Yulyani Menolak Suap

Empat Srikandi Dewan Tolak Terlibat

Tidak Tahu Soal Anggaran Rp 170 M
SURABAYA - Empat anggota dewan perempuan yang sedang dibidik polisi membantah keras jika dirinya terlibat dengan kasus suap. Empat anggota dewan yang diduga terkait dengan kasus suap ini dibidik polisi karena polisi memiliki bukti rekaman suara. Kebetulan suara rekaman yang diduga terkait dengan kasus suap itu adalah suara perempuan.


Dugaan menguat karena di dewan hanya ada empat perempuan. Menurut sejumlah sumber tidak sulit untuk membongkar kasus ini kalau bukti-bukti itu sudah ada. Namun, ketika dikonfiormasi Jatim Mandiri, kemarin (14/01) ke empat srikandi dewan itu, menyatakan menolak dan siap dipanggil polisi terkait dugaan terlibat kasus suap ini.
Mereka juga mengaku baru tahu dari koran jika di antara para kader parpol dari kaum hawa itu bakal dipanggil oleh pihak kepolisian terkait penerimaan dana tersebut. ”Demi
Tuhan saya tidak pernah menerima sepeserpun dari uang itu. Kalau memang ada orang lain yang punya buktinya, tolong dong tunjukkan buktinya. Makanya, kalau polisi akan memanggil, saya siap dipanggil,”ujar Yulyani anggota Komisi B DPRD Senin kemarin, kepada Jatim Mandiri.

Demikian halnya Zaenab Maltufah anggota Komisi C DPRD ini juga mengaku baru tahu jika ada dana surplus yang telah dibagi-bagikan kepada anggota dewan. Kader PKB ini juga siap di recall jika dirinya terbukti menerima uang panas itu. Namun, ketika ditanya soal rencana pemanggilan Polda Jatim, dirinya tidak mau berkomentar banyak. Alasannya dirinya benar-benar tidak pernah menerima sepeserpun uang yang tidak jelas itu. ”Lha apa dipanggil, wong tidak ada apa-apa kok,” kelitnya

Meskipun demikian, pihaknya juga sewaktu-waktu siap direcall apabila dirinya benar-benar terbukti menerima dana misterius. Menyinggung soal rekaman suara perempuan yang dididuga suara anggota dewan terkait soal dana misterius itu, baik Yulyani dan Zaenab mengaku tidak tahu menahu. Dengan alasan mereka tidak pernah membicarakan soal dana tersebut. ”Yang jelas itu bukan dari suara, jika tidak percaya silahkan dibuktikan,” kata Yulyani.

Sementara Agustin Poliana anggota dewan dari FPDI juga tidak mau berkomentar ketika ditamya soal dugaan penerimaan uang misterius sebesar Rp 170 miliar itu. ”Kalau soal itu no coment, silahkan tanyakan ke yang lain saja.Maaf aku lagi repot, jangan diganggu dulu” ketusnya. Anggota Komisi B ini, ketika didesak soal rencana pemanggilan dari Polda, iapun juga tak mau berkomentar sedikitpun. ”Sudahlah, tanyakan saja ke anggota yang lain. Saya lagi tidak bisa diganggu,” singkatnya.

Sedangkan Musrifah yang juga anggota Komisi B DPRD ketika dihubungi berkali-kali melalui HP-nya tidak ada nada sambungnya. Demikian juga ketika dihubungi telepon rumahnya, juga tidak ada yang mengangkat. Secara terpisah pimpinan parpol juga mengaku siap memecat anggotanya jika ada kadernya yang terbukti menerima dana misterius maupun dana gratifikasi yang diduga sebagai pelicin untuk memuluskan RAPBD 2008. Ketua DPD PKS Surabaya Fatkur Rohman mengatakan jika, sanksi partai pasti ada jika ternyata ada anggotanya yang ikut menerima uang suap.

Namun,dia sangat yakin dari tiga kader PKS yang duduk di DPRD Surabaya, tidak ada satu pun yang mau menerima uang itu. ”Satu hari setelah ada berita ini, langsung saya memanggil tiga anggota dewan kami untuk konfirmasi. Alhamdulillah kami bisa pastikan bahwa anggotanya tidak satupun yang menerima uang suap itu,”katanya. Kendati tidak ada anggotanya yang terlibat, namun pihaknya juga mendukung poses hukum pengusutan kasus ini sampai tuntas.

Ketua DPC PDIP Saleh Ismail Mukadar juga mengatakan siap memecatnya jika anggotanya terbukti menerima uang siap itu. Dia tidak mau berandai- andai apakah ada anggotanya yang terbukti atau tidak. ”Jika ternyata ada yang terbukti menerima, maka dipastikan di sana ada unsur suap,” katanya. Diakui, di setiap pembahasan agenda penting di DPRD, pemberian angpau itu memang selalu ada.

Namun lanjutnya, pemberian “angpau” itu menurut dia, tidak selalu bisa dikatakan sebagai uang suap. Seperti diketahui, dintara empat wanita anggota dewan diduga ada yang menerima uang misterius itu. Disebut misterius, karena angka sebesar itu, muncul tiba-tiba dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Dalam APBD 2007,

Pemkot mengaku terjadi defisit APBD sekitar Rp 663 miliar. Anehnya, dalam pembahasan PAK, APBD yang semula defisit, tiba-tiba surplus. Tidak tanggung-tanggung surplusnya hingga Rp 170 miliar. Sehingga totalnya menjadi Rp 833 miliar. Saat itu, tidak banyak anggota dewan yang protes. Hanya beberapa saja yang merespon. diantaranya Wahyudin Husein. Temuan uang misterius tadi, ternyata dibawa oleh beberapa anggota dewan sampai pada pembahasan APBD 2008. Agar tidak menjadi polemik berkelanjutan, dikeluarkanlah uang pelicin tersebut. rhm


sumber : surabayasore.com, Posted by : Redaksi-Dwi| 15 January 2008