencemaran Udara.

Selain itu, lanjut dia, penyumbang terbesar polusi udara adalah asap kendaraan bermotor dan industri. Asap rokok hanya menjadi penyumbang terkecil. Krisnadi Nasution mendukung pendapat Syukur. Bagi Krisnadi, isi raperda ini lemah karena tidak didukung hasil riset yang membuktikan jika polutan terbesar adalah asap rokok.

“Termasuk hasil penelitian yang menyebutkan kalau banyaknya penderita gangguan pernafasan disebabkan oleh asap rokok,” kilahnya.

Akhmad Suyanto menentang pendapat itu. Suyanto mengatakan, larangan merokok di kawasan tertentu di Jakarta justru gagal karena hanya diatur dalam satu bagian di Perda Pengendalian Pencemaran Udara. Ia menambahkan, raperda ini hanya mencoba mengatur perokok untuk tidak sembarangan merokok di wilayah-wilayah publik sehingga meracuni mereka yang tidak merokok.

“Apalagi polusi udara di ruang tertutup terus meningkat gara-gara perokok yang nekat merokok di ruang ber-AC,” gusarnya.

Lain lagi dengan Wahyudin Husein yang pesimistis raperda ini bisa diterapkan efektif di lapangan. Bahkan, ia menyarankan agar raperda KTR ditarik dulu untuk diperbaiki kekurangannya. Politisi PKB ini mengatakan, melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok merupakan niat yang baik.

“Hanya saja, dari sisi legal drafting, raperda ini banyak kelemahan. Bisa saja nanti pansus memutuskan untuk mengembalikan raperda ini untuk disempurnakan agar bisa efektif saat diterapkan,” kata Wahyudin.

Menurut dia, akan sangat sulit membatasi orang merokok di luar KTR. Ditambah lagi, ada orang tertentu yang baru bisa bekerja saat sedang merokok. Di sisi lain, produsen rokok makin gencar melakukan promosi di media massa.

Sebaliknya, Erick Reginal Tahalele menyatakan, langkah pemkot mengatur kawasan khusus tanpa rokok dalam sebuah raperda merupakan langkah maju. Bagi dia, masyarakat berhak atas udara bersih dan segar yang tidak tercemar asap rokok. “Kalau ini akan diatur dalam perda, konsekuensinya harus ada petugas khusus yang mengawasi dan menindak kalau ada pelanggaran. Ini hanya masalah teknis yang bisa dicari solusinya,” papar politisi Partai Golkar itu.

Sengitnya pembahasan raperda KTR ini juga menarik perhatian Ketua Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Surabaya Ahmad Jabir. Bagi Jabir, parpol harus bersikap tegas dengan mewajibkan anggotanya di DPRD untuk menerima raperda ini. Selain itu, masyarakat juga harus mengontrol komitmen parpol agar bersikap postif dan bijaksana dengan mendukung raperda ini.

“Raperda ini sangatlah mulia dan alasannya sudah jelas. Tidak perlu diperdebatkan lagi kecuali oleh orang-orang yang memang tidak ingin tercipta lingkungan yang sehat,” pungkasnya. (*)

sumber : surabayapost, 5-10-2007

Sikap Ahmad Jabir tentang Raperda Rokok

Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Larangan Merokok di Sembarang Tempat seperti Mimpi MIMPI INDAH DI SIANG BOLONG
Oleh Ahmad Jabir


Substansi Permasalahan:
Gagasan tentang Rancangan Perda Larangn merokok di sembarang tempat sangatlah mulia. Dan alasan kemuliaannya sudah cukup jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi kecuali oleh orang-orang yang memang tidak ingin terjadinya hidup sehat dan terpeliharanya lingkungan sehat. Saya saya mendukung upaya pemerintah kota tersebut.
Namun saya melihat ini hanya upaya pemkot mencari simpatik publik saja dan saya khawatir isu ini hanya sekedar lipservise. Meski saya secara pribadi dan secara institusi sangat mendukung raperda ini dan akan memperjuangkanya “sampai titik darah penghabisan”, tetapi saya melihat sangat pesimis perda ini bisa ditetapkan.

Sikap/Pandangan Kami:
Setidaknya ada 5 alasan yang menurut saya menjadi penghambat yang menghadang upaya perjuangan penetapan dan penerapan perda Larangan Merokok di Sembarang Tempat, yaitu:

“Larangan Merokok” mengundang polemik yang berkepanjangan sejak dulu, lantaran masyarakat tidak mau obyektif melihat fenomena merokok dan berbagai dampaknya. Bagi yang tidak merokok lebih berangkat dari selera atau keinginan menturutkan SYAHWAT MEROKOKnya saja.
Rancangan Perda ini pada akhirnya akan dibahas oleh DPRD setelah pemkot menetapkan sebagai Raperda dan meminta DPRD menyetujui. Sehingga lolos atau tidaknya perda ini untuk ditetapkan dan diundangkan amat sangat tergantung pada selera para anggota DPRD yang ini tidaklah mudah.

Sebuah “Pengalaman Sejarah” menunjukkan betapa lucunya PDRD Surabaya ketika membahas Kode Etik DPRD untuk menegaskan bahwa di ruang rapat (semua ruang rapat ber AC) anggota DPRD dilarang merokok mengingat selama ini di ruang-ruang rapat itulah terjadi produksi besar-beasaran asap rokok, maka berakhir dengan VOTING yang akhirnya menghapus poin larangan merokok tersebut hanya dengan alasan yang sangat tidak masuk akal.

Adanya pihak tertentu dalam hal ini produsen rokok yang sangat mungkin berkeberatan karena kepentingan bisnisnya sehingga bisa mempermainkan selera anggota DPRD dalam menggunakan hak Suaranya.
Dan jika partai sebagai institusi resmi yang mengutus para anggota DPRD tersebut untuk duduk di lembaga parlemen ini tidak memiliki sikap tegas yang mengharuskan anggota DPRD nya bersikap bijak untuk bisa menerima perda ini, maka perda ini selamanya tidak akan bisa ditetapkan dan diundangkan.

Untuk itu, agar gagasan mulia ini bisa berjalan dengan baik demi untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, maka sebelum proses dan prosedur pembahasan tersebut dilakukan masyarakat harus meminta dan mengontrol komitmen partai-partai yang ada agar bersikap secara postif dan bijaksana dengan mendukung perda ini untuk ditetapkan dan diberlakukan. Jika komitmen partai-partai ini tidak ada atau sedikit sekali partai yang punya komitmen, maka dapat dipastikan kita hanya mengahmbur-hamburkan uang, waktu, tenaga dan pikiran untuk suatu hal yang kita sudah tahu tidak akan berhasil.

sumber : jabir-pks.org, diolah

Jabir : Ada apa dengan Proyek SSC yg Kontroversi 1

Ada apa dengan Proyek SSC yg Kontroversi 1
Oleh Ahmad Jabir

Pembangunan SSC lebih bernuansa SYAHWAT saja.

Proyek Pembangunan SSC sebenarnya syahwat siapa? Benarkah dia merupakan hajat hidup masyarakat Surabaya? Atau syahwat hidup “oknum masyarakat” Surabaya?

Substansi Permasalahan:

Sampai hari ini, kemunculan keinginan proyek pembangunan SSC masih menyisahkan permasalahan yang sesungguhnya sangat serius.
Proyek pembangunan SSC belum memiliki konsideran mendasar yang bisa membuat kebanyakan masyarakat tidak mempersoalkan.
Kengototan pemkot terhadap pembangunan SSC ini justru menunjukkan kelemahan arah kebijakan dan perioritas pembangunan kota.


Sikap & Pandangan Kami:

Kengototan Pemkot Surabaya untuk “maju tak gentar” dalam realisasi pembangunan SSC mengindikasikan adanya SYAHWAT BESAR dari sebagian pejabat pemerintah kota.
Harusnya Pemkot tidak hanya melihat bahwa Gubernur telah mengirimkan “surat nasihat” bernomor X.739.4-436/83/211/2007.

Harusnya Pemkot mengingat kembali akan proses yang “panas” ketika pembahasan di DPRD dalam persetujuannya. Bahwa dalam pembahasan pansus ini tidak bulat ada persetujuan karena memang kebijakan SSC diantaranya dipandang tidak rasional. Setidaknya ada 2 Fraksi dari 5 Fraksi yang jelas menolak proyek SSC ini.
Jika ingat penolakan 2 Fraksi tersebut, harusnya pemkot melihat surat yang dilayangkan gubernur tersebut sebagai “surat peringatan”. Dengan surat ini saya melihat Gubernur bisa lepas tanggung jawab jika dikemudian hari ditemukan delik permasalahan dari proyek ini.

Jika pemkot tetap pada SYAHWATNYA melanjutkan proyek SSC ini, bukan tidak mungkin akan menyerat persoalan pelik di tahun-tahun mendatang mengingat sejatinya kengototan pembangunan SSC ini mengindikasikan ketidakwajaran apalagi tidak ada hal yang membuat urgent untuk segera dilaksanakan pembangunan SSC mengingat masih kekurangannya Surabaya atas anggaran demi terlaksananya pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Mestinya tunda dulu pelaksanaan pembangunan SSC meskipun sudah “terpaksa” termaktub dalam APBD 2007. Kan meski sudah dianggarkan di APBD kan masih bisa diubah. Biasa dengan PAK nanti atau ya gak usah dilaksanakan dulu.
Pemkot harus beralih pada kerangka KALAH atau MENANG. Harusnya pembanguann SSC ini disikapi dengan kerangka obyektif, apa benar sekarang ini pemkot harus memaksakan pembangunan SSC? Dan menurut saya, para asisten jangan masuk di ranah politik sehingga seolah mereka masuk dalam ranah pertarungan poltik dengan propinsi Jawa Timur. Saya khawatir pak asisten kota sudah masuk dalam ranah politik ini sehingga tidak profesional lagi.

sumber : jabir-pks.org, diolah

Jabir : Ada Apa di Balik AUDIT 39 SDN?

Ada Apa di Balik AUDIT 39 SDN?
Oleh Ahmad Jabir


Substansi Permasalahan:
Audit 39 SDN adalah gebrakan dinas yang perlu diapresiasi namun menyisakan persoalan yang harus ditransparansikan dan diantisipasi sisi negatifnya. Jika perlu harus melibatkan BPK karena berhubungan dengan ratusan milyar anggaran pendidikan yang dianggarkan dalam APBD dan APBN.

Sikap/Pandangan Kami:
Publikasi dinas pendidikan atas hasil audit internal 39 SDN patut diapresiasi tetapi juga patut untuk dicermati. Hal ini perlu dilakukan agar langkah ini (audit keuangan 39 sekolah) bisa menjadi awalan dari tahapan transp[aransi demi akuntabilitas publik. Semoga semangat transparansi ini tidak separo hati dilakukan dan tidak syarat dengan kepentingan politis semata.

Jangan sampai separo hati lalu berhenti hanya di 39 sekolah saja karena hasilnya begitu menampar institusi dinas pendidikan sendiri, bayangkan dari hasil audit tersebut menunjukkan hasil bahwa 60% sekolah dari 39 sekolah tersebut kurang memenuhi syarat dalam administrasi keuangannya yang juga bisa berarti bermasalah dan 20% dari jumlah yang bermasalah itu diindikasikan berpotensi terjadinya penyimpangan.

Tidak boleh bermuatan politis sehingga hanya diarahkan pada SDN yang kepala sekolahnya dibidik atau direncanakan untuk dimutasi. Karena kalau ini terjadi maka akan memunculkan dampak diskriminasi dalam kebijakan dinas. Disamping itu juga akan memicu munculnya kecurigaan adanya LIKE & DISLIKE serta kecurigaan bahwa audit ini dilakukan hanya sebagai alat atau alasan untuk menyingkirkan orang tertentu atau kelompok orang tertentu dari posisi atau jabatannya.
Untuk menghindari perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam ranah tersebut dan menghapuskan kecurigaan publik, Komisi D minta agar Dinas Pendidikan juga mepublikasikan hasil yang menunjukkan potensi/peluang penyimpangan sebagaimana yang dikatakan Dinas.

Kedua, mengingat jumlah sekolah tidak hanya 39 SDN saja melainkan ada 654 SDN, 42 SMPN dan 22 SMKN, maka Dinas harus melakukan audit keuangan untuk semua sekolah. Ini penting, karena anggaran milyaran bahkan ratusan milyar dikucurkan oleh APBD untuk pendidikan dan diantara pengguna anggaran adalah 628 Sekolah tersebut. Kalau 60 % dari jumlah sekolah itu berpeluang bermasalah dan berpotensi terjadi penyimpangan, maka apakah ini tidak merugikan negara dan masyarakat?
Kalau perlu dilibatkan akuntan publik, bisa saja BPKP/BPK turun dalam hal ini bawasko juga harus bekerja menindaklanjuti laporan dinas mengingat dana pendidikan memang sangat besar baik dari APBN maupun APBD serta mengingat hasil audit intern 39 sekolah yang mengindikasikan adanya permasalahan dan peluang penyimpangan. Kalau ini tidak dilakukan saya khawatir bisa membenarkan dugaan bahwa audit hanya untuk 39 sekolah ini bermuatan politis.

Kalau semua diaudit sehingga ada pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan, maka ke depan tidak ada lagi was-was terkait dilema menaikkan anggaran pendidikan sesuai amanah UU. Selama ini was-was, kalau anggaran pendidikan dinaikkan lalu tidak ada pengawalan penggunaan anggaran sehingga menympang sebagaimana hasil audit di 39 sekolah tersebut, apakah tidak berarti kenaikan anggaran sama dengan kenaikan bocoran anggaran atau kerugian negara?

Kepala Dinas Pendidikan harus obyektif dan serius dalam hal ini, jangan sampai audit berhenti di 39 sekolah saja, yang justru itu akan membuktikan permainan politik atau manuver kepentingan dari kepala dinas semata. Kalau kepala dinas diam di hanya audit 39 sekolah saja, maka sudah sepatutnya BPKP/BPK turun menindak lanjuti.
Bawasko juga harus obyektif dan transparan terkait laporan dinas, jika penyimpangannya masuk delik pidana segera saja laporkan ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti dalam ranah hukum.
Untuk itu komisi D akan segera mengundang dinas dan bawasko untuk menindaklanjuti hasil audit 39 sekolah ini.

sumber : jabir-pks.org, diolah

PKS Protes Kemewahaan FFI 2007 di Riau (2)

Dana Ajang FFI 2007 Disoal

Pengadaan Interior Rp 34,9 Miliar Tanpa Lelang

PEKANBARU- Gedung Anjung Seni Idrus Tintin yang akan menjadi ajang malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2007 dipersoalkan banyak pihak. Pasalnya pengadaan interior senilai Rp 34,9 miliar dilakukan tanpa lelang alias penunjukan langsung.

Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Nurdin, Kamis (13/12) mengaku heran dengan cara kerja Dinas Kebudayaan Seni dan Pariwisata (Budsenipar) Provinsi Riau yang melaksanakan proyek senilai Rp 34,9 miliar tanpa lelang. Pengadaan interior untuk memuluskan malam puncak FFI 2007 jatuh ke tangan PT Perusahaan Perumahan.
"Mestinya proyek bernilai di atas Rp100 juta harus melalui mekanisme lelang. Dinas Budsenipar tidak bisa menghindar bahwa pengadaan interior tersebut satu paket dengan pembangunan fisik gedung. Karena spesifikasi kedua proyek berbeda dan terpisah,” jelasnya. Anggota Fraksi Partai Golkar Syamsul Hidayah Kahar juga mengatakan proses pengadaan interior yang menelan dana APBD Provinsi Riau 2007 itu melanggar ketentuan.

Kepala Dinas Budsenipar Riau, Joni Irwan mengakui jika proyek pengadaan interior gedung Anjung Seni Idrus Tintin melalui mekanisme penunjukan langsung. Ia mengatakan, sebelum diputuskan memilih mekanisme penunjukan langsung, pihaknya telah berkonsultasi dengan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Riau. Hasil konsultasi tersebut, dilanjutkan dengan konsultasi secara tertulis kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

"Kami sudah mendapat jawaban bahwa proyek tersebut boleh tanpa tender karena merupakan pengerjaan lanjutan dari pembangunan gedung. Oleh karena itu kami menunjuk kontraktor sebelumnya yakni PT Perusahaan Perumahan melanjutkan pengadaan interior gedung," katanya.

Ia menambahkan, penunjukkan langsung dilakukan atas sejumlah alasan. Diantaranya proyek pengadaan interior ini merupakan satu kesatuan dengan proyek sebelumnya, yakni masuk kategori tahun jamak (multiyears). Selain itu, keperluannya sangat mendesak sebagai ajang penyelenggaraan FFI 2007. Sedangkan waktu yang tersedia terbatas, sehingga tidak memungkinkan lagi dilakukan tender.

Dalam pengadaan interior tersebut diantaranya menyedot dana senilai Rp 5,1 miliar untuk pengerjaan instalasi listrik. Pengerjaan akustik sebesar Rp9,6 miliar, pengerjaan tata suara panggung Rp 6,8 miliar, pengerjaan tata udara senilai Rp 2,1 miliar, pengerjaan tata layar panggung senilai Rp 1,8 miliar.

Pelaksanaan FFI 2007 di Pekanbaru sempat menuai protes dari kalangan mahasiswa. Gelombang aksi unjukrasa terus terjadi. Tidak hanya itu, DPRD Riau pun akan menggelar rapat tentang masalah itu.
Karena tidak hanya dana interior, dana untuk urusan kontrak dengan SCTV selau stasiun televisi yang akan menyiarkan secara langsung acara tersebut senilai Rp 2 miliar juga menimbulkan suatu masalah. Tidak hanya untuk urusan niliai kontrak ke SCTV saja tapi kita juga akan minta pertanggungjawaban atas seluruh dana untuk FFI," tambah Sekretaris Fraksi PKS, DPRD Riau, Mukti Sanjaya.

Menurut Mukti, sebenarnya penggunaan anggaran FFI tidak perlu terjadi polemik bila panitia menjalankan aturan yang ada. Sebab, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 13 Tahun 2006 setiap dana yang akan dipergunakan harus ada Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA). Dalam waktu dekat DPRD Riau akan melakukan hearing dengan panitia terkait.
Pelaksanaan malam puncak FFI akan digelar hari ini Jumat (14/12) yang dipusatkan di Gedung Anjung Seni Indrus Tintin, di komplek Purna MTQ, Jl Sudirman, Pekanbaru. Gedung Indrus Tintin ini luasnya sekitar 75 meter x75 meter dengan empat lantai. Pembangunan gedung ini dilakukan tahun jamak (multiyears) yang menelan APBD Riau tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp 125 miliar. ok/med

Sumber : Surabaysore.com,14 December 2007
url : http://www.surabayasore.com/v1/index.php?p=detilsearching&tbl=BERITA&id=8607

PKS Protes Kemewahan FFI 2007 di Riau (1)

FFI 2007 Terancam Batal
Hak Siar Rp2 M Dinilai Tidak Logis

PEKANBARU -- Penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) 2007 di Pekanbaru, Riau pada 14 Desember mendatang terancam batal. Panitia FFI Daerah mempersoalkan pembayaran hak siaran langsung FFI sebesar Rp2 miliar. Anggaran itu berasal APBD Riau tahun 2007.Dewan Penasihat Panitia FFI Daerah Riau, Edi Ahmad RM, menuding angka Rp2 miliar tidak logis. Makanya Panitia Daerah mengancam akan membatalkan pelaksanaan FFI di Pekanbaru.

"Nilai kontrak siaran langsung di SCTV tidak masuk akal. Anehnya lagi, kontrak itu tidak melibatkan panitia daerah. Justru dilakukan FFI Panitia Pusat. Kalau hal itu tidak ditinjau ulang, kami terpaksa membatalkan acara FFI ini," tegas Edi, Selasa, 11 Desember di Pekanbaru.

Menurut Edi yang juga anggota DPRD Riau itu, dia tidak habis pikir mengapa panitia pusat tidak melibatkan daerah dalam masalah kontrak siaran langsung ke SCTV.

"Seharusnya nilai kontrak ke media partner harus dibicarakan bersama dengan panitia daerah. Ini kok terbalik, FFI pusat yang tidak punya uang, kok malah mereka yang menentukan," kata Edi.

Selain itu, sesal Edi, panitia daerah juga tidak mendapatkan keuntungan timbal balik dari siaran langsung tersebut. Mestinya, kata dia, kalau sudah membayar Rp2 miliar, dengan sendirinya dana iklan yang masuk dalam acara siaran langsung FFI menjadi keuntungan panitia penyelenggara.

"Katanya imbalan yang didapat panitia daerah, SCTV akan menayangkan sekilas profil Pemprov Riau. Tapi kalau kita cermati, rasanya terlalu besar sekilas profil harus dibayar sebesar Rp2 miliar. Itu jelas tidak masuk akal," terang Edi.

Dengan tidak melibatkan panitia daerah dalam kontrak ke SCTV itu, Edi menduga, di FFI Pusat ada mafia yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. "Jangan-jangan dalam masalah kontrak ini ada makelar proyeknya di panitia FFI Pusat.

Yang jelas, bila ini tetap dipaksakan, kita akan batalkan semuanya. Sebab, yang dipakai ini uang rakyat Riau, bukan uang panitia FFI Pusat. Kita yang punya hak untuk menentukan sendiri," ancam Edi.

"Kalau indikasi panitia pusat mau mencari keuntungan sepihak, maka saya rasa kasus ini wajib diusut penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian. Sebab, dana yang dipergunakan, dana publik rakyat Riau, bukan dana panitia pusat," kata Edi.

Sedangkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Riau, Nurdin, menuturkan bahwa sejak awal Fraksi PKS menolak pelaksanaan FFI tersebut. "Sekarang terjadi keributan soal nilai kontrak yang terlalu besar ke SCTV.

Ini apa-apaan, kok sampai sebesar itu. Sebaiknya ya batalkan saja, tidak ada untungnya FFI buat rakyat Riau. Hanya menghamburkan uang rakyat saja," tegas Nurdin.

Nurdin juga minta, anggaran APBD 2007 untuk FFI harus dipertanggungjawabkan. "Siapa pun yang terlibat dalam penggunaan dana publik ini, harus dapat mempertanggungjawabkannya. Bila ada indikasi korupsi, aparat harus mengusutnya," tegas Nurdin. (dth)

Sumber : Fajar.co.id,12 Dec 2007
url : http://fajar.co.id/news.php?newsid=48554

PKS Mulyorejo Bersih-Bersih Sungai Surabaya

PKS bukan lah sekedar partai politik. Budaya peduli dan melayani adalah merupakan kebiasaan partai anak muda ini. Setidaknya, ini tercermin dalam kegiatan partai berlambang bulan sabit kembar ini yang tidak sekedar ada saat menjelang pemilu saja. Salah satunya adalah aksi Kader PKS dalam membersihkan sungai di Kota Surabaya

Berbekal semangat dan kekompakan tim, sekelompok kader PKS Kecamatan Muyorejo Surabaya, akhir bulan lalu, tak risih untuk turun ke sungai di sepanjang jalan Mulyorejo. Kegiatan yang diberi nama “Bersih Kali-ku “ ini merupakan sebagian dari kontribusi PKS Mulyorejo dalam melayani masyarakat. Menurut Ketua DPRa Mulyorejo, Sutris, kegiatan ini merupakan aplikasi dari branding PKS sebagai partai yang bersih dan peduli. “ Ini dalam rangka memupuk jiwa peduli pada keindahan dan kebersihan lingkungan di kalangan Kader PKS dan Masyarakat” jelas Sutris sebagaimana keterangan press yang diterima infojatim. Aksi Bersih Kali ini, lanjut Pemuda Surabaya ini, akan diadakan rutin setiap dua-tiga bulan sekali.

Untuk menambah pelayanan, mereka juga mengadakan pengecatan pohon di pinggir sungai untuk mempercantik pohon. Sementara itu, beberapa kader perempuan, mengadakan pengobatan murah kepada warga di sekitar Mulyorejo Tengah.Bakti sosial ini meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kolesterol, pemberian vitamin dan makanan bergizi untuk balita. Selain itu juga diadakan pemberian obat-obatan murah bagi yang membutuhkan.

“Ini adalah bentuk PRAS dari DPRa di Mulyorejo yang diadakan rutin bergilir di kelurahan-kelurahan” jelas humas DPC Mulyorejo kepada infojatim. Pelayanan Rakyat Adil Sejahtera atau PRAS adalah bentuk kepedulian PKS yang sedang digalakan di Jawa Timur. Untuk tema saat itu dipilih Bebas Penyakit dan Banjir, sebuah slogan yang tidak hanya diucapkan oleh kata-kata, sebagaimana Partai yang lain, tapi sudah dibuktikan oleh PKS Mulyorejo dalam kegiatan Bersih Sungai dan PRAS ini. (redaksi-infojatim)

Jabir : Stop Pungutan di Sekolah

Ahmad Jabir, Anggota DPRD Kota Surabaya dari PKS

Dikknas Lindungi Sekolah Bermasalah

YOS SUDARSO - Komisi D DPRD akhirnya memanggil kepala SMP 27, Sohibul Rahman dan SMP 29, Hari Purnomo serta Kepala Dinas Pendidikan Surabaya terkait dengan pungutan yang di keluhkan oleh para wali murid, Senin (10/12)
Dalam pertemuan tersebut, Plh Ka Dinas Pendikan (dindik) Surabaya Rudi Winarko menjelaskan bahwa pungutan tersebut tidak liar."Pungutan tersebut telah melalui mekanisme pembahasan dalam RAPBS. Sehingga, pungutan itu telah mendapat persetujuan dari walimurid," jelasnya.

Meski telah mendapat persetujuan, pada faktanya berbagai pungutan tersebut telah menimbulkan gejolak akibat keberatan para wali murid. Jabir mendesak agar pungutan tersebut tidak diteruskan."Karena ada komplain, seharusnya pungutan itu tidak diteruskan," ujarnya.

Politisi PKS ini menilai, banyaknya komplain walimurid atas pungutan di sekolah membuktikan ketidaktegasan dindik dalam menerapkan kebijakan. Seperti diketahui, dindik telah mengeluarkan SE yang tidak memperbolehkan pungutan dan membebaskan keluarga miskin. Selain itu, Jabir menuding tidak adanya sinkronisasi perencanaan pendidikan antara dindik dan pihak sekolah.
Untuk mengatasi terus terulangnya persoalan pungutan sekolah itu, Jabir kembali menyuarakan adanya standardisasi kebutuhan pendidikan per unit cost (per orang per bulan). "Dengan begitu, bisa ditentukan berapa kebutuhan pendidikan yang bisa dibackup APBD dan berapa kebutuhan yang dibebankan pada walimurid,"pungkasnya.
Sayangnya, dalam pertemuan yang cukup penting tersebut tidak ada satu wali murid yang dihadirkan sehingga bisa dikonfrontir dengan kepala sekolah dan dindik.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, M. Affandi, wali murid SMP 29 mengadu ke komisi D DPRD Surabaya, Senin (3/12) silam mengenai berbagai pungutan yang dianggap memberatkan wali murid.

Menurut Afandi, sejak pertama anaknya masuk ke sekolah tersebut sejumlah pungutan mulai dirasakan dirinya beserta para walimurid lainnya. Afandi menerangkan, pada awal masuk sekolah orang tua harus membayar seragam sekolah beserta atributnya sebesar Rp 420 ribu. Padahal, katanya, setelah dicek harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga pasar.

Selain seragam, biaya lain yang harus dikeluarkan walimurid adalah kewajiban membeli buku sebesar Rp 270.350. Biaya lainya adalah kewajiban membayar uang sebesar Rp 570 ribu untuk mendapatkan bimbingan Bahasa Inggris dalam kelas khusus. ''Kita sudah susah payah dengan biaya itu, belum lagi pungutan untuk biaya kegiatan yang sering diminta sekolah,'' katanya.

Beban lain yang harus ditanggung walimurid kelas VII adalah kewajiban membayar uang gedung sebesar Rp 1,3 juta pada bulan ini (Desember 2007). Terakhir, kata Afandi, bulan ini walimurid diharuskan membayar donasi sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu. ''Dengan rincian biaya semacam itu jelas biaya sekolah negeri justru lebih mahal dibanding sekolah swasta kelas menengah. Selain itu, banyak kebijakan yang
menyimpang diterapkan pihak sekolah. Sayangnya, Dinas Pendidikan terkesan membiarkan hal itu terjadi,'' ujar dia.

Afandi menyontohkan, untuk biaya seragam dan pembelian buku, pihaknya sudah sempat konfirmasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah menjawab bahwa hal itu bukan merupakan kewajiban. Akan tetapi, lanjutnya, kenyataan di lapangan semua siswa diwajibkan untuk membeli buku dan seragam di sekolah tersebut.fik

sumber : surabayasore.com, 11 Desember 2007
url : http://www.surabayasore.com/v1/index.php?p=detilsearching&tbl=BERITA&id=8422

Wawancara Presiden PKS dengan Harian Seputar Indonesia

PKS Masih seperti yang Dulu

SEBAGAI salah satu partai berbasis Islam,PKS mulai menyiapkan beberapa strategi menghadapi Pemilu 2009.Apa saja strategi itu? Berikut petikan wawancara SINDO dengan Presiden PKS Tifatul Sembiring.

Pemilu 2009 sudah dekat, apa yang sudah disiapkan PKS?

PKS ini partai kader yang berbasiskan massa, maka yang dijalankan selalu sesuai program, seperti di masa lalu, yakni penekanan pada soliditas kader,terutama moral para kadernya yang perlu dipertahankan. Dari pilkada yang dilakukan di berbagai daerah, PKS memenangkan 84 pilkada. Kunci kemenangan pilkada ini adalah soliditas kader dan konsistensi citra PKS. Konsistensi PKS ialah partai yang konsisten mendukung program antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Karena itu, kami menyebutnya program bersih dan peduli. Bersih dari korupsi, kolusi, serta bentuk KKN lainnya. Selain itu, PKS menjadi partai yang peduli terhadap persoalan masyarakat. PKS juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.Program ini dilakukan secara terus menerus hingga saat ini.

Untuk konsolidasi para kader, apa langkah-langkahnya?

Seluruh kader partai harus mengikuti taklim rutin partai (TRP). Setiap kader harus mempelajari dasar-dasar kepartaian dan moral, itu yang ditekankan. Jadi, TRP itu semacam political education di PKS. Ada enam jenjang dalam TRP, masing- masing memiliki level. Jenjang pemula, muda,madya, dewasa, anggota ahli, dan anggota purna.

Apakah ini yang disebut tarbiyah?

Tarbiyah yaitu taklim. Di situ kita membina moral bagaimana seorang kader itu harus menjalankan moral sesuai agamanya, termasuk moral Islam, akhlak Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat?

Khusus yang di daerah-daerah, petani dan nelayan kita tingkatkan, juga daerah yang tertimpa bencana. Kalau ada bencana, PKS selalu berupaya terdepan untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Apapun alasan orang mengatakan bahwa ini ada manuver politik, silakan saja.Yang jelas, kita ingin berbuat baik dan ini bukan baru-baru saja. Mulai dari tsunami (2004), PKS sudah melakukan ini.

Bagaimana dengan rekrutmen di PKS?

Rekrutmen sudah merupakan program rutin. Rekrutmen, pematangan, pemfungsian, itu sudah ada bagian tersendiri. Sekarang ini, jumlah kader PKS mencapai 712.000 orang. Dibandingkan 2004, kader PKS hanya sekitar 400.000, nah kita targetkan pada 2009 mampu bertambah hingga 1,2 juta kader.

Bagaimana strategi PKS untuk mengembangkan partai di luar kelompok muslim?

Ini masalah komunikasi dan masalah isu. Banyak orang mengira PKS itu bukan nasionalis. Padahal, kita sangat nasionalis. Kita mencintai negeri ini, kita ingin persatuan dan kesatuan di antara masyarakat terwujud, kita ingin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh. Ini Tanah Air kita,kita lahir di sini, kita juga akan mati di sini.Tapi,kita ingin nasionalis religius, bukan nasionalis sekuler karena kita berpandangan kalau orang nasionalis, tapi tidak bertuhan, Tuhannya sendiri berarti dibohongi. Kalau Tuhan saja dibohongi, apalagi manusia.Kita juga ingin orang konsisten dengan agama masing-masing. Apapun agamanya.

Bagaimana menjelaskan pihak yang masih mendikotomikan antara kelompok muslim dengan nasionalis?

Saya sebetulnya kurang setuju dibedakan antara nasionalis dengan Islamis yang diusung partai Islam. Semua juga pada intinya kan Islam. Kalau menurut saya, ini tidak relevan jika kita memisahkan nasionalis dengan Islamis. Menurut saya, ini tidak bisa dipisahkan secara radikal, seperti di negara-negara lain ada aliran kiri dan aliran kanan.Tidak bisa begitu. Kita ingin menciptakan good governance, cleaned government. Itu niat kita sebenarnya.

Kita memandang politik adalah demokrasi.Sementara ekonomi itu adalah egaliter,yaitu ekonomi yang kebersamaan, budaya sebagai pluralitas, bukan pluralisme. Sebab selama ini, menurut pandangan kita,itu semua sebagai sebuah realita kemajemukan, bukan paham kemajemukan. Masalah gender misalnya, kita memandang hal itu sebagai kesetaraan, partnership, dan saling melengkapi, sedangkan masyarakat, kita melihatnya sebagai civil society, itu yang kita anut.

Ada kelompok tertentu yang masih meragukan kelompok Islam dalam keteguhan dan kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI...

Kita jangan terjebak pada kesetiaan terhadap Pancasila. Memang Pancasila itu apa sebenarnya? Pancasila itu yang membuat juga orang Islam. Kalau diterjemahkan secara benar, Ketuhanan Yang Maha Esa itu Islam. Jadi, yang saya maksud, kita tidak bisa membandingkan Pancasila dengan Islam karena Pancasila itu bukan agama. Bahkan, mungkin part of (religion), sebagian kecil dari religion.Ada common sentences yang diambil,Ketuhanan Yang Maha Esa itu Islam,Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga Islam, persatuan pun Islam.

Makanya, kami tidak mau mendikotomikan umat dan bangsa. Kalau umat selalu bersatu,bangsa ini juga selalu bersatu karena ini komponen besar. Termasuk kebijaksanaan (sila ke-4 Pancasila), ada musyawarah di situ karena musyawarah juga Islam. Kelima dasar itu merupakan ajaran Islam sebetulnya.Jadi, tidak bisa kalau orang yang paham dengan keislamannya, kemudian dia melawan Pancasila.Saya tidak setuju dengan pendapat itu.

Bagaimana meyakinkan kelompok nasionalis untuk memperbesar komunikasi?

Kalau menurut saya, perlu ditekankan dalam sisi jargon bahwa kita ini prorakyat dan Merah Putih. Kalau ada yang bilang PKS sektarian, apa buktinya? Kita di DKI Jakarta misalnya, yang kita calonkan bukan seorang yang fundamentalis, tapi yang kita calonkan Adang Daradjatun, mantan Wakapolri. Adakah orang yang meragukan ”Merah Putih”-nya Adang Daradjatun. Artinya, ada satu sinyal bahwa kita nasionalis.

Apakah ada beban dengan kelompok nasionalis ketika menjalin satu komunikasi?

Kita tidak ada beban. Semua kita ajak bicara. Dengan PDI Perjuangan, apalagi dengan koalisi kita ini ada dua partai yang nasionalis, yaitu Partai Demokrat dan PKPI. Jadi, Partai Demokrat, PKPI, PBB, dan PKS. Empat partai ini mengusung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY kurang nasionalis apa? Itu kan pilihan PKS. Jadi, kalau meragukan kenasionalisan PKS, berarti meragukan nasionalisnya SBY.

PKS sepertinya ada perubahan, misal sudah ada toleransi-toleransi dibanding 1999, kemudian berlanjut di 2004, bagaimana menjelaskan ini?

Saya rasa, secara prinsip PKS masih sama seperti dulu. Kami sejak dulu sebetulnya juga nasionalis, sejak berdiri juga nasionalis.Namanya saja Partai Keadilan. Kemudian diubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin bedanya soal sosialisasi, soal orang mengenal. Biasa, dulu waktu zaman Orde Baru (Orba), ketika melihat orang ngumpul di masjid saja, itu akan dianggap sebagai sesuatu yang radikal.

Kalau sebelumnya bersih dan peduli, untuk 2009 apa brand-nya?

Saya rasa,mungkin masih tetap bersih dan peduli dan ini konsistensi kita. Mungkin satu lagi kalau ditambah, yaitu profesional. Artinya, negara membutuhkan suatu pengelolaan yang lebih konkret. Orang tidak butuh ceramah-ceramah lagi, tetapi tindakan konkret.Anda bisa mengubah keadaan tidak, ada solusi-solusi tidak dari persoalan ekonomi kita sekarang. Dulu kita punya konsep untuk menyelesaikan masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sekarang bagaimana konsep itu harus diterapkan.

Apa program utama yang menjadi prioritas untuk kampanye?

Sekarang, isu kita lebih diarahkan pada kesejahteraan. Pertama, anti-KKN tetap berjalan. Kalau kita bisa hemat APBN, dari situ kita bisa membangun banyak hal. Kedua, mengombinasi sumber-sumber ekonomi nasional, di antaranya bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam agar jangan sampai jatuh ke tangan asing secara masif, sementara masyarakat Indonesia tidak kebagian. Padahal, kita punya minyak, gas, batu bara, tembaga, nikel, dan lainnya. Itu jangan dijual-jualin.

Misal, hutan jangan dieksploitasi karena memang hutan sudah rusak. Fokus membangun perkebunan, persawahan,pertanian,dan perikanan. Jadi, sumber daya alam semua di-combine. Keempat, masalah entrepreneurship, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberi ruang dan payung bagi masyarakat. Mereka harus diayomi, jangan dikejar-kejar melulu. Kalau program seperti ini kita jalankan, orang miskin paling hanya ada sekitar 5% dan ini target PKS. Ini juga kenapa kita dinamakan sebagai Partai Keadilan Sejahtera.

Berarti ada target menurunkan angka kemiskinan?

Jelas dong. Kita menginginkan, kalaupun ada orang miskin yang harus disantuni, tidak lebih dari 5%, kalau sekarang masih 40–50%. Penerima BLT (bantuan langsung tunai) itu naik sampai 40%.Ketika BLT dikeluarkan, angka kemiskinan meningkat karena banyak orang mengaku miskin. Padahal, sebetulnya orang miskin harus didefinisikan. Kita bisa hidupkan home industry juga. Kalau kita lihat produk di Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, atau ke Arab Saudi, semua barang di sana produksi China, termasuk gantungan kunci,juga made in China.Langkah China ini yang harus ditiru. Makanya, kita haus menyediakan ruang,kita tidak mungkin menyuapi masyarakat terus.Beri ruang, payung,dan peluang kepada mereka.

Sudah punya konsep untuk menurunkan angka kemiskinan?

Ketika itu berjalan, kita akan benahi. Kalau kita pegang pemerintahan, akan kita benahi itu. Dari Menko Ekuin, Kesra, akan kita benahi sampai ke bawah. Sebenarnya sudah sering kita diskusikan dengan Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla. Tetapi, seberapa besar yang dijalankan dan berapa yang diserap, tidak bisa kita paksakan seperti itu karena kita menanggapnya sekadar sharing dengan pemerintah.

Pemilu 2009, berapa target perolehan suara?

target 20% suara. Kalau tercapai 20%, insya Allah PKS akan mengusung sendiri calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Siapa calonnya, apakah Hidayat Nurwahid?

Ya, itu salah satu. Beliau salah satu yang namanya mencuat di luar. Tapi, sekali lagi itu adalah domain dari Majelis Syuro (MS PKS), saya tidak berhak untuk menyampaikan siapa calon yang akan diusung.Dari segi survei, Pak Hidayat pernah mengungguli SBY, sekali dalam survei yang dilakukan LSI.

Ada kabar PKS mulai mendekat ke PPP?

Tidak hanya dengan PPP, tetapi juga ke Jusuf Kalla (Partai Golkar), Partai Demokrat, hanya tidak diekspos saja. Pada dasarnya, kita harus lebih sering berkunjung ke partai politik lain mendekati 2009. (chamad hojin/rd kandi) WAWANCARA DENGAN PRESIDEN PKS TIFATUL SEMBIRING

sumber : Seputar-indonesia.com, 10 Desember 2007