PKS Diminta Melestarikan Budaya Bali

PKS Diminta Turut Lestarikan Tri Hita Karana
Posted on January 31, 2008

Denpasar –Tokoh Puri Bali meminta agara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut melestarikan Tri Hita Karana. PKS sebagai partai yang bersih dinilai mampu dalam mengaplikasikan konsep keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam tersebut.

“PKS sebagai partai yang bersih, saya titip lah agar konsep Tri Hita Karana dapat diterapkan,” kata penglingsir Puri Kesiman, A.A.Ngurah Kusuma Wardhana, saat menerima kunjungan ketua MPR Hidayat Nurwahid.

Pasalnya, menurut sesepuh puri ini, Indonesia sekarang sudah rusak karena tidak adanya keseimbangan antar setiap unsur. “Manusianya budayanya sudah rusak, alamnya rusak, ditambah lagi keyakinan sering kali dipolitisisasi, maka rusaklah semua,”jelasnya.

Dalam kunjungan ke beberapa puri ini Hidayat didampingi oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hilmy Aminuddin, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) DR Surahman Hidayat, Ketua DPW PKS Bali Heri Sukarmaeni serta anggota legislatif dari PKS, H. Mudjiono dan Oktan Hidayat.

Dalam pertemuan ini, Hidayat Nurwahid juga menegaskan bahwa kedatangannya ke Puri Kesiman adalah bagian dari keterbukaan PKS terhadap semua unsur masyarakat, “Saya datang bukan sebagai pejabat tapi sebagai sahabat,” ungkap Hidayat.

Selain ke Puri Kesiman, pimpinan PKS juga mengunjungi Puri Pamecutan dan Puri Satria. Di Puri Pamecutan rombongan PKS diterima oleh Ida Tjokorda Pemecutan. Dalam pertemuan ini, Tjok Pemecutan menyampaikan kekagumannya pada Hidayat Nurwahid dan keteguhan PKS.

“Saya kagum pada Bapak, karena mampu kritis di tengah dunia yang makin keras ini. Juga saya yakin PKS adalah partai yang idealis dan mampu menjaga integritas,” jelas Tjok Pemecutan. Tak mau kalah, Hidayat Nurwahid juga mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Tjok Pemecutan yang mampu menjadi pelopor kerukunan umat beragama.

Sementara di Puri Satria, kerukunan umat beragama menjadi topik utama perbincangan para tokoh itu. Di puri yang terletak di bilangan veteran ini, rombongan PKS diterima oleh Walikota Denpasar A.A. Puspayoga, dan Ketua Forum Komunikasi Antar Umat beragama (FKAUB) Ida Bagus Wiyana.

Mukernas PKS dilaksanakan pada hari baik, karena menurut kepercayaan orang Bali yakni pada 10 hari antara Galungan dan Kuningan adalah hari baik,” kata Ida Bagus Wiyana.

Bagi PKS kunjungan ke beberapa puri ini diharapkan menjadi awal hubungan baik antara PKS dan masyarakat Bali. “Ini mungkin adalah awal koalisi merah putih. Bali ‘kan sebelumnya merah, selama mukernas PKS ‘diputihkan’. Sekarang saya pinjam dulu, biar jadi merah putih,” ucap Hidayat yang dibalas senyum oleh tuan rumah. (wmn)

sumber : pksbali.org

Nursanita Nasiotion Bicara Tentang Pemberdayaan Perempuan di Mukernas

Nursanita Nasution: Pentingnya Pemberdayaan Sektor Informal
Posted on January 31, 2008

Selesai acara Diskusi Terbuka Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sektor Informal, tim media center Mukernas PKS berhasil mewancarai Dr. Nursanita Nasution, SE, ME. Nursanita nampak cakap berbicara tentang upaya pemberdayaan pada kaum perempuan. Berikut petikan wawancara dengan Dr. Nursanita Nasution, SE, ME.

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai peluang pemberdayaan perempuan pada sector ekonomi informal ?

Sebenarnya bukan peluang, tapi tuntutan kebutuhan. Kita tahu bahwa jumlah perempuan lebih banyak dan perempuan itu lebih kreatif. Perempuan banyak melakukan hal dan 90 % untuk keluarganya. Jadi, pemberdayaan perempuan pada sector informal ini sangat diperlukan mengingat hal ini sebetulnya bukan peluang melainkan tuntutan kehidupan.

2. Adakah jaminan Negara terhadap hak ekonomi perempuan ?

Sebetulnya ada, cuma faktanya yang bisa mengakses laki-laki. Karena kultur kita adalah paternalistic yaitu laki-laki lebih dari perempuan. Kebanyakan usaha masyarakat kita adalah usaha mikro, yang mana usaha ini sering mendapat ketidakadilan, misalnya digusur. Jadi harus ada undang-undang yang jelas untuk melindungi usaha mikro ini. Menurut saya usaha mikro dan makro harus dipisah agar tidak merugikan usaha mikro, misalnya : di suatu tempat ada pasar, tiba-tiba ditempat itu pula berdiri supermarket sehingga orang tidak mau lagi pergi ke pasar dan lebih memilih ke supermarket karena mungkin tempatnya lebih nyaman dan bersih daripada di pasar. Jadi, dalam hal ini Negara harus mempunyai undang-undang yang jelas untuk melindungi usaha mikro.

3. Bagaimana kiprah perempuan di lembaga legislative sebagai implementasi 30% wanita di parlemen?

sekarang ini baru ada 11% perempuan di legislative. Dan 30% perempuan di legislative itu harus dipenuhi karena perempuan juga punya kapasitas. Tapi syaratnya harus punya kualifikasi dan harus dibangun network. (akh)

sumber : pksbali.org

Mukernas PKS tampilkan Rindik, Musik Khas Bali

Rindik : Khazanah Budaya Bali
Posted on January 31, 2008


Denpasar-Alunan musik ini sangat kental menyiratkan nuansa khas
Bali. Rindik namanya. Alat musik instrumen yang terbuat dari bambu ini akan menggiring siapapun pendengarnya menjelajahi budaya
Bali yang penuh dengan tradisi yang orisinil nan melegenda. Satu gelaran yang disuguhkan di pintu masuk Hotel Inna Grand Beach Hotel ini seolah turut meramaikan Mukernas PKS yang digelar sampai hari ahad, 3 Februari, nanti.

Adalah Made Wane, seorang tua berusia 65 tahun, yang menjadi salah satu penabuh musik Rindik ini. Dia bersama ketiga rekannya mengaku telah memainkan Rindik sejak awal berdirinya hotel Inna Grand
Bali Beach, tepatnya pada tahun 1966. Lelaki tua yang rambutnya sudah penuh uban ini mengaku melakoni pekerjaannya ini 3 kali dalam 5 hari. Sejak pukul 12.00 hingga pukul 15.00 WITA. Atau bahkan, bila dalam kondisi tertentu semisal ada perhelatan khusus, jadwal manggungnya bisa mencapai pukul enam sore.

“Kami seluruhnya ada 10 grup. Sehingga kami tidak terlalu berat dalam memainkan alat musik ini di hotel. Karena ada jadwalnya masing-masing (shift, red). Per harinya bergiliran dua grup tampil,” kata Made Wane dengan logat
Bali yang khas. Masih menurut Made Wane, sebenarnya dalam setiap penampilan, musik Rindik juga diiringi oleh penari. “Tapi itu dilakukan jika dalam pementasan yang besar dengan tim komplit, misalnya untuk acara hajatan pengantin,” imbuhnya.

Bapak yang masih menyiratkan semangat di usia tuanya ini mengatakan kalau musik Rindik harus terus dilestarikan, karena sekarang sudah semakin luntur. Dan oleh karena itulah dia bersama rekan-rekannya, diusia yang semakin senja terus berjuang tak pernah letih menabuh Rindik. Agar anak-cucunya kelak tetap mewarisi budaya legenda nenek moyang Pulau Dewata ini. (ags)

sumber : pksbali.org

Kewanitaan PKS Keliling Media di Mukernas PKS

Ledia Hanifah: Bangun Jaringan Komunikasi, Kenalkan Jati Diri PKS
Posted on January 31, 2008


Ketua DPP PKS Bidang Kewanitaan Ledia Hanifa memanfaatkan kehadirannya dalam mukernas untuk berinteraksi dengan kaum perempuan di
Bali dengan mengusung tema ketahanan keluarga. Pada hari Rabu, 30 Januari, Ledia Hanifah melakukan dialogue interaktif di Radio Global 107,2 FM.

“Dialoq Interaktif di Global radio adalah bagian dari upaya untuk menjalin hubungan baik dengan media. Kegiatan lainnya yang juga pernah dilakukan adalah Media visit dengan melakukan kunjungan ke media-media baik local maupun nasional untuk memperkenalkan partai berikut kegiatannya serta untuk membangun image yang baik terhadap PKS,” ujar Ledia.

Selain di global radio Ledia Hanifah bersama Bidang kewanitaan DPW PKS Bali berkunjung ke Bali Post pada hari Kamis, 31 Januari. Sebelumnya dalam rangka membangun jaringan ini, bid. Wanita telah secara intens melakukan audisi dengan media-media nasional dan local, diantaranya Suara NTB, Jawa Pos, Radio Global NTB, Jakarta Post, Kompas, Seputar Indonesia dll.

Dari acara dialogue dengan radio global, ternyata lebih banyak pertanyaan-pertanyaan mengarah kepada jati diri PKS. Ledia menilai ini menunjukkan permasalahan utama kita bahwa ketidaktahuan mereka terhadap partai adalah karena kurang komunikasi, sosialisasi terhadap masyarakat. “harapannya PKS lebih intens membangun komunikasi , bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat local dengan melakukan pendekatan cultural. Dan ini bukan hanya tugas struktur tapi tugas semua kader PKS,” tandasnya. (akh)

sumber : pksbali.org

Gaya PKS Mukernas di Bali Tampilkan Tari Kecak

Gaya PKS Bali Gelar Mukernas
Posted on February 1, 2008

Denpasar – Siapa tak kenalBali? Pulau Dewata yang kaya dengan aneka budaya ini selalu menjadi daya tarik potensi wisata nasional dan bahkan internasional. Daya tarik itu pula yang membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) kali ini dengan menjadikanBali sebagai venue. Rencananya rangkaian event ini dilaksanakan mulai Jum’at – Ahad (1 – 3 Februari), bertempat di hotel Inna Grand Bali Beach.

Menurut Mujiono ketua panitia Mukernas PKS, ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnyaBali sebagai lokasi perhelatan event nasional ini, salah satunya sebagai icon pariwisata. “Bali merupakan icon pariwisata. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa PKS juga concern terhadap dunia pariwisata. Artinya PKS tidak anti pariwisata. PKS tidak anti budaya. PKS peduli itu semua,” kata Mujiono.

Salah satu wujud nyatanya diperlihatkan pada pembukaan Mukernas Jum’at besok (1/2), dengan menampilkan tari baris. Tarian ini menggambarkan semangat menggelora. “Pesan dari tarian ini adalah PKS memiliki semangat yang menggelora untuk merakyat,” ungkap Mujiono. Adapun pada penutupan rencananya akan dugelar tarian kecak, yang menggambarkan semangat, kebersamaan, dan persatuan.

Masih menurut Mujiono, Mukernas Bali ini memiliki kelebihan di bandingkan Mukernas sebelumnya. “Pertama, jumlah peserta Mukernas kali ini adalah jumlah terbanyak. Mencapai 1600 orang lebih. Kedua, Mukernas ini diikuti oleh 414 Kota/ Kabupaten se-Indonesia. Jadi event ini dihadiri perwakilan se-indonesia,” tukas Mujiono bangga. (wn)

sumber : pksbali.org

Mukernas PKS Bikin Strategi Kepemimpinan Muda

Kamis, 24 Januari 2008 10:15 WIB
PKS Tantang Mega
Jakarta, WASPADA Online

Tantangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar kader-kader muda muncul sebagai pemimpin bangsa ditanggapi PKS. Partai pimpinan Tifatul Sembiring ini balik menantang Mega. "Kalau selama ini Ibu Megawati menantang kaum muda untuk tampil, kita juga tantang Ibu Mega mengeluarkan orang muda," kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Rabu (23/1).

Dituturkan dia, PKS akan berupaya mengeluarkan kader-kadernya untuk tampil sebagai pemimpin politik kaum muda. Hal ini akan dibahas dalam Mukernas di Bali pada 1-3 Februari 2008. Menurut Mahfudz, ada 3 agenda pokok yang akan dibahas dalam Mukernas. Salah satunya mengenai kepemimpinan nasional. Namun masalah tentang Capres yang akan diusung PKS pada pemilu 2009 dan masalah pencabutan dukungan terhadap pemerintah SBY-JK belum akan dibahas.

"Itu hal yang kecil saja. Kita tidak terjebak pada nama-nama yang sudah muncul. Tapi lebih luas lagi, kepemimpinan nasional, terutama kepemimpinan pemuda," ujar dia. Tiga agenda pokok ini adalah mengevaluasi kinerja partai selama 2007. Konsolidasi menghadapi 2009. Dan rekomendasi kepada pemerintah terhadap beberapa hal yang dianggap penting, termasuk prospek ekonomi. Mahfudz mengatakan, PKS sudah mengevaluasi kinerja SBY secara menyeluruh.

Jadi kalau kita ditanya apakah kita akan cabut dukungan, jawabannya tidak, karena evaluasi ini untuk mengingatkan semua, tidak hanya kepada pemerintah," imbuh Mahfudz. Mahfudz menjelaskan, dari hasil evaluasi sektor ekonomi memang menjadi sorotan dalam pemerintah SBY-JK. Alasannya, dalam sektor ini pemerintah SBY-JK memiliki rapor yang buruk. "Rapor SBY 4 untuk sektor ekonomi. Karena banyak target yang tidak tercapai," pungkas dia.

Mukernas berlangsung di Hotel Inna Sanur Bali yang akan diikuti seluruh pimpinan wilayah dan daerah seluruh Indonesia. Bali dipilih sebagai tempat berlangsungnya acara untuk mengukuhkan, bahwa PKS tidak hanya partai untuk umat Islam saja, tapi menyeluruh. (dtc)

sumber : waspada.co.id, 24-1-2008

MUKERNAS Bahas Rekomendasi Ekonomi

Kinerja Ekonomi SBY-JK = 4

Rabu 23 Januari 2008, Jam: 19:52:00

JAKARTA (Pos Kota) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan nilai empat untuk kinerja ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di tahun 2007.

Sebab itu, lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS akan mengeluarkan rekomendasi agar SBY-JK memperbaiki kinerja ekonomi di tahun 2008.

Itu disampaikan Ketua Fraksi PKS, Mahfud Sidik di Jakarta, Rabu, yang berencana melaksanakan Mukernas pada 1-3 Februari 2008, di Bali. Dalam keterangannya, ia didampingi anggota DPR Fraksi PKS Fachri Hamzah.

KRITERIA CAPRES
Ia mengatakan pada evaluasi pemerintah SBY-JK di tahun 2007, PKS telah memberikan penilaian di bidang politik, ekonomi dan yang lainnya dan untuk sektor ekonomi memberikan nilai empat.

Namun begitu, kata Mahfud, PKS tidak akan menarik dukungan terhadap pemerintah karena sektor ekonominya nilai rendah. Justru melalui rekomendasi Mukernas ini mengingatkan pemerintah SBY-JK untuk memperbaiki kinerja ekonominya di tahun 2008.

Saat ditanya apakah di Mukernas akan menetapkan calon presiden dari PKS, Mahfud menyatakan pihaknya tidak akan memunculkan nama. Tapi, akan mengeluarkan kriteria yang tepat untuk calon presiden di tahun 2009.

(johara/j)

sumber : poskota, 24-1-2008

MUKERNAS PKS juga Membahas Program Ketahanan Keluarga

Mukernas PKS akan bahas ketahanan keluarga

By plinplan on January 29th, 2008 @ 14:01:22

Th.D.Wulandari

JAKARTA: Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) bidang kewanitaan akan menggelar Mukernas PKS dengan mengangkat isu ketahanan keluarga pada 1-3 Februari 2008.

Mukernas yang akan digelar di Bali ini merupakan bentuk perhatian DPP PKS bidang kewanitaan terhadap kebutuhan perempuan untuk berwirausaha sebagai salah satu solusi himpitan ekonomi yang berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.

“Dalam kondisi perekonomian yang serba sulit inilah perempuan yang kerap mengambil inisiatif untuk melakukan langkah taktis demi mengamankan kondisi ekonomi keluarga,” ujar Ledia Hanifa, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS dalam diskusi yang mengambil tema Mendesak, Penguatan Perempuan di Sektor Informal untuk Stabilitas Sosial Bangsa.

Lebih lanjut Ledia mengatakan bahwa adanya keterbatasan pada modal, akses terhadap kebijakan, kapasitas, dan peluang, sebagian perempuan ini bekerja di sektor informal yang notabene bergerak dalam kapasitas usaha mikro.

Pendapat ini juga diperkuat dengan data Depnakertrans yang menyebutkan bahwa sebanyak 74,28% perempuan Indonesia bekerja di sektor informal. Beberapa faktor penguat sangat dibutuhkan sebagai pendukung terciptanya situasi yang kondusif untuk berwirausaha.

Untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan, Ledia menginiasi Jaringan Keluarga Hebat, suatu jaringan kemitraan dan persaudaraan yang mengajak semua elemen bangsa untuk memperhatikan usaha-usaha membangun ketahanan keluarga.

“Semua isu ini akan dibahas dalam Mukernas yang digelar selama tiga hari dengan dihadiri oleh para tokoh perempuan bersama kader-kader PKS di seluruh Indonesia,” ujarnya. (dj)

MUKERNAS PKS : Pimpinan PKS Kunjungi Tokoh-tokoh Bali

Posted on January 31, 2008
Pimpinan PKS akan mengunjungi Puri Kesiman,Pemecutan dan Satria pada hari Kamis, 31 Januari. Rencananya rombongan pimpinan PKS akan tiba di Bali pada pukul 14.00. Selanjutnya, rombongan akan menuju kekediaman Tokoh Masarakat Habib Adnan, dilanjutkan ke Puri pemecutan. Satria, diakhiri di Puri Kesiman. Para pimpinan partai yang diagendakan untuk kunjungan ke Puri diantaranya Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminudin, Presiden Partai, Tifatul Sembiring, , Ketua MPP DR. Suharna, dan ketua DSP DR. Surahman. Rencananya Ketua MPR Ri Hidayat Nur Wahid akan turut dalam rombongan ini.
“Kami harus menjalin silaturahmi dengan semua kalangan” ujar Heri Sukarmaeni, ketua DPW PKS Bali saat ditanya mengenai latar belakang kunjungan ke puri-puri di bali ini. “Kami menegaskan bahwa PKS bukanlah partai yang eksklusif, islam sebagai rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi semua” tandas Heri. Dalam kunjungan ini, PKS selain memperkenalkan para pimpinan partainya, juga bertujuan mensosialisasikan agenda Mukernas.
Di Puri Kesiman, rombongan PKS akan diterima oleh Penglingsir puri. Sedangkan di Puri Pemecutan, PKS akan bertemu dengan tokoh-tokoh puri pemecutan. Selama ini hubungan PKS dan Puri Pemecutan terkenal sangat mesra, hal ini secara khusus bahkan PKS berterimakasih kepada Puri lantaran Puri menerima PKS yang menyebabkan PKS lebih diterima di Bali.
Yang paling menyedot perhatian tentu kunjungan ke Puri satria, di Puri ini beberapa bulan lalu, Hidayat Nurwahid sempat diterima oleh A.A.Ngurah Ratmadi, yang juga Ketua DPD PDIP Bali. Cok Rat sapaan akrabnya bahkan Nampak membicarakan sesuatu yang serius dengan Ketua MPR ini. Di Puri ini Hidayat juga sempat diterima oleh A.A. Ngurah Puspayoga, wali kota denpasar yang juga warga puri. Kala itu Ajung sapaan Puspayoga bahkan secara khusus memasangkan udeng ke kepala Hidayat.
Nampaknya, PKS akan menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam dunia politik Bali. Sebagai partai baru yang dikenal merakyat dan dapat diterima masyarakat Bali (ir).

MUKERNAS : PKS Putihkan Denpasar

Jelang Mukernas; Bendera PKS Putihkan Denpasar

Partai Keadilan Sejahtera(PKS) mengagendakan musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Denpasar, Bali pada tanggal 1-3 Pebruari 2008. Bendera PKS terlihat sudah mulai putihkan Denpasar, bendera sebagai atribut partai ini marak terpasang dimana-mana. Tema Mukernas PKS mengusung tema Bangkit Negeriku, Harapan itu masih ada. Hari ini, kamis, 31 Januari rencanya pimpinan PKS pusat dan pimpinan wilayah se-Indonesia akan tiba di lokasi Mukernas.

Mukernas kali ini PKS mengagendakan beberapa bahasan penting yang merupakan bagian dari strategi meraih kemenangan pada 2009. Salah satunya yang paling menarik adalah menegaskan bahwa PKS adalah partai terbuka. Keterbukaan itu sejalan dengan Islam sebagai Rahmat bagi semua.

Seperti dituturkan KetuaDPW PKS Bali, Heri Sukarmaini, “PKS akan menuju partai yang terbuka bagi semua kalangan”. Hal ini karena selama ini PKS diidentikkan sebagai partai islam, menurut Heri, PKS sebagai partai yang bersih dan peduli memiliki banyak program pelayanan masyarakat yang telah berjalan. Dalam setiap programnya PKS melayani semua kalangan tanpa membeda-bedakan dari mana asalnya maupun agama yang dianutnya. “PKS Bali berprinsip bersih dan melayani semua” tandas Heri.

Agendakan Dialog Budaya dan Kebangsaan

Dalam Mukernas ini, PKS mengagendakan juga dialog budaya dan dialog kebangsaan. Dalam dialog-dialog ini dihadirkan beberapa tokoh masyarakat Bali dan tokoh nasional. Dari Tokoh masyarakat Bali, akan hadir Ida Pedanda Sebali Tianyar, dan AA Satria Narada. Sedangkan Tokoh Nasional yang sudah mengkonfirmasi kehadirannya adalah Taufik Kiemas.

Dalam Dialog kebangsaan akan dibahas beberapa permasalahan bangsa, terkait dengan tema Bangkitlah bangsaku harapan itu masih ada, dilandasi dari peringatan 100 tahun kebangkitan nasional atau pendirian budi oetomo pada 1908 silam. Selain itu PKS juga menggelar dialog kewanitaan yang ditujukan untuk memberikan pendidikan politik kepada kaum ibu.

Dialog Kebudayaan, sebagai salah satu acara yang diagendakan dalam mukernas kali ini akan mengangkat tema“Kebudayaan kebangkitan:Menggali akar budaya Indonesia Untuk Kebangkitan nasional kembali”. Satria narada, salah satu tokoh Bali, juga akan ikut sumbang saran dalam dialog ini sebagai pembicara. Hasil dialog ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam kebangkitan nasional kita. Sehingga nantinya PKS sebagai salah satu partai kader mampu menjadi salah satu pilar dalam budaya khususnya budaya politik yang bertujuan melayani rakyat.Hal ini juga menunjukkan bahwa PKS tidaklah antipati terhadap budaya seperti yang selama ini tercitrakan di masyarakat.

MUKERNAS PKS di Bali untuk Merakyat kan PKS di Bali

Krama bali yang sangat identik dengan kultur adat dan budaya punya berbagai pandangan tentang PKS, umumnya mereka tahu PKS adalah partai islam yang di beberapa daerah memiliki kiprah cukup sensasional. Di Bali sendiri, khususnya di beberapa pelosok masih banyak yang belum mengenal PKS secara lebih baik.
Karangasem contohnya, di daerah paling timur di Bali ini, kebanyakan masyarakatnya belum begitu familiar dengan PKS, Artini seorang pemilik toko di kawasan Jalan Gajah Mada Amlapura ini mengaku hanya tahu PKS dari TV, “kayaknya disini belum banyak kegiatannya deh” ungkap wanita muda ini. Lain Artini, lain pula Olin, lelaki sunda yang sudah lama menetap di Karangasem ini berkomentar kalau PKS memang partai yang memiliki jiwa solidaritas tinggi, namun menurutnya di Karangasem belum banyak kegiatan social yang seperti di daerah asalnya. “ bagus secara sosialnya, Cuma disini mah belum banyak kegiatannya”ungkap lelaki yang sehari-harinya menjadi pedagang di pasar amlapura ini dengan logat sundanya.
Sedangkan menurut Kadek Darsika Aryanta, seorang mahasiswa di Undiksha Buleleng, menurutnya PKS secara partai bagus karena diisi anak-anak muda, hanya saja kesannya agak eksklusif, “Partainya bagus, Cuma kayaknya agak eksklusif, tapi saya simpatik, karena banyak kadernya anak muda dan mereka cukup merakyat” beber mahasiswa jurusan fisika ini.
Komentar lain dari buleleng juga muncul dari Made Regeg, seorang petani di kawasan Pancasari. Menurutnya ia tidak tahu mengenai PKS, bahkan menurutnya partai politik yang ia tahu hanya Golkar dan PDIP saja, “nike dogen tawangin tiyang”(hanya itu saja yang saya tahu-red) dalam bahasa balinya yang kental.
PKS memang belum begitu dikenal di pelosok bali, hal ini dikarenakan minimnya kegiatan yang dilaksanakan di daerah, selain itu ada citra bahwa PKS partai islam yang eksklusif, hal ini mengakibatkan banyak yang merasa ragu untuk ikut kegiatan PKS. Namun anggapan itu berbeda dengan pandangan Made Ari, Mahasiswi Fakultas Kedokteran UNUD, menurutnya PKS di denpasar sudah merupakan partai yang dikenal, hanya saja menurutnya PKS masih terkesan eksklusif, sehingga banyak yang agak segan ketika akan ikut serta.”program-programnya bagus, Cuma kesannya Cuma buat kalangan tertentu, padahal pengen sih ikutan” ungkapnya.
Melalui Mukernas kali ini, PKS akan menegaskan khususnya kepada masyarakat yang selama ini menganggap PKS sebagai partai yang eksklusif bahwa PKS adalah “Pilihan Kita Semua”. “Islam itu rahmatan lil ‘alamin, karenanya PKS adalah partai yang terbuka untuk semua kalangan”ujar Heri Sukarmaeni, Ketua DPW PKS Bali. (wmn)

MUKERNAS PKS Konsolidasi Strategi Naikkan Suara PKS

Konsolidasi PKS Diharapkan Bisa Naikkan Suara
(Kamis,24/01/2008:pkl.12.00 wib)

JAKNEWS.COM--Ketua Tim Media Partai Keadilan Sejahtera Fahry Hamzah mengatakan, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS diharapkan mampu mendongkrak perolehan kursi PKS di legislatif baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

"Kita harapkan konsolidasi yang dilakukan saat ini, mampu melakukan pembagian tugas yang baik agar kerja partai tidak sia-sia," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/1).

Seperti diketahui, Mukernas PKS akan digelar di Inna Beach, Bali pada 1-3 Februari mendatang. Salah agenda mukernas adalah konsolidasi partai untuk menghadapi pemilu legislatif dan Presiden 2009.

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Bali Permadi mengatakan, kader inti PKS di Bali diharapkan mampu mendongkrak suara hingga 120.000. Artinya, pada pemilu 2009 mendatang diharapkan Provinsi Bali bisa memperoleh satu kursi untuk DPR RI. "Untuk mukernas nanti, kita sudah menyiapkan 6000 kader partai untuk hadir," ujarnya.

sumber : jaknews, 24-1-2008

MUKERNAS PKS Merajut Kebersamaan Bangsa

Kamis, 24 Januari 2008 20:50

PKS Jadikan Mukernas Bali Ajang Merajut Kebersamaan Bangsa

Kapanlagi.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadikan Mukernas-nya di Bali pada 1-3 Februari mendatang sebagai ajang merajut kebersamaan dan komunikasi yang lebih baik dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa tersekat ideologi.
"Ini komitmen PKS untuk menciptakan situasi yang damai dan menghindari lagi kekerasan seperti terorisme atas nama agama," kata Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah di Jakarta, Kamis (24/01).

Dikatakannya pula bahwa selama ini ada pencitraan yang salah terhadap PKS bahwa partai itu bersifat eksklusif dan hanya untuk kalangan tertentu saja.
Menurut dia, semua anggapan semacam itu hanyalah praduga masyarakat yang kurang memahami PKS dan apabila masyarakat luas menjalin komunikasi dengan kader-kader PKS, maka hal itu tidak akan terjadi.

"Kalau berkomunikasi dengan teman-teman di dalam, itu semua tidak benar. Jadi selama ini masalah lebih pada kurangnya komunikasi saja," katanya.
Karenanya PKS memandang perlu dilakukannya berbagai pembenahan, diantaranya dengan membangun kebersamaan diantara anak-anak bangsa serta mengintensifkan komunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Dipilihnya Bali sebagai tempat Mukernas PKS itu juga tidak terlepas dari upaya
partai itu memperlakukan semua daerah di seluruh Indonesia secara sama.
"Kita ingin menjadikan momentum politik ini sebagai wahana mengajak masyarakat berfikir dan menjadikan Bali sebagai kota yang bisa kita banggakan. Bali juga harus mendapat treatment yang sama," katanya.

Ditanya bahwa selama ini Bali bukanlah basis PKS, Fachri menampiknya dengan mengatakan bahwa semua wilayah di Indonesia adalah basis PKS dan partai itu pun memiliki akar budaya yang sama serta tidak pernah bermasalah.
Fachri kemudian menunjukkan bukti bahwa masyarakat Bali merespon baik rencana PKS menggelar hajatannya di Pulau Dewata itu.

"Antusiasme itu mereka tunjukkan kepada tim advance dan ini menjadi penyemangat bagi kami semua," katanya.

Sementara itu sejumlah tokoh nasional yang akan diundang hadir dalam sesi dialog kebangsaan di Mukernas Bali diantaranya adalah tokoh PDIP Taufiq Kiemas, mantan Wapres Try Sutrisno, tokoh pers Jacob Oetama serta sastrawan WS Rendra. (*/lpk)

Mukernas PKS : PKS Bidik Konstituen Non Muslim

PKS Incar Konstituen Non Muslim

Bandar Lampung | Sabtu, 26 Jan 2008

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertekad akan menggandeng konstituen di daerah mayoritas non-muslim, seperti Bali, Papua dan lainnya, karena partai tersebut bersifat terbuka.
"Dari dulu kita membuka diri terhadap agama dan etnis apa pun. Bahkan di Irian anggota dewan dari PKS, non-muslim,” kata Presiden PKS Tifatul Sembiring, di Bandarlampung, Sabtu (26/1).
Sebelumnya dari Jakarta diberitakan PKS akan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional di Bali pada 1-3 Februari mendatang, sebagai ajang merajut kebersamaan dan komunikasi yang lebih baik dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa tersekat ideologi.
“Mukernas PKS kita pilih di Bali dan kita pun ingin mengambil konstituen di sana bahwa PKS memang partai terbuka. Kita mengambil porsi di mana pun boleh-boleh saja,” katanya.
Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengatakan, hal itu sebagai komitmen partai tersebut untuk menciptakan situasi yang damai dan menghindari lagi kekerasan seperti terorisme atas nama agama.(Ant)

sumber : jurnal nasional, 26-1-2008

Ribuan Peserta Mukernas PKS Padati Bali

BALI - Ribuan peserta musyawarah kerja nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Bali 1-3 Februari 2008, mulai memadati Denpasar, Bali. Sejumlah ornamen-ornamen pelaksanaan Mukernas juga sudah terlihat meriah di sudut-sudut jalan.

"Support dari pemda kepada kami berjalan baik. Seperti pemberian izin pemasangan spanduk, umbul-umbul dan bendera sudah diberikan. Begitu juga izin pelaksanaan acara Mukernas," kata Ketua DPW PKS Bali, Heri Sukarmini kepada okezone, Kamis (31/1/2008).

Heri menjelaskan, untuk pihak keamanan PKS telah berkoordinasi dengan Pecalang, yang akan menurunkan 25 orang, dan Polwiltabes Denpasar akan menurunkan satu regu. "Kami memang tidak melakukan pengamanan berlebihan. Standar saja. Kami yakin acara akan berlangsung aman," ujarnya.

Rencananya dalam acara Mukernas ini akan hadir sejumlah tokoh nasional seperti Taufik Kiemas dan Try Soetrisno. Selain itu ada juga Hidayat Nurwahid, Hilmi Aminudin, dan Tifatul Sembiring.(ahm)

sumber : okezone.com, 31 januari 2008

MUKERNAS PKS : Diawali dengan Silaturrahim Tokoh-Tokoh Bali

Kamis, 31 Januari 2008
Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Kunjungi Puri Bali

Denpasar-RoL-- Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama sejumlah tokoh Partai Keadilan Sejahtera, dijadwalkan mengunjungi Puri Satria, Puri Kesiman dan Puri Pemecutan, yang berada di sekitar Denpasar, Bali, Kamis sore.

Silaturahmi ke tokoh-tokoh keturunan keluarga kerajaan di Bali tersebut mengawali penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Pulau Dewata, dijadwalkan dibuka Jumat (1/2) malam di kawasan Pantai Sanur.

Menurut Ketua Departemen Dakwah Wilayah NTB-NTT DPP PKS, Dwi Triyono, SH, Kamis pagi, silaturahmi ke totoh-tokoh puri itu sekaligus menandai keberadaan PKS sebagai partai terbuka, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan Nopember 2007.

Hidayat Nur Wahid bersama Ketua Majelis Syuro DPP PKS KH Hilmi Aminudin, Ketua Dewan Syariah Dr Surahman, Ketua MPP (majelis pertimbangan partai) Dr Suharna dan Presiden PKS Tifatul Sembiring, dijadwalkan tiba di Bandara Ngurah Rai sekitar pukul 14.00 Wita.

Berdasarkan agenda yang disampaikan Pusat Pelayanan Media Mukernas di Sanur, kedatangan tokoh-tokoh PKS tersebut akan disambut dengan acara pemakaian destar atau udeng khas Bali.

Pemakaian udeng sebagai simbol adat dan budaya masyarakat Hindu Bali tersebut, menurut Triyono, sekaligus sebagai pencerminan bahwa PKS yang telah berubah menjadi partai terbuka, berharap dukungan dan keikutsertaan masyarakat Hindu maupun non muslim lainnya.

Dari Bandara Ngurah Rai, rombongan akan terus melakukan kunjungan ke tiga puri tersebut, selain bersilaturahmi ke HS Habib Adnan, salah seorang tokoh Islam yang beberapa periode menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bali.

Mukernas PKS yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta kalangan pengurus partai ini dari seluruh daerah di Indonesia, dijadwalkan berlangsung hingga Ahad (3/2). ant/
fif

sumber : republika 31 januari 2008

PKS Juga Pikir-pikir tentang Pangdam

PKS–PAN Jajaki Pangdam
Rabu, 30/01/2008

SURABAYA (SINDO) – PKS dan PAN bolehsaja mengedepankan Soekarwo sebagaicalon gubernur,tapi mereka tampaknyamasih setengah hati.

Calon lain pun didekatiBuktinya, kemarin PAN danPKS bergantian menemuiPangdam V/Brawijaya MayjenTNI Bambang Surantodi Kodam V/Brawijaya.Pertemuan keduapartai itu digelarsecara bergantian.PKS yang diwakili KetuaDPW Ja’far Tri Kuswahyonoterlebih dahulu menemuiPangdam sekitar pukul 14.30WIB. Sekitar sejam kemudian,PAN yang diwakili KetuaBarisan Muda PAN Anna Luthfiegiliran menemui jenderalbintang dua itu.Seusai pertemuan,Ja’far Tri Kuswahyonomenyebut kunjunganitu hanya sekadar silaturahmi.

Alasannya, selamaBambang Suranto menjabatsebagai Pangdam V/Brawijaya,PKS belum melakukanperkenalan.Namun,dia tak menampikkunjungan itu sekaligus menyelipkanagenda pilgub.Bahkan Ja’far secara terangteranganmenanyakan keseriusanPangdam terkait pencalonansebagai calon gubernur(cagub).“Jawabannya bukan yaatau tidak.Tapi beliau menyerahkansepenuhnya kepadamasyarakat. Jika nanti banyakmasyarakat yang menghendakinyamaju di pilgub,iamenyatakan siap,”kata Ja’farseusai pertemuan.Selama pertemuan, PKSmerasakan ada persamaanvisi dengan Pangdam danJa’far sendiri mengaku sangatpuas.

Sejumlah agendayang dibicarakan,antara lainmenyangkut bidang kesehatandan pendidikan secarariil. Soal bagaimana langkahPKS selanjutnya, Ja’farpunya jawaban.Dia mengatakan, pihaknyatak segan melirik priakelahiran Jakarta, 6 Oktober1962 itu. Dari pembicaraanyang dilakukan, sekilas PKSmenyatakan Bambang cukuplayak dipertimbangkan sebagaicagub.Ja’farmenyayangkansosokBambang Suranto baru munculsetelah survei PKS selesaidigelar. “Namanya memangtidak dimasukkan dalam survei.Tapimenurutsaya menarikdan beliau layak dipertimbangkan,”lanjut Ja’far.Tapi pihaknya buru-burumengelak dikatakan latahmencalonkan Pangdam.

Menurutnya,Pangdam adalahsosok yang kompeten dan kredibeluntuk dicalonkan.Ja’far menegaskan, dia tidakmencari sosok yang populerbelaka, tapi juga berkomitmendan direspons pasar.“Kita baru mempunyai satunama,yakni Soekarwo.Artinyamasih ada kemungkinansatu nama lagi yang masuk,sedangkan kita tak pernahmenjalin komunikasi denganSoenarjo. Intinya PKS masihmenimbang-nimbang,” tuturJa’far sembari menegaskanpihaknya belum bisa memastikanpencalonan Pangdam.Terpisah, Sekretaris Tim13 sekaligus Ketua BP PANAnna Luthfie dengan jujurmenyatakan dorongannyaterhadap pencalonan Pangdam.Pertemuan yang dibalutagenda silaturahmi itu merupakanbentuk dukungan kePilgub 2008.

“Dukungan di PAN terhadapPak Bambang tidak mainmain,yakni sudah ada 19 dukungan.Itu benar-benar dukunganmurni.Kunjungan inimerupakan agenda pertemuanawal antara BM PAN denganPangdam,” kata AnnaLuthfie.Sebelumnya PAN sendirimenjagokan Soekarwoyang baru saja ditolak PDIP.Tanggapan Pangdam?Bambang Suranto mengakutak mau ceroboh membuat keputusan.Dia masih akan membukaaudiensi dengan berbagaikelompok masyarakat sebagaiupaya menjajaki peluangnyamaju ke Pilgub 2008.

“Saya tidak mudah percayapada mereka yang menyatakanmendukung saya.Kitamasih perlu mempertanyakankebenaran dukunganyang disampaikan itu.Jadi sayaharus hati-hati,”ujar BambangSuranto kepada wartawandi Kodam V/Brawijayakemarin.Disebut-sebut sebagai figuralternatif yang masih segardan belum terkontaminasipolitik lokal,Bambang malahtertawa. Menurutnya penilaianitu bisa saja tak sepenuhnyabenar.“Semua kembalike pribadi masing-masing.Ada pemimpin baru datangtapi sudah parah,”katanya.Bambang memandangperlunya membuat perhitunganmatang.

Pasalnya, sebagaiperwira ia masih mempunyaitugas menyelesaikandinasnya dua hingga tigatahun mendatang. Lagipula,ia sebagai sosok baru di Jatimyang membuat peluangnya diPilgub masih samar.Dia menambahkan, dirinyamempunyai beban yangjauh lebih berat dibandingcagub TNI yang sudah pensiun,seperti Haris Sudarnoatau Djoko Subroto. Itulahyang membuatnya memilih ditengah, dengan menghindariacara-acara yang berbau politisdan pilgub.

Bambang tidak menyebutkansampaikapandirinyaakanmelakukanpenjajakan.Sekalilagi,ia masih menunggu suaramasyarakat,karena menurutnyasuara masyarakat lebih jujurdibanding suara sebuahkelompok yang mengatasnamakanmasyarakat.“Ya nantijangan kecewa kalau sayatidak jadi maju,”tandasnya.

sumber : sindo, 30 januari 2008

Qohar Mahmudi : APBD Bojonegoro Defisit

APBD 2008 Defisit Rp87,6 M


BOJONEGORO(SINDO) – Panitia anggaran DPRD mengesahkan kebijakan umum anggaran APBD 2008.Dalam kebijakan itu, terungkap jika anggaran defisit Rp87,625 M.

Juru bicara panitia anggaran (Panggar) DPRD Bojonegoro Qohar Mahmudi mengatakan, pendapatan daerah pada 2008 diprediksi mencapai Rp812,225 miliar. Sementara kebutuhan belanja dalam satu tahun,menghabiskan dana Rp899,851 miliar. ”Jadi, nantinya anggaran daerah akan defisit sebesar Rp87,625 miliar,” terangnya.
Hanya,defisit anggaran itu bisa ditutupi dari pos penerimaan anggaran Rp103,851 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp16,185 miliar.

Dalam laporan panggar tersebut, juga menyebutkan alasan panggar mencoret dana Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim yang semula dianggarkan Rp2 miliar.”Setelah koordinasi dengan Pemprov Jatim, dana pilgub Rp2 miliar dihapus dan dialokasikan untuk dana tak terduga,” terang kader PKS ini. Dalam laporannya, panggar Dewan juga menyinggung bantuan untuk KONI (Komite Olah Raga Nasional Indonesia) Bojonegoro, termasuk untuk klub sepak bola Persibo.

Dalam draf KUA, diusulkan dana Persibo mendapat hibah sebesar Rp11 miliar dan dimasukkan ke dalam pos KONI. ”Terkait bantuan untuk KONI, perlu ada peningkatan manajemen serta fungsi kontrol eksekutif dan legislatif,”kata Qohar di ruang paripurna tanpa menyebut nominal. Sementara itu, panggar kemarin sama sekali tidak menyinggung proyek multiyears yang menghabiskan dana miliaran rupiah.
Padahal, sebelumnya mereka sangat getol meminta proyek prestisius itu sebagian direvisi. ”Soal multiyears akan dibahas dalam rancangan APBD,” ujar Ketua DPRD Bojonegoro Tamam Syaifudin seusai mengesahkan KUA APBD 2008 tersebut.

Seperti diketahui, dana multiyears yang dibebankan kepada APBD 2008 diperkirakan mencapai Rp160 miliar. Proyek itu di antaranya berupa pembangunan RSUD Sosodoro Djatikusumo Tipe B Rp70 miliar, sekolah unggulan terpadu (SUT) Rp80 miliar, pembangunan jalan poros kecamatan Rp60 miliar, dan penerangan jalan umum (PJU) Rp30 miliar.Dengan demikian,proyek multiyears tersebut dipastikan menyedot hampir 50% (separuh) dari belanja langsung yang dianggarkan sebesar Rp386,165 miliar. (nanang fahrudin)

sumber : sindo, 30 Januari 2008

PKS Pikir-pikir Soekarwo

PKS Juga Pilih Soekarwo
Selasa, 29/01/2008
SURABAYA (SINDO) – Terlempar dari bursa calon gubernur (cagub) PDIP, Soekarwo malah makin laris manis. Sejumlah partai bersedia menampungnya.

Setelah dua hari lalu Partai Amanat Nasional (PAN) memastikan meminang Sekdaprov Jatim itu dan akan memasangkannya dengan Ketua GP Ansor Saifullah Yusuf, kini giliranPartaiKeadilanSejahtera yang menyatakan siap melambungkan pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu.Keputusan PKS menggaet Soekarwo tak lepas dari hasil survei yang telah digelar partai.

Menurut hasil survei, Soekarwo memang kalah populer atau dikenal masyarakat dibanding Soenarjo, calon Partai Golkar.Tapi soal elektabilitas atau peluang dipilih masyarakat, Soekarwo ternyata masih di atas Soenarjo. Pada survei yang digelar November–Desember 2007, Soenarjo lebih dikenal masyarakat Jatim dengan perolehan 28%,sedangkan Soekarwo 23%.

“Tapi dari sisi elektabilitas, Soekarwo lebih berpeluang dipilih dengan persentase 21,7% dan Soenarjo 17,8%,”kata Ketua Tim Pilgub PKS Mohamad Siroj kemarin. Sirojmenjelaskan,adaperbedaan besar antara tingkat popularitas cagub dan elektabilitas.

Dikenal masyarakat, kata Siroj,bukan berarti menjadi jaminan akan dipilih.Jadi tingkat elektabilitas biasanya lebih menjadi acuan dibanding popularitas di mata masyarakat. Atas dasar hasil survei elektabilitas itulah PKS berani mengusung nama Soekarwo di urutan pertama.

Melihat hasil survei itu,Siroj sangat yakin peluang Soekarwo jauh lebih besar untuk dipilih masyarakat dibanding Soenarjo. Siroj juga tidak menampik kemungkinan mengusung nama Soekarwo bersama partai lain.Sebab bukan kebetulan, parpol seperti PAN dan PPP juga sangat tertarik dengan Sekdaprov Jatim itu. Sebelumnya PKS juga menggagas koalisi pelangi yang beranggotakan parpol bersuara kecil.

“Kita masih akan memikirkannya nanti. Kita terus menjalin kontak dan semoga gagasan koalisi pelangi bisa dibangkitkan kembali.” “Koalisi yang kita bangun, baik dengan PAN atau PPP, bisa jadi koalisi besar sejauh sesuai dengan target PKS,” tandas Siroj. Sementara itu, Soekarwo berharap partai-partai yang tertarik kepadanya segera membicarakan langkah pencalonan, karena waktu persiapan pilgub sudah cukup mepet. Ia tak menampik sejumlah parpol siap menampungnya.

“Saya terus menjalin kontak dengan teman-teman di sejumlah partai.Tapi yang jelas saya ingin ada pendekatan dini karena pilgub sudah semakin dekat.Terkait strategi saya selanjutnya, itu bagian dari rahasia perusahaan,”kata Soekarwo di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan kemarin.

Terkait keputusan PDIP yang tidak memilihnya,sekali lagi Soekarwo mengaku menerima keputusan itu.Ia juga tak terlalu berharap kaderkader PDIP yang mendukungnya akan memberi suara kepada dirinya di hajatan pilgub nanti. Soekarwo tak menampik punya banyak rekan dekat di jajaran pengurus PDIP Jatim.

“Selama ini kita berteman. Sebagai teman kan saling mendukung,tapi untuk urusan siapa yang dipilih,itu menjadi hak pribadi,”lanjutnya. Pascakegagalan menembus bursa cagub PDIP,banyak kalangan bertanya-tanya besarnya dana yang dialirkan Soekarwo ke PDIP. Sejumlah kalangan bahkan menyebut Soekarwo rugi besar tidak direkomendasi karena telah habis dana banyak. Tapi itu dibantah Karwo.

Dalam pengakuannya, ia sama sekali tak mengeluarkan anggaran apa-apa untuk DPP PDIP terkait pencalonan dirinya. Ia hanya mengatakan wajar jika memberi rokok karena hubungan pertemanan. “Intinya, saya berterima kasih kepada PDIP yang memberi kesempatan saya untuk ikut fit and proper test. Benar bahwa saya tak pernah dimintai dana oleh PDIP untuk kegiatan apa pun.Saya juga tidak merasa dizalimi karena tak lolos seleksi,” cetus pria dengan ciri khas kumis dan kacamata ini.

sumber : sindo, 29 Januari 2008

PKS di Jawa Timur Tolak Blokade Israel atas Palestina (6)

Minggu, 27/01/2008 13:20 WIB

PKS Jember Serukan Pembebasan Gaza
Reporter : A Wirawan

Jember-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jember berunjukrasa mengecam aksi brutal militer Israel di jalur Gaza, Ahad (27/1/2008). Mereka menuntut agar jalur Gaza dibebaskan.

Puluhan aktivis PKS dengan dipimpin Choirul Hadi melakukan long march dari markas mereka di Jalan Mastrip ke bundaran DPRD. Mereka berorasi dan membawa poster bergambar kekejaman tentara Israel.

"Kami mengecam keras blokade Israel di jalur Gaza dan operasi militer di sana. Apa yang dilakukan Israel jelas melanggar kemanusiaan," kata Hadi.

PKS juga mendesak agar embargo terhadap jalur Gaza yang dikuasai kelompok pejuang Hamas segera dicabut. Selama embargo diberlakukan, maka yang menjadi korban hanyalah masyarakat kecil.

PKS menyerukan agar semua pihak bekerjasama menghentikan kekejaman Israel. "Solidaritas kita harus ditegakkan untuk menyelamatkan Palestina," katanya.(bj2)

sumber : beritajatim, 27-1-2008

PKS Pertimbangkan Usung Soekarwo

Senin, 28/01/2008 11:45 WIB

Elektabilitas Tertinggi, PKS Siap Usung Soekarwo
Reporter : Nani Mashita

Surabaya - Meski terjungkal dari PDIP, nama Soekarwo masih diminati oleh parpol-parpo. Setelah PAN merekomendasikan nama Soekarwo-Syaifullah Yusuf, kini giliran PKS yang siap untuk mengusung nama Sekdaprop Jatim itu.

Dalam survey yang digelar oleh PKS, dua nama yaitu Soenarjo masih memimpin sebagai figur yang dikenal masyarakat. "Tapi untuk tingkat elektabilitas atau dipilih oleh pemilih, nama Pak Karwo lebih tinggi ketimbang Soenarjo," tutur Ketua Tim Pilgub PKS Jatim Muhammad Siroj dihubungi beritajatim.com, Senin (28/1/2008).

Hal ini terungkap pada rapat PKS yang digelar tadi malam yang mana nama Soenarjo mendapat peringkat pertama dengan 28 persen. Sedangkan Soekarwo dikenal oleh 23 persen masyarakat Jawa Timur.

Namun, tingkat elektabilitas Soenarjo hanya 17,8 persen, sedangkan Soekarwo lebih stabil dan akan dipilih oleh 21,7 persen pemilih yang mengenalnya.

"Dikenal kan bukan berarti dipilih. Ini memang aneh tapi dikenal tidak harus dicoblos. Disini terlihat bahwa peluang Karwo lebih kuat dipilih ketimbang Pak Narjo," tuturnya.

Dengan kondisi semacam ini, Siroj mengakui pihaknya memiliki kecenderungan untuk memilih Soekarwo. Tingginya elektabilitas Soekarwo juga diperkirakan jadi pertimbangan utama DPP untuk memutus memberi rekomendasi.

Apakah berarti PKS siap merapat ke koalisi PAN-PPP? Siroj tidak menampiknya. Apalagi PKS sempat menggagas koalisi pelangi yang terdiri dari partai-partai yang punya suara kecil dalam perolehan suara seperti PAN, PPP, PKS dan Partai Demokrat.

"Saya kira gagasan ini bisa digulirkan kembali karena ini adalah suatu koalisi besar asal cukup relevan dengan keinginan PKS," katanya.[sit]

sumber : beritajatim, 28 januari 2008

PKS di Jawa Timur Tolak Blokade Israel atas Palestina (5)

Minggu, 27/01/2008 12:52 WIB

Sekali Lagi, PKS Demo Israel
Reporter : Anas Pandu Gunawan

Surabaya-Aksi demonstrasi menolak kebijakan Israel di Timur Tengah kembali dilakukan anggota dan kader PKS. Demo kali ini digelar di depan gedung negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Minggu (27/1/2007).

Aksi demo dilakukan sekitar 500 kader dan anggota partai berasas Islam ini. Mereka menolak agresi Israel dan solider dengan berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa Palestina.

"Karena tentara Israel memblokade jalur Gaza, maka warga Palestina kesulitan pangan. Lembaga dunia dan negara-negara Arab perlu turun tangan untuk mengatasi persoalan ini," tegas beberapa demonstran saat berorasi.

Tak hanya berorasi, ratusan kader dan anggota PKS Jatim ini juga membagikan bunga mawar kepada pengguna jalan yang kebetulan lewat di depan lokasi aksi. Bunga mawar ini tanpa perdamaian dan kecaman terhadap kekerasan yang kerapkali dilakukan tentara Israel terhadap rakyat Palestina. (bj2)

sumber : beritajatim.com, 27 Januari 2008

PKS di Jawa Timur Tolak Blokade Israel di Palestina (4)

PKS Surabaya Kecam Blokade Israel

Surabaya, Pelita
Ratusan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kebanyakan masih berstatus mahasiswa, Minggu (27/1), mengadakan aksi solidaritas kepada Palestina di depan Grahadi. Aksi solidaritas ini dilaksanakan tidak hanya di Surabaya tetapi juga serentak di seluruh Indonesia.

PKS dalam pernyataan sikapnya mengecam keras tindakan Israel memblokade jalur Gaza, mengecam operasi militer yang dilakukan Israel, mendesak agar embargo untuk jalur Gaza di cabut. PKS juga mengajak semua pihak untuk menghentikan pelanggaran fisik yang dilakukan Israel serta menyerukan semua pihak untuk menggalang solidaritas untuk Palestina. Satu diantara caranya adalah mengirimkan cadangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Sekretaris Umum DPD PKS Kota Surabaya Alfan Khusaeri di sela-sela aksi mengatakan PKS ingin mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya kita tidak hanya memiliki permasalahan kebangsaan tetapi juga permasalahan yang menimpa saudara kita di Palestina.
Disinggung mengenai upaya yang telah PKS lakukan, Alfan mengatakan lewat legislator-legislatornya di dewan, telah meminta pemerintah untuk memberikan dukungan pada Palestina. Kita menginginkan Indonesia sebagai mediator penyelesaian konflik. Kita akan mendorong terus upaya damai pada Palestina, dan Palestina mendapatkan hak-hak sebagai negara yang berdaulat, ujarnya.

Dalam aksi ini, beberapa simpatisan PKS melakukan aksi teatrikal, menggambarkan bantuan Indonesia pada Palestina. Aksi yang dilaksanakan sejak pukul 08.30 WIB ini juga melakukan pembagian bunga mawar pada pengguna jalan. Selain itu, juga ada spanduk sepenjang 50 meter bertuliskan, Hentikan Blokade, Selamatkan Palestina dalam lima bahasa, Indonesia, Inggris, Jawa, Madura dan Arab.(sub)

sumber : harian pelita, 28 Januari 2008

PKS di Jawa Timur Tolak Blokade Israel di Palestina (3)

RADAR JEMBER
Kecam Blokade Israel di Gaza

BLOKADE dan embargo yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, menuai kecaman. Puluhan aktivis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jember kemarin (27/1) turun ke jalan mengecam aksi blokade Israel tersebut.

Puluhan kader yang didominasi perempuan itu berangkat dari depan kantor DPD PKS Jl Mastrip 11. Dengan sebuah mobil sound system, mereka long march menuju bundaran DPRD. Sejumlah poster bergambar perjuangan rakyat Palestina dibeber para aktivis PKS.

Mereka mengecam embargo dan blokade yang dilakukan Israel ke Gaza. Israel menutup akses jalur distribusi bahan pangan dan bahan bakar ke Gaza. Akibatnya, warga sipil Palestina terancam kelaparan dan krisis energi.

"Aksi biadab Israel ini harus dihentikan! Ayo, selamatkan Palestina," teriak salah seorang orator disambut pekik takbir. Tindakan yang dilakukan Israel dinilai sebagai bentuk penjajahan terhadap bangsa Palestina.

Menurut H Khoirul Hadi Lc, ketua Dewan Syariah Daerah (DSD) PKS Jember, aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan warga Palestina di Gaza yang menjadi korban embargo Israel. Aibat tindakan itu, 1,5 juta warga Palestina di Gaza terancam kelaparan.

Karena itu, pihaknya mengecam keras tindakan Israel dan mengecam operasi militer yang dilakukan di Jalur Gaza. "Kami minta agar embargo ke Gaza dicabut. Jalur ke perbatasan harus dibuka," tegasnya.

Dia juga mengajak semua pihak untuk menghentikan agresi yang dilakukan Israel. PKS juga menyerukan semua pihak untuk menggalang solidaritas dengan mengirimkan bantuan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. (har)

sumber : radar jember, 28 Januari 2008

PKS di Jawa Timur Tolak Blokade Israel di Palestina (2)

27 Januari 2008, 12:56:04,
Laporan Khusnina Sekar Segari

PKS Kecam Blokade Israel

suarasurabaya.net| Minggu, (27/01) hari ini ratusan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kebanyakan masih berstatus mahasiswa, mengadakan aksi solidaritas kepada Palestina di depan Grahadi. Aksi solidaritas ini dilaksanakan tidak hanya di Surabaya tetapi juga serentak di seluruh Indonesia.

PKS dalam pernyataan sikapnya mengecam keras tindakan Israel memblokade jalur Gaza, mengecam operasi militer yang dilakukan Israel, mendesak agar embargo untuk jalur Gaza di cabut. PKS juga mengajak semua pihak untuk menghentikan pelanggaran fisik yang dilakukan Israel serta menyerukan semua pihak untuk menggalang solidaritas untuk Palestina. Satu diantara caranya adalah mengirimkan cadangan makanan, bahan bakar dan obat-obatan.

ALFAN KHUSAERI Sekretaris Umum DPD PKS Kota Surabaya saat ditemui suarasurabaya.net di sela-sela aksi mengatakan PKS ingin mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya kita tidak hanya memiliki permasalahan kebangsaan tetapi juga permasalahan yang menimpa saudara kita di Palestina.

Disinggung mengenai upaya yang telah PKS lakukan, ALFAN mengatakan lewat legislator-legislatornya di dewan, telah meminta pemerintah untuk memberikan dukungan pada Palestina.

"Kita menginginkan Indonesia sebagai mediator penyelesaian konflik. Kita akan mendorong terus upaya damai pada Palestina, dan Palestina mendapatkan hak-hak sebagai negara yang berdaulat," ujar ALFAN.

Dalam aksi ini, beberapa simpatisan PKS melakukan aksi teatrikal, menggambarkan bantuan Indonesia pada Palestina. Aksi yang dilaksanakan sejak pukul 08.30 WIB ini juga melakukan pembagian bunga mawar pada pengguna jalan. Selain itu, juga ada spanduk sepenjang 50 meter bertuliskan, Hentikan Blokade, Selamatkan Palestina dalam 5 bahasa, Indonesia, Inggris, Jawa, Madura dan Arab.(kss/tok)

Teks Foto:
-Aksi ratusan simpatisan PKS mengecam blokade jalur Gaza oleh Israel.
Foto: KHUSNINA suarasurabaya.net
sumber : suarasurabaya.net

Akhmad Suyanto : Aleg PKS Tidak Terlibat

Terkait Kasus Dugaan Gratifikasi
AHMAD SUYANTO Diperiksa 2,5 Jam, Dicecar 14 Pertanyaan

suarasurabaya.net| AHMAD SUYANTO Angota Komisi A DPRD Surabaya dari PKS diperiksa penyidik Satpidkor Ditreskrim Polda Jatim selama 2,5 jam mulai pukul 08.00-10.30, terkait kasus dugaan gratifikasi Pemkot ke DPRD Surabaya.

AHMAD SUYANTO dicecar 14 pertanyaan berkait dengan bus rapid transport atau busway dan seputar dana gratifikasi.

Sementara soal 3 anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mendapat uang jasa pungut (Japung) yang diduga gratifikasi, AHMAD SUYANTO pada wartawan, Jumat (25/01) menjelaskan, bahwa pada tanggal 28-30 Nopember 2007, ia dan AHMAD JABIR ditugaskan untuk mengikuti pengkajian manajemen dan solidaritas struktur partai DPD dan DPP PKS di Jakarta. Ini yang dijasikan alibi AHMAD SUYANTO.

Dalam surat tugas yang ditandangani FATUROHMAN Ketua DPD PKS Surabaya tercantum nama AHMAD SUYANTO dan AHMAD JABIR sebagai peserta rapat di Jakarta. Sementara YULYANI anggota PKS yang tidak menerima Japung lainnya tidak tercantum dalam surat tugas tersebut.(bir/ipg/ipg)

PKS di Jawa Timur Tolak Blokade Israel di Palestina (1)

PKS Surabaya Kutuk Israel Blokade Jalur Gaza

Pengirim: Bagus Wiyono - DetikSurabaya

Surabaya - Ratusan kader DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Surabaya melakukan aksi di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Minggu (27/1/2008).

Mereka mengutuk keras aksi Israel yang menyebabkan kesengsaraan bangsa Palestina. Bahkan terjadi pelanggan Hak Asasi Manusia (HAM) di Timur Tengah, dengan melakukan pemboikotan jalur Gaza.

Ini mengakibatkan pasokan bahan bakar ke pembangkit listrik di jalur Gaza terhenti. Sehingga jalur Gaza mengalami kekurangan pasokan energi listrik.

Ini berakibat pada perekonomian bangsa Palestina di jalur Gaza. Bahan-bahan pokok menjadi sesuatu yang sangat mahal dan sulit didapat. Perjanjian damai yang digagas oleh berbagai negara, termasuk sekutu abadi mereka, Amerika Serikat, membuktikan dunia internasional akan kebengisan zionis Israel.

Dalam pernyataannya, DPD PKS Kota Surabaya menyatakan sikap dan mengecam keras tindakan Israel dengan memblokade jalur Gaza. Selain itu, mengecam operasi militer yang dilakukan Israel di jalur Gaza dan mendesak agar embargo untuk jalur Gaza dicabut.

DPD PKS Kota Surabaya mengajak semua pihak untuk menghentikan pelanggaran fisik yang dilakukan Israel, pembantaian dan pengepungan terhadap Gaza. Dan menyerukan semua pihak untuk menggalang solidaritas untuk Palestina dengan memberikan bantuannya berupa kiriman cadangan bahan bakar untuk keperluan pembangkit listrik, makanan dan obat-obatan serta pembukaan perlintasan.

Beberapa tokoh PKS Kota Surabaya tampak mengisi orasi dalam aksi ini diantaranya, Sekretaris Umum PKS Kota Surabaya, Alfan Khusaeri

sumber : detiksurabaya.com, 27 Januari 2008

Kader PKS Sumenep Tetap Solid

Badrul Tetap PKS

Tokoh PKS Sapeken Bantah Eksodus
SUMENEP-Kebijakan PKS memecat Badrul Aini dan mencopotnya dari posisinya di DPRD Sumenep dengan mekanisme penggantian antar waktu (PAW), terus mendapat sorotan di internal PKS sendiri. Bahkan, kader PKS Sapeken sebenarnya masih berharap PKS meninjau ulang surat keputusan (SK) pemecatan maupun PAW.

Tokoh PKS Sapeken Ustadz Ad-Dailamy Abu Hurairah mengaku, sejak awal, kader dan simpatisan PKS Sapeken protes dan tidak terima atas pemecatan Badrul. Sejumlah upaya juga telah dilakukan agar PKS meninjau ulang SK pemecatan maupun PAW. "Kami perih dan sakit luar biasa atas keluarnya SK itu," katanya melalui saluran telepon, kemarin.

Bentuk protes kader PKS Sapeken, lanjutnya, dengan mengirimkan surat penolakan atas pemecatan dan PAW Badrul. Kemudian, sejumlah kader PKS Sapeken juga datang langsung untuk meminta agak SK tersebut dicabut. "Kami sadar SK itu tidak bisa dibatalkan. Tapi, kalau masih bisa, hari ini (kemarin, Red), kami masih berharap SK itu dicabut," katanya.

Dailamy menjelaskan, kader Sapeken menilai Badrul sebagai kader terbaik dan layak menjadi anggota DPRD. Sehingga, pada Pemilu 2004 lalu, kader PKS Sapeken bersama Arjasa bahu-membahu memperjuangkan Badrul. "Jadi, kalau hari ini (kemarin, Red), kami mempertahankan Badrul, itu adalah wajar. Tindakan PKS yang justru tidak wajar," ujarnya.

SK pemecatan yang berujung pada keluarnya SK PAW Badrul dinilainya merupakan tindakan PKS yang memutus mata rantai hubungan kader PKS dengan induk organisasinya. "Jujur saja, sampai hari ini (kemarin, Red), kami masih menganggap Badrul tetap kader PKS. Sebab, secara prinsip dan sejak awal, kami menolak SK pemecatan dan PAW itu," katanya lugas.

Secara kelembagaan, mata rantai kader dengan induk organisasi seharusnya selalu dirajut agar senantiasa kokoh. Namun, PKS ternyata membiarkan mata rantai itu putus. "Kami sudah bolak-balik mengingatkan PKS agar meninjau ulang tindakannya memecat dan mem-PAW Badrul. Sebab, sejak awal, kami tidak terima Badrul dipecat maupun di-PAW," tegasnya.

Respon awal atas tindakan PKS memecat dan mem-PAW Badrul, lanjut Dailamy, sebagian kader PKS memang menyatakan akan eksodus ke partai politik (parpol) lainnya. "Tapi, kami adalah kader PKS yang tetap akan santun dalam menyikapi tindakan yang tidak etis. Kami memang kecewa. Tapi, itu bukan pada PKS secara kelembagaan," katanya.

Dailamy menegaskan, kader PKS tetap solid dalam rangka mempertahankan Badrul. Kalau pun Badrul akhirnya di-PAW, itu akan diterimanya sebagai bentuk kepatuhan pada PKS secara kelembagaan. Tapi, pada Pemilu 2009 nanti, kader PKS Sapeken akan kembali mengusung Badrul untuk maju sebagai calon anggota DPRD. "Ini tidak bisa ditawar lagi," katanya.

Sebelumnya, kader PKS Sapeken dikabarkan akan eksodus ke parpol lain sebagai bentuk protes atas tindakan PKS memecat dan mem-PAW Badrul pada 17 September 2007 lalu. Sebagian lagi akan menyerahkan atribut PKS pada DPD PKS Sumenep sebagai bentuk lain sebuah kekecewaan.

Namun, PKS bergeming. Pemecatan tetap dilakukan. Proses PAW Badrul pun sedang diproses melalui DPRD dan KPUD Sumenep. Bahkan, Senin (22/1) lalu, PKS kembali melakukan tindakan lain sebagai konsekuensi pemecatan Badrul. Yakni: meminta pimpinan Fraksi Amanat Rakyat (FAR) DPRD mengeluarkan Badrul dari keanggotaannya di FAR. (yat/ed)

sumber : radar madura, 24-01-2008

Aleg PKS Mojokerto Perjuangkan Askeskin 2008

Soal Askeskin, Pemkab Ditegur Pemprov

MOJOKERTO – Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto mendesak eksekutif untuk segera melakukan perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA/PPA) 2008. Desakan tersebut dilakukan menyusul teguran pemerintah provinsi atas belum dianggarkannya dana untuk program askeskin tahun 2008 ini.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Lukman Fanani mengatakan, dalam APBD induk yang diserahkan ke Pemprov Jatim beberapa waktu lalu tidak ada item apapun yang memuat anggaran tersebut. Sehingga dalam Perubahan APBD pertengahan tahun mendatang, alokasi untuk program tersebut juga tidak bisa disediakan.

Kenyataan inilah yang menurut Lukman sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (gakin) tersebut sangat penting menyusul anggaran pemerintah pusat yang terbatas. “Sesuai aturan, jumlah keluarga miskin yang akan ditanggung oleh APBN hanya berjumlah 210.000 jiwa. Sementara di wilayah Kab Mojokerto jumlahnya mencapai 260.000 jiwa. Itu artinya akan ada 5000 gakin yang tidak tertangani,” terangnya.

Atas pertimbangan itulah, Anggota Fraksi Amanat Reformasi (FAR) ini menganggap periu adanya alokasi itu. Yakni dengan mengubah KUA/PPA yang pembahasannya akan dilakukan beberapa pecan mendatang. Sebab lanjut Lukman hanya dengan cara itulah dalam Perubahan APBD nanti alokasi untuk gakin tersebut bisa dianggarkan.
Lebih lanjut, Lukman mengurai, tanpa harus mengubah KUA/PPA Pemkab Mojokerto sebenarnya tetap bisa menyediakan anggaran bagi pelayanan kesehatan untuk 5000 gakin tersebut. Yakni dengan menggunakan dana cadangan yang dimiliki Pemkab.

Namun demikian, lantaran hingga saat ini peraturan daerah (perda) untuk pos-pos tertentu pada dana cadangan tersebut belum ada, sehingga hal itu tidak bisa dilakukan. Apalagi alokasi untuk anggaran tersebut juga belum tercantum dalam APBD induk. “Untuk mengeluarkan dana cadangan ini, harus ada perda yang mengaturnya. Tanpa itu, semua tidak bisa dilakukan,” imbuhnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, teguran dari Pemprov Jatim sebenarnya tidak akan terjadi jika beberapa waktu eksekutif mengakomodir usulan dari legislative, yakni untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Namun nyatanya mereka malah menolak. “Dulu usulan penyediaan anggaran untuk maskin ditolak. Sebaliknya, mereka (eksekutif) malah lebih memprioritskan program yang tidak penting. Jika seperti ini siapa yang bingung,”sindirnya.

Menanggapi usulan tersebut pihak eksekutif belum bisa memberikan komentar. Namun demikian, sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, HR. Soeprapto menganggap tidak ada masalah. Menurutnya, sekalipun dalam APBD 2008 lalu alokasi untuk kegiatan tersebut belum teranggarkan, tidak ada halangan bagi pemkab untuk memunculkannya pada Perubahan APBD nanti. “Untuk penanganan maskin tidak ada yang sulit. Dan anggaran daerah mencukupi untuk itu,” tandasnya. dro

sumber : surabayapagi,25 January 2008, 1:37

Subkhan Siap Ikut Pilkada Kota Malang

PKS Rekom Achmad Subkhan
Wednesday, 23 January 2008
Malang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya merekomendasi Achmad Subkhan sebagai bakal calon wali kota/wakil
wali kota Malang periode 2008-2013.Rekomendasi dari DPW PKS Jatim ini sekaligus mengeliminir dua kandidat lainnya, yakni Ahmad Azhar Moeslim dan Achmadi.

Rekomendasi kepada Pak Subkhan itu sudah diterbitkan Sabtu (19/1). Ini adalah amanah yang harus diperjuangkan pada pilwali mendatang,” kata Ketua DPD PKS Kota Malang Choirul Amri kepada Surya, Selasa (22/1).

Untuk mengusung jagoannya maju dalam pilwali, PKS masih harus berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain. Beberapa parpol yang tengah menjadi bidikannya adalah PKB dan Partai Demokrat (PD) dan parpol non parlemen.

Komunikasi dengan parpol itu sudah kami lakukan, baik yang ada di parlemen maupun non parlemen. Sampai saat ini masih dalam taraf penjajagan,” tandas Choirul Amri.Dikatakan, dalam rangka koalisi parpol tersebut juga akan ditentukan posisi Achmad Subkhan apakah sebagai bacawali atau bacawawali Kota Malang. PKS berharap, koalisi dengan parpol manapun tetap bisa menempatkan kader terbaiknya sebagai bacawali. “Respons mereka cukup baik. Tapi semuanya masih wait and see, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” kata Choirul Amri.

Sementara Achmad Subkhan yang dihubungi Surya melalui ponselnya menyatakan keseriusannya untuk turut meramaikan bursa wali kota Malang. Saat ini timnya tengah merancang detail program yang akan ditawarkan untuk memenangi pilwali 23 Juli mendatang. "Kami mencita-citakan Kota Malang sebagai suporting sistem pembangunan di Jatim. Untuk mewujudkannya, harkat dan martabat masyarakat harus ditingkatkan lebih dulu",kata Achmad Subkhan yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim. oen

sumber : surya, 23 Januari 2008

PKS Sumenep Tolak Relokasi Dolly di Madura

Penolakan sama juga disampaikan Partai Keadilan Sejehtera (PKS) DPD Kabupaten Sumenep. Mereka juga turun jalan menolak rencana relokasi lokalisai Dolly ke Sumenep. Puluhan aktivis PKS menggelar mimbar bebas di halaman Kantor DPD PKS Sumenep, Jl HOS Cokroaminoto. Ketua DPD PKS Sumenep Moh Ready menegaskan PKS tidak akan diam dan terus menentang rencana maksiat itu.

Kepala Dinas Sosial Pemprov Jatim Fachrur Rozi Syata minta masyarakat tidak perlu reaktif menyikapi relokasi Dolly. “Ini kan baru wacana yang bisa tidak terwujud. Wali Kota saja kemarin menolak dan mengatakan relokasi itu bukan solusi persoalan pelacuran di Surabaya,” paparnya.

Menurut Rozi, ada banyak pertimbangan jika merealisasikan wacana tersebut. “Costnya tentu akan sangat besar jika Dolly dipindah. Belum lagi faktor lain yang harus dipikirkan. Misalnya kesediaan masyarakat lokal menerima relokasi tersebut,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kabar relokasi Dolly mencuat ke permukaan setelah diadakannya penelitian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya. Kalangan DPRD Surabaya merespons positif usulan relokasi tersebut. Namun, dengan syarat ada ketegasan aturan bahwa di lokalisasi pelacuran baru nanti tak boleh dihuni keluarga atau pasangan berumah tangga.

Dipilihnya pulau-pulau terpencil dekat Sumenep, dengan pertimbangan antara lain faktor jarak dan kondisi kepulauan. Ada banyak pulau-pulau kecil di kawasan Madura yang tak berpenghuni. st2/ame

sumber : surya, 18 Januari 2008

3 Aleg PKS Tidak Terima Suap DPRD Kota Surabaya

Panggilan Datang, Musyafak Bungkam

Besok 3 Pimpinan Dewan Diperiksa
SURABAYA–Akhirnya surat panggilan Polda Jatim terkait kasus gratifikasi akhirnya sampai ke tangan anggota dewan di DPRD Surabaya, Selasa kemarin sekitar pukul 11.20 WIB. Sebanyak 5 surat panggilan pemeriksaan itu langsung masuk di ruangan Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf melalui Sekretaris Dewan Abu Khasmi.

Usai menerima surat panggilan itu, Musyafak langsung melakukan rapat tertutup di ruang Fraksi Kebangkitan Bangsa. Dugaan, rapat itu dilakukan untuk membahas surat panggilan itu. Usai melaksanakan rapat, Musyafak tampak bergegas pergi menuju ruang lobi DPRD Surabaya meski akhirnya langsung dicegat oleh para wartawan.

Saat hal itu dikonfirmasi, Musyafak memilih bungkam ketika ditanya siapa saja yang diperiksa. “Tunggu tanggal mainnya,”ucapnya singkat sembari ngacir memasuki mobil dinas. Pemeriksaan Polda terhadap 5 anggota dewan tersebut akan dimulai Kamis besok.
Hingga saat ini, kepastian lima nama anggota dewan yang mendapatkan nomor urut awal pemeriksaan masih ‘abu-abu’. Berita sebelumnya, uang yang sebesar Rp 250 juta itu dibagikan merata ke seluruh anggota dewan dengan nilai bervariasi. Tiga pimpinan dewan menerima masing-masing Rp 10 juta. 18 Anggota Panitia Anggaran (Panggar) masing-masing mendapat Rp 7,5 juta dan 12 anggota Panitia Musyawarah (Panmus) masing-masing Rp 5 juta. Sisanya sebanyak Rp 25 juta diberikan untuk anggota dewan non anggota Panggar dan anggota Panmus.

Khabarnya, dana dari pemkot tersebut untuk meloloskan beberapa anggaran di APBD 2008. Salah satunya adalah anggaran untuk proyek Bus Rapid Transit (BRT) sebesar Rp 89,9 Miliar. Hal ini dikarenakan penyerahannya hanya selang sehari menjelang APBD 2008 digedok.

Kasus ini memang bisa dipastikan membuat 45 anggota dewan gelisah. Bahkan beberapa anggota dewan di Komisi A tampak menyudutkan Wakil Ketua Indra Kerta Manggala, lantaran dituding sebagai biang kerok. Sedangkan Indra yang merasa jengah dipojokkan, langsung membantah habis tudingan sebagai pelapor kasus itu ke Polda.

“Pokoknya bukan saya yang melaporkan. Saya hanya menyerahkan uang itu,” ujar Indra. Namun bantahan itu langsung dihujat oleh salah satu anggota komisi Krisnadi yang langsung menuding Indra sebagai pembuat skenario kasus tersebut. “Jangan mengelak, apa perlu saya tunjukkan beberapa SMS kamu ke wartawan?” sengit Krisnadi. Kontan saja wajah Indra tampak merah padam mendengar cercaan beberapa rekannya, apalagi beberapa wartawan tampak berada di ruangan itu.

Turunnya surat panggilan dari Polda Jatim memang direspon beragam. Ada yang terang-terangan ada pula yang berusaha menutup-nutupi. Dari lima fraksi yang ada di DPRD Surabaya, hanya Fraksi Demokrat Keadilan yang mau terbuka. Sementara empat Fraksi lainnya seperti Fraksi Karya Damai, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan FPAN kompak tutup mulut.

"Memang surat dari Polda sudah saya terima dan langsung saya serahkan kepada semua anggota Fraksi Demokrat Keadilan. Pemeriksaan dimulai pada hari Kamis (24/1) besok, tapi saya lupa siapa," jelas Ketua FDK Rusli Yusuf.
Kemungkinan besar, pemeriksaan hari pertama itu akan menghadirkan tiga pimpinan dewan, yakni Musyafak Rouf sebagai Ketua DPRD, Budi Harijono serta Sri Hartono sebagai wakil ketua DPRD.

Namun yang pasti, pada Jumat (25/1), pemeriksaan akan dilakukan pada seluruh anggota Panitia Anggaran (Panggar). Salah satu anggota Panggar dari PKS, Akhmad Suyanto menunjukkan surat pemanggilan dirinya dari Polda Jatim. Dalam surat panggilan bernomor SPgl/324/I/2008/Ditreskrim tertanggal 21 Januari 2008 itu, Yanto harus hadir pada pukul 09.00 WIB untuk menghadap Kompol B. Supriyatna di kantor Sat. III Pidkor Direktorat Reserse Kriminal Polda Jatim untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dan atau memberikan atau menerima dana/anggaran untuk persetujuan APBD Kota Surabaya.

Surat panggilan pemeriksaan dari Polda itu didasarkan pada pasal 5 dan 12 huruf b UU 20/2001 perubahan dari UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga didasarkan pada pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 102, pasal 103, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP. UU 2/2002 tentang kepolisian negara.

Laporan polisi nomor LP/01/I/2008/Biro Ops tertanggal 4 Januari 2008 serta surat Gubernur nomor 181.4/570/013/2008 tertanggal 18 Januari perihal persetujuan penyidikan terhadap anggota DPRD Kota Surabaya atas nama Musyafak Rouf dan kawan-kawan.

Rusli Yusuf juga menyebutkan bahwa dirinya mendapat giliran diperiksa pada tanggal 31 Januari dan Yulyani, anggota komisi B pada tanggal 5 Februari. Sementara Indra Karta Mengala, anggota Komisi A yang mengaku telah menerima dan mengembalikan uang suap tersebut akan diperiksa 4 Februari. Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf menolak memberikan keterangan kapan dia akan diperiksa polisi. ’’Lihat saja nanti,’’ ujarnya singkat.
Pemeriksaan terhadap wakil rakyat itu dipastikan bakal berjalan cukup lama. Pasalnya, saat ini pemeriksaan difokuskan pada pimpinan dan anggota Panggar. Sedangkan untuk anggota Panitia Musyawarah (Panmus) dan anggota Dewan lainnya dikabarkan bakal diperiksa secara terpisah.

Salah seorang anggota Panmus dari Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) Ahmad Jabir menuturkan, dirinya mendapat surat panggilan pemeriksaan pada tanggal 1 Februari depan. "Ya, saya dapat panggilan pada awal Februari, tanggal 1," tuturnya.
Ahmad Jabir yang bersama dua rekannya sesama politisi PKS disebut-sebut tidak mendapat jatah uang suap tersebut mengaku siap memenuhi panggilan Polda. "Siap datang, kita hormati proses hukum itu," tegasnya.

Sementara itu, penyidik Sat Pidkor Polda telah menyiapkan langkah-langkah untuk menjerat para anggota dewan tersebut. Dir Reskrim Kombes Pol Rusli Nasution enggan berkomentar ketika ditanya siapa nama orang yang lebih dahulu diperiksa dari anggota dewan, tapi sinyalemen kalau nantinya yang akan diperiksa adalah mereka yang duduk di posisi teratas selanjutnya kebawah. Baginya, dia tak mau mempolemikkan apakah dana itu sumbernya dari dana pribadi ataupun Japung (Jasa Pungutan). “ Kita tak mempermasalahkan soal sumber dana, yang pasti dalam penyidikan nantinya akan terkuak dari mana dana itu,” tegas Rusli.

Dana tersebut dibagikan merata kepada seluruh anggota dewan, nilainya bervariasi menyesuaikan dengan jabatan atau posisi. Tiga pimpinan dewan disebut-sebut masing-masing memperoleh Rp 10 juta. Anggota Panitia Anggaran (Panggar) yang berjumlah 18 orang masing-masing dapat sebesar Rp 7,5 juta dan anggota Panitia Musyawarah (Panmus) yang berjumlah 12 orang, masing-masing dapat Rp 5 juta. Sisanya sebanyak Rp 25 juta diberikan untuk anggota dewan non anggota Panggar dan anggota Panmus. Dana dari pemkot ini itu kabarnya digunakan untuk meloloskan beberapa anggaran di APBD 2008, yang salah satunya adalah anggaran untuk proyek Bus Rapid Transit (BRT) yang sebesar Rp 89,9 Miliar. Sebab penyerahannya hanya selang sehari menjelang APBD 2008 disetujui.nto/yuw

sumber : surabayapagi, 23 januari 2008

PKS Peduli Sertifikasi Guru

Sertifikasi Guru Abaikan Kompetensi

SURABAYA- Pelaksanaan sertifikasi guru di Jatim dinilai masih menyimpang, karena prioritas sertifikasi mengabaikan kompetensi. Padahal, dananya sangat besar. Demikian diungkapkan Ketua DPW Partai Keadilan Sosial (PKS) Jatim, Ja'far Tri Kuswahyono.

"Dinas P dan K lebih mempertimbangkan ijazah dan usia. Ada orang tertentu yang hanya lulus D1 tetapi sangat kompeten, namun dia tidak menjadi prioritas," ungkap Ja’far, Minggu (20/1).

Ja'far mendorong kepada anggota dewan dari PKS untuk terus memantau pelaksanaan sertifikasi di lapangan. "Kuota guru yang disertifikasi ditentukan kabupaten/kota dan sekolah negeri lebih diprioritaskan ketimbang swasta. Padahal di Jatim, madrasah negeri ada 125 dan swasta 7.200," cetusnya. Ia menambahkan, agar sertifikasi dilakukan secara proporsional, sedangkan antara sekolah negeri dan swasta sama-sama diprioritaskan.

Anggota DPRD Jatim dari PKS, Muhammad Siroj menambahkan, berdasarkan hasil advokasi, anggaran pendidikan di Jatim baru mencapai 17 persen dan belum memenuhi 20 persen. "Anggaran 17 persen tersebut masih untuk kepentingan aparatur, bukan untuk kepentingan public. Seperti untuk kepentingan biaya operasional pegawai dan kunjungan kerja pegawai," papar dia. rko

sumber : seurabayapagi.com, Posted by : Redaksi-Dwi| 21 January 2008, 11:36

Siroj PKS, Menolak Renovasi Gedung Dewan

Renovasi Ruang Paripurna Rp 1,7 M

DPRD dan Sekwan Ngaku Tidak Tahu
INDRAPURA – Meski ruang paripurna gedung DPRD Jatim masih representatif, tetapi wakil rakyat ini berniat merenovasinya. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang diminta terbilang besar. Yakni, Rp 1,7 miliar! Dana itu diambilkan dari APBD Jatim 2008.

Ini kian mengukuhkan citra dewan hobi menghamburkan uang rakyat. Sebelumnya, dana Rp 27 miliar disiapkan bagi 100 anggota DPRD Jatim untuk melakukan kunker yang identik dengan pelesir. Belum lagi, anggaran perawatan sejumlah mobil dinas (mobdin) pimpinan, ketua fraksi dan komisi senilai Rp 1,7 miliar. Semuanya dianggaran melalui APBD 2008.

Alokasi anggaran untuk renovasi ruang paripurna itu mengundang tanda tanya. Mengingat sejauh ini ruang rapat paripurna dengan kapasitas 500 tempat duduk itu masih berdiri kokoh. Tanpa ditemukan kerusakan sedikit pun. Berdasarkan pengamatan terakhir, kondisi setiap sudut ruangan yang terletak di lantai dua gedung di Jl Indrapura itu terbilang lebih dari layak. Baik itu dari segi kenyamanan, daya tampung maupun penataan arsitektur.

Sehingga satu-satunya ruang sidang paripurna DPRD di Jawa Timur yang memiliki fasilitas Wi-fi (Hot Spot Internet) dan big screen (layar lebar) belum waktunya direnovasi. Apalagi, selama ini sidang atau rapat yang digelar sangat terbatas. Menurut catatan, dalam satu bulannya ruang tersebut dipakai tidak pernah lebih dari 5 kali.

Namun anehnya, dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Langsung Satuan Kerja Sekretariat DPRD Jatim ditemukan adanya alokasi untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung. Dalam perincian dengan kode rekening 522-03-013 itu dijelaskan tentang biaya belanja jasa kerja senilai total Rp 2,34 miliar. Peruntukannya adalah pengadaan perlengkapan gedung seperti penggantian mebel (meja kursi), pemasangan keramik, persiapan ruang koperasi dan sebagainya.

Lepas dari kebutuhan belanja jasa kerja itu, ada alokasi yang cukup mencolok. Khususnya pada belanja bernama perbaikan/rehab ruang rapat paripurna senilai Rp1,7 miliar. Dengan perincian biaya perencanaan Rp 66,441 juta, biaya pengawasan Rp 46,609 juta, biaya pengelolaan proyek Rp11,642 juta. Ditambah alokasi paling besar yang terletak pada biaya fisik/konstruksi Rp 1,579 miliar.

Tidak jelas untuk apa saja anggaran sebesar itu. Sejumlah kalangan staf DPRD hanya mendengar sekilas saja tentang rencana renovasi itu. “Mungkin hanya penataan saja yang diubah biar suasananya lebih enak,” tukas salah seorang staf DPRD yang enggan namanya dipublikasikan. “Meski cuma penataan pasti butuh anggaran,” ujar sumber tersebut.

Sayangnya tak satupun pejabat di DPRD bisa menjelaskan detail tentang rencana renovasi tersebut. Dalih tidak tahu-menahu kompak diucapkan. Sekretaris DPRD Jatim Akmal Boedianto saat dikonfirmasi pun membantah adanya alokasi anggaran tersebut. “Lho, tidak ada kok proyek itu. Kata siapa?,” kilah Akmal balik bertanya ketika dikonfirmasi melalui ponselnya, Minggu (20/1).

Menurutnya, anggaran tersebut merupakan anggaran perawatan rutin. Setiap tahunnya selalu dialokasikan. “Kalau ada perbaikan mungkin hanya kecil-kecil, seperti plafon atau keramik yang lepas,” imbuh Akmal yang mengaku sudah merencakan anggaran secara transparan.

Ketidaktahuan juga dikatakan anggota DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) M Siroj. “Kami para anggota tidak tahu ada rencana ruang paripurna direnovasi,” tandasnya. Dijelaskan Siroj, kalaupun ada dana renovasi itu bisa dikatakan ilegal. Karena tidak mengajak bicara para anggota terlebih dahulu. Siroj juga tidak begitu sepakat bila ruangan tersebut direnovasi. Apalagi dengan memakai dana sebesar itu. “Interiornya masih bagus semua kok. Paling cuma sound systemnya yang perlu sedikit dibenahi,” usul politisi Partai Keadilan Sosial (PKS) ini.rko

sumber : surabayapagi, 21 January 2008, 11:49

Aleg DPRD PKS se Jatim Peduli Kesejahteraan Guru (1)

Aleg PKS Ikrarkan Komitmen Advokasi Kesejahteraan Guru
Surabaya, CyberNews. Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur menggelar pertemuan anggota legislatif asal PKS se-Jatim di Hotel Santika Surabaya, Minggu (20/1). Pertemuan ini merupakan ajang komunikasi para aleg untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya. Hadir 39 anggota legislatif dan 38 ketua DPD PKS se-Jatim.

Salah satu poin yang dibahas dalam acara ini adalah komitmen PKS terhadap kesejahteraan guru, termasuk proses sertifikasi guru yang kini tengah berjalan. Dalam pandangan PKS, sertifikasi guru harus menjadi mekanisme untuk melahirkan guru-guru yang berkualitas.

"Jadi orientasinya adalah kualitas guru, yang kemudian akan menghadirkan kesejahteraan. Oleh krena itu prosesnya harus berjalan baik. Penyelenggara juga harus professional. Jangan hanya mau gampangnya saja. Kami siap mengawalnya," kata Ketua Umum DPW PKS Jatim Jafar Tri Kuswahyono dalam pernyataan pers kepada Suara Merdeka CyberNews, Minggu (20/1) malam.

Jafar mengkritisi mekanisme sertifikasi yang hanya mengandalkan portofolio dan usia atau masa kerja guru tersebut. "Bila hanya mengandalkan kedua itu, ya rawan manipulasi. Di sinilah peran pemerintah untuk menjamin prosesnya berjalan baik. Untuk itulah para aleg PKS siap mengawal," ujar Jafar.

Selain mengawal proses sertifikasi, aleg PKS siap melakukan advokasi anggaran pendidikan. "Memang untuk jatim angkanya sudah cukup besar namun itupun sebagian besarnya amsih untuk biaya aparatur belum dialokasikan sepenuhnya untuk publik dalam hal ini para guru," katanya.

"Para aleg PKS juga sudah cukup konsern mengangkat isu ini namun selama ini belum fokus.Untuk itu,dalam temu aleg kali ini, para aleg berikrar untuk komitmen mengawal kesejahteraan untuk guru. Harapannya ke depan, alokasi anggaran untuk pendidikan bisa lebih besar," imbuh dia.

Dia menambahkan, para aleg PKS akan terus membangun komitmen untuk meningkatkan kinerjanya untuk rakyat sebagaimana dalam pertemuan empat bulan yang lalu, para aleg PKS mempunyai komitmen siap di-PAW.

sumber : suara merdeka.com, 21 Januari 2008

PKS Calonkan Subkhan dalam Pilkada Kota Malanng

Sementara itu, PKS Kota Malang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPW PKS Jatim tentang siapa yang akan diusung dalam Pilkada. Rekomendasi dari DPW PKS itu sudah turun sejak Sabtu (19/1) lalu.

Menurut Ketua DPD PKS Kota Malang Choirul Amri, berdasarkan rekomendasi, nama yang akan diusung PKS adalah mantan anggota DPRD Kota Malang dari PKS periode 1999-2004, yakni Ahmad Subkhan. “Dengan turunnya rekomendasi dari DPW PKS Jatim ini,kami akan segera bekerja untuk membangun komunikasi dengan parpol lain,” tegasnya. (yuswantoro)

sumber : sindo,selasa 22 jan 08

Salis Sayangkan LPKJ Walikota Kediri 2008 yang Lolos Tanpa Pembahasan

Minggu, 20 Jan 2008
LKPj Lolos tanpa Dibahas Lagi?

Jadi Kebiasaan, Tahun Lalu Juga Tak Masuk Agenda
KEDIRI- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota 2008 ditengarai bakal diloloskan lagi tanpa dibahas oleh DPRD. Hal itu terlihat dari tidak adanya agenda tersebut dalam kegiatan DPRD yang baru disusun panitia musyawarah (panmus).

Menurut Ahmad Salis, anggota dewan dari PKS, dalam penyusunan kegiatan minggu lalu, sebenarnya dia sudah mengingatkan agar pembahasan LKPj dimasukkan dalam agenda. Akan tetapi, hingga selesai, kegiatan itu tetap tidak tercantum. "Ini sangat penting. Kalau tidak ada pembahasan LKPj, berarti kita tidak melakukan evaluasi kepada pemerintah," ujarnya kepada Radar Kediri.

Inilah yang disesalkannya. Apalagi, hal itu seolah menjadi kebiasaan DPRD. Tahun lalu, LKPj wali kota juga tidak dibahas. Padahal, drafnya sudah dikirimkan oleh eksekutif.

Menurut Salis, sesuai PP 3/2007, LKPj paling lambat disampaikan Maret. Kemudian, oleh DPRD dibahas. Jika sampai akhir April tidak ada tanggapan, secara otomatis dewan dianggap menyetujuinya. Namun, melihat tiadanya agenda tersebut dalam kegiatan yang disusun panmus, dia pesimistis pembahasan akan dilakukan.

"Sampai akhir April saya tidak melihat agenda pembahasan LKPj. Berarti, secara otomatis, DPRD sudah menyetujuinya," lanjut Salis sambil menyebut bahwa LKPj berisi kebijakan pemkot yang harus dievaluasi.

Dikonfirmasi tentang hal ini, Wakil Ketua DPRD yang juga Wakil Ketua Panmus Arifin Asror mengatakan, dewan sebenarnya sudah berencana memasukkan agenda pembahasan LKPj dalam daftar kegiatan dewan 2008. Namun, dia mengaku belum mengetahui apakah benar sudah masuk atau belum. "Seharusnya dalam agenda ada, tapi saya belum mengeceknya," ujarnya melalui ponsel.

Menurut Arifin, tahun ini DPRD juga mengagendakan workshop tentang pembahasan LKPj. Makanya, dia yakin bahwa pembahasan itu sudah masuk dalam agenda. Kalaupun tidak sekarang, sebelum April nanti akan dilakukan.

Secara terpisah, Wali Kota Ahmad Maschut mengaku sudah menyiapkan draf LKPj yang akan diserahkan kepada DPRD. Bahkan, bukan hanya LKPj tahunan, melainkan juga LKPj lima tahunan yang akan dibacakannya pada akhir 2008. "Sekarang semuanya sedang disiapkan," katanya. Karena itu, Maschut yakin, Maret nanti sudah bisa diserahkan ke DPRD. "Kalau pembahasannya, saya tidak tahu. Itu terserah DPRD," tandasnya. (ut/hid)

sumber : radar kediri, 20-1-2008

Aleg PKS Prihatinkan 4000 Nelayan Sapeken Makan Nasi Aking

4.000 Nelayan Sapeken Makan Aking

Sumenep-Surabaya Post
Gara-gara gelombang tinggi dan angin kencang yang hampir dua bulan menerjang Pulau Sapeken, kini sekitar 4.000 nelayan warga kepulauan di Kec Sapeken tidak bisa melaut. Maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari—di tengah stok makanan habis—mereka makan aking pengganti beras.

Menurut Asnawi, nelayan asal Desa Paliat, Kec Sapeken, keadaan ini sangat meprihantinkan, karena seluruh stok yang dimiliki nelayan sudah habis, termasuk sembako. Semula nelayan memperkirakan, badai hanya akan berjalan sebulan, setelah itu normal. Namun perkiraan itu meleset, membuat mereka kesulitan mendapatkan sembako lantaran tidak punya duit untuk membeli. Sementara pasokan sembako dari daratan juga berkurang akibat gelombang tinggi. ”Kondisi di pulau ini sangat memprihatinkan, tidak banyak tahu tentang kondisi itu,” ujarnya.



Keadaan ini, lanjut Asnawi yang dihubungi lewat telepon selulernya, tidak hanya terjadi di Pulau Paliat-Sepeken, di pulau lain seperti Salarangan, Saebus, Sabunten, Sakala, Sarendeng, Sadulang, Sapangkur Kecil, dan sekitar sepuluh pulau lainnya, megalami hal serupa, mereka tengah mengalami kesulitan berbagai kebutuhan pokok.

Nelayan lulusan IAIN Surabaya itu membeberkan, krisis di beberapa pulau tersebut juga dikhawatirkan akan menjadi benacana kelaparan. ”Tolong hal ini disampaikan kepada bupati,” tuturnya.



Anggota DPRD Sumenep asal Sapeken, Badrul Aini membenarkan tentang warga di gugusan pulau Sapeken telah terjadi kekurangan sembako, akibat tidak ada pasokan ke sana karena ombak cukup kuat.

Ia menambahkan, tidak hanya persoalan ombak yang membuat warga kepulauan makan aking. Namun faktor kemiskinan yang membuat nelayan makan aking. Karena hampir setiap hari, nelayan menggunakan aking sebagai makanan sehari-hari. ”Mereka itu adalah nelayan miskin yang hidup di 21 pulau kecil dan tak terjangkau transportasi umum. Mereka kurang mendapat perhatian Pemkab,” ujar pria yang juga Direktur Badrul Aini Foundation. ( BAF), Sabtu (12/1).

Anggota dewan dari PKS itu menegaskan, beberapa waktu lalu Pemkab menyalurkan bantuan pangan ke nelayan miskin, namun jumlahnya sangat kecil. Dan pemberian bantuan dari Pemkab tidak tepat waktu. Sebab pemberian jatah bantuan pangan, diberikan ketika keadaan relatif normal. Mestinya sebulan menjelang badai, bantuan tersebut disimpan di Kantor Kecamatan, kemudian dibagikan setelah badai terjadi.



”Jadi bantuan yang kemarin tidak efektif, terbukti mereka sekarang berteriak,” paparnya. Ia berharap Pemkab segera mencairkan dana tanggap darurat untuk masyarakat di Sapeken. Karena dana yang tersedia Rp 300 juta itu diperkirakan sangat cukup untuk menanggulangi kurang pangan di kepulauan. Sebab BAF beberapa waktu lalu sempat membantu mi instans kepada nelayan Kepulauan Sapeken, ternyata jauh dari cukup. Dana tanggap darurat itu, lanjut anggota Komisi D itu, telah tersedia di Dinas Kesejahtraan Sosial Sumenep, tinggal mencairkan saja. Namun karena kurang pekanya dinas, terkadang dana tersebut menunggu digedor-gedor keras untuk dicairkan.

”Saya melihat kok sulit amat mencairkan dana untuk rakyat miskin. Mestinya mereka selalu mengevaluasi keadaan, sehingga tak perlu digedor-gedor untuk mencairkan bantuan tersebut. Kasihan rakyat kecil,” ujarnya.

Sementara Kadis Kesejahtraan Sosial Sumenep, H . Syaiful Anwar SH, ketika dihubungi lewat HP-nya tidak diangkat. Demikian pula Kabid Bantuan Sosial Dinkesos, Drs H Ali Rahmad Msi, Hp nya tidak aktif. (far)

sumber : surabayappost, | Rabu 12/01/2008 11:22:44 |

PKS Kota Malang Bersiap Pilkada

PKS Tiru Pilkada DKI

Monday, 14 January 2008
Malang, Langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang untuk melenggang ke Balai Kota kian mantap. Hal ini menyusul sharing pengalaman tim pilkada DKI Jakarta dan Pekanbaru yang kala itu nyaris mengungguli kekuatan besar gabungan partai politik. Dalam workshop pemenangan pilkada 2008, PKS secara khusus mempelajari metode dan teknik kampanye simpati yang dilakukan mantan tim sukses pada pilkada DKI Jakarta dan Pekanbaru. Sehingga meski bermodal suara pemilih yang pas-pasan, PKS bisa mendulang suara dan memenangi pilkada Kota Malang.

“Kami sengaja menghadirkan mantan tim sukses pilkada DKI Jakarta dan Pekanbaru. Mereka kami minta untuk berbagi pengalaman yang dapat diterapkan pada Pilwali Malang,” kata Choirul Amri, Ketua DPD PKS Kota Malang kepada Surya seusai workshop pilkada di Balai Latihan Kerja (BLK) Wonojati, Singosari, Minggu (13/1).

Pada pilkada DKI Jakarta, kata Choirul Amri, PKS yang mengusung calon gubernur Adang-Dani hampir menyamai kekuatan cagub Fauzi Bowo yang didukung gabungan parpol besar. Sukses tim kampanye ini diharapkan dapat diterapkan pada Pilwali Malang, 23 Juli mendatang. “Kami telah membentuk tim inti Pilwali Malang. Mereka akan bekerja sebagai mesin partai untuk memenangi pilwali,” tandas Choirul Amri.

Hingga saat ini, PKS telah menjaring tiga kader yakni Achmad Subkan, Achmad Azhar Moeslim dan Achmady untuk dimintakan rekomendasi DPP PKS sebagai bacawali Kota Malang. Dari kalangan eksternal, PKS juga telah menjalin komunikasi politik dengan para tokoh masyarakat/parpol, akademisi dan alim ulama.

“Kami juga cukup terbuka dengan bacawali yang sudah mendeklarasikan diri. Kami siap berkoalisi dengan parpol manapun. Asalkan kami terlibat secara aktif didalamnya,” tandas Choirul Amri.
Untuk menentukan koalisi parpol atau pasangan yang akan diusung, PKS akan melibatkan tim dari DPW dan DPP PKS. Selain kapabilitas, moralitas bacawali yang tidak bermasalah menjadi faktor penentu. Sehingga visi dan misi PKS untuk memajukan Kota Malang dapat tercapai.

Pasangan HASIL yang juga didukung PKS, Menang di Pilkada Kab Probolinggo

RADAR BROMO
Rabu, 16 Jan 2008
Hari Ini Perhitungan Akhir

Diwarnai Wacana Boikot Dua Pasangan
KRAKSAAN - Hari ini KPUD Kabupaten Probolinggo akan melakukan perhitungan akhir atau rekapitulasi hasil Pilkada 2008. Sempat terbetik kabar, tim pasangan Cholili Mugi - Sulaiman Dada (HOnDA) dan Hapur Abdul Ghafur - Sudirman Rais (HaDir) bakal menolak menandatangani berita acara penghitungan di KPUD itu. Benarkah?

Ketua tim kampanye HaDir, Agus Salehhuddin, mengaku masih menginventarisir masalah dan pelanggaran yang terjadi selama Pilkada. Ia mengatakan baru akan mengambil sikap setelah mengadakan pertemuan dengan timnya dan pasangan calon HaDir.

"Kami baru akan menentukan sikap malam ini (tadi malam, Red). Kami masih menginventarisir semua pelanggaran dan permasalahan terkait Pilkada kemarin. Laporan tersebut berasal dari Tim desa dan Tim Kecamatan," terang Agus ketika dihubungi kemarin.

Ketika ditanya soal rencana boikot penandatanganan berita acara hasil penghitungan, Agus menyatakan belum menentukan sikap. Namun, Agus menyiratkan akan tetap mengirimkan saksi pada saat penghitungan hari ini.

Acara rekapitulasi hari ini dijadwalkan digeber pukul 10.00 di pendapa kantor KPUD di Kraksaan. Setelah itu, sorenya, KPUD melanjutkannya dengan acara penetapan hasil pilkada.

Sesuai Pasal 94 PP 6/2005 ayat (1) menyatakan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada MA dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

Sempat juga terbetik kabar bahwa tim pasangan HOnDA dan HaDir akan melayangkan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA). Apakah langkah itu benar-benar akan ditempuh?

Ketika ditanya soal itu, cawabup pasangan HaDir Sudirman Rais menyatakan masih akan membicarakan terlebih dahulu dengan Hapur Abdul Ghafur. Hanya, ia mengatakan agak ragu untuk mengajukan gugatan terkait pelanggaran Pilkada kepada MA.

"Sebenarnya saya ingin mengajukan gugatan kepada MA. Tapi, saya kira akan banyak kendala yuridis formal yang akan menjadi penghalang. Pelanggaran itu ada, saya hanya bisa menangkap gejalanya saja, namun buktinya yang susah," ujar Sudirman.

Ia mengatakan masih kurang sreg dengan jalannya proses Pilkada kemarin. Menurutnya, kalah menang itu perkara biasa. Namun, proses untuk menuju kemenangan tersebut yang membuatnya resah.

"Jika ada saluran yang memungkinkan dan bahannya ada, tentu saya akan protes. Namun kita tahu sendiri, hukum formal kita sendiri seperti apa," imbuh Sudirman.

Terkait saksi yang akan mewakili pasangan HaDir dalam rekapitulasi penghitungan suara hari ini, Sudirman menyerahkan sepenuhnya kepada hati nurani saksi tersebut. Ia berharap saksi tidak takut terhadap intimidasi.

Sementara, sikap tim pasangan HOnDA tak jauh beda. Abdul Basith, salah satu tim pemenangan HOnDA mengaku belum menentukan sikap apa-apa terkait penghitungan suara hari ini.

"Kita masih akan membicarakannya lebih mendalam lagi. Apakah kita akan mengambil sikap terhadap hasil Pilkada kemarin, atau tidak. Awal dulu sempat ada omongan tentang apakah akan mengajukan gugatan kepada MA atau tidak," tukas Basith.

Lalu bagaimana dengan sikap tim pasangan Hasan Aminuddin - Salim Qurays (HaSil) yang menurut perhitungan sementara ini menang telak atas HOnDA dan HaDir? Sekretaris tim kampanye HaSil, Mahdi, menyatakan sudah menyiapkan tiga orang saksi untuk acara tersebut. Tiga orang saksi tersebut merupakan pemegang data quick count yang dilakukan oleh pasangan HaSil.

"Kita akan cocokkan hasil penghitungan dari tim kita dengan penghitungan manual versi KPUD. Oleh karena itu kita sengaja kirim saksi yang memegang data quick count tersebut," papar Mahdi.

Mahdi juga mengatakan timnya tidak akan mengadakan pesta besar-besaran terkait kemenangan HaSil. Hanya saja, Tim HaSil berencana akan mengadakan syukuran kecil-kecilan karena Pilkada telah berjalan dengan aman dan damai.

Terkait wacana boikot penandatanganan berita acara rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada, bendahara Tim HaSil Ahmad Badawi mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim. Pihaknya juga menyatakan siap jika ada gugatan pihak lain terkait hasil Pilkada.

"Kita akan siap dengan setiap upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan lain. Yang jelas, Pilkada kali ini kita nilai sudah sangat demokratis. Dalam prosesnya, kita juga sudah mengikuti setiap aturan yang ada," tukas Badawi. (ars)

sumber : radar bromo, 16 januari 2008

PKS Kab Pasuruan Konsolidasi Jelang Pilkada

RADAR BROMO

PKS Bantah Bergabung

PASURUAN - Belum sempat dideklarasikan, aliansi Pasuruan Bersatu sudah mendapat ujian berat. PKS, salah satu partai yang sempat dikabarkan bergabung membantah telah memastikan diri terlibat dalam aliansi itu.

Ketua DPD PKS Kabupaten Pasuruan,Akhmad Nadlir kepada Radar Bromo menyatakan, hingga saat ini partai yang dipimpinnya belum termasuk dalam aliansi yang rencananya dideklarasikan 20 Januari mendatang. "Sementara ini, kita baru penjajakan," terangnya.

Kendati demikian, ke depan, kemungkinan untuk masuk dalam aliansi itu tetap terbuka. "Dalam dunia politik, saya rasa itu mungkin saja. Yang penting, bagaimana komitmennya nanti," kata lelaki bertubuh subur ini. "Sementara ini, kita masih mengkomunikasikan dengan pengurus yang di atas," imbuhnya.

Seperti diberitakan, sejumlah parpol melakukan langkah strategis menjelang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pasuruan, Mei 2008 mendatang. Rabu lalu, tiga petinggi parpol yakni PPP, PAN dan PD menggelar pertemuan di rumah ketua umum PPP Agus Asy’ari.

Pertemuan yang berlangsung di Jl Raya Bangil-Pandaan itu sebagai langkah awal pembentukan aliansi Pasuruan Bersatu. Rencananya, aliansi itu akan dideklarasikan 20 Januari mendatang. Saat itu, Agus sempat menyatakan, selain ketiga parpol tersebut, satu parpol lain siap untuk merapat. Yakni PKS. "Hanya saja, sementara ini PKS masih berkonsultasi dengan struktur partai yang di atasnya," katanya saat itu.

Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari pertemuan sebalumnya yang berlangsung di RM. Rindang Alam, Pandaan. Agus menyatakan, dalam pertemuan itu, semua pengurus partai yang hadir sepakat membentuk aliansi mensukseskan pilkada.

Selain itu, aliansi itu juga dibuat sebagai kendaraan. "Untuk penumpangnya masih kita godok," terangnya. Berdasarkan kesepakatan itu, masing-masing partai dimintai menyampaikan kepada induknya masing-masing. Baik di tingkat cabang maupun provinsi.

Sementara itu, ’protes’ atas pembentukan aliansi itu juga dilakukan pengurus PD. Wakil ketua (waket) bidang pemerintahan Lujeng Sudarto misalnya. Ia menyatakan, kesepakatan yang dilalukan ketua umum PD Agus Romadhi terkait pembentukan aliansi itu bukan sebagai representasi partai. "Tapi, lebih sebagai keputusan pribadi," terangnya.

Karena itu, ia menilai, kesepakatan yang dibuat ketiga petinggi partai itu hanya sebagai bentuk penjajagan. "Belum pada pembentukan aliansi itu," terangnya. Kendati demikian, dirinya menyambut baik adanya gagasan pembentukan aliansi itu. "Yang pasti, apapun yang sudah menjadi keputusan partai, akan saya dukung," terangnya.

Sementara itu, Agus Romadhi sendiri saat dihubungi kemarin menyatakan, aliansi itu dibangun atas dasar keinginan bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang demokratis. "Karena itu lah dibentuknya aliansi ini," katanya.

Ia juga membenarkan jika pertemuan yang berlangsung di rumah ketua umum PPP itu sebagai tahap awal pembentukan aliansi itu. "Kita masih ada waktu untuk membicarakan di internal masing-masing partai hingga 14 Januari nanti," terangnya. "Semua mekanisme partai pasti kita jalankan," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan ketua DPD PAN Son Taqdir Aulady. Kepada koran ini, ia menyatakan, keikutsertaan partainya dalam aliansi itu disebabkan adanya kesamaan visi atas penyelenggaraan pilkada mendatang. "Kita sepakat terhadap pelaksanaan pilkada yang demokratis," jelasnya.

Baginya, pelaksanaan pilkada bukan hanya sebagai momen peralihan kekuasaan. Lebih jauh, juga menjadi media pembelajaran politik bagi masyarakat Pasuruan. Karena itu, hal itu harus diwujudkan dengan bentuk responsibility atas penggunaan hak-hak politik.

Karena itu pula, dirinya juga berharap agar aliansi yang dibangun itu tidak hanya terjadi pada aksi dukung-mendukung calon. "Tapi, memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa mereka bebas memilih," tegasnya.

Son sendiri mengakui menerima keputusan PKS yang menyatakan belum sepakat bergabung dalam aliansi itu. Menurutnya, hal itu merupakan sikap politik yang juga wajib untuk dihormati. "Hanya, yang perlu kita tekankan adalah bagaimana pilkada nanti bisa berjalan secara wajar dan terbuka," ujarnya. (aad)

sumber : radar bromo, 11-1-2008

Pilkada Pemekasan, PKS Dukung Kholilurrahman-Kadarisman

PKS Resmi Gabung Kondang

PAMEKASAN-Peta politik menjelang pelaksanaan Pilkada Pamekasan 5 Maret 2008 mendatang, bergerak cepat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya memilih pasif, resmi bergabung dengan Kondang (Kholilurrahman-Kadarisman Sastrodiwirjo). Nota kesepahaman dukungan tersebut, sudah ditandatangani 12 Januari lalu.

Juru bicara Kondang-PKS Kadarisman Sastrodiwirjo menegaskan, pihaknya siap melaksanakan kontrak politik dengan PKS. Menurut dia, ada tujuh kesepahaman yang telah disepakati Kondang-PKS. Antara lain, memaksimalkan fungsi wabup, pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta penegakan Gerbang Salam.

Selain itu, lanjut Dadang, bila terpilih pihaknya diminta agar tidak mengandalkan daun emas tembakau dalam menggerakkan sektor ekonomi Pamekasan.

"Kami juga diminta serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggarap sektor riil. Termasuk harus tanggap dan responsif menjawab aspirasi umat," terang Kadarisman sambil menunjukkan nota kesepahaman Kondang-PKS.

Masuknya PKS menambah urutan parpol yang mendukung Kondang. Sampai kemarin, tercatat ada 13 partai yang menyatakan siap memenangkan pasangan Kholilurrahman-Kadarisman Sastrodiwirjo ini. Mereka antara lain, Partai Golkar, PBB, PNBK, PKPB, PBR, PPNUI, PBSD, PPDI, Partai Merdeka, PSI, Partai Pelopor, PPDK, dan PKS. (abe/fiq)

sumber : radar Madura, 15 Januari 2008

PKS Calonkkan Salis sebagai Cawawali Kediri

RADAR KEDIRI

PKS Calonkan Salis

Untuk Wawali, Lirik Edianto dan Samsul
KEDIRI- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil langkah cepat menyikapi pemilihan wali kota (pilwali) akhir tahun ini. Dari hasil musyawarah kerja (musker), Minggu lalu, mereka sepakat mengusung Ahmad Salis sebagai calon wakil wali kota (wawali).

Yang diincar adalah Bambang Edianto dan dr Samsul Ashar. "Dari survei yang dilakukan PKS, dua calon itu paling populer," ujar Salis yang juga ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS Kota Kediri.

Untuk diketahui, musker di balai diklat Kota Kediri. Hadir 80 pengurus PKS mulai tingkat DPD (kota), DPC (kecamatan), maupun DPRt (kelurahan). Musker awalnya membahas langkah PKS menyongsong pilwali 2008. Mereka sepakat untuk mengusung cawawali dari kadernya sendiri. Karena itu, langsung dilakukan voting.

Ada empat kandidat yang muncul. Yaitu, Ketua DPD PKS Muh. Jauhar Arif, Ketua DPC PKS Mojoroto Ayub Wahyu Hidayatullah, Ketua MPD Ahmad Salis, dan satu calon dari luar struktur, Imron Muzakki. "Saya meraih 46 suara dari 80 yang diperebutkan," ungkap Salis di gedung DPRD, kemarin.

Adapun Imron mendapat 27 suara, Jauhar Arif 6 suara, dan Ayub 1 suara. Dengan hasil tersebut, Salis secara otomatis diusung sebagai calon wawali dari internal PKS. "Kalau memang keinginan warga PKS seperti itu, saya siap," tandas Salis ditanya tentang kesiapannya.

Apakah keputusan politis PKS ini tidak terlalu dini? Atau sekadar test case untuk mengukur kekuatan partai? Anggota komisi C DPRD Kota Kediri itu menampiknya. Dia berdalih, hal itu merupakan pendidikan politik yang positif bagi warga. Yakni, bahwa proses penentuan calon pemimpin tidak bisa dilakukan secara dadakan.

Tentang tandem yang diincarnya, Salis menilai Edianto dan Samsul Ashar sebagai sosok yang tepat. Sebab, visi dan misi mereka hampir sama dengan PKS. Citranya juga lebih baik dibanding calon lain.

Hanya saja, Salis mengakui bahwa sampai saat ini PKS belum melakukan pembicaraan serius dengan kedua calon tersebut. Tapi, dia akan menjajakinya. "Makanya, sifatnya baru alternatif. Hasil akhirnya nanti diserahkan kepada mekanisme internal partai," katanya.

Sementara itu, parpol-parpol lain belum melangkah jauh untuk mempersiapkan pilwali. Seperti DPC PDIP. Menurut ketuanya, Joko Suprianto, saat ini pihaknya sedang membentuk badan pemenangan pilwali. Paling lambat, Maret akan dideklarasikan. "Soal penjaringan calon akan diurusi oleh badan ini," ujarnya saat dihubungi tadi malam.

Hal serupa diungkapkan Ketua DPC PKB Zen Fanani mengatakan, partainya belum mengambil keputusan apapun terkait pilwali. Saat ini, masih fokus untuk konsolidasi internal. Di antaranya untuk musyawarah anak cabang (musancab) dan musyawarah ranting (musran) yang diperkirakan baru selesai akhir Januari. "Februari baru kami bahas (pilwali)," katanya. (ut/hid)

sumber : radar-Kediri, 12 Januari 2008