Ahmad Jabir : parpol Adalah Ujung Tombak Pengawasan Anggota Dewan

12 Januari 2008
Parpol Harus Siapkan Recall

Jika Anggotanya Terlibat Suap Pemkot-Dewan

Surabaya - Kabar adanya ‘uang pelicin’ Rp 250 juta yang diberikan Pemkot pada DPRD Surabaya terus menggelinding bak bola liar. Bahkan, pihak Polda Jatim menyatakan siap memanggil para wakil rakyat untuk mengumpulkan bukti-bukti. Lalu, apakah seluruh proses ini harus diserahkan sepenuhnya pada polisi?
Tampaknya tidak. Untuk menuntaskan dan mengembalikan citra wakil rakyat atas kabar suap itu, dibutuhkan peran aktif dari partai politik (Parpol) dan masyarakat umum. Caranya, Parpol harus siap melakukan pencopotan (recall) pada anggota dewan yang ikut terlibat. Meski hanya sebatas dugaan.

Anggota Fraksi Demokrat Keadilan yang juga kader PKS, Ahmad Jabir, Jumat (11/1) menuturkan, pengawasan anggota dewan yang paling efektif adalah dari partainya. “Karena partainyalah yang bisa me-recall atau menghentikan anggota dewan,” tegasnya.
Selain itu, masyarakat umum juga harus mengontrol para wakilnya di DPRD. Caranya, dengan mengontrol partai yang menjadi afiliasi anggota dewan. “Masyarakat juga harus jeli memilih jika ingin ada perbaikan kinerja anggota dewan,” tegasnya.
Penilaian Ketua Komisi D DPRD Surabaya ini lantaran belum adanya sistem pengawasan yang tokcer di lingkungan wakil rakyat. Hal itu tak lain lantaran hingga kini pembentukan Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya belum juga terwujud.
Ada indikasi, kalangan dewan sengaja tidak mau ada lembaga satupun yang mengawasinya termasuk BK. Sehingga, wajar saja apabila kemungkinan suap itu terjadi.

Dukung Polda
Sementara itu pemeriksaan yang dilakukan Polda pada anggota DPRD Surabaya mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Dewan Kota Surabaya. Namun demikian, Dewan Kota berharap agar Polda bersikap profesional. Murni atas tujuan menegakkan keadilan.
“Jangan sampai kasus ini dipolitisir atau menimbulkan kesan bahwa polisi hanya sekadar mencari-cari. Kasus ini harus dituntaskan agar masyarakat bisa tahu apakah suap tersebut benar terjadi atau tidak,” jelas Pingky Saptandari, anggota Dewan Kota Surabaya.
Jika memang terbukti bahwa suap tersebut benar, lanjut Pinky, maka insiden ini akan berakibat pada semakin rendahnya kepercayaan masyarakat Surabaya terhadap kinerja birokrat dan legislatornya.
“Dampak jangka panjang tentu akan berpengaruh pada Pilkada 2009. Seharusnya mulai Januari 2008 ini para anggota DPRD Surabaya mulai berlomba-lomba berbuat kebaikan agar dapat meraih simpati. Ini kok malah terkesan kejar setoran karena jabatannya mau habis,” kritiknya.(azz)

sumbar : dutamasyarakat.com, 12 januari 2008